Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai proses kegiatan pelestarian pengetahuan pembuatan Kue Putu Piring melalui kajian preservasi pengetahuan melalui enam tahap, yaitu capturing, codification, documentation, debriefing, storage, dan dissemination. Enam tahap ini dilakukan untuk mengetahui pemikiran, perilaku kebiasaan, interaksi budaya yang melatarbelakangi proses pembuatan Kue Putu Piring yang diungkap, hingga teridentifikasi pula partisipasi masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau mempertahankan keberadaan Kue Putu Piring ini dan menyimpan dokumentasi pengetahuan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Informan yang digunakan berjumlah enam orang yang terdiri dari informan utama, yaitu pembuat Kue Putu Piring, dan informan tambahan, yaitu budayawan, tetua adat, dan pihak pemerintah.Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa Kue Putu Piring merupakan resep yang diwariskan secara turun-temurun kepada anggota keluarga yang perempuan. Dalam proses preservasi pengetahuan pembuatan Kue Putu Piring ini teridentifikasi memiliki beberapa kekurangan yang menjadikannya kurang dipromosikan sehingga jarang diketahui orang, terutama anak muda. Peran pemerintah sendiri saat ini adalah membuat buku resep makanan dan minuman khas Melayu Kepulauan Riau yang mana salah satu resepnya adalah Kue Putu Piring.

---

ABSTRACTThis theses discusses about the process of knowledge preservation activities in the making of Kue Putu Piring through six stages, there are capturing, codification, documentation, debriefing, storage, and dissemination. The using of those six stages are to determine the thought, behavior habits, cultural interactions underlying the manufacturing process of Kue Putu Piring, that unidentified there is a community participation in Provinsi Kepulauan Riau in order to maintain the existence of Kue Putu Piring and store the knowledge documentation. This theses is a qualitative research with case study approach. Six informants participate in this research consist of main and additional informants. The main informants are Kue Putu Piring makers, and the additional informants are cultural observer, indigenous elders, and government.The results of this study is Kue Putu Piring recipe passed down through the generations to the woman family members. Knowledge preservation in the making of Kue Putu Piring has identified some shortcomings that make it less promoted so rarely known to people, especially young generation. The role of government itself is create a recipe book of Kepulauan Riau traditional food and drinks which one of the recipe is Kue Putu Piring."

"Kewajiban pengungkapan sumber asal disclosure of origin Sumber Daya Genetik Pengetahuan Tradisional SDGPT dalam permohonan paten yang invensinya berkaitan dengan/atau berasal dari SDGPT sebagaimana Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten UU Paten No.13/2016 berdampak Indonesia membutuhkan informasi/database SDGPT sebagaimana Pasal 26 ayat 2 UU Paten No.13/2016 .Database ini akan digunakan oleh pemeriksa paten untuk menjalankan Pasal 26 UU Paten No.13/2016, terkait dengan pemeriksaan subtantif yang invensinya berkaitan dengan/atau berasal dari SDGPT, sehingga terhindar pemberian perlindungan paten kepada pihak yang tidak berhak, yang melakukan penyalahgunaan misappropriation dan/atau biopiracy atas pemanfaatan SDGPT Indonesia. Database ini diharapkan bisa memberkan perlindungan pada masyarakat adat/lokal pemilik pengetahuan tradisional atas sumber daya genetik dengan melakukan pembagian keuntungan benefit sharing .Indonesia memiliki database InaBIF yang ditunjuk oleh Bappenas sebagai database SDGPT yang berisi informasi keanekaragaman hayati milik Indonesia. Kebutuhan database SDGPT sangat mendesak agar tujuan Pasal 26 UU Paten No.13/2016 dapat terlaksana, khususnya oleh pemeriksa paten. Karenanya perlu mengetahui apakah Database InaBIF dapat memenuhi ketentuan Pasal 26 dimaksud dan mengetahui yang perlu dirumuskan dalam database yang bagaimana yang dapat mendukung pelaksanaan Pasal 26 dan Pasal 54 UU Paten No.13/2016.

