Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 135 dokumen yang sesuai dengan query
cover
I Gusti Ngurah Wisnawa
1987
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dinda Alvita
"Perusahaan Perseroan yang selanjutnya disebut PT Persero adalah BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki secara langsung oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Di Indonesia dikenal PT PPA (Persero) yang bergerak di bidang Pengelolaan Aset dan PT WK (Persero) yang usahanya dibidang konstruksi. Saham kedua PT Persero tersebut dimiliki seluruhnya oleh Negara Republik Indonesia qq Menteri BUMN. PT PPA (Persero) dan PT WK (Persero) menandatangani perjanjian terkait realisasi penyertaan modal PT PPA (Persero) di PT WK (Persero) agar struktur permodalan dan keuangan PT WK (Persero) menjadi sehat.
Adanya penyertaan modal PT PPA (Persero) pada PT WK (Persero) sebesar 475 milyar rupiah mengakibatkan anggaran dasar PT WK (Persero) dirubah karena adanya perubahan susunan pemegang saham. Setelah perubahan anggaran dasar PT WK (Persero) saham yang dimiliki secara langsung oleh Negara Republik Indonesia menjadi hanya 1% saja sementara 99% sisanya dimiliki Negara Republik Indonesia secara tidak langsung melalui PT PPA. Hal ini menimbulkan keraguan mengenai status Persero pada PT WK karena Undang-Undang mnsyaratkan suati PT Persero paling sedikit 51% sahamnya dimiliki secara langsung oleh Negara Republik Indonesia.
Hasil penelitian menyarankan bahwa Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2009 Tentang Pedoman Restrukturisasi dan Revitalisasi Badan Usaha Milik Negara Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT PPA seharusnya memuat ketentuan mengenai status badan hukum BUMN (baik itu Persero maupun Perum) ketika berada dalam masa restrukturisasi dan/atau revitalisasi di bawah PT PPA untuk menghindari terjadinya keraguan mengenai status badan hukum BUMN yang dimaksud. Tesis ini juga memuat prosedur dan peran notaris dalam perubahan anggaran dasar pada PT Persero.

Perusahaan Perseroan, hereinafter reffered to as PT Persero is a State Owned Enterprise (BUMN) in a form Limited Liability Company in which its capital is divided into shares with the main purpose to gain profits. Its shares should either be entirely or at least 51% owned diretly by the State. In Indonesia, PT PPA (Persero) operates in Asset Management and PT WK (Persero) operates in Business Construction. The shares of both companies are owned directly and entirely by the State Republic of Indonesia qq State MInister of State Enterprises. PT PPA (Persero) and PT WK (Persero) had signed an agreement related to realization of capital participation of PT PPA (Persero) in PT WK (Persero) in order to restructure the shares and capital structure in PT WK into a healthier form.
The capital participation of PT PPA (Persero) in PT WK (Persero) with the amount of 475 billion rupiahs caused the amendment of articles of association of PT WK (Persero) in context of changers in the structure of shareholders. After the amendment of the articles of association of PT WK (Persero), shares that are owned directly by the State Republic of Indonesia lessened to just 1% while the remaining 99% is owned by the State Republic of Indonesia indirectly through PT PPA. This issue raises doubts concerning the Persero status of PT WK, considering the applicable laws and regulations requires PT Persero to have at least 51% of its shares owned directly by the State Republic of Indonesia.
The outcome of this research advises that State Minister of State Enterprises Regulations No PER-01/MBU/2009 Regarding Guidelines of State Owned Enterprise Restructuring and Revitalization by PT PPA should include a stipulation concerning the legal entity status of a BUMN during restructuring and/or revitalization period under PT PPA to avoid doubts about the legal entity status of BUMN. This thesis also includes the procedure and the role of Notary in amendment of articles of association of PT Persero
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T28663
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Wibowo, Djoko Tri
"ABSTRAK
Bank Umum dalam memberikan kredit wajib memegang teguh prinsip kehati-hatian antara lain adanya keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitor untuk melunasi hutangnya sebagaimana ketentuan Pasal 8 UU No. 10 Tahun 1998. Dalam pelaksanaanya, bank umum sering mensyaratkan adanya agunan kredit berupa borgtoch dalam bentuk personal guarantee atau company guarantee sebagai tambahan jaminan kebendaan dalam pengikatan kredit. PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. mensyaratkan terpenuhinya kriteria penanggung utang selain persyaratan umum yang berlaku.
