Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Terjadinya suatu tindak pidana yang menggunakan teknologi informasi menimbulkan persoalan baru dalam penegakkan hukum pidana baik yang menyang¬kut perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana maupun yang berkaitan dengan sistem pembuktian dan alat-alat bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan telah terjadinya suatu tindak pidana dan dalam menentukan siapa pelaku tindak pidana tersebut. Permasalahan penerapan Restorative Justice di Polresta Bogor Kota bertujuan untuk menciptakan ketertiban umum dan masyarakat, dimana dalam hal ini perlu keterlibatan negara yang dalam hal ini adalah pengadilan. Konsep keadilan restoratif ini sudah diakomodir tersebar di berbagai instansi, namun belum ada satu regulasi yang khusus membahas tema tersebut. Keadilan restoratif perlu diperjelas regulasinya agar tidak menimbulkan ketimpangan sosial, di mana setiap orang harus dipandang sama di depan hukum. Penanganan keadilan restoratif harus dipastikan tidak melanggar hukum yang berlaku, dengan merujuk pada Integrated Criminal Justice System. Penelitian ini memiliki maksud dan tujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi keadilan Restorative Justice sebagai alternatif penyelesaian perkara pornografi yang dilaporkan di Polresta Bogor Kota. Jenis dan tipe penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian diketahui bahwa implementasi keadilan Restorative Justice sebagai alternatif strategi penyelesaian perkara pornografi yang dilaporkan di Polresta Bogor Kota adalah telah dilakukan dengan semaksimal mungkin oleh Polresta Bogor Kota dengan cara penyelesaian perkara tindak pidana melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Penyelesaian dilakukan dengan cara mencapai kesepakatan antar kedua belah pihak.

---

The occurrence of a crime that uses information technology raises new problems in enforcing criminal law both regarding acts that are prohibited and punishable by crime as well as those relating to the system of evidence and evidence that can be used to prove that a crime has occurred and in determining who the perpetrators of the crime are. The problem of implementing Restorative Justice at Polresta Bogor City aims to create public order and society, which in this case requires the involvement of the state which in this case is the court. The concept of restorative justice has been accommodated in various agencies, but there is no single regulation that specifically addresses this theme. The regulations for restorative justice need to be clarified so as not to cause social inequality, where everyone must be seen as equal before the law. The handling of restorative justice must be ensured that it does not violate applicable law, with reference to the Integrated Criminal Justice System. This study has the intent and purpose of knowing how to implement Restorative Justice as an alternative settlement of cases involving pornography reported at the Bogor City Police. The type and type of research used by researchers is descriptive qualitative research with a case study approach. The results of the study show that the implementation of Restorative Justice as an alternative strategy for solving pornographic cases reported at the Bogor City Police has been carried out as fully as possible by the Bogor City Police by resolving criminal cases involving perpetrators, victims, families of perpetrators/victims, and other parties who related to jointly seeking a fair solution by emphasizing restoration to its original state. Settlement is done by reaching an agreement between the two parties."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan ISAK 31 terhadap perusahaan penyewaan menara Base Transceiver Station (BTS) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. ISAK 31 terbit karena di Indonesia terdapat perbedaan perlakuan akuntansi menara BTS yang dimiliki oleh perusahaan telekomunikasi dengan perusahaan penyewaan menara BTS sehingga laporan keuangan tidak dapat dibandingkan. ISAK 31 mengatur bahwa menara BTS merupakan aset tetap dengan memperjelas definisi dan memberikan batasan mengenai bangunan. Pada perusahaan yang tercatat pada BEI terdapat 1 dari 7 perusahaan yang belum menerapkan ISAK 31. Pada perusahaan yang diteliti juga terdapat 1 dari 7 perusahaan yang merubah metode pengukuran menara BTS.

---

This research aims to analyze the impacts of implementation of ISAK 31 on tower Base Transceiver Station (BTS) rental listed companies on the Indonesia Stock Exchange. ISAK 31 is published because in Indonesia there are differences in accounting treatment of BTS towers owned by telecommunications companies with BTS tower rental companies so that financial statements are not comparable. ISAK 31 stipulates that BTS towers are fixed assets by clarifying the definition and providing limits on buildings. The result from this research found that 1 of 7 companies still haven’t implement ISAK 31. There’s also 1 of 7 companies changed their method on measuring BTS tower."