---

The disclosure of origin of the Genetic Resources of Traditional Knowledge GRTK in a patent application that its invention relates to or originates from GRTK as mandated by Article 26 paragraph 1 of Law Number 13 Year 2016 regarding Patent Patent Law No.13 2016 brings effect that Indonesia needed GRTK Information databases its accordance with Article 26 paragraph 2 of Patent Law No.13 2016 . This database will be used by patent examiner to execute Article 26 of the Patent Law No.13 2016, its related to substantive examination on patent applications that its invention relates to or originated from GRTK, avoiding granted patent to unauthorized parties misappropriation and or biopiracy for the utilization of Indonesian GRTK. This database is expected could give protection to indigenous peoples who have traditional knowledge of genetic resources by benefits sharingIndonesia now having InaBIF database which pointed by Bappenas as the GRTK database, that contains information on biodiversity owned by Indonesia. This SDGPT database is urgently needed especially for patent examiner to execute Article 26 of Patent Law No.13 2016. Therefore we need to know whether InaBIF database can comply with Article 26 and to know what needs to be formulated in database which is can execute Article 26 and Article 54 of Patent Law No.13 2016."

"ABSTRAKIndonesia memiliki kekayaan pengetahuan tradisional yang sangat beragam. Namun, pengetahuan tradisional ini diketahui oleh komunitas lokal yang memiliki pengetahuan tersebut, sehingga tidak dapat dikontrol dan dipantau lokasi persebarannya. Begitu juga data apa saja yang terkumpul, alur pemrosesan data dan organisasi yang memiliki data tersebut belum diketahui secara jelas. Selain itu, data digitalisasi pengetahuan tradisional tersebar dan disimpan dalam sistem yang berdiri sendiri. Maka, diperlukan integrasi data agar tidak terjadi duplikasi data pengetahuan tradisional. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah model dan arsitektur web-based GIS persebaran pengetahuan tradisional di Indonesia menggunakan soft system methodology dan service oriented architecture. Kontribusi dalam penelitian ini yaitu menggabungkan pendekatan pendekatan soft system methodology SSM dan service-oriented architecture SOA untuk membangun web-based GIS dan memberikan rekomendasi model web-based GIS pengetahuan tradisional di Indonesia. Dari hasil pengujian efficiency dengan aspek response time pada sistem web-based GIS yang dibangun menggunakan GTmetrix didapatkan nilai rata ndash; rata sebesar 3,021 second. Nilai ini jika direpresentasikan menggunakan rentang response time yang dikemukakan oleh Anna Bounch mendapatkan rating ldquo;good rdquo;. Dari hasil pengujian usability menggunakan kuesioner system usability scale didapatkan nilai 73,07. Nilai ini jika direpresentasikan menggunakan rentang nilai yang dikemukakan oleh John Brooke dapat dikategorikan dapat diterima acceptable .Indonesia memiliki kekayaan pengetahuan tradisional yang sangat beragam. Namun, pengetahuan tradisional ini diketahui oleh komunitas lokal yang memiliki pengetahuan tersebut, sehingga tidak dapat dikontrol dan dipantau lokasi persebarannya. Begitu juga data apa saja yang terkumpul, alur pemrosesan data dan organisasi yang memiliki data tersebut belum diketahui secara jelas. Selain itu, data digitalisasi pengetahuan tradisional tersebar dan disimpan dalam sistem yang berdiri sendiri. Maka, diperlukan integrasi data agar tidak terjadi duplikasi data pengetahuan tradisional. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah model dan arsitektur web-based GIS persebaran pengetahuan tradisional di Indonesia menggunakan soft system methodology dan service oriented architecture. Kontribusi dalam penelitian ini yaitu menggabungkan pendekatan pendekatan soft system methodology SSM dan service-oriented architecture SOA untuk membangun web-based GIS dan memberikan rekomendasi model web-based GIS pengetahuan tradisional di Indonesia. Dari hasil pengujian efficiency dengan aspek response time pada sistem web-based GIS yang dibangun menggunakan GTmetrix didapatkan nilai rata ndash; rata sebesar 3,021 second. Nilai ini jika direpresentasikan menggunakan rentang response time yang dikemukakan oleh Anna Bounch mendapatkan rating ldquo;good rdquo;. Dari hasil pengujian usability menggunakan kuesioner system usability scale didapatkan nilai 73,07. Nilai ini jika direpresentasikan menggunakan rentang nilai yang dikemukakan oleh John Brooke dapat dikategorikan dapat diterima acceptable.