Permasalahan yang diidentifikasi adalah alasan mengapa jaminan berupa penanggungan utang (borgtoch) masih diperlukan sebagai pengikatan jaminan dalam pemberian kredit dan bagaimana pelaksanaan kewajiban Borg apabila debitor yang ditanggungnya wanprestasi kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk serta bagaimana peranan dan keterlibatan Notaris dalam proses pembuatan perjanjiannya. Penelitian menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, dengan mempergunakan data sekunder balk yang berasal dari literatur maupun peraturan perundang-undangan melalui tipe penelitian explanatoris. Data skunder berupa bahan hukum primer dan skunder dikumpulkan melalui studi dokumen dan wawancara. Analisis dilakukan secara explanatoris evaluatif.
Hasilnya diperoleh kesimpulan pertama; dengan adanya kriteria Borg antara lain Personal Guarantor memiliki kepentingan langsung atas usaha debitor dan Company Guarantor harus perusahaan yang memiliki kepentingan langsung terhadap debitor, menjadikan borgtoch menjadi sangat penting bagi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kedua, dalam pelaksanaannya Borg harus melepaskan hak-hak istimewanya dan bagi Borg yang wanpresatasi tersedia perangkat hukum antara lain sita lelang kekayaan borg melalui Pengadilan, diserahkan kepada BPULN, pemblokiran dan penyitaan harta kekayaan melalui. PUPN/BUPLN, pencegahan ke luar negeri dan paksa badan. Ketiga, Notaris dapat berperan untuk mendukung prinsip kehati-hatian perbankan melalui kecermatan proses pembuatan, penyimpanan dan penyerahan akta sesuai dengan UU No. 30 Tahun 2004 dan peraturan pelaksanaannya.

ABSTRACT
Hasilnya diperoleh kesimpulan pertama; dengan adanya kriteria Borg antara lain Personal Guarantor memiliki kepentingan langsung atas usaha debitor dan Company Guarantor harus perusahaan yang memiliki kepentingan langsung terhadap debitor, menjadikan borgtoch menjadi sangat penting bagi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kedua, dalam pelaksanaannya Borg harus melepaskan hak-hak istimewanya dan bagi Borg yang wanpresatasi tersedia perangkat hukum antara lain sita lelang kekayaan borg melalui Pengadilan, diserahkan kepada BPULN, pemblokiran dan penyitaan harta kekayaan melalui. PUPN/BUPLN, pencegahan ke luar negeri dan paksa badan. Ketiga, Notaris dapat berperan untuk mendukung prinsip kehati-hatian perbankan melalui kecermatan proses pembuatan, penyimpanan dan penyerahan akta sesuai dengan UU No. 30 Tahun 2004 dan peraturan pelaksanaannya."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007
T02299
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Deane Nurmawanti
"Skripsi ini membahas mengenai pemberhentian direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam kaitan pemerintah sebagai pemegang saham. Dengan melakukan studi kasus pemberhentian Direktur keuangan dan investasi PT Askrindo dimana dalam proses pemberhentiannya pemerintah berkedudukan sebagai pemegang saham tunggal dimana dalam ketentuan, dinyatakan bahwa apabila perusahaan berbentuk persero dengan pemerintah sebagai pemegang saham tunggal, maka keputusan Menteri BUMN dipersamakan dengan RUPS. Hal ini sejalan dengan ketentuan bahwa pemberhentian direksi dilakukan oleh RUPS baik yang dilakukan karena lampaunya masa jabatan maupun karena alasan-alasan yang dibenarkan dalam aturan perundang-undangan. Dalam kasus PT Askrindo, dimana Pemberhentian dilakukan karena adanya kesalahan investasi, proses dan mekanismenya harus mengacu pada 3 ketentuan, yaitu UUPT, Peraturan BUMN dan Peraturan Perasuransian. Metode dalam skripsi ini berbentuk yuridis normatif sehingga didasarkan pada sumber kepustakaan dan dilakukan dengan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait.

