Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini ingin melihat pengaruh dari pendapatan orang tua dan kepemilikan aset terhadap partisipasi anak untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Indonesia dengan menggunakan data cross-section dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2022. Sampel penelitian adalah anak usia 19-23 tahun dengan total sampel sebanyak 24.833. Dengan menerapkan metode regresi logistik, penelitian ini menemukan bahwa pendapatan orang tua dan kepemilikan aset berupa rumah serta perangkat TIK tidak berpengaruh signifikan terhadap peluang anak untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi. Sementara kepemilikan aset alat transportasi dan gabungan perangkat TIK & alat transportasi mempengaruhi secara signifikan. Selain itu terdapat faktor lainnya yang mempengaruhi partisipasi anak untuk melanjutkan pendidikan tinggi seperti usia ibu dan karakteristik wilayah.

---

This research aims to examine the effect of parental income and asset ownership on children's participation in attending higher education in Indonesia using cross-section data from the National Socio-Economic Survey (SUSENAS) 2022. Sample of this research is children aged 19-23 years with a total sample of 24,833. Applying logistic regression, this research found that parental income and asset ownership in the form of houses and ICT devices did not have a significant effect on the probability of children’s participation in higher education. Meanwhile, ownership of transportation assets and a combination of ICT devices & transportation devices significantly affect the children's participation. In addition, other factors influence children's participation in continuing higher education, such as maternal age and regional characteristics."

"Indonesia is one of the developing countries in the world and the access to higher education facilities in this country is quite difficult. Hence, it causes some inequalities in the Gross Enrolment Ratio (GER) distribution. This report will discuss various patterns in the data distributions of the Gross Enrolment Ratio (GER) based on the 34 provinces in Indonesia within the 4 years timeframe.

---

Indonesia adalah salah satu negara berkembang di dunia dan akses mendapatkan pendidikan tinggi di negara ini bisa dibilang cukup sulit. Hal tersebut menyebabkan kesenjangan distribusi angka partisipan pendidikan tinggi. Laporan ini akan membahas berbagai pola distribusi angka partisipan kasar pendidikan tinggi yang dilihat dari 34 provinsi dalam kurun waktu 4 tahun."

"ABSTRAKPada tahun 2020, Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengeluarkan kebijakan bantuan biaya pendidikan atau yang disebut Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) yang merupakan kelanjutan dari kebijakan Bidikmisi yang sudah ada sejak tahun 2010 untuk meningkatkan perluasan akses dan kesempatan belajar di Perguruan Tinggi bagi warga negara Indonesia yang kurang mampu secara ekonomi. Dalam implementasinya kebijakan ini masih dijumpai sejumlah permasalahan seperti ketidaktepatan sasaran, penyalahgunaan dana, hingga persoalan teknis keterlambatan pencairan dana. Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian ini memiliki maksud dan tujuan untuk memberikan gambaran mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan KIP Kuliah di Universitas Indonesia yang merupakan salah satu perguruan tinggi pelaksana kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivisme, teknik pengumpulan data melalui data primer dengan wawancara mendalam serta data sekunder melalui studi literatur, analisis melalui teknik triangulasi data, serta teori utama untuk analisis adalah Model Implementasi Kebijakan yang dikemukakan Paul A. Sabatier dan Daniel A. Mazmanian (1983). Adapun hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan KIP Kuliah di Universitas Indonesia belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Berdasarkan konsep model implementasi kebijakan Paul A. Sabatier dan Daniel A. Mazmanian (1983) beserta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan di dalamnya membuktikan bahwa masih terdapat beberapa indikator yang perlu ditingkatkan kembali. Hal ini terlihat dari konteks formulasi kebijakan, aspek finansial, serta teknis pelaksanaan kebijakan yang belum sepenuhnya selaras dan perlu penataan kembali.

---

ABSTRCTIn 2020, the Government, through the Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, issued a policy on education fee assistance or what is called the Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) which is a continuation of the Bidikmisi policy that has existed since 2010 to increase the expansion of access and learning opportunities in Higher Education for Indonesian citizens who are economically disadvantaged. In implementing this policy, a number of problems are still encountered, such as inaccurate targets, misuse of funds, and technical problems with delays in disbursement of funds. In this regard, this research has the aim and objective of providing an overview of the factors that influence the implementation of the KIP Kuliah policy at the University of Indonesia, which is one of the universities implementing this policy. This research uses a post-positivism approach, data collection techniques through primary data with in-depth interviews and secondary data through literature study, analysis through data triangulation techniques, and the main theory for analysis is the Policy Implementation Model put forward by Paul A. Sabatier and Daniel A. Mazmanian (1983). The results of this research reveal that the implementation of the KIP Kuliah policy at the University of Indonesia has not been fully implemented well. Based on the policy implementation model concept of Paul A. Sabatier and Daniel A. Mazmanian (1983) along with the factors that influence policy implementation, it proves that there are still several indicators that need to be improved again. This can be seen from the context of policy formulation, financial aspects, and technical aspects of policy implementation which are not yet fully aligned and need to be reorganized."

