Ditemukan 132 dokumen yang sesuai dengan query
Gimono Ias, author
Banyak pihak yang terkait dengan moda transportasi udara dan secara garis besar pihak tersebut antara lain adalah perusahaan angkutan udara, penumpang, ground handling, penyelenggara bandar udara, pemerintah selaku regulator dan pengguna jasa serta rnasyarakat di sekitar usaha tersebut beroperasi.
Studi ini dimaksudkan untuk meninjau aspek hukum dari usaha jasa kebandarudaraan sebagai...
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T19887
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Sidauruk, Martua, author
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001
T36155
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Emi Ludfia, author
Dengan adanya perkombangan okonomi, maka perlu diimbangi
dengan perkembangan hukum yang mengatur tentang
kegiatan ekonomi, oleh karena itu pada tanggal 30 September
1999 telah di undangkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999
Tentang Gaminan Fidusia, dan sebagai Peraturan
Pelaksanaannya telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor
86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Oaminan
Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Oaminan...
Depok: Universitas Indonesia, 2002
T36317
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Prita Miranti, author
Universitas Indonesia, 2004
T36239
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Chrysostomus Chandra Bowo Nagoro, author
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005
T36580
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Dedek Yuliona, author
ABSTRAK
The National Land Law stipulates that land procurement for the interest of the public as outlined in the principles of land procurement must be conducted through deliberation to reach settlement, whether in terms of land hand over or the compensation, and duress in any form and by whomever to the...
Depok: Universitas Indonesia, 2007
T 02323
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Surya Nala Praya, author
ABSTRAK
PT PEGADAIAN (Persero)dalam menjalankan kegiatan usaha berupa penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai yang dalam pelaksanaanya disertai dengan tenggang waktu atau batas waktu. Maksudnya adalah untuk menjaga agar jangan sampai nasabah lalai untuk membayar pinjaman yang telah diberikan. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan pinjaman yang diberikan kepada nasabah tidak...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Nurul Awalia, author
Tesis ini membahas mengenai kedudukan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara sebagai Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dalam penugasan Pemerintah untuk melakukan pelayanan publik dengan membeli tenaga listrik yang berasal dari pembangkit tenaga listrik yang berbasis energi terbarukan. Kebijakan Pemerintah dalam rangka mendorong pengembangan...
Salemba: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Anindita Eka Wibisono, author
[Kegiatan usaha di bidang ketenagalistrikan tidak akan terlepas dari value chain aktivitas ketenagalistrikan yang dimulai dari pembangkitan, transmisi, distribusi sampai dengan ritel. Dalam siklus aktivitas ketenagalistrikan tersebut, selalu timbul adanya susut energi listrik akibat dari selisih antara jumlah energi listrik yang diproduksi dengan jumlah energi listrik yang dicatat sebagai penjualan...
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Nadya Yunita, author
Perbedaan pengaturan tentang kedudukan kekayaan negara berpengaruh terhadap kepastian hukum status kekayaan negara pada PT Persero. Mahkamah Konstitusi melalui 2 (dua) putusannya yaitu Putusan No. 48/PUU-XI/2013 dan 62/PUU-XI/2013 menolak permohonan (Para Pemohon) untuk menyatakan bahwa kekayaan negara pada PT Persero adalah kekayaan yang dipisahkan. Artinya, Putusan Mahkamah Konstitusi tetap menyatakan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
T45284
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library