Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas peraturan pengecualian pemungutan PPh (Studi Kasus Pada PT. XYZ) ditinjau dari asas compliance cost. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ditinjau dari asas compliance cost pengecualian pemungutan PPh yang dialami oleh PT. XYZ tidak berjalan dengan seharusnya. Ditinjau dari aspek compliance cost masih terdapat kekurangan dalam hal komunikasi, sumberdaya, birokrasi, dan disposisi.

---

This research addresses the regulation of income tax exemptions (case study on PT. XYZ) based on compliance cost principle. This study used a qualitative approach with the types of descriptive research. This research concluded that income tax exemptions that is experienced by PT. XYZ doesn't carry out like it should. Based on compliance cost principle, there is still contained some shortcomings in communication, resources, birocration, and disposition."

"Skripsi ini membahas implementasi kebijakan pada aktivitas pemerintah pusat dalam mempersiapkan pemungutan Pajak Rokok. Pajak Rokok merupakan pajak daerah baru sebagai bentuk local taxing power. Pajak Rokok dipungut dengan model Piggyback Tax System yang jarang diterapkan di Indonesia sehingga membutuhkan persiapan dalam mekanisme pemungutan dan penyetorannya. Penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh Charles O Jones tentang tahapan aktivitas dalam implementasi kebijakan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan paradigma post positivist melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pada aktivitas pemerintah pusat dalam mempersiapkan pemungutan Pajak Rokok dilakukan melalui dua tahap, yaitu aktivitas organisasi dan aktivitas interpretasi serta terdapat enam kegiatan utama penunjang aktivitas ini sejak tahun 2010 hingga tahun 2013. Secara keseluruhan implementasi kebijakan pada aktivitas pemerintah pusat dalam mempersiapkan pemungutan Pajak Rokok telah sesuai dengan tujuan yang diharapkan, meskipun terdapat kendala dalam aktivitasnya.

---

This thesis discusses the implementation of policy in central government activities on preparing Cigarette tax collection. Cigarette tax is a local tax as a new form of local taxing power. Cigarette taxes levied by Piggyback tax system models are rarely applied in Indonesia and thus require preparation in the collection and remittance mechanism. This study uses the theory proposed by Charles O Jones on stage in policy implementation activities. This study was performed using a post positivist paradigm through in-depth interview and literature study.

The results showed that the implementation of policy in central government activities on preparing Cigarette tax collection has done in two stages, activity of organization and activity of interpretation and also there are six main activities supporting this stages since 2010 to 2013. Overall, the implementation of policy in central government activities on preparing Cigarette tax collection has done as expected, although there are some constraints in execution."

"Perkembangan teknologi informasi telah berdampak pada meningkatnya nilai transaksi perdagangan elekronik E-commerce di Indonesia. Transaksi e-commerce memiliki potensi pajak yang besar, walupun transaksi e-commerce tersebut telah dikenakan PPN, namun sistem pengawasan perpajakan oleh DJP belum optimal karena belum adanya regulasi yang khusus mengatur e-commerce serta pengawasannya. Skripsi ini disusun berdasarkan penelitian menggunakan pendektan kualitatif pengumpulan data untuk keperluan analisis diperoleh melalui penelitian dokumen, studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak terkait. Berdasarkan penelitian, sistem pengawasan PPN atas e-commerce di Indonesia masih bersifat manual dan dipersamakan dengan penjualan biasa karena belum adanya regulasi terkait e-commerce, keterbatasan SDM dan teknologi informasi. Dalam rangka mengoptimalkan sistem pengawasan atas e-commerce DJP telah melakukan pemetaan dan beberapa rencana. Oleh karena itu DJP diharapkan dapat segera menjalin kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait dengan e-commerce dalam membuat regulasi atas e-commerce berikut sistem pengawasannya.

---

The development of information technology has an impact on the increasing value of electronic commerce transactions E commerce in Indonesia. Data shows that every year e commerce users in Indonesia have increased. E commerce has huge tax potential. Although the e commerce transaction has been subject to VAT, but the regulation and tax control system by the DGT has not been optimal because it is hampered by the utilization of inadequate information technology.