"Sesungguhnya upaya Pemerintah Indonesia untuk melakukan reformasi birokrasi bukanlah sesuatu yang baru. Agar masyarakat merasakan hasil percepatan Reformasi Birokrasi yang telah dilakukan pemerintah, terutama pada unit kerja, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN RB) telah menerbitkan Permen PAN RB No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah yang kemudian disempurnakan dengan Permen PAN RB No. 10 Tahun 2019. Dalam konteks hak pelayanan publik sebagai hak konstitusional setiap warga negara apakah pembangunan zona integrits ini dapat menyelesaikan permasalahan mengenai buruknya kualitas pelayanan publik oleh pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan kemudian menganalisis dengan pelaksanaan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan Zona Integritas saat ini terutama di Kantor Imigrasi Kelas I Makassar telah maksimal dalam memenuhi hak-hak konstitusional warga negara berkaitan dengan pelayanan publik dan pemenuhan hak ekonomi, sosial, budaya (ekosob) sebagai implikasi pelayanan public.Namun masih ada beberapa hal yang menjadi catatan evaluasi Zona Integritas. Oleh karena itu, penyusunan strategi percepatan Zona Integritas perlu dilakukan sebagai solusi pemberian pelayanan publik yang layak dan merata.

---

In fact, the Government of Indonesia's efforts to reform the bureaucracy are not something new. In order for the public to feel the results of the acceleration of Bureaucratic Reform that has been carried out by the government, especially in work units, the Ministry of Empowerment of State Apparatus and Bureaucratic Reform (Ministry of PAN RB) has issued Ministerial Regulation of PAN RB No. 52 of 2014 concerning Guidelines for the Development of an Integrity Zone towards a Corruption-Free Area and a Clean Bureaucratic Area Serving in Government Agencies, which was later refined by Ministerial Regulation of PAN RB No. 10 of 2019. In the context of the right to public services as a constitutional right of every citizen, can the development of this integrit zone be able to solve the problem of the poor quality of public services by the government. The research method used is a qualitative research method with a statutory approach and then analyzes the implementation in the field. The results of the study indicate that the current Integrity Zone implementation has not been maximized in fulfilling the constitutional rights of citizens related to public services and the fulfillment of economic, social, cultural rights (ekosob) as implications for public services. This is due to several reasons that the Integrity Zone evaluation notes. Therefore, the formulation of a strategy to accelerate the Integrity Zone needs to be carried out as a solution for providing appropriate public services."

"PPAT adalah mitra dari BPN tetapi tidak termasuk dalam kategori pegawai kantorpertanahan sehingga PPAT tidak menerima gaji setiap bulan hanya penghargaan,penghargaan yang dimaksud yaitu pemberian uang jasa yaitu paling besar 1% dari nilai transaksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) PJPPAT. Pada tahun 2021 Menteri ATR/BPN mengeluarkan aturan Peraturan Menteri Agraria dan TataRuang/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 33 tahun 2021 Tentang Uang JasaPembuatan Akta yang membagi nilai dari 1% itu menjadi 4 bagian. Terdapat 2 (dua)rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu pertama, mengenai pengaturan tarif uang jasa dan sanksi terhadap Permen ATR/BPN No. 33 Tahun 2021, dan kedua, mengenai pelaksaan sanksi apabila PPAT melanggar aturan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan tipologi penelitian eksplanatoris. Hasil dari penelitian ini pertama, menganalisis pengaturan besaran uang jasa pembuatan akta PPAT secara lebih jelas karena adanya klasifikasi yang sudah diatur dalam Permen tersebut dan Permen ini juga menyebutkan pengaturan sanksi yang menyatakan apabila seorang PPAT melanggar ketentuan terhadap uang jasa maka sanksi pelanggaran yang dikenakan berupa pemberhentian sementara paling lama 6 bulan. Kemudian yang kedua, mengenai penerapan pelaksanan sanksi aturan Permen ATR/BPN No. 33 Tahun 2021 melewati prosedur teguran dan peringatan dan langsung pada pemecatan sementara, prosedur pemberhentian atau pemecatan tidak diatur secara rinci di dalam Permen No. 33 Tahun 2021, sedangkan dalam Kode Etik IPPAT apabila seorang PPAT melanggar ketentuan perundang-undangan lainnya yang dengan kewajiban PPAT maka ia melanggar juga Kode Etik, maka tata cara pemberian sanksi dapat menggunakan aturan Kode Etik.

