Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 135 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Waluyo
"Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap orang sehingga dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Rumah Sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan, meskipun dengan dana terbatas dituntut tetap survive dan siap melayani masyarakat umum dan peserta Askes. Untuk menjaga kelangsungan pelayanan Rumah Sakit menyesuaikan tarif yang harus dibayar oleh pasien. Tarif pasien Askes lebih rendah dari tarif pasien umum.
Data RS Persahabatan menunjukkan bahwa pendapatan sesuai tarif umum tahun 2001 meningkat cukup bermakna sebesar 52% dari tahun 2000, pendapatan terbesar dari Rawat Inap yang meningkat 39%. Meskipun pendapatan Rawat Inap meningkat, namun terdapat kesenjangan dimana pendapatan yang diterima (sesuai tarif Askes) hanya 32%. Hal ini terjadi akibat tarif pasien Askes lebih rendah dari tarif pasien umum. Akibat kesenjangan tersebut Rumah Sakit menanggung subsidi cukup besar, sehingga dapat mengganggu likuiditas dan terjadi deficit anggaran Rumah Sakit. Untuk itu perlu dikaji lebih lanjut perhitungan pendapatan berdasarkan tarif Askes. Hal inilah yang melatarbelakangi penelitian ini.
Penelitian ini bertujuan mendapatkan gambaran seberapa besar kesenjangan pendapatan dan besarnya subsidi sesuai hasil perhitungan kembali serta distribusinya pada Unit Instalasi Rawat inap, akibat perbedaan tarif Askes dengan tarif umum dan bagaimana kebijakan penetapan tarif dimana yang akan datang. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan cara observasi dan evaluasi dengan melakukan estimasi perhitungan data sekunder dan diskusi/wawancara.
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan (1) terdapat perbedaan hasil (output) antara perhitungan pendapatan dan subsidi oleh rumah sakit, dengan hasil perhitungan yang dilakukan pada penelitian ini, dimana kesenjangan menurut Rumah Sakit sebesar 68%, sedangkan menurut hasil perhitungan kembali sebesar 54%; (2) terdapat pasien Askes yang menggunakan kelas perawatan melebihi haknya tanpa membayar selisih tarif secara penuh, akibatnya Rumah Sakit menanggung biaya bagi pasien tersebut, dan seharusnya Rumah Sakit membukukannya sebagai beban pasien bukan Subsidi Askes; (3) subsidi bagi pasien Askes terjadi secara progresif yaitu makin tinggi golongan PNS dan Penerima Pensiun makin besar subsidi yang dinikmati; atau subsidi Rumah Sakit saat ini dinikmati oleh siapapun yang dirawat, baik pasien miskin maupun mampu; (4) kelemahan pembukuan terdapat pada sistem akuntansi, dimana rekening (account) yang ada belum menjangkau jenis tindakan yang jumlahnya banyak (comprehensive), seperti tindakan pelayanan pasien Askes belum seluruhnya dibukukan dalam akuntansi Rumah Sakit; (5) Pola tarif RS Perjam sampai saat ini belum ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
Saran yang dapat diberikan adalah agar Rumah Sakit dapat mengembangkan jenis pelayanan luar paket, karena tarifnya mendekati tarif Rumah Sakit. Secara aktif memberikan masukan kepada PT. Askes agar dilakukan peninjauan kembali tarif paket. Pengolahan dan pencatatan transaksi keuangan agar dilakukan secara terintegrasi antara Bagian Keuangan dan Bagian Akuntansi sehingga laporan keuangan dapat diuji kelayakannya dan wajar. Selanjutnya perlu dilakukan percepatan penagihan (klaim) biaya pelayanan kepada PT. Askes, karena akan membantu likuiditas Rumah Sakit. Depkes perlu segera menetapkan Pola Tarif Rumah Sakit Perjam dan mengupayakan penambahan premi peserta Askes.