"Neoliberalisasi pendidikan tinggi di Indonesia menjadi arah kebijakan yang kerap memperoleh resistensi domestik. Hal tersebut tidak lepas dari sejarah pelaksanaan pendidikan di Indonesia yang menanamkan pemahaman bahwa pendidikan merupakan barang publik sehingga bertentangan dengan neoliberalisasi yang mengutamakan mekanisme pasar. Akan tetapi, praktik neoliberalisasi pendidikan tinggi di Indonesia mengalami peningkatan pada tahun 2020-2024 di bawah payung kebijakan pendidikan Merdeka Belajar. Program-program yang ditujukan kepada pendidikan tinggi dalam Merdeka Belajar telah meningkatkan privatisasi PTN dan pergeseran orientasi pendidikan tinggi ke arah ekonomi. Terjadinya peningkatan praktik neoliberalisasi pendidikan tinggi di tengah resistensi terhadap praktik neoliberalisasi pendidikan tinggi di Indonesia menjadi fokus utama dari penelitian ini. Penelitian ini akan menguraikan peningkatan praktik neoliberalisasi pendidikan tinggi di Indonesia melalui program-program Merdeka Belajar dalam pengelolaan pendidikan tinggi. Penelitian kualitatif ini akan menggunakan konsep governmentality oleh Foucault dengan menggunakan metode analisis konten. Penelitian ini berargumen bahwa Merdeka Belajar dalam pengelolaan pendidikan tinggi menginternalisasikan konsepsi subjektif yang memperhatikan konteks sosio-historis pelaksanaan pendidikan tinggi di Indonesia sehingga praktik neoliberalisasi pendidikan tinggi dapat dinormalisasikan. Konsepsi subjektif yang diinternalisasikan pemerintah adalah “merdeka” sebagai prinsip pelaksanaan pendidikan tinggi ideal serta pendefinisian kualitas pendidikan tinggi yang didasarkan pada kedekatan pendidikan tinggi dengan dunia industri.

---

Neoliberalization of higher education in Indonesia is a policy direction that often encounters domestic resistance. This cannot be separated from the history of the implementation of education in Indonesia, which instills the understanding that education is a public good, which is contrary to neoliberalization which prioritizes market mechanisms. However, the practice of neoliberalization of higher education in Indonesia increased in 2020-2024 under the umbrella of the Merdeka Belajar education policy. Programs aimed at higher education in Merdeka Belajar have increased the privatization of PTN and shifted the orientation of higher education towards the economy. The increase in the practice of neoliberalization of higher education amidst resistance to the practice of neoliberalization of higher education in Indonesia is the main focus of this study. This study will describe the increase in the practice of neoliberalization of higher education in Indonesia through Merdeka Belajar programs in the management of higher education. This qualitative research will use the concept of governmentality by Foucault using the content analysis method. This study argues that Merdeka Belajar in the management of higher education internalizes subjective conceptions that pay attention to the socio-historical context of the implementation of higher education in Indonesia so that the practice of neoliberalization of higher education can be normalized. The subjective conception internalized by the government is “freedom” as the principle of implementing ideal higher education and defining the quality of higher education based on the proximity of higher education to the industrial world. "

"Tesis ini mengkaji tentang peluang pembiayaan infrastruktur Pendidikan tinggi dengan menggunakan skema project finance di PTN BH. Penelitian ini mengangkat tiga permasalahan utama tentang: (1) pemodelan pembiayaan yang bisa diimplementasikan untuk infrastruktur Pendidikan tinggi, (2) pembiayaan yang bisa menggunakan project finance dan tidak bisa menggunakan project finance, (3) bagaimana strategi yang tepat dalam investasi di infrastruktur Pendidikan tinggi. Teori yang digunakan sebagai pisau analisis yaitu teori implementasi Van Meter & Van Horn, serta menggunakan metode analisis konten sebagai metode untuk mengupas tiga permasalahan di atas. Sementara pengumpulan data menggunakan Teknik wawancara mendalam, observasi data primer dan sekunder, kemudian dianalisis menggunakan Teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) regulasi yang mengatur PTN BH termuat dalam statuta Peraturan Pemerintah (PP). Aturan turunan yang belum diatur kemudian dibuat dalam Peraturan Menteri (Permen) dan Peraturan Rektor. (2) Implementasi pembiayaan menggunakan skema project finance dapat didukung melalui regulasi tentang kerjasama, penelitian, dan keuangan. Tetapi masih membutuhkan peningkatan dari beberapa faktor dalam teori Van Meter dan Van Horn. Adapun saran dari peneliti sebagai rekomendasi, pertama, dibutuhkan dibutuhkan peraturan yang rigid untuk mengatur tentang pembiayaan di PTN BH. Kedua, dibutuhkan komunikasi lebih lanjut untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara PTN BH dan Kementerian yang menaunginya. Ketiga, diperlukan terobosan untuk meningkatkan sense of business SDM akademisi di lingkungan civitas academica PTN BH.