This thesis is discuss about the dismissal process of directors on State-Owned Enterprises regarding to Goverment Posisiton as a shareholder. This thesis Conducting the case study of dismissal process on finance investment director of PT Asuransi Kredit Indonesia. In the process of dismiss, the goverment take position as a sole shareholder, which the law stated that if the company have government as a sole shareholder, the decision of the Minister BUMN equalized with General Meeting of Shareholders (GMS). This matter suit to the dismissal provision in company law, which only allow to conduct by the GMS, whether it is done because the lapse of the term of office or for reasons which justified by the law. In the case of PT Askrindo where the dismissal done because of wrong investment, the process and mechanism should refer to the three provisions. That is the Company Law, Regulations on State Owned Enterprises (BUMN) and Regulation on Insurance Company. The methods form in this thesis is normative juridical, therefore do based on literature sources and interviews conducted with the parties concerned."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
S1316
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Achmad Krisnawan
"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui posisi PT Askes (Persero) pada kondisi saat ini serta merencanakan strategi yang sesuai dengan kondisi saat ini. Penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. menggunakan sumber data sekunder PT Askes (Persero) . Analisa dengan menggunakan SPACE matrix menunjukan bahwa PT Askes (Persero) berada pada kuadran 2 atau kuadran agresive. Hasil dari IE Matrix menunjukan posisi PT Askes (Persero) saat ini berada pada kuadran 3 atau kuadran pertumbuhan. Rekomendasi yang diberikan adalah untuk melakukan ekspansi dan bertumbuh dengan memaksimalkan kemampuan finansial dan kesempatan bersaing.

This study aims to determine the position of PT Askes (Persero) in the current condition and analyses the appropriate strategies related to current conditions. This is a descriptive study with qualitative and quantitative approaches, using secondary data sources from PT Askes (Persero). Analysis using the SPACE matrix shows that PT Askes (Persero) is in quadrant two or aggressive quadrant. Another analysis with IE Matrix showed PT Askes (Persero) are currently located in quadrant three or growth quadrant. The recommendation is to expand and grow with the ability of PT Askes (Persero) to maximize the financial and competitive opportunity.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Danella Anandita
"[PT Pegadaian (Persero) dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh dana yang mereka butuhkan, berusaha untuk meningkatkan layanan dengan menambah program kegiatannya. Selama ini PT Pegadaian (Persero)
hanya dikenal dengan produk jasa gadai. Salah satu bentuk penyaluran pinjaman yang sekarang dijalankan oleh PT Pegadaian (Persero) yaitu perjanjian utang piutang dengan jaminan fidusia. Konsekuensi yuridisnya, PT Pegadaian (Persero) harus mengikuti ketentuan yang diamanatkan dalam UUJF. Perjanjian jaminan fidusia agar mempunyai kepastian hukum bagi kreditur dan debitur, harus dibuat
dengan akta notaris. Perjanjian jaminan fidusia tersebut harus didaftarkan di kantor Pendaftaran Fidusia, supaya apabila terjadi wanprestasi oleh debitur, kreditur tetap dapat menjalankan ketentuan yang diatur dalam UUJF. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis melakukan penelitian tentang pelaksanaan jaminan fidusia pada PT Pegadaian (Persero) ditinjau dari fungsi PT Pegadaian (Persero) sebagai lembaga gadai dan untuk mengetahui akibat hukumnya perjanjian jaminan fidusia yang tidak didaftarkan apabila terjadi waprestasi. Untuk mencapai
tujuan tersebut, penelitian dilakukan dengan metode deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data hasil penelitian dianalisis dengan
menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian diketahui bahwa perjanjian jaminan fidusia pada PT Pegadaian (Persero) dengan nilai penjaminan diatas Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dibuat dengan akta jaminan fidusia dihadapan notaris dan didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Sedangkan nilai penjaminan dibawah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) hanya dibuat dengan
perjanjian jaminan fidusia yang dibuat dibawah tangan dan tidak didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Perjanjian jaminan fidusia yang tidak didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia, apabila debitur wanprestasi dalam pelaksanaan eksekusi kreditur dapat menerapkan Pasal 15 dan Pasal 29 UUJF. Perjanjian jaminan fidusia yang tidak didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia dalam pelaksanaan eksekusinya, kreditur harus mengajukan gugatan kepada pengadilan dan dapat menerapkan Pasal 1365 KUHPerdata juncto Pasal 365 KUHP. Sebab lain perjanjian jaminan fidusia yang tidak didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia adalah karena biayanya yang mahal dan jarak Kantor Pendaftaran Fidusia yang sangat jauh, karena hanya ada di Ibukota Propinsi DKI Jakarta. Seharusnya,
Kantor Pendaftaran Fidusia mempunyai kantor perwakilannya pada setiap Kabupaten/ Kotamadya di Indonesia.