Analysis of Service Subsidies to Obligatory Participating Patients in PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia at the In-Patient Installation Unit of Persahabatan Hospital Jakarta Year 2001 Health development aims to improve individual awareness, willingness and ability to lead a healthy-life in order achieve an optimum status of health. Hospital as the facility of health care service is required, although in limited funds, to survive and get ready to serve general public and members of Askes. To keep it survive, the hospital should adjust the rate to be paid by patients. Well, the rate charged on the Askes-member patients is usually lower than that on general patients.
Data collected from the Persahabatan Hospital of common rate-based income in 2001 show that the income raised significantly on to 52% from that in the previous year (2000), and the largest income is drawn from In-Patient service, raised 39%. Although In-Patient Income raised, less difference still occurred since the income (according to the rate of Askes) is only 32%. This is because lower rate of Askes-member patients than that of general patient. Such a thing makes the Hospital bear relatively larger subsidies and thus troubles its liquidity and leads to budget-deficit. Therefore, further review of the income needs an Askes-based estimation. It is this which underlies the research.
This research aims at revealing the picture of difference between income and amount of subsidies according to its re-estimation and distribution at the In-Patient Installation Unit due to the different rate of Askes from that of general patient and considering rate policies in the future. This research is qualitative in manner carried out through observation and evaluation by reviewing secondary data estimates and discussion/interview.
From results of research, one may come to the following conclusions that (1) difference of output exists between income and subsidy estimates by the hospital party and that in this research; 68% in the former and 54% in the latter, respectively (2) Askes patients using service facilities extend their rights without paying any full different rate. It becomes, therefore, a subsidy charged on the Hospital whereas the hospital should, otherwise, impose this charge on the patients rather than Askes subsidies, (3) Subsidy for Askes patients occurs progressively, viz., the higher level of Civil Servant and Pension receiver, the greater the subsidy he or she enjoys and that it draws a conclusion that hospital subsidy are currently received by any patient, be poor or able patients, (4) weak book-keeping entries occur in the accounting system in which the existing account does not yet record comprehensively such as Askes-patient care service. Rate schemes for Public-Owned Hospital have not been determined by the Minister for Health.
A suggestion that may be proposed is to get the Hospital develop services included in the fist of external package, since rate of the Askes approaches that of the Hospital. Another suggestion is to provide active input to PT. Askes in order to have rate of package reviewed. Financial data processing and account should be integrated between Finance Department and Accounting Department and therefore financial statement is allowable to test its reasonable feasibility. Further, claim for service costs should be accelerated to PT. Askes for it would help the hospital liquidity. The Department of Health should really determine the Rate Schemes for Public-Owned Hospital and exert to increase premium for Askes-members.
"
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2002
T9914
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Puji Wiranto
"Untuk menjaga keseimbangan penawaran dan permintaan jasa angkutan laut, Pemerintah harus komitmen dalam menetapkan tarif. Untuk menjaga kelangsungan perawatan, tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah idealnya harus mampu menutup biaya pokok, sedangkan untuk memenuhi permintaan penggunaan jasa tarif harus terjangkau oleh mereka, apabila kemampuan pembiayaan (budget), maka bagi pelayanan jasa angkutan penumpang kelas ekonomi, selisih antara daya beli pengguna jasa dengan biaya pokok seyogyanya dapat ditanggung atau menjadi tanggung jawab Pemerintah yang dapat diwujudkan dalam bentuk subsidi.
Perhitungan elemen biaya pengoperasian kapal penumpang dapat dilakukan sesuai dengan sifat masing-masing biaya. Pendekatan yang dilakukan Departemen Perhubungan yang pertama adalah dengan cara menghitung biaya setiap voyage atau round trip, pendekatan kedua adalah dihitung secara langsung dan beruntun setiap tahun karena sifat biaya tersebut sangat sulit dipisah-pisah ke dalam setiap perjalanan.