This thesis is based on research using qualitative method approach. Data collection for the purpose of analysis obtained through document research, literature study and interview with related parties.

Based on the research, Indonesia's control system which is still manual because of lack of regulation, limited human resources and information technology, therefore DJP is required to be able to design an effective VAT control system on e commerce."

"Pemungutan Pajak Air Tanah di DKI Jakarta memiliki fungsi pengaturan mencegah eksploitasi air tanah sesuai Perda Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah. Penggunaan air tanah di Jakarta semakin menurun, tetapi ancaman penurunan muka tanah semakin tinggi. Fokus penelitian ini adalah implementasi pengawasan pemungutan Pajak Air Tanah yang dilakukan Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi lapangan dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukan bahwa tidak ada pedoman teknis dalam melakukan pengawasan, pengawasan dilakukan secara rutin dan insidentil. Kendala dalam melakukan pengawasan antara lain minimnya jumlah sumber daya manusia, wajib pajak yang tidak patuh dan tidak terbaharukannya data mengenai Pajak Air Tanah.

---

Groundwater tax in DKI Jakarta has a regulerend function to prevent exploitation of groundwater according to Local Regulation of DKI Jakarta Number 17 of 2010 concerning Groundwater Tax. The use of groundwater in Jakarta is declining, but the threat of land subsidence is getting higher.

Focus of this research is supervision implementation on groundwater tax in DKI Jakarta and constraints faced. This research is using a qualitative method with field and literature research as the data collection technique.

The results of this research shows that there are no technical guidelines in supervision, supervision conducted routinely and incidentally. Constraints in conducting supervision include the lack of human resources, not compliant taxpayers and unupdated data about groundwater tax."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh potensi penerimaan pajak restoran di Provinsi DKI Jakarta melalui ekonomi digital namun hanya sedikit pelaku usaha ekonomi digital yang melakukan pembukuan untuk administrasi yang berdampak pada minimnya penerimaan pajak restoran atas transaksi online. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi optimalisasi pajak restoran berbasis transaksi online di Provinsi DKI Jakarta. Metode penelitian ini menggunakan paradigma post-positivist didukung studi kepustakaan dan studi lapangan atau wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini adalah strategi optimalisasi pemungutan pajak restoran di Provinsi DKI Jakarta dilakukan dengan dua upaya yakni, intensifikasi dan ekstensifikasi. Upaya intensifikasi dilakukan dengan meningkatkan pengawasan; memperkuat proses pemungutan pajak; melakukan koordinasi dengan instansi terkait; meningkatkan efisiensi administrasi pajak. Upaya ekstensifikasi dilakukan dengan memperluas basis penerimaan. Strategi optimalisasi pemungutan pajak restoran berbasis transaksi online di Provinsi DKI Jakarta didukung berbagai faktor, seperti kesadaran akan digitalisasi sistem pemerintahan, kerja sama dengan pemerintah pusat, pembaruan peraturan pajak restoran. Sedangkan, strategi optimalisasi pemungutan pajak restoran berbasis transaksi online di Provinsi DKI Jakarta mengalami kendala yang disebabkan berbagai faktor seperti kesadaran wajib pajak rendah, Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta tidak punya regulasi hukum untuk akses informasi keuangan, Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta terhalang oleh perizinan untuk melakukan kerja sama dengan pihak eksternal, tidak ada pasal pidana dalam ketentuan perpajakan daerah di Provinsi DKI Jakarta.