---

ABSTRACTIndonesia has a wealth of traditional knowledge that is very diverse. However, this traditional knowledge is known by the local community who has such knowledge, so that it can not be controlled and monitored by the location of its distribution. So also what data is collected, the data processing flow and the organization that has the data is not known clearly. In addition, digitalization data of traditional knowledge is dispersed and stored in stand alone systems. Therefore, data integration is needed to avoid duplication of traditional knowledge data. This research aims to develop a model and architecture of web based GIS distribution of traditional knowledge in Indonesia using soft system methodology and service oriented architecture. The contribution of this research is to combine the approach of soft system methodology SSM and service oriented architecture SOA approach to build web based GIS and provide recommendations of traditional GIS web based knowledge model in Indonesia. From the results of efficiency testing with the response time aspects of web based GIS system built using GTmetrix obtained an average value of 3.042 second. This value if represented using response time range proposed by Anna Bounch get good rating. From the results of usability testing using questionnaire system usability scale obtained value of 73.07. This value if represented using the range of values suggested by John Brooke can be categorized as acceptable."

"Sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian SDGT merupakan elemen peting untuk pemenuhan kebutuhan pangan manusia. Oleh karena itu maka negara-negara sepakat untuk membuat perjanjian mengenai pengelolaan SDGT, yaitu International Treaty Plant Genetic Resources for Food and Agriculture ITPGRFA. ITPGRFA merupakan pengaturan utama bagi pengelolaan SDGT. Salah satu hal penting yang diatur terdapat dalam pasal 9 mengenai Hak Petani. Ada 4 poin terkait dengan hak petani, yaitu perlindungan pengetahuan tradisional terkait dengan SDGT, hak petani di dalam pembagian keuntungan yang adil terhadap pengelolaan SDGT, hak petani untuk ikut berpatisipasi di dalam pengambilan keputusan di tingkat nasional yang terkait dengan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan dan hak petani untuk menyimpan, menggunakan, menukar dan menjual bibit. Dalam banyak kasus seperti dalam kasus Beras Basmati, Jagung Kediri, Talas Hawai rsquo;i dan Industrialisasi Gandum di India, petani sangat dirugikan berkaitan dengan haknya untuk menggunakan kembali bibit karena terkendala dengan paten dan sertifikasi. Indonesia sudah seharusnya Indonesia mengiplementasikan hak petani di dalam hukum nasional karena telah melakukan ratifikasi ITPGFRA. Skripsi ini menganalisis mengenai kesenjangan yang terjadi antara pengaturan internasional dan pengaturan nasional Indonesia mengenai hak petani terkait dengan SDGT dan melihat apa yang dapat dilakukan untuk melindungi Hak petani. Analisis akan dilakukan dengan studi kepustakaan, membandingkan Instrumen Internasional dengan peraturan nasional terkait SDGT, serta wawancara. Hasil dari penelitian adalah bahwa Indonesia belum mengakomodir Hak Petani terkait SDGT.

---

Plant genetic resources for food and agriculture PGRFA is an important element for the fulfillment of human food needs. Therefore, many countries have agreed to endorse and enforce the agreement about PGRFAs management. The agreement is International Treaty Plant Genetic Resources for Food and Agriculture ITPGRFA. ITPGRFA is the main regulation for PGRFA, with one particular specified regulation is set forth in article 9 about Farmers'Rights. There are 4 points related to Farmers Right protecting relevant traditional knowledge, making provision for farmers to participate in benefits sharing derived from their use, ensuring the right of farmers to participate in national decision making processes related to the conservation and use of plant genetic resources, and rights of farmers to save, use, exchange and sell farm saved seeds and propagating materials.

In many cases such as the cases of Basmati Rice, Kediri corn, Hawai'ian Taro, and industrialization of wheat in India, all of which were very disadvantageous for many farmers because of patents. Indonesia has ratified ITPGRFA, and therefore Indonesia should have already been implementing the Farmers Right in national law. This thesis discusses the gap of international's instrument and Indonesia national law related to Farmers Right for PGRFA, and suggests what can be done to protect Farmers Right, and written through literature studies, comparative study approach between international instrument and national law, and interviews. The result of the research, that Indonesia has not accommodated Farmers Right related to PGRFA."