In Meeting the Needs of communities for acquiring the funds that they need, PT Pegadaian (Persero) works hard to improve its services by adding up its programs of activities. All this time, at PT Pegadaian (Persero) as known for pand service products. One of the on the go loan programs from PT Pegadaian (Persero) is promissory notes receivable by fiduciary transfer of ownership. As a
juridical consequence, PT Pegadaian (Persero) should follow the provisions as mandated by the Fiduciary Act (UUJF). To be able to have a legal certainty for the debtor and the creditor, the agreement of fiduciary transfer of ownership should be made in notarial decree. The agreement of fiduciary transfer of ownership should be registered in Fiduciary Registering Office, so that in case of default done by the debtor, the creditor may use the provisions in the UUJF. Inconnection with that, the writer researched the unregistered agreement of fiduciary transfer of ownership by PT Pegadaian (Persero) to find out the implementation of fiduciary transfer of ownership in PT Pegadaian (Persero) related to the function of PT Pegadaian (Persero) as a pand institution and to find
out legal consequences on unregistered agreement of fiduciary transfer of ownership toward the return and in the case of default. To achieve the objective above, the study was conducted with the analytical descriptive method using normative juridical approach. Data of the research was analyzed by using qualitative method. Based on the research, the result revealed that agreement of
fiduciary transfer of ownership of PT Pegadaian (Persero) with the value of guarantee above Rp. 10.000.000,- (ten millions rupiah), then made with the fiduciary deed before a notary and registered at Fiduciary Registration Office. If the value of guarantee below than Rp.10.000.000,- (ten millions rupiah), then only be made with agreement of fiduciary transfer of ownership and not be registered. In a registered agreement of fiduciary transfer of ownership, if the debtor are in default in the implementation of the execution, the creditor can apply Article 15 and Article 29 of UUJF. In a unregistered agreement of fiduciary transfer of ownership, to the execution, the creditor must must file a lawsuit to the court and could apply Article 1365 of the Civil Code juncto Article 365 of the Book of Criminal Law. There is a factor when an agreement of fiduciary transfer of ownership is not registered, its is due to expensive cost and great distance of Fiduciary Registration Office, because its only located in the Provincial Capital. The Fiduciary Registration Office shoulc have representatives in every Regency/City.
;In Meeting the Needs of communities for acquiring the funds that they
need, PT Pegadaian (Persero) works hard to improve its services by adding up its
programs of activities. All this time, at PT Pegadaian (Persero) as known for pand
service products. One of the on the go loan programs from PT Pegadaian
(Persero) is promissory notes receivable by fiduciary transfer of ownership. As a
juridical consequence, PT Pegadaian (Persero) should follow the provisions as
mandated by the Fiduciary Act (UUJF). To be able to have a legal certainty for
the debtor and the creditor, the agreement of fiduciary transfer of ownership
should be made in notarial decree. The agreement of fiduciary transfer of
ownership should be registered in Fiduciary Registering Office, so that in case of
default done by the debtor, the creditor may use the provisions in the UUJF.