---

This research is based on the potential for restaurant tax revenue in DKI Jakarta Province through the digital economy, but only a few digital economy business actors do account for administration which has an impact on the lack of restaurant tax revenue on online transactions. This study aims to analyze restaurant tax optimization strategies based on online transactions in DKI Jakarta Province. This research method used a post-positivist paradigm supported by literature studies and field studies or in-depth interviews. The results of this study are the optimization strategy of restaurant tax collection in DKI Jakarta Province is conducted with two measures, intensification and extensification. Intensification efforts are conducted by increasing supervision through local tax regulations in the digital sector; strengthening the tax collection process; establishing cooperation with the central government and the private sector; increasing the efficiency of tax administration. Extensification efforts are conducted by expanding the revenue base. The strategy of optimizing online transaction-based restaurant tax collection in DKI Jakarta Province is supported by various factors, such as awareness of the digitalization of the government system, cooperation with the central government, updating restaurant tax regulations. Meanwhile, the strategy of optimizing online transaction-based restaurant tax collection in DKI Jakarta Province experiences obstacles caused by various factors such as low taxpayer awareness, the DKI Jakarta Province Government does not have legal regulations for access to financial information, the DKI Jakarta Province Government is hindered by permits to collaborate with external parties, there is no criminal article in the provisions of local taxation in DKI Jakarta Province."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan insentif pajak UMKM pada masa pandemi berdasarkan persepsi Wajib Pajak berdasarkan The Four Maxims dan implementasi kebijakan insentif pajak UMKM di KPP Pratama Jakarta Gambir Dua. Metode dalam penelitian ini adalah mixed method research, yang menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif secara bersamaan. Data dalam penelitian ini diperoleh dari kuesioner untuk mengukur persepsi UMKM terhadap kebijakan insentif pajak UMKM dan wawancara kepada petugas fiskus dan UMKM. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa persepsi Wajib Pajak terhadap kebijakan insentif pajak telah memenuhi asas pemungutan pajak The Four Maxim tetapi tingkat pemanfaatan insentif UMKM rendah, pada tahun 2020 hanya 43% dan tahun 2021 hanya 15%. Hal tersebut disebabkan laporan realisasi insentif pajak yang sulit dan tidak ada target yang diberikan kepada kantor pajak untuk mendorong pemanfaatan insentif pajak UMKM secara maksimal. Penelitian ini juga menemukan bahwa tingkat ketidakpatuhan Wajib Pajak pada masa pandemi meningkat. Hasil dari penelitian ini memberikan implikasi praktis meskipun kebijakan insentif pajak UMKM telah memenuhi seluruh aspek pemungutan pajak The Four Maxims, tetapi desain insentif pajak perlu dilakukan penyesuaian terhadap karakteristik UMKM yang belum terbiasa dengan teknologi dan internet. Dengan desain insentif pajak yang memberikan kemudahan diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatan insentif pajak UMKM sehingga pemulihan usaha UMKM pada masa pandemi dapat terwujud.

---

This research aims to evaluate the MSME tax incentive policy during the pandemic based The Four Maxims and the implementation of the MSME tax incentive policy at Gambir Dua Tax Office. This research is mixed methods research, which combines quantitative and qualitative approaches simultaneously. The data in this study were obtained from a questionnaire to measure the perception of MSMEs on MSME tax incentive policies and interviews with tax officers and MSMEs. This research shows that taxpayers' perception of tax policies has fulfilled the Four Maxims tax collection but the utilization level of MSME tax incentives is low, in 2020 it is 43%, while in 2021 it is only 15%. This is due to the difficulty in conducting tax realization reports and no targets given to the tax office to encourage the maximum utilization of MSME tax incentives. This study also found that the level of non-compliance taxpayers during the pandemic increased. The results of this study show that even though the MSME tax policy has been met to the Four Maxims tax collection criteria, the tax incentives design needs to be more simplifier following the characteristic of MSMEs who are still not familiar with technology and the internet. The user friendlier MSME tax incentives design, the more MSME tax incentives utilization which then can increase to realize the recovery of MSME businesses during the pandemic."

"Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemberian keringanan pokok PBB-P2 pada tahun 2020 di Provinsi DKI Jakarta serta melihat keselarasan implementasi kebijakan pemberian keringanan pokok PBB-P2 pada tahun 2020 di Provinsi DKI Jakarta dengan asas-asas pemungutan pajak yang ideal. Pendekatan penelitian dalam tesis ini adalah post-positivisme dengan menggunakan metode kualitatif yang memusatkan fenomena yang terjadi dilapangan yaitu implementasi kebijakan pemberian keringanan pokok PBB-P2 pada tahun 2020 di Provinsi DKI Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemberian keringanan pokok PBB-P2 belum optimal dalam upaya membantu pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakannya pada kondisi perekonomian sedang resesi akibat adanya pandemi Covid-19 serta meningkatkan penerimaan PBB-P2 yang disebabkan karena jangka waktu penyusunan dan implementasi kebijakan yang cukup singkat. Hal hal ini terlihat masih meningkatnya jumlah Wajib Pajak PBB-P2 yang belum melakukan pembayaran ketetapan PBB-P2 tahun 2020 dan juga belum mampu mengurangi jumlah tunggakan PBB-P2 serta belum dapat mencapai target pencairan piutang PBB-P2 pada tahun 2020. Keselarasan dalam implementasi kebijakan keringanan pokok PBB-P2 terpenuhi dalam asas revenue productivity, asas certainty, asas efficiency, asas convenienc, dan asas simplicity. Namun Implementasi Kebijakan Pemberian keringanan pokok PBB-P2 belum selaras dengan asas equity yang berpotensi pada tumbuhnya ketidakpercayaan masyarakat atau wajib pajak kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