---

Land Deed Making Officers (PPAT) is a partner of BPN but is not included in the category of land office employees so that PPAT does not receive a salary every month only awards, the award in question is the provision of service money, which is a maximum of 1% of the transaction value as stipulated in the provisions of Article 32 paragraph (1) of PJPPAT. In 2021 the Minister of ATR/BPN issued a regulation of the Minister of Agrarian affairs and Spatial Planning/Head of the National Defense Agency Number 33 of 2021 concerning Deed Making Services Money which divides the value of the 1% into 4 parts. There are 2 (two) formulations of problems in this study, namely first, regarding the regulation of service money rates and sanct ions against the Minister of ATR/BPN Regulation No. 33 of 2021, and second, regarding the implementation of sanctions if PPAT violates these rules. The research method used is normative juridical with explanatory research typology. The results of this study first, analyze the regulation of the amount of service money for making PPAT deeds more clearly because of the classification that has been regulated in the Regulation and this Regulation also mentions sanctions arrangements that state that if a PPAT violates the provisions for service money, the violation sanctions imposed are in the form of temporary suspension for a maximum of 6 months. Then the second, regarding the

application of sanctions for the regulation of the Minister of ATR /BPN Regulation No. 33 of 2021 through reprimand and warning procedures and directly on temporary dismissal, the procedure for dismissal or dismissal is not regulated in detail in Regulation No. 33 of 2021, while in the IPPAT Code of Ethics if a PPAT violates other statutory provisions that with the obligations of the PPAT then he also violates the Code of Ethics, then the procedure for sanctioning can use the rules of the Code of Ethics."

"Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dengan metode dekriptif. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara, pengamatan dan studi kepustakaan. Wawancara dilakukan terhadap 10 informan yang sengaja dipilih secara purposive oleh peneliti berdasarkan kebutuhan informasi yang diperlukan dan sesuai dengan kebutuhan penelitian.Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian didapatkan pokok-pokok hasil kesimpulan bahwa keberhasilan kebijakan sekolah gratis di Kabupaten Musi Banyuasin dikarenakan dalam proses implementasi kebijakan itu dilakukan mulai dari aktifitas organisasi, interpretasi dan penerapan sesuai dengan prosedur dan maksud dari kebijakan serta didukung oleh faktor-faktor komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana dan struktur birokrasi.

---

This research using quaiitativc approach with deseriptive method. Data collectcd by using interview, observation and literature study. Interview was done to 10 informan whose being chosen purposive by researcher bccause of the needs of the research.

According to analysis, some principal can be take as conclusion of the research is the successed of the free school policy at Musi Banyuasin District happened because of the process it self that begin since the organization activity, the interpretation and aplication that fit with procedur and the purpose of the policy and also being support by communication faetor, the resources, executor attitude and birocrat structure."

"Abortus secara formal di Indonesia dianggap sebagai perbuatan yang secara moralitas formal dianggap sebagai perbuatan jahat dan dikategorikan seabagai pembunuhan. Oleh karena itu dalam undang-undang pidana tindakan aborsi tersebut dimasukkan dalam kelompok tindakan kejahatan pembunuhan atau penghilangan nyawa manusia/orang lain...."