Untuk meningkatkan efisiensi dan menekan biaya operasional salah satu caranya adalah meningkatkan kinerja pelabuhan yaitu meningkatkan produktivitas bongkar muat dan efektivitas penggunaan dermaga berupa pengurangan waktu tambat. Dari beberapa variasi pengurangan waktu tambat yaitu 60 menit, 50 menit, 40 menit dan 30 menit maka laba terbesar adalah bila pendekatan waktu tambat 60 menit dengan laba sebesar Rp. 299.383.119.052;
Dari berbagai variasi waktu tambat perpendekan waktu tambat maka pengaruh terhadap perhitungan biaya pokok kapal adalah berpengaruh kepada biaya BBM, biaya pelumas, biaya ke pelabuhan dan biaya penumpang."
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2001
T9940
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yul Ari Pramuraharjo
"Pramuraharjo Tahun 2001 adalah tahun penuh tantangan bagi PT. Pembangunan Perumahan (persero). Serangkaian perubahan yang didorong oleh semangat reformasi, serta dampak krisis yang berkepanjangan telah menyentuh hampir seluruh aspek kehidupan dan usaha jasa konstruksi pun tidak luput dari pengaruh tersebut. Dengan kondisi yang demikian PT. Pembangunan Perumahan (persero) berupaya menempuh upaya strategis guna memperkuat daya saingnya.
Oleh karena itu, terdapat kebutuhan mendesak bagi PT. Pembangunan Perumahan (persero) untuk terus menerus menyesuaikan kegiatan bisnisnya dan mempunyai strategi bisnis yang efektif untuk merebut target pasar bahkan ceruk pasar di industri ini. Untuk mencapai hal ini, perlu menganalisis lingkungan industri dan persaingannya (lingkungan eksternal) serta kinerjanya (lingkungan internal) sebagai dasar untuk membuat strategi bisnis yang jelas dan tepat.
Dalam rangka mencari formulasi strategi bisnis yang sesuai maka diperlukan upaya identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi oleh perusahaan. Untuk itu maka diadakanlah penelitian ini yang memfokuskan pada upaya penentuan strategi bisnis yang sesuai dengan kondisi perusahaan di tengah persaingan.
Penelitian yang dilakukan di PT. Pembangunan Perumahan (persero) ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan responden para karyawan pada tingkat supervisor dan manager yang berjumlah 15 orang. Alat pengumpulan data yang dipergunakan adalah kuesioner terstruktur dengan jenis pertanyaan tertutup.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa formulasi strategi yang disarankan bagi PT. Pembangunan Perumahan (persero) adalah strategi investasi dengan menekankan pada strategi penetrasi pasar dan harga sehingga dapat menonjolkan competitive advantage-nya dibandingkan pesaing lain yang sejenis.
Daftar Pustaka : 39 Buku Literatur+ 3 Buletin/Artikel + 1 Evaluasi Kinerja"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
T12127
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Azwan Djohan
"Daya saing PT. Jamsostek (Persero) dalam menguasai pasar (market share) masih rendah yaitu 45,72 % baru menjadi bagiannya dan pembinaan terhadap pasar yang sudah dicapai belum menunjuk hasil yang sempurna, karena masih tingginya tingkat perusahaan yang menunggak iuran. Hal ini disebabkan karena pola strategi yang dikembangkan untuk menjaring pasar masih menekan pada pendekatan hukum (legal approach),sehingga motivasi Desert masuk program Jamsostek tidak dilandasi oleh pemahaman maksud, tujuan dan arti pentingnya program Jamsostek tetapi atas dasar keterpaksaan dan ketakutan dikenakan sanksi pidana.
Di dalam penelitian tesis ini sesuai dengan judul "Strategi Pemasaran Produk PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero)", penulis menggunakan metode deskriptif dengan melakukan pendekatan kualitatif, penekanan segi pengamatan langsung secara partisipatif dari penulis. Sedangkan teknik pengumpulan datanya melalui penelitian kepustakaan (libary research) maupun penelitian lapangan (field research).