Inconnection with that, the writer researched the unregistered agreement of
fiduciary transfer of ownership by PT Pegadaian (Persero) to find out the
implementation of fiduciary transfer of ownership in PT Pegadaian (Persero)
related to the function of PT Pegadaian (Persero) as a pand institution and to find
out legal consequences on unregistered agreement of fiduciary transfer of
ownership toward the return and in the case of default. To achieve the objective
above, the study was conducted with the analytical descriptive method using
normative juridical approach. Data of the research was analyzed by using
qualitative method. Based on the research, the result revealed that agreement of
fiduciary transfer of ownership of PT Pegadaian (Persero) with the value of
guarantee above Rp. 10.000.000,- (ten millions rupiah), then made with the
fiduciary deed before a notary and registered at Fiduciary Registration Office. If
the value of guarantee below than Rp. 10.000.000,- (ten millions rupiah), then
only be made with agreement of fiduciary transfer of ownership and not be
registered. In a registered agreement of fiduciary transfer of ownership, if the
debtor are in default in the implementation of the execution, the creditor can apply
Article 15 and Article 29 of UUJF. In a unregistered agreement of fiduciary
transfer of ownership, to the execution, the creditor must must file a lawsuit to the
court and could apply Article 1365 of the Civil Code juncto Article 365 of the
Book of Criminal Law. There is a factor when an agreement of fiduciary transfer
of ownership is not registered, its is due to expensive cost and great distance of
Fiduciary Registration Office, because its only located in the Provincial Capital.
The Fiduciary Registration Office shoulc have representatives in every Regency/
City.
Keywords : Fiduciary, PT Pegada, In Meeting the Needs of communities for acquiring the funds that they
need, PT Pegadaian (Persero) works hard to improve its services by adding up its
programs of activities. All this time, at PT Pegadaian (Persero) as known for pand
service products. One of the on the go loan programs from PT Pegadaian
(Persero) is promissory notes receivable by fiduciary transfer of ownership. As a
juridical consequence, PT Pegadaian (Persero) should follow the provisions as
mandated by the Fiduciary Act (UUJF). To be able to have a legal certainty for
the debtor and the creditor, the agreement of fiduciary transfer of ownership
should be made in notarial decree. The agreement of fiduciary transfer of
ownership should be registered in Fiduciary Registering Office, so that in case of
default done by the debtor, the creditor may use the provisions in the UUJF.
Inconnection with that, the writer researched the unregistered agreement of
fiduciary transfer of ownership by PT Pegadaian (Persero) to find out the
implementation of fiduciary transfer of ownership in PT Pegadaian (Persero)
related to the function of PT Pegadaian (Persero) as a pand institution and to find
out legal consequences on unregistered agreement of fiduciary transfer of
ownership toward the return and in the case of default. To achieve the objective
above, the study was conducted with the analytical descriptive method using
normative juridical approach. Data of the research was analyzed by using
qualitative method. Based on the research, the result revealed that agreement of
fiduciary transfer of ownership of PT Pegadaian (Persero) with the value of
guarantee above Rp. 10.000.000,- (ten millions rupiah), then made with the
fiduciary deed before a notary and registered at Fiduciary Registration Office. If
the value of guarantee below than Rp. 10.000.000,- (ten millions rupiah), then
only be made with agreement of fiduciary transfer of ownership and not be
registered. In a registered agreement of fiduciary transfer of ownership, if the
debtor are in default in the implementation of the execution, the creditor can apply
Article 15 and Article 29 of UUJF. In a unregistered agreement of fiduciary
transfer of ownership, to the execution, the creditor must must file a lawsuit to the
court and could apply Article 1365 of the Civil Code juncto Article 365 of the
Book of Criminal Law. There is a factor when an agreement of fiduciary transfer
of ownership is not registered, its is due to expensive cost and great distance of
Fiduciary Registration Office, because its only located in the Provincial Capital.
The Fiduciary Registration Office shoulc have representatives in every Regency/
City.
Keywords : Fiduciary, PT Pegada]
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
T45108
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rudy Sabur
"Tingginya pertumbuhan ekonomi dikawasan Pasifik dan Timur jauh yang diperkirakan 5,8% pada tahun 1991, telah memacu la ju mobilisasi yang ada di kawasan ini, baik yang bergerak dalarn didalarn kawasan itu sendiri maupun yang keluar masuk dari dan ke kawasan ini. Jasa angkutan udara yang amat penting peranannya dalam menunjang kelancaran mobilisasi yang terjadi di kawasan ini, telah memancing perusahaan-perusahaan penerbangan terutarna yang berdomisili dikawasan Pasif ik dan Timur Jauh untuk meraup bisnis sesuai dengan peluang yang muncul.