---

This thesis examines the opportunities for financing higher education infrastructure using project finance schemes in PTN BH. This research raises three main issues about: (1) financing modelling that can be implemented for higher education infrastructure, (2) financing that can use project finance and cannot use project finance, (3) how the right strategy in investing in higher education infrastructure. The theory used as an analysis knife is the implementation theory of Van Meter & Van Horn and uses the content analysis method as a method to explore the three problems above. While data collection uses in-depth interview techniques, observation of primary and secondary data, then analyzed using descriptive analysis techniques. The results of this study indicate that (1) regulations governing PTN BH are contained in the statute of the Government Regulation (PP). Derivative rules that have not been regulated are then made in Ministerial Regulations (Permen) and Rector Regulations. (2) The implementation of financing using project finance schemes can be supported through regulations on cooperation, research, and finance. But it still requires improvement from several factors in Van Meter and Van Horn's theory. The suggestions from researchers as recommendations, first, rigid regulations are needed to regulate financing in PTN BH. Second, further communication is needed to strengthen synergy and collaboration between PTN BH and the Ministry that oversees it. Third, a breakthrough is needed to increase the sense of business of academic human resources within the PTN BH academic community."

"Penelitian ini ingin memahami tentang kondisi praksis pendidikan multikultural di lingkungan Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta. Beberapa studi sebelumnya telah berpendapat bahwa kondisi praksis pendidikan multikultural di Indonesia dan di beberapa negara lainnya yang memiliki karakteristik multikultural serupa seperti Indonesia, masih jauh dari kata baik dan efektif. Pada dasarnya, penulis setuju dengan hasil temuan dari studi-studi tersebut. Namun menurut penulis, studi-studi tersebut belum membahas secara lebih lanjut mengenai peran dari lima dimensi yang ada pada teori pendidikan multikultural. Padahal, pembahasan mengenai hal tersebut sangatlah penting, khususnya dalam menggambarkan kondisi praksis pendidikan multikultural di sebuah institusi pendidikan. Oleh sebab itu, penelitian kali ini berusaha untuk mengisi celah kekosongan tersebut. Lebih lanjut, sejalan dengan argumen sebelumnya maka beberapa pernyataan tesis dari penelitian ini adalah pertama Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta telah melaksanakan praksis pendidikan multikultural baik melalui pendekatan kurikulum formal maupun melalui pendekatan kurikulum tersembunyi. Kedua, kondisi dari pelaksanaan praksis pendidikan multikultural tersebut dapat dianalisis lebih lanjut dengan menggunakan teori Pendidikan Multikultural milik Banks. Data dalam penelitian kali ini diperoleh melalui studi literatur, studi dokumen, kegiatan observasi lapangan, dan wawancara mendalam dengan sejumlah dosen dan mahasiswa yang berasal dari Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta.

---

This research aims to understand the multicultural education praxis at Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta. Some of the previous studies have argued that the multicultural education praxis in Indonesia and in some other countries with similar multicultural characteristics as Indonesia is far from good and effective. Essentially, the author agrees with the findings of these studies. Nevertheless, according to the author, these studies have not further discussed the five dimensions’ role in the theory of multicultural education. In fact, the discussion on this matter is very important, especially in describing the conditions of multicultural education praxis in an educational institution. Thus, this research attempts to fill the gap. Furthermore, in line with the previous argument, some thesis statements from this research are first, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta has implemented multicultural education praxis both through the formal curriculum approach and through the hidden curriculum approach. Second, the conditions of the praxis implementation of multicultural education can be further analyzed by using Banks’ Multicultural Education theory. The data in this research was obtained through literature studies, document studies, field observation activities, and in-depth interviews with a number of lecturers and students from Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta. "