Analisis masalah untuk memberikan penilaian terhadap lingkungan internal dan eksternal berdasarkan penelitian lapangan pada PT. Jamsostek (Persero), penulis menggunakan analisa SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities dan Threats) dengan hasil bahwa posisi daya saing PT. Jamsostek (Persero) berada pada Kuadran I yaitu mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (growth oriented strategy), berarti perusahaan dapat memanfaatkan peluang dengan dukungan kekuatan untuk melakukan tindakan yang agresif dalam merebut pasar.
Kesimpulan adalah untuk kepentingan bidang pemasaran PT. Jamsostek (Persero) dan menunjang keberhasilan strategi yang telah ditetapkan, perlu dikembangkan melalui bauran pemasaran (marketing mix) yaitu, strategi produk, harga (price), tempat/distribusi (place), promosi, sumber dava manusia (people), physical evidence dan proses. Kiat pemasaran PT. Jamsostek (Persero), lebih menekankan pada strategi sumber dava manusia, strategi tempat/distribusi, strategi physical evidence dan strategi proses."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1997
T1583
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Amri Muis
"PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) adalah salah satu perusahaan negara yang telah dipersiapkan untuk menangani, mengelola dan mengembangkan kebutuhan pemakaian energi gas domestik, sebagai salah satu alternatif substitusi Bahan Bakar Minyak (BBM), sehingga ketergantungan kepada BBM dapat dikurangi dan selanjutnya Indonesia sebagai "Net Importer" minyak dapat menjadi mundur, sehingga devisa negara dari hasil ekspor minyak bumi dapat berkelanjutan.
Telah dicanangkan rencana pembangunan jaringan Pipa Transmisi Gas Terpadu Indonesia sepanjang 3.800 Km dengan kebutuhan dana sebanyak $US 3.800 Million, yang pelaksanaannya terbagi atas tiga tahap yaitu tahap rencana jangka pendek, menengah dan panjang. Dengan perencanaan tersebut, maka PGN perlu mencari mitra strategis yang selain dapat membantu penyediaan dana, juga kemampuan manajemen dan teknologi. Untuk melangkah kearah itu, timbul pertanyaan apakah organisasi dan manajemen PGN saat ini sudah siap dan cukup menarik bagi kemitraan ?.
Penelitian yang dilakukan bersifat analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode diagnosis organisasi untuk membaca kondisi organisasi dan merancang struktur berdasarkan pemahaman tentang kondisi tersebut.
Berdasarkan hasil diagnosis organisasi, diketahui bahwa PGN saat ini baru berkiprah dalam kegiatan distribusi gas dengan manajemen terpusat, dimana kegiatan bisnisnya meningkat selama lima tahun terakhir dengan kondisi keuangan yang baik. Akan tetapi dengan adanya rencana pengembangan usaha yang saat ini hanya bergerak dibidang distribusi gas, menjadi perusahaan yang akan bergerak dibidang transmisi dan distribusi gas, maka perlu dilakukan perubahan struktur organisasi dimana PGN sebagai holding company dengan bentuk struktur organisasi multidivisi dengan penerapan manajemen tidak terpusat.
Pada akhirnya, keberhasilan pelaksanaan dari proses perubahan struktur organisasi ini selain bermula dari perumusan strateginya, perlu perhatian terhadap momentum waktu dalam pelaksananaan dan keterbukaan dalam informasi bagi segala lapisan yang terkait."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1998
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
I Ketut Gunarta
"ABSTRAK
PT. Barata Indonesia (Persero) adalah sebuah lndustri Manufaktur yang mengerjakan pesanan berupa proyek-proyek rekayasa yang bervolume besar.
Dalam menjadwalkan proyek-proyek tersebut, PT Barata Indonesia dihadapkan pada keterbatasan sumber daya yang dimiliki seperti tenaga kerja dan mesin-mesin, di lain pihak proyek harus diselesaikan sesuai dengan due date/waktu penyelesaian yang telah disepakati perusahaan dengan konsumen.