"Globalisasi dan liberalisasi di industri jasa angkutan udara membuat tingkat kompetisi semakin tinggi dan bisnis berubah lebih cepat dari sebelumnya. Setiap perusahaan dituntut untuk bisa beradaptasi terhadap perubahan ini secara cepat. Perubahan tidak hanya berdampak pada keberhasilan untuk bertahan atau memenangkan persaingan bisnis, tetapi juga akan mempengaruhi cara dalam menjalankan bisnis. Perubahan ini mencakup perbaikan proses bisnis baik untuk proses yang berhubungan dengan penanganan pelanggan, proses penciptaan produk-produk baru berupa layanan penerbangan, maupun perubahan dalam pengorganisasian dan pengelolaan perusahaan. Perencanaan SI/TI yang dilakukan secara strategis memungkinkan semua perubahan tersebut terwujud bagi terciptanya percepatan proses bisnis dan sebagai pemberdaya kegiatan bisnis. Demikian pula halnya dengan PT. XYZ sebagai salah satu maskapai penerbangan di Indonesia yang melayani jalur penerbangan domestik dan internasional dituntut agar dapat beradaptasi terhadap setiap perubahan bisnis dengan tangkas. Setiap tahun unit bisnis menyampaikan kebutuhan SI/TI untuk dimasukkan kedalam rencana kerja SI/TI. Dengan cara seperti ini akan membuat perencanaan SI/TI menjadi tidak terintegrasi, bersifat parsial, hanya memenuhi kebutuhan satu unit. Sebagai contoh Reservation system dibangun hanya untuk memenuhi kebutuhan unit niaga, sedangkan aplikasi Revenue Accounting dibangun hanya untuk keperluan unit keuangan tanpa memperhatikan kebutuhan di unit lain dengan seksama. Saat ini ditengah perubahan yang datang dengan cepat, pengambilan keputusan harus ditentutkan dalam hitungan jam, seperti pembukaan atau penutupan rute penerbangan. Namun dengan kondisi sistem informasi yang stand alone dan tightly coupled biasanya dibutuhkan usaha yang lebih besar, demikian juga dengan data yang tidak akurat membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih lama. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan perencanaan strategis sistem informasi dengan menggunakan metodologi yang umum. Proyek Akhir ini bertujuan untuk membuat perencanaan strategis sistem informasi untuk PT. XYZ, yang sejalan dan searah dengan strategi bisnis untuk mendapatkan competitive advantage dengan menggunakan kerangka kerja 'Ward dan Pepard'. Dengan tujuan akhir agar PT. XYZ dapat memenangkan persaingan bisnis dalam industri jasa angkutan udara.

---

Globalization and liberalization in the airline industry has made competition level higher and business is changed faster than before. Companies must adapt to respon the changes rapidly. Changes not only impact to sustain their success or win the business competition but also affect the way of doing business such as how the business interacts with customers, how it produces products like services in airline business, and how it is organized and managed. IS/IT planned strategically can make all this changes happen to accelerate business procesess and enabling business activity. XYZ as one of Indonesian airline which serves domestic and international flights needs to adapt the business changes more agile. Annually each unit will submit its business requirements to be consolidated in an IS/IT plan. This way of planning will create an IS/IT plan as non integrated plan, it may only give solution to a number or even single unit. For example Reservation System developed to meet the requirement of commercials business unit and Revenue Accounting was developed for financial unit with limited consideration about the data needs for other process in other system. Nowdays, in couping with the rapid changes, business decisions should be taken within hours such as to open or close flight route. However the use of stand alone and tightly coupled system usually requires extra effort, creates inaccurate data that leads to slow down the decission making process. Therefore, IS/IT needs to be planned and managed strategically through strategic planning of information system using common methodology. The objective of this 'Final Project' is to propose the strategic planning for information systems using Ward and Pepard framework for XYZ that align with the business strategy to gain competitive advantage to win the competition in the airline industry."

"Kode Etik Notaris merupakan seluruh kaedah moral yang menjadi pedoman dalam menjalankan jabatan Notaris. Ruang lingkup Kode Etik Notaris berlaku bagi seluruh anggota perkumpulan organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI). Ikatan Notaris Indonesia berperan penting dalam penegakan pelaksanaan Kode Etik Notaris, melalui Dewan Kehormatan yang mempunyai tugas melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik Notaris. Kode Etik Notaris selalu berkaitan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris karena keduanya merupakan suatu kesatuan yang dijadikan pedoman bagi para Notaris dalam menjalankan jabatannya. Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris dan Undang-Undang Jabatan Notaris akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Salah satu pelanggaran yang dilakukan Notaris dalam menjalankan jabatannya adalah pelanggaran dalam hal pembuatan akta, diantaranya adalah membuat akta-akta yang memuat keterangan palsu di dalamnya. Pelanggaran seperti itu dapat dilihat dalam kasus pelanggaran Kode Etik dan Undang-Undang Jabatan Notaris yang dilakukan oleh Notaris "R.S.B", di Kota Depok, yang mana atas pelanggaran yang dilakukannya tersebut Notaris "R.S.B". dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam Kode Etik Notaris dan Undang-Undang Jabatan Notaris sebagaimana ternyata dalam Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris tanggal 03 Juni 2009 Nomor 06/B/Mj.PPN/2009. Akan tetapi penulis berpendapat bahwa penerapan sanksi yang di berikan Majelis Pengawas Pusat tidaklah sebanding dengan kerugian yang diderita oleh pihak pelapor, seharusnya Majelis Pengawas Pusat menjatuhkan sanksi yang lebih tegas yakni pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatan Notaris kepada Notaris "R.S.B", sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, agar membuat Notaris lain menjadi jera dan tidak melakukan pelanggaran yang serupa.