Stabilnya perekonomian di Eropa Barat, realokasi pabrik-pabrik besar, kecenderungan pergeseran type perjalan wisata dari wisata perkotaan menjadi wisata pantai dan liberalisasi di Cina yang akan memberikan dampak pada perdagangan & Industri di Asia Timur adalah f aktor-f aktor utama yang menjadikan kawasan ini akan dikunjungi tidak kurang dari 72 juta pengunjung pada tahun 2000 ke 14 negara utama termasuk Indonesia dan 33 negara kecil lainnya di kawasan ini. Perjalanan wisata tetap merupakan jumlah terbesar dari seluruh perjalanan yang ada di kawasan ini, paling tidak dari data 10 tahun terakhir menunjukan bahwa lebih dari 50% jumlah perjalanan di kawasan Pasifik dan Timur Jauh adalah perjalanan wisata.
Garuda Indonesia sebagai perusahaan penerbangan yang berdomisili dikawasan Pasif ik dan Timur Jauh tidak ingin melewatkan begitu saja kesempatan yang muncul ini, paling tidak tercermin dalam corporate strategynya dimana dalam 5 tahun yang akan datang kawasan Asia dan Pasif ik menjadi perhatian yang utama untuk mendapatkan revenue, ini bisa dimengerti karena kawasan ini memberikan kontribusi lebih dari 50% pada revenue yang diperoleh Garuda pada tahun 1990 yang baru lalu.
Kerasnya persaingan di kawasan ini terlihat dari jumlah perusahaan penerbangan yang masuk dalam 20 besar dunia, dimana kawasan ini menyumbangkan 7 perusahaan penerbagan pada tahun 1990 yang baru lalu, apalagi hadirnya Mega Carrier yang dikawasan ini diwakili oleh Singapore Airlines telah menambah semaraknya persaingan bisnis jasa angkutan udara dikawasan Pasifik dan Timur Jauh.
Garuda Indonesia yang pada tahun 1989 yang baru lalu di kawasan Asia Pasifik hanya mengangkut 2.493.000 pax atau 3,42% dari seluruh penumpang yang ada (menurut dara statistic resmi IATA tahun 1990), tentunya ingin meningkatkan pangsa pasarnya sesuai dengan tumbuhnya pasar tersebut dikawasan ini. Strategi bersaing yang tepat haruslah didasarkan pada kondisi yang ada (market), lingkungan usaha (pesaing) dan ancaman yang mungkin timbul( pesaing baru) yang menurut Michael Porter salah seorang pakar dalam strategi bersaing harus dianalisa secara komprehensif karena satu dan lainnya saling berhubungan.
Dari hasil study yang dilakukan oleh badan-badan International untuk melihat prospek perjalan dikawasan Pasifik dan Timur jauh, ternyata bahwa perjalanan wisata tetap merupakan bagian terbesar dari perjalanan di kawasan Pasifik dan Timur Jauh ini( rata-rata 60% untuk setiap destination) paling tidak sampai dengan tahun 2000 yang akan datang, apalagi terjadinya kecenderungan perjalanan wisata kota telah bergeser ke perjalanan wisata - pantai bagi wisatawan baik yang berasal dari kawasan Eropa maupun yang berasal dari kawasan Amerika Utara menambah tingginya tingkat pertumbuhan perjalanan wisata di kawasan ini karena sebagian besar negara dikawasan ini memiliki pantai-pantai yang cukup menarik untuk dikunjungi.