Saat ini penjadwalan produksi di PT Barata Indonesia dikerjakan secara manual per project, sehingga sangat sering terjadi konflik pemakaian sumber daya yang berakibat pada keterlambatan penyelesaian proyek dan membengkaknya biaya produksi karena belum adanya metode yang efektif untuk menangani konflik penggunaan sumber daya tersebut.
Untuk memecahkan masalah itu, dicoba untuk mengaplikasikan suatu metode penjadwalan yang sesuai dengan kondisi pada perusahaan. Metode penjadwalan yang diaplikasikan menggunakan algoritma Multi Project Multi Resource yaitu suatu algoritma penjadwalan untuk beberapa proyek sekaligus dengan sumber daya yang lebih dari satu.
Pada tesis ini akan dicobakan sebuah kasus penjadwalan untuk menangani pesanan dari PT. Semen Tonasa dengan menggunakan algoritma Multi Project Multi Resource. Pesanan tersebut terdiri dari delapan sub proyek sesuai dengan pengerjaan di lapangan. Hasil dari penjadwalan ini kemudian dibandingkan dengan hasil penjadwalan jika tidak memperhitungkan keterbatasan sumber daya yang saat ini diterapkan oleh PT Barata Indonesia.
Agar metode ini bisa diaplikasikan untuk proyek-proyek selanjutnya dengan mudah, maka dibuatkan program komputer yang digabungkan dengan perangkat lunak aplikasi manajemen proyek lain yang dapat menghasilkan Gantt Chart, Resources Loading serta susunan aktivitas dari masing-masing proyek dengan cara visual Untuk pengendaliannya dibuatkan suatu sistem monitoring yang sangat memudahkan pengguna sistem ini."
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 1997
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Puti Noviyeletti
"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara persepsi dukungan organisasi (dukungan dalam bentuk perhatian dan penghargaan) dengan sikap-sikap kerja (keterlibatan pada pekerjaan, kepuasan pada pekerjaan, dan komitmen afektif kepada organisasi) dan menganalisis hubungan antara ipersepsi kesempatan memperoleh penghargaan dengan sikap-sikap kerja (keterlibatan pada pekerjaan, kepuasan pada pekerjaan, dan komitmen afektif kepada organisasi).
Populasi dari penelitian ini adalah karyawan PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Jakarta, ditetapkan sebanyak 125 responden sebagai sampel yang dianggap dapat mewakili seluruh bagian atau unit kerja karyawan dari jumlah populasi yang akan diteliti sebanyak 196 orang. Dengan menggunakan nomogram Harry King, diperoleh angka minimum jumlah responden yang dapat digunakan sebagai sample. Penulis menggunakan teknik non probability sampling untuk menyebarkan seluruh kuesioner. Metode yang digunakan menurut teknik ini adalah purposive sampling.
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang lebih kuat (positif dan signifikan) antara persepsi terhadap dukungan dari organisasi (POS) dengan kepuasan pada pekerjaan dibandingkan dengan keterlibatan pada pekerjaan dan Komitmen Afektif terhadap Organisasi. Disamping itu, terdapat hubungan yang lebih kuat antara Persepsi Terhadap Kesempatan Memperoleh Penghargaan (POR) dengan keterlibatan dalam pekerjaan jika dibandingkan dengan Kepuasan pada Pekerjaan dan Komitmen Afektif terhadap Organisasi.