"Upaya perlindungan pengetahuan tradisional muncul sebagai reaksi terhadap sistem HKI saat ini yang dinilai merugikan pemilik pengetahuan tradisional. Permasalahan pengetahuan tradisional merupakan permasalahan HPI karena para pihak yang terkait umumnya tunduk pada sistem hukum yang berbeda. Skripsi ini membahas penerapan prinsip timbal-balik dalam upaya melindungi pengetahuan tradisional. Upaya melindungi pengetahuan tradisional selama ini mengacu pada CBD dan konvensi¬konvensi terkait Pengetahuan tradisional lainnya. Sayangnya upaya ini tidak efektif. Perlindungan pengetahuan tradisional ternyata lebih efektif dengan menggunakan Prinsip Timbal-Balik Formil yang diatur dalam Persetujuan TRIPs. Pada Kasus Kunyit (the Turmeric Case) terbukti upaya ini berhasil membatalkan klaim paten yang mengeksploitasi pengetahuan tradisional.

---

Effort to protect traditional knowledge emerged as a reaction of current IPR system which considered detrimental to the original owners of traditional knowledge. Problems concerning traditional knowledge are a matter of Private International Law because the parties concerned are generally subject to different legal systems. This paper discusses the application of the principle of reciprocity in an effort to protect traditional knowledge. Efforts to protect traditional knowledge so far are referring to the CBD and related conventions concerning traditional knowledge. Unfortunately these efforts are ineffective. Protection of traditional knowledge is more effective by using Reciprocity Principles that are provided for in TRIPS Agreement. In the turmeric case, this effort proved to be successful to canceled patent claims that exploit traditional knowledge. "

"ABSTRAKIndonesia memiliki sangat banyak PTEBT yang bersumber dari keanekaragaman budaya rakyatnya, namun pada faktanya Indonesia tidak dapat berbuat banyak untuk melindungi PTEBT-nya pada saat pihak asing menggunakan tanpa ijin, diantaranya lagu daerah Maluku yang berjudul Rasa Sayange, Reog Ponorogo, dan Tari Pendet yang digunakan Malaysia untuk mempromosikan pariwisatanya, motif bunga (fleur) milik masyarakat Bali yang diklaim menjadi milik PT. Karya Tangan Indah yang mengalihkan hak-haknya kepada John Hardy Limited, dan ukiran Jepara yang diklaim milik PT. Harrison & Gil-Java. Indonesia telah menjadi anggota beberapa organisasi internasional dan meratifikasi konvensi-konvensi intenasional yang berkaitan dengan perlindungan PTEBT, namun demikian hingga saat ini Indonesia belum memiliki sistem perlindungan yang tepat untuk mencegah dan menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Indonesia hanya mengatur mengenai perlindungan PTEBT dalam Undang-Undang Hak Cipta (UUHC). Sekalipun UUHC telah beberapa kali diubah namun pengaturan mengenai hal tersebut tetap saja sangat minim. Lebih jauh lagi, meskipun Pasal 10 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa Pemerintah harus membuat peraturan pelaksana undang-undang dan membentuk instansi terkait sebagai suatu perwakilan untuk memberikan ijin kepada pihak asing yang ingin menggunakan PTEBT milik Indonesia, serta Peraturan Pemeritah yang mengaturnya, namun hingga saat ini belum terealisasikan. Permasalahan yang dibicarakan dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya pencegahan penggunaan secara melawan hukum PTEBT milik Indonesia oleh pihak asing terutama yang terjadi di luar Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui tentang perlindungan hukum terhadap PTEBT milik Indonesia dan menganalisa penanganan terhadap penyalahgunaan PTEBT milik Indonesia oleh pihak asing, terutama yang terjadi di luar Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perbandingan, yaitu membandingkan mengenai perlindungan PTEBT yang ada di India, Australia, dan Filipina yang telah memiliki peraturan yang berhasil menyelesaikan beberapa kasus mengenai pelanggaran PTEBT untuk dapat dijadikan bahan bagi Indonesia untuk membentuk suatu pengaturan khusus tentang PTEBT. Berdasarkan penelitian ini, Penulis berpendapat bahwa Indonesia perlu memiliki peraturan perundang-undangan sui generis yang mengatur tentang PTEBT secara lebih fokus dan terinci, termasuk mekanisme pemberian ijin penggunaan, instansi pemerintah yang khusus menangani segala sesuatu yang berkaitan dengan PTEBT, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang terjadi.