"Penelitian ini membahas perubahan lanskap gerakan mahasiswa di Indonesia, khususnya di lingkungan kampus pascareformasi. Jika dahulu gerakan mahasiswa identik dengan keterlibatan kolektif dan konsistensi aktivisme politik, saat ini keterlibatan mahasiswa dalam gerakan sosial-politik cenderung bersifat jangka pendek dan terfragmentasi. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai faktor-faktor struktural yang memengaruhi pola partisipasi mahasiswa, termasuk di antaranya kebijakan pendidikan tinggi seperti Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Penelitian ini berargumen bahwa MBKM, meskipun memberikan ruang eksplorasi kegiatan non-akademik dan pengembangan diri, secara hegemonik turut menginternalisasi nilai-nilai individualistik seperti produktivitas, portofolio, dan kesiapan kerja. Dalam konteks ini, organisasi mahasiswa memainkan peran penting: sebagian beradaptasi dengan logika MBKM, sebagian mencoba menegosiasinya, dan sebagian lain tetap mempertahankan orientasi kritisnya. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana MBKM bekerja sebagai instrumen hegemoni dalam membentuk orientasi mahasiswa, serta bagaimana organisasi mahasiswa meresponsnya dan memengaruhi keberlangsungan gerakan sosial-politik di kampus. Lebih jauh, penelitian ini juga menggunakan konsep alter-activism untuk membaca bentuk-bentuk baru partisipasi politik mahasiswa yang bersifat cair, non-hierarkis, dan berbasis pengalaman subjektif serta ekspresi simbolik. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun organisasi mahasiswa mengalami depolitisasi, bentuk-bentuk resistensi tetap bertahan melalui praktik sosial yang lebih fleksibel dan kultural.

---

This study explores the shifting landscape of student activism in Indonesia, particularly within post-Reformasi university settings. While student movements were once marked by collective engagement and consistent political activism, current student participation in socio-political movements tends to be short-term and fragmented. This phenomenon raises questions about the structural factors influencing student participation patterns, including higher education policies such as the Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) program. The study argues that MBKM, although offering flexibility for non-academic exploration and personal development, functions hegemonically by internalizing individualistic values such as productivity, portfolio-building, and job readiness. In this context, student organizations play a crucial mediating role: some adapt to MBKM's logic, others attempt to negotiate with it, while a few maintain a critical stance. Using a qualitative approach, this study aims to understand how MBKM operates as a hegemonic instrument shaping student orientation and how student organizations respond and influence the continuity of socio-political activism on campus. Furthermore, this research employs the concept of alter-activism to analyze new forms of student political engagement that are fluid, non-hierarchical, and grounded in subjective experience and symbolic expression. The findings indicate that although student organizations are undergoing depoliticization, resistance persists through more flexible and cultural forms of everyday practice."

"Perbandingan antara kondisi aktual IPRIJA dengan kondisi ideal, yakni bagaimana seharusnya IPRIJA dioperasikan dalam menghadapi perubahan-perubahan sebagaimana yang dikehendaki oleh Rencana Induk Pengembangan IPRIJA 25 tahun, menunjukkan bahwa Iembaga pendidikan ini banyak menghadapi kendala atau masalah. Salah satu masalah yang patut diprioritaskan adalah masalah pengelolaan atau manajemen sesuai dengan esensinya sebagai Iembaga pendidikan tinggi.Untuk mengatasi masalah tersebut perlu dilakukan evaluasi seberapa jauh pelaksanaan fungsi-fungsi pokok manajemen; bagaimana karakteristik administratornya; dan Iain-Iain yang berkaitan erat dengan manajemen perguruan tinggi terutama kondisi dosen, kondisi mahasiswa, dan hasil belajar mahasiswa.Penelitian dilakukan adalah untuk mengetahui sejauh mana perusahaan memusatkan kegiatannya untuk meningkatkan kualitas mahasiswa kepada masyarakat akan tinggi kedua setelah Fakultas Teknik lndustri Institut Teknologi Surabaya (Perancangan Sistem Pengukuran Kinerja Pada Perguruan Tinggi Dengan Menggunakan Metode ?Balance Scorecard",lwan Vanany,Sritomo Wignjosoebroto, Arman Hakim Nasution. Program Pasca Sarjana Jurusan Teknik lndustri Institut Teknologi 10 Nopember Surabaya) ) yang menggunakan acuan "Balance Scorecard". Secara Iebih rinci tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan/menganalisis:- Mengukur sejauh mana program perencanaan pendidikan IPRIJA dalam mendukung kinerja Perguruan Tinggi (institut).- Mengukur bagaimana proses pengembangan dan kegiatan pendidikan dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi dan produktivitas kinerja Perguruan Tinggi.- Mengukur sejauh mana Perilaku mengajar para dosen dapat menjadi cerminan kualitas lulusan yang dihasilkan oleh IPRIJA .- Mengukur sejauh mana kepuasan mahasiswa sebagai (konsumen) dapat menjadi barometer akan kualitas sistem pendikan di IPRIJA.Penelitian ini bersifat eksploratoris, di rnana metode yang dilakukan dalam bentuk penelitian survey dengan mengandalkan kusioner dan observasi sebagai instrumen pengumpulan data. Hasilnya adalah berupa nilai-nilai dengan angka-angka yang tertera pada kuesioner."