Berdasarkan hasil penelitian,diharapkan hasil-hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat digunakan oleh pihak manajemen sebagai informasi awal mengenai sampai sejauh mana perusahaan telah memberikan dukungan terhadap karyawannya dan dapat informasi mengenai hal-hal spesifik apa saja yang berkaitan dengan sikap-sikap kerja karyawan."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004
T14200
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Mira Anggraini
"Salah satu cara yang digunakan oleh manusia dalam mengelola risiko atau keiidakpastian untuk mengalami kerugian yang dihadapi dalam kchidupannya sehari-hari adalah dengan memindahkan risiko tersebut kepada pihak lain misalnya, kepada perusahaan asuransi. Untuk itu perusahaan asuransi perlu menetapkan "harga" atas risiko yang akan ditanggungnya sebagai premi yang dibayarkan oieh pihak yang dihadapkan pada risiko tersebut. Proses ini dalam dunia perasuransian yang disebut dengan pricing atau ruling, Sehingga tujuan pricing dari suatu perusahaan asuransi adalah menentukan tingkat premi sesuai derigan tingkat risiko yang dihadapinya. Dalam mencapai tujuan tersebut ada 3 (tiga) elemen yang perlu diperhitungkan oleh perusahaan asuransi yaitu kecukupan, daya saing dan kcvvajaran dari tingkat prcmi tersebut.
Salah satu cara dalam melakukan pricing adalah dengan menggunakan/>rftsp
Teori kredibilitas merupakan konscp yang sering digunakan dalam metoda prospective experience rating ini. Teori kredibilitas pada dasarnya adalah menentukan apakah pengalaman klaim masa lalu suatu individu atau kelompok kredibel atau tidak dan sampai sejauh mana tingkat kredibilitasnya untuk dapat digunakan dalam menentukan premi pada masa mendatang.
Teori kredibilitas merupakan suatu konsep yang mendasari berkembangnya i!mu aktuaria dalam industri asuransi kerugian. Pada perkembangannya teori kredibititas juga banvak digunakan dalam asuransi jiwa dan asuransi kecelakaan individu. Persamaan umum premium kredibiiitas dikemukakan oleh Buhlmann pada tahun 1967.
Pada tahun 1988, Charles Fuhrer mengemukakan beberapa penerapan teori kredibililas pada asuransi yang sifatnya kelompok khususnya asuransi kesehatan, Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa proyeksi yang dilakukan oleh aktuaris-aktuaris kesehatan seringkaii bergantung kepada pengaiaman sebelumnya.
Pada karya akhir ini penulis akan membahas salah satu dari metoda-metoda yang dikemukakan oleh C Fuhrer tcrsebut yaitu penentuan faktor kredibiiitas berdasarkan ukurart kelompok sehingga pada akhimya akan terbentuk tabel kredibiiitas berdasarkan ukuran kelompok. Tabel kredibiiitas tersebut akan digunakan dalam menentukan net premium dari suatupertanggungan.
Untuk penerapan metoda tersebut penulis mengambil data dari FT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia, dimana net premium pertanggungan yang akan dihitung adaiah pelayanan dokter spesiaiis di poliklinik rumah sakit.
Penggunaan teori kredibiiitas pada perhitungan net premium utituk pelayanan doktcr spesialis ini menghasilkan bcsaran net premium yang berbeda untnk Setiap ukuran kelompok tertanggung. Semakin besar ukuran kelompok yang digunakan maka akan semakin kecil besaran net premium yang dihasilkan dari perhitungan yang dilakukan.
Dengan menggunakan teori kredibiiitas yang dikemukakan oleh C. Fuhrer ini,
tenlunya diharapkan net premium yang dihasilkan dari perhitungan yang dilakukan akan
dapat memenuhi tujuan awal dari pricing seperti yang sudah disebutkan di atas."
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2000
T478
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
M. Firman Alamsyah
"Pokok permasalahan yang dapat diidentifikasi oleh Penulis untuk dibahas dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:
Apakah status yuridis dari iuran Pensiun Pegawai Negeri yang dipotong dari penghasilannya tiap bulan pada PT. Taspen (Persero) merupakan Keuangan Negara?
Apakah dasar kewenangan Menteri Keuangan menetapkan akumulasi iuran pensiun Pegawai Negeri Sipil sebagai salah satu sumber pembiayaan pembayaran pensiun Pegawai Negeri Sipil?