---

ABSTRACTIndonesia have so many TK and TCEs derived from cultural diversity of its people, but in fact Indonesia cannot do much to protect its TK and TCEs when foreign party use them without permission. Some of those violation cases such as when Malaysia used the folk song titled ?Rasa Sayange? from Maluku, the folk performance ?Reog? from Ponorogo, and the folk dance ?Pendet? from Bali which are use to promote its tourism; the flower pattern (fleur) belongs to Balinese which claimed to be owned by PT. Karya Tangan Indahwhich transferred its rights to John Hardy Limited; and, the Jepara carvings that claimed by PT. Harrison & Gil-Java. Indonesia has been a member of several international organizations and ratifying International Conventions to the protection TK and TCEs. However, until now Indonesia has not had proper protection system to prevent and resolve the violations occured. Indonesia merely produces the regulation of TK and TCEs protection under Copyright Act. Although Copyright Act has been amended several times but the regulation relating the subject is still very minimal and unsatisfactory. Furthermore, although Article 10 of Act No. 19 year 2002 regarding Copyright states that the Government should establish related regulations and law enforcement agencies as a representative to give permission for other foreign party who want to use TK and TCEs owned by Indonesia, and Government regulations that govern it, which until now has not been materialized. The problem discussed in this study is how to handle TK and TCEs abuse which owned by Indonesia and done by foreigners, especially with the cases which emerge outside of Indonesia. The purpose of this research is to know about legal protection of TK and TCEs belongs to Indonesia and analyze the handling of TK and TCEs abuse belongs to Indonesia by foreigners, mainly TK and TCEs abuse that occurred outside of Indonesia. this research uses the comparative approach, which is comparing the TK and TCEs protection that exist in India, Australia, and the Philippines, who have been successfully completed several regulations regarding infringements cases of TK and TCEs to be used as material for Indonesia to establish a special regulation concerning TK and TCEs. Based on the research result, the author argue that Indonesia needs to have more focused and detailed sui generis laws and regulations governing TK and TCEs, including the mechanism of granting licenses of TK and TCEs, the government agency that specialized in handling everything related to TK and TCEs, and dispute resolution mechanism."

"Penilaian kesehatan Sungai Cibareno telah dilakukan pada bulan Agustus - Oktober 2013. Penelitian bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai kondisi Sungai Cibareno dan pengetahuan tradisional masyarakat dalam memanfaatkan ikan. Kategori kondisi Sungai Cibareno diukur menggunakan metrik Index of Biotic Integrity (IBI), sedangkan pengetahuan tradisional masyarakat diukur menggunakan Index of Cultural Significance (ICS). Hasil penelitian diperoleh data mengenai kelimpahan spesies ikan, modifikasi metrik IBI, dan tes silang IBI dengan Sungai Pesanggrahan dan Sungai Aib. Kekayaan spesies ikan yang diperoleh sebanyak 22 spesies dan 11 Famili. Modifikasi metrik IBI yang ditetapkan dengan uji Korelasi Pearson dengan signifikansi α = 0,05 menunjukkan adanya hubungan antar metrik, yaitu metrik herbivor, karnivor, omnivor, penghuni dasaran, kolam air, long-lived species, toleran, intoleran, native, non native, kelimpahan, dan kondisi keabnormalitasan ikan. Total nilai IBI pada tes silang dengan Sungai Pesanggrahan dan Sungai Aib memiliki nilai yang sama, yaitu 46. Kedua total nilai IBI tersebut menununjukkan bahwa Sungai Cibareno masuk ke dalam kategori sungai yang baik. Sedangkan masyarakat yang tinggal di sekitar Sungai Cibareno dapat mengenali 27 spesies ikan. Spesies yang mendapatkan nilai ICS tertinggi adalah Sicyopterus cynocephalus, Sicyopterus macrostatholepis, dan Sicyopterus microcephalus. Nilai ICS masing-masing spesies tersebut sebesar 48. Masyarakat banyak memanfaatkan ikan tersebut sebagai konsumsi sehari-hari, dijual sebagai ikan hias dan larva ikan (impun) sering ditangkap dalam acara “selawenan”. Pada masyarakat pesisir, mereka juga telah memiliki pengetahuan tentang cara memanen ikan yang baik, yaitu dengan adanya pelarangan penggunaan racun dan setrum (electrofishing) untuk menangkap ikan.