---

This study aims to analyze the implementation of the policy for granting PBB-P2 principal relief in 2020 in DKI Jakarta Province and see the alignment of the implementation of the policy for granting PBB-P2 principal relief in 2020 in DKI Jakarta Province with ideal tax collection principles. The research approach in this thesis is post-positivism using qualitative methods that focus on phenomena that occur in the field, namely the implementation of the policy of granting the PBB-P2 principal relief in 2020 in DKI Jakarta Province. The results showed that the implementation of the policy of providing PBB-P2 principal relief was not optimal in an effort to assist business actors in fulfilling their tax obligations in a recessionary economic condition due to the Covid-19 pandemic and increasing PBB-P2 revenues due to the lengthy period of preparation and implementation of policies. quite short. This can be seen from the increasing number of PBB-P2 Taxpayers who have not paid the 2020 PBB-P2 determinations and have not been able to reduce the number of PBB-P2 arrears and have not been able to reach the target of disbursing PBB-P2 receivables in 2020. Alignment in policy implementation The basic relief of PBB-P2 is fulfilled in terms of revenue productivity principle, certainty principle, efficiency principle, convenience principle, and simplicity principle. However, the implementation of the policy for the granting of the PBB-P2 principal relief is not in line with the principle of equity which has the potential to increase public or taxpayers' distrust of the DKI Jakarta Provincial Government."

"Percepatan restitusi Pajak Penghasilan (PPh) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) merupakan fasilitas yang diberikan pemerintah dalam pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPh bagi WPOP dengan menjamin proses penyelesaian dalam 15 (lima belas) hari kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan percepatan restitusi PPh pada WPOP apakah telah memenuhi asas pemungutan pajak the four maxims, yaitu asas keadilan, asas kepastian, asas kemudahan, dan asas ekonomi. Sampel penelitian ini terdiri dari orang pribadi dengan kriteria WPOP yang telah menyampaikan SPT Tahunan PPh OP Tahun Pajak 2022 yang dipilih dengan pendekatan simple random sampling. Penelitian ini menggunakan data primer berasal dari penyebaran kuesioner dan wawancara mendalam. Untuk pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini, skala likert digunakan untuk membantu dalam analisis data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan percepatan restitusi PPh bagi WPOP telah memenuhi asas asas keadilan, asas kepastian, asas kemudahan, dan asas ekonomi. Namun, terdapat beberap hal yang perlu diperbaiki dalam pemahaman WPOP tentang administrasi perpajakan percepatan restitusi PPh bagi WPOP.

---

Acceleration of tax refund for individual taxpayers is Indonesia government’s facility to a preliminary refund of Income Tax overpayment for Individual Taxpayers by guaranteeing the settlement process within 15 (fifteen) working days. This study aims to analyze how the accelerated income tax refund for individual taxpayers are implemented based on the four maxims principle, namely equality, certainty, convenience, and economy. The survei sample consisted of individuals with the individual taxpayer’s criteria who had submitted the2022 individual income tax return selected with a simple random sampling approach. This study uses primary data derived from the distributing questionnaire and in-depth interviews. Likert scale is used to assist in data analysis for tests conducted in this study. The results of this study indicate that the application of accelerated income tax restitution for WPOP has fulfilled the principles of equality, certainty, convenience, and economy. However, there are several things that need to be improved in terms of individual taxpayer's understanding of tax administration to accelerate income tax refunds for individual taxpayers."