Garuda Indonesia sebagai perusahaan penerbangan yang berdomisili di negara yang mempunyai banyak daerah tujuan wisata pantai tentunya ingin memamf aatkan kelebihan yang dipunyainya, untuk itu cost leadership sebagai salah satu generik strategi didalam persaingan mungkin cocok untuk diterapkan dalam menggarap penumpang yang melakukan perjalana?n wisata, karena biasanya sebagian besar wisatawan selalu menggunakan low fare airline ticket. Untuk menjaga pertumbuhan dari perusahaan, maka profit margin dari perusahaan ( Profit margin Garuda pada tahun 1990 sebesar 5% ) harus ditingkatkan, dan ini hanya bisa dilakukan dengan dua macam car a yai tu mengeffisienkan chain value dan meningkatkan intensitas pada route-route yang telah ada untuk memperkecil fixed cost. Sebagai perusahaan penerbangan yang memperoleh revenue lebih dari 50% dari kawasan Pasifik dan Timur Jauh, wajar bila perhatian perusahaan ditujukan ke kawasan ini. "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 1991
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ridovi Kemal
"Pidana tambahan uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi pada Bank BUMN Persero selama ini belum berjalan secara maksimal, karena dalam hal terpidana tidak dapat membayar pidana uang pengganti, terpidana dimungkinkan memilih opsi berupa pidana penjara tambahan sebagai alternatif dari uang pengganti tersebut. Penelitian ini menganalisa kerugian Negara atau kerugian BUMN Persero menurut hukum keuangan publik dan memberikan solusi agar pengembalian kerugian melalui pidana uang pengganti tersebut dapat efektif. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif doktrinal, dengan pendekatan kasus untuk menghasilkan output berupa pemecahan masalah secara preskriptif evaluatif.
Berdasarkan metode yang digunakan, didapati bahwa terdapat dualisme dalam mengidentifikasi kerugian negara atau kerugian BUMN Persero pasca putusan pengadilan perkara pidana yang berkekuatan hukum tetap, yaitu apakah berdasarkan dari sisa kewajiban yang belum dibayar atau total seluruh kerugian, Selain itu agar kerugian tersebut tidak selalu diklasifikasikan sebagai kerugian Negara yang berujung pada perkara tindak pidana korupsi, penerapan prinsip prudential banking, dan Business Judgement Rule oleh pihak BUMN Persero mutlak harus diterapkan. Uang pengganti dapat diefektifkan melalui mekanisme Tuntutan Ganti Rugi kerugian negara dan Gugatan Perdata kerugian Bank BUMN Persero, pengembalian kerugian dimaksud dapat mengadopsi konsep pemulihan kerugian pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2016 tentang Tuntutan Ganti Kerugian Negara secara mutatis mutandis.

An additional penalty of compensation in State Owned Enterprises corruption case has not been maximally executed, it happened because if the convict can not pay the additional penalty of compensation, they might choose additional imprisonment as another alternative. This study analyzes the State`s or State Owned Bank Enterprise`s losses according to the public financial law and then provides solution so that the reversion of the State`s or State Owned Bank Enterprise`s losses could get an effective execution. The method used in this study is normative juridical doctrinal , with case approach to bring a problem solving which is evaluative prescriptively as an output.
Based on the method used, it is found that there was a dualismin defining state`s loss or State Owned Bank Enterprise`s losses after a court verdict, which its judgement define by the outstanding of its losses or by total state`s loss. Besides, in order that the losses are not always considered as a state`s losses which will lead to the corruption case, the implementation of prudential banking and Business Judgment Rule principles must be implemented. The additional penalty of compensation can be effective through the mechanism of Recovery Law Suit state`s losses or Civil Law Suit State Owned Bank Enterprise`s losses , then the recovery procedure can adopt the concept in Government Regulation No. 38 of 2016 regarding State Recovery Law Suit as mutatis mutandis basis.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
T48584
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Kharisma Bintang Alghazy
"ABSTRAK
Saat ini, penentuan status kekayaan negara di dalam BUMN Persero negara Indonesia diatur oleh dua kelompok peraturan perundang-undangan yang saling bertentangan. Terdapat kelompok peraturan perundang-undangan yang menentukan bahwa, kekayaan BUMN Persero merupakan bagian dari keuangan negara. Sedangkan, terdapat juga kelompok peraturan perundang-undangan yang menentukan bahwa, kekayaan BUMN Persero bukan merupakan bagian dari keuangan negara. Adanya dualisme hukum yang mengatur tentang status hukum kekayaan negara di dalam BUMN Persero , senyatanya menghambat ruang gerak BUMN Persero dalam bersaing untuk memperoleh keuntungan. Disisi lain, regulasi yang mengatur tentang status kekayaan negara di dalam SOE negara Singapura kompak untuk tidak mengkategorisasikan kekayaan SOE sebagai bagian dari keuangan negara. Skripsi ini mencoba untuk mengkaji secara normatif regulasi tentang penentuan status kekayaan negara di Indonesia dan Singapura. Hasil penelitian dalam skripsi ini menunjukkan bahwa, regulasi yang berlaku di SOE Singapura memberikan dampak positif berupa, adanya kedudukan yang setara dengan perusahaan swasta untuk memperoleh laba sehingga, SOE mampu memberikan kontribusi positif terhadap pendapatan negara. Dalam rangka memperbaiki dan mengembangkan kinerja BUMN Persero , pemerintah Indonesia perlu merujuk dan belajar dari regulasi yang mengatur tentang penentuan status kekayaan negara di dalam SOE di Singapura.