---

Health assessment of Cibareno River was conducted in August-October 2013. The objective was to obtain information regarding the condition of Cibareno River and traditional knowledge for utilizing fish. Cibareno River’s conditions were measured by Index of Biotic Integrity (IBI), whereas traditional knowledge is measured by Index of Cultural Significance (ICS). The data result were obtained about species richness, IBI metric modification, and IBI cross test with Pesanggrahan River and Aib River. The fish assemblage that was obtained as many as 22 species and 11 family. IBI metric modification that was defined by Pearson correlation test with significance α = 0.05 showed that there was correlation between metrics: herbivor, carnivore, omnivor, benthic species, water column species, long-lived species, tolerant species, intolerant species, native species, non-native species, abundance, and fish condition (disease, fin damage, skeletal anomalies). The IBI total score for cross test with Pesanggrahan River and Aib River has same score, is 46. Both of the total score indicates that Cibareno River is include in the category of a good river. Whereas, people around the Cibareno River recognized 27 species of fish. Species that scored the highest Index of Cultural Significance (ICS) are Sicyopterus cynocephalus, Sicyopterus macrostatholepis, and Sicyopterus microcephalus. The total number of ICS from each species is 48. Many people utilize those fish as daily consumption, ornamental and the larvae (impun) is often captured for the "selawenan" event. For coastal people, they also have the knowledge of how to do a good fish harvesting, which is by banning the use of poison and electrofishing to catch fish."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa pengetahuan tradisional telah digunakan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, terutama untuk tujuan komersial. Perusahaan-perusahaan besar telah memperoleh paten atas pengetahuan yang telah ada dan dipraktikkan selama berabad-abad, sehingga memicu reaksi negatif di kalangan masyarakat tradisional dari berbagai negara berkembang. Hal ini memperkuat opini publik mengenai ketegangan antara negara maju dan negara berkembang terkait pengaturan Hak Kekayaan Intelektual. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan studi kepustakaan untuk mengkaji penerapan paten terhadap pengetahuan tradisional. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengaturan khusus untuk melindungi pengetahuan tradisional belum memadai dan komprehensif, baik di tingkat domestik maupun internasional. Studi ini juga menunjukkan bahwa sistem paten perlu dimodifikasi untuk lebih melindungi pengetahuan tradisional, hal ini dapat dibuktikan dari kasus pembatalan paten dari berbagai yurisdiksi, termasuk kasus paten terhadap ayahuasca, tanaman mimba, dan jamu.

---

This research is motivated by the fact that traditional knowledge has been used in various aspects of human life, especially for commercial purposes. Big companies have obtained patents on knowledge that has existed and been practiced for centuries, sparking negative reactions among traditional societies from various developing countries. This strengthens public opinion regarding the tension between developed and developing countries regarding the regulation of Intellectual Property Rights. The author uses a normative juridical research method with a literature study to examine the application of patents to traditional knowledge. The results of the study show that special arrangements to protect traditional knowledge are not adequate and comprehensive, both at the domestic and international levels. This study also shows that the patent system needs to be modified to better protect traditional knowledge, this can be proven from patent cancellation cases from various jurisdictions, including patent cases against ayahuasca, neem, and herbal medicine."

"A Baduy community in general is still bound by the traditional rules (pikukuh). One of the pikukuh said lojor teu meunang dipotong, pendek teu meunang disambung, which means ?what is long might not be cut off, what is short might not be connected?. The implicated meaning pikukuh is that which does not change something or anything, or does not accept what is available without increasing or reducing what is available. This also includes not to accept modern goods or goods made in factories. The inner struggle of Baduy Luar is between on the one hand trying to preserve the customs of theirs ancestors, but on the other hand trying to follow the development in modernity and in their environment. This is reflected in issues related to health. If a Baduy falls ill, the dilemma is to choose between modern medical treatment that increasingly is easily accessible with the consequence to violate the local tradition, or to use the traditional herbs of which the local knowledge is decreasing with the consequence that is more difficult to get this kind of therapy."