"Sejak di keluarkanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XV/2017 yang memutuskan pada pokoknya menyatakan bahwa pengaturan pemungutan pajak terhadap alat-alat berat dan alat-alat besar melalui skema pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Maka dari itu, penelitian ini mengkhususkan pembahasan pada pengaturan  pajak kendaraan bermotor atas alat-alat berat dan alat-alat besar sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XV/ 2017 dan pengaturan yang ideal terhadap objek pajak alat-alat berat dan alat-alat besar. Pada penelitian ini akan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif yang mana berlandaskan pada bahan pustaka atau data sekunder atau dengan kata lain penelitian ini mengacu pada norma hukum peraturan perundang-undangan dan referensi dokumen lain yang terkait dengan pengkajian, penelitian dan proses legislasi. Hasil penelitian ini adalah objek pajak alat-alat berat dan alat-alat besar dipungut berdasarkan skema pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor yang mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. Selain itu, pengaturan yang ideal terhadap objek pajak alat-alat berat dan alat-alat besar harus menggunakan teori demokrasi hukum pajak dengan memuat hukum pajak materiil dan hukum pajak formil serta memperhatikan tujuan keadilan umum dan merata, fungsi perpajakan, dan mengikuti prosedur pembuatan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

Since the issuance of the Constitutional Court Decision Number 15/PUU-XV/2017 which decided in essence that the regulation of tax collection on heavy equipment and large equipment through a motor vehicle tax collection scheme and motor vehicle transfer fees in Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Levies is contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and has no binding legal force. Therefore, this study focuses on the discussion of the regulation of motor vehicle tax on heavy equipment and large equipment prior to the Constitutional Court Decision Number 15/PUU-XV/2017 and the ideal regulation of the tax object of heavy equipment and large equipment. This research will use a juridical-normative research method which is based on library materials or secondary data or in other words, this research refers to the legal norms of laws and regulations and other document references related to assessment, research and the legislative process. The results of this research that heavy equipment and large equipment tax objects are collected based on the motor vehicle tax scheme and motor vehicle transfer fees which are regulated in Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Levies in conjunction with Government Regulation Number 55 of 2009 2016 concerning General Provisions and Procedures for Collecting Regional Taxes. In addition, the ideal regulation of the tax object of heavy equipment and large equipment must use the theory of material tax law and formal tax law and pay attention to the objectives of general and equitable justice, the function of taxation, and follow the procedures for making applicable laws and regulations. "

"Tesis ini bertujuan untuk mengetahui persiapan dan kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Magelang dalam menghadapi pendaerahan Pajak Bumi dan Bangunan, kemudian melakukan evaluasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebelum pendaerahan Pajak Bumi dan Bangunan. Evaluasi pemungutan PBB ini dilakukan melalui penilaian berdasarkan kriteria pemungutan pajak yang baik yaitu kriteria keadilan, kecukupan, elastisitas, efisiensi biaya, efisiensi ekonomi, kemudahan administrasi, dukungan politik, kecocokan sebagai pajak daerah, kepastian, kenyamanan serta kesederhanaan.Hasilnya adalah bahwa pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Magelang telah sesuai berdasarkan kriteria pemungutan pajak yang baik, tetapi perlu perbaikan dan peningkatan pada kriteria kepastian. Berdasarkan hasil penelitian ini direkomendasikan beberapa kebijakan yang dapat diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang guna mengoptimalkan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

---

This thesis aims to determine the preparation and constraints faced by the Government of Magelang Regency in the face of Desentralized Land and Property Tax, then do evaluation of Land and Property Tax collection before Decentralized Land and Property Tax implimented. This evaluation is done through an assessment based on the criterias of a good tax collection : fairness, adequacy, elasticity, cost efficiency, economic efficiency, ease of administration, political support, suitability as a local tax, assurance, comfort and simplicity.

The result is that the implementation of the Land and Property Tax collections in Magelang District has appropriate based on the criterias of a good tax collection, but need a refinement in the certainty criteria. Based on the results of this study recommended several policies that can be applied by Government of Magelang Regency in order to optimize the realization of the Land and Property Tax so as to increase a local revenues."