ABSTRACT
Nowadays, the determination of state property rsquo s status in BUMN Persero are governed by the two groups of conflicting regulations. There is a group of regulations which determines that, the property rsquo s of BUMN Persero are part of the state finance. Meanwhile, there is also a group of regulations whichdetermines that, the property rsquo s of BUMN Persero aren rsquo t part of the state finance. In fact,this kind of the dualism of law obstruct the roles of BUMN Persero to get the levelof playing field, in order to gain profit. On the other hand, the regulations of the determination of state property rsquo s status in Singapore rsquo s SOE aren rsquo t categorized the property rsquo s of SOE as a part of state finance. This thesis attempts to research the regulations about the determination of state property rsquo s both in Indonesia dan Singapore normatively. The result of the research in this thesis shows that, the regulations which applied for Singapore rsquo s SOE create positive impacts in the form of the level of playing field, in order to gain profit, so that SOE can support the state income optimally. In order to ameliorate and improve the performance of BUMN Persero ,the government of Indonesia need to refer and learn from the regulations which governed the state property rsquo s status in Singapore rsquo s SOE."
2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Shafa Satustika
"ABSTRAK
Penyusunan laporan tahunan PT Telkom Indonesia Persero Tbk merupakan salah satu pekerjaan paling penting yang harus dilakukan perusahaan sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban perusahaan kepada shareholder dan stakeholder. Laporan tahunan perusahaan dapat menggambarkan tata kelola perusahaan, kualitas kinerja bisnis dan non bisnis perusahaan, yang dapat mempengaruhi penilaian para shareholder dan stakeholder yang kemudian dapat menentukan tingkat keberhasilan perusahaan dalam mencapai sasaran-sasaran organisasi. Sebagai sebuah konsekuensi, laporan tahunan yang disusun perusahaan harus memenuhi harapan-harapan shareholder dan stakeholder. Selain itu, laporan tahunan juga harus sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan SEOJK No. 30 tahun 2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan. Metode kualitatif digunakan dalam penyusunan laporan magang ini untuk menganalisis bagaimana proses penyusunan laporan tahunan PT Telkom Indonesia Persero Tbk dalam memenuhi ketentuan Surat Edaran tersebut. Hasil analisis telah menunjukkan bahwa komponen-komponen yang dimuat dalam laporan tahunan Telkom sudah sesuai dengan SEOJK No. 30 tahun 2016. Informasi dan materi yang disajikan dalam laporan tahunan Telkom sangat lengkap, valid dan akurat.

ABSTRACT
The annual report arrangement of PT Telkom Indonesia Persero Tbk is one of the most important task should be carried out by the company as accounting responsibility to shareholders and stakeholders. The annual report can explain corporate governance practices, business and non business performances that can influence valuations and decisions of shareholder and stakeholder and then it could has impact on success factors in achieving organization goals. As a consequence, annual report is arranged should fulfill shareholder and stakeholder expectations. In addition to that, the annual report should also be accorded with Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan SEOJK No. 30 tahun 2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan. The qualitative method is used to arrange this apprenticeship report in order to analyze how is the annual report process at PT Telkom Indonesia Persero Tbk in fulfilling that provision. The analysis results indicated that components contained in the annual report for period 2016 was accorded with SEOJK No. 30 tahun 2016. Information and material are composed in the annual report of Telkom for period 2016 are valid, complete, detail and accurate."
2017
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>