---

Code of Ethic Notary is all method of moral becoming guidance in running Notary occupation. Scope Code of Ethic Notary apply for all member bevy of Ikatan Notaris Indonesia organization (INI). Ikatan Notaris Indonesia play important role in straightening of execution of Code of Ethic Notary, passing Honorary Council which have duty do observation of execution of Code of Ethic Notary. Code of Ethic Notary always relate to Law Occupation Notary because both is an unity taken as guidance to all Notaries in running his occupation. Notary conducting collision to Code of Ethic Notary and Law Occupation Notary will be sanctioned pursuant to which have been specified. One of the conducted by collision is Notary in running the occupation of is collision in the case of making of act, among others is to make act loading spurious description in it. Collision like that can be seen in case collision of Code of Ethic and Law Occupation Notary conducted by Notary "R.S.B", in Town of Depok, which of collision which the was conducting of Notary "R.S.B" sanctioned as according to provisions in Code of Ethic Notary and Law Occupation Notary as in the reality in Decision Ceremony Supervisor Center Notary of 03 June 2009 Number 06/B/Mj.PPN/2009. However writer have a notion that applying of sanction which in giving Ceremony Supervisor Center proportional is not with loss suffered by rapporteur side, ceremony Supervisor of Center Ought to drop more coherent sanction namely cessation disrespectfully from Notary occupation to Notary "R.S.B" as according to provisions in Law Occupation Notary."

"Tesis ini dilatarbelakangi karena Bank Syariah sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan yang beroperasi di Indonesia berdasarkan prinsip syariah. Dimana produk yang ditawarkan oleh bank syariah salah satu diantaranya adalah jasa pembiayaan ijarah. Ijarah didefinisikan sebagai hak untuk memanfaatkan barang atau jasa dengan membayar imbalan tertentu. Setiap fasilitas pembiayaan pada bank syariah harus selalu berpedoman pada prinsip kehati-hatian begitu juga dalam pembiayaan ijarah. Adapun pokok permasalahan yang akan dibahas adalah penerapan prinsip kehati-hatian terhadap pelaksanan pembiayaan ijarah di Bank Syariah X dan akibat hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap prinsip prudential banking dalam pelaksanaan pembiayaan ijarah di Bank Syariah X. tesis ini menggunakan metode penelitian dengan metode pendekatan yuridis normatif. Kesimpulan dari tesis ini yaitu bahwa penerapan prinsip kehati-hatian ini telah diterapkan secara baik dan benar, dimana penerapannya dapat dilihat dalam proses pembiayaan ijarah, serta pelanggaran yang dilakukan oleh oknum karyawan bagian pembiayaan di bank syariah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dalam dunia perbankan, sedangkan pelanggaran yang dilakukan oleh nasabah dapat dilakukan tindakan hukum.

---

This thesis is motivated by the Islamic Bank as one form of financial institutions operating in Indonesia based on Islamic principles. Where the products offered by Islamic banks salatu include Ijarah financing services. Ijarah is defined as the right to use goods or services by paying certain benefits. Each facility financing in Islamic banks should always be guided by the principle of prudence as well as in Ijarah financing. The principal issues to be discussed is the application of the precautionary principle on the conduct of financing at Bank Syariah X and legal consequences in case of violation of the principle in the implementation of prudential banking at Bank Syariah Ijarah financing X. This thesis uses the research method using a normative juridical approach. The conclusion of this thesis is that the application of the precautionary principle has been applied properly and correctly, in which its application can be seen in the process of Ijarah financing, as well as violations committed by unscrupulous employees of the financing in Islamic banks can be categorized as a crime in the banking world, whereas violations committed by the client to legal action."