"Potensi pengetahuan tradisional Indonesia yang begitu besar dan beragam sering dieksploitasi oleh pihak asing tanpa adanya pembagian keuntungan sehingga merugikan bagi masyarakat adat atau lokal selaku pemegang pengetahuan tradisional tersebut. Adapun perlindungan terhadap pengetahuan tradisional, termasuk pengetahun tradisional terkait sumber daya genetik, di Indonesia diatur dalam rezim hak kekayaan intelektual, khususnya paten. Oleh karena itu, skripsi ini membahas mengenai analisis penerapan mekanisme benefit sharing dalam pemanfaatan pengetahuan tradisional terkait sumber daya genetik. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengaturan hukum nasional dan internasional terkait dengan Pengetahuan Tradisional, bagaimana pengaturan perlindungan Pengetahuan Tradisional Terkait Sumber Daya Genetik melalui mekanisme benefit sharing, dan bagaimana penerapan mekanisme benefit sharing terhadap Pengetahuan Tradisional Terkait Sumber Daya Genetik di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis-normatif yang menggunakan data sekunder melalui studi dokumentasi dan data primer melalui wawancara. Adapun dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: Pertama, paten atas suatu invensi yang didasarkan pada pengetahuan tradisional dapat dikabulkan apabila memenuhi beberapa persyaratan, yakni pengungkapan sumber asal invensi yang didasarkan atas pengetahuan tradisional (disclosure of origin), mendapatkan persetujuan atas dasar informasi dari pemegang pengetahuan tradisional, dan pembagian keuntungan yang adil dan merata bagi pemegang pengetahuan tradisional. Kedua, pembagian keuntungan yang adil dan merata bagi pemegang pengetahuan tradisional wajib dilakukan dengan menerapkan prinsip persetujuan atas dasar informasi awal (PADIA) dan menetapkan Kesepakatan Bersama. Ketiga, pengaturan perlindungan terhadap pengetahuan tradisional terkait sumber daya genetik dalam UU Paten belum efektif dilaksanakan. Maka, Pemerintah sebaiknya segera membuat peraturan perundang-undangan pelaksana dari ketentuan Pasal 26 UU Paten dan mulai menetapkan lembaga-lembaga yang tepat sesuai dengan fungsi yang diamanatkan dalam Protokol Nagoya.

---

The huge and varied potential of Indonesian traditional knowledge is often exploited by foreigners without any benefit sharing, so that it is detrimental to the indigenous or local community as the holders of traditional knowledge. The protection of traditional knowledge, including traditional knowledge related to genetic resources, in Indonesia is regulated in an intellectual property rights regime, particularly patents. Therefore, this thesis discusses the analysis of the application of the benefit sharing mechanism in the utilazation of traditional knowledge related to genetic resources. The problems in this research are how to regulate national and international laws related to traditional knowledge, how to regulate protection of traditional knowledge related to genetic resources through benefit sharing mechanisms, and how to implement benefit sharing mechanisms for traditional knowledge related to genetic resources in Indonesia. This research is a descriptive study with juridicial-normative approach that uses secondary data through documentation studies and primary data through interviews. As for the results of the study it can be concluded that: First, a patent on an invention based on traditional knowledge can be granted fulfilling several requirements, namely disclosure of origin of the invention based on traditional knowledge, obtaining prior informed consent from the holder of traditional knowledge, and fair and equitable benefit sharing of traditional knowledge holders. Second, fair and equitable benefit sharing for holders of traditional knowledge must be carried out by applying the prior informed consent and established mutually agreed terms. Third, protection of traditional knowledge related to genetic resources in the Patent Law has not been effectively implemented. Therefore, the Government should immediately enact laws and regulations regulating the provisions of Article 26 of the Patent Law and begin to determine the appropriate institutions in accordance with the functions mandated by the Nagoya Protocol."