Bagaimana mekanisme pertanggungjawaban atas penggunaan iuran Pegawai Negeri yang dikelola PT Taspen (Persero) dan segi pemeriksaannya?
Tujuan Penelitian
Untuk memahami dan mengetahui apakab status yuridis dari iuran pensiun Pegawai Negeri yang dikelola oleh PT Taspen (Persero) termasuk pengertian Keuangan Negara atau bukan; Untuk mengetahui dasar kewenangan dari Menteri Keuangan menetapkan akumulasi iuran Pensiun Pegawai Negeri sebagai sumber pembiayaan pembayaran pensiun Pegawai Negeri. Sipil, selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Untuk memahami dan mengetahui mekanisme pertanggungjawaban atas penggunaan iuran Pegawai Negeri yang dikelola PT Taspen (Persero) dan segi pemeriksaannya."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006
T18702
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Chandra Ismail Suny
"Era perdagangan babas mengharuskan Pemerintah Republik Indonesia untuk bertindak lebih profesional dalam menjalankan roda pemerintahan dan menjauhkan dirt dart kepentingan individu atau kelompok tertentu, termasuk di dalamnya dalam rangka menjalankan roda perekonomian. Melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pemerintah berusaha untuk menjadi penggerak sekaligus sebagai contoh yang baik bagi rakyatnya dalam melakukan kegiatan bisnis. semi mengejar keuntungan yang sebesarbesarnya, Pemerintah memilih model perseroan terbatas sebagai kendaraan dalam menjalankan usahanya yang diimplementasikan dalam bentuk BUNN Persero.
BUMN Persero sebagai badan hukum memiliki hak dan tanggung jawab pribaoi sebagaimana telah diatur dalam doktrin-daktrin perseroan terbatas, UU Perseroan Terbatas dan UU Badan Usaha Milik Negara. Untuk menunjang cita-cita luhur menjadi penggerak perekonomian yang baik, pemerintah berusaha senantiasa mengikuti aturan-aturan yang baik dan benar dalam menjalankan kegiatan usahanya, salah satunya adalah dengan mengimplementasikan doktrin pengelolaan perusahaan yang baik (good corporate governance) dalam BUN Persero. Doktrin tersebut menentukan langkah-langkah yang harus ditempuh demi menciptakan ikliin usaha yang baik.
Namun di Indonesia seringkali pandangan mengenai kepentingan negara seolah merupakan alasan pembenar untuk menempuh jalan apapun, termasuk di dalamnya jalan yang melanggar asas-asas yang sebelumnya dijunjung tinggi dan dijadikan acuan. Urusan negara, urusan perusahaan dan korupsi semakin lama semakin dicampuradukkan pengertiannya sehingga menimbulkan kekacauan sistem peradilan dan iklim usaha di tanah air yang senyata nyatanya telah mengakibatkan kesimpangsiuran dalam putusan pengadilan.

Free-trade era requires the government of the Republic of Indonesia to act more professionally and distance itself from individual and group interest, especially in economic matters. The government hopes to utilize state owned enterprise to drive the economy and to act as a good model for other domestic enterprises. For greater profits, the government has chosen a limited company model as a vehicle to run its business organization in the form of limited state owned company (BUMN Persero).
State owned limited enterprise as a legal entity has its own rights and obligation as specified by limited liability company doctrine, law of Limited Liability Company and law of the State Owned Enterprise. The government in order to fulfill its role as economic driver always attempts to abide by the regulations such as implementing the principles of good corporate governance in the state owned limited enterprise. Such doctrine determines measures that need to be taken in order to ensure favorable business climate.
Nevertheless in Indonesia, state interest frequently is being used as a reason to justify measures that violate sound legal doctrines. For example, misunderstanding in regard to public and private realm of law, as well as incorrect interpretation of the definition of corruption has led to confusion in upholding the law.
"
Depok: Universitas Indonesia, 2007
T19662
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   >>