Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK Partisipasi politik pemuda di Indonesia cenderung masih apatis di tengah maraknya pemberitaan media yang menggambarkan buruknya kondisi politik bangsa. Di sisi lain, partisipasi politik pemuda sangat penting sebagai penyeimbang Pemerintah selama menjalankan tugasnya. Berangkat dari kondisi tersebut muncul Parlemen Muda Indonesia (PMI) sebagai salah satu program Indonesian Future Leaders (IFL). PMI menyebut diri mereka sebagai gerakan nasional yang menjawab tantangan bangsa yaitu meningkatkan partisipasi politik pemuda. Tujuan penulisan tesis ini adalah mengetahui perubahan sosial seperti apa yang menjadi tujuan PMI serta mengetahui pada tipe gerakan sosial yang sudah PMI lakukan selama ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi media sosial, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukan bahwa PMI kurang memahami sejarah demokrasi Indonesia sehingga program dan pendekatan yang dilakukan dalam menjalankan program tidak sesuai dengan konteks demokrasi Indonesia dan justru menjadikan praktek demokrasi Barat sebagai patokan. PMI menggunakan Media sosial sebagai salah satu strategi untuk menggerakkan pemuda Indonesia, tetapi ternyata justru membatasi keikutsertaan pemuda Indonesia yang tidak memiliki akses internet untuk terlibat dalam kegiatan PMI. Berdasarkan profil kegiatan, PMI termasuk dalam tipe gerakan partisipatif akar rumput, namun pada kenyataannya PMI belum dapat memenuhi syarat gerakan akar rumput sebab sistem yang dibangun, seperti sosialisasi yang dilakukan hanya di 11 kota dan seleksi secara online, banyak memberi batasan bagi pemuda untuk terlibat dalam gerakan PMI. Untuk menjadikan PMI sebagai gerakan nasional, proses sosialisasi secara lebih masif harus dilakukan, sehingga dapat melibatkan lebih banyak pemuda. Selain itu, sistem pendaftaran dan seleksi yang selama hanya dilakukan secara online saja harus disiasati strategi offline sehingga pemuda tanpa akses internet tetap dapat terlibat dalam kegiatan PMI.

---

ABSTRAK Youth political participation in Indonesia tends to be apathetic in the midst of media reports that describe how bad the nation's politics. On the other hand, the political participation of youth is very important as a counterweight to the Government for performing their duties. From these conditions, Parlemen Muda Indonesia/PMI (Youth Parliament of Indonesia) as one of the programs of youth organization, Indonesian Future Leaders (IFL). PMI refers themselves as a national movement that sought to answer the nation problem which is increasing youth political participation. The purpose of this thesis is to find out what kind of social change in the objectives of PMI and determine what type of social change that has done so far. This study used a qualitative approach and using interviews, observation of social media, and document research as a method of collecting data. The results showed that the PMI do not understand the history of Indonesian democracy so that the program does not fit the context of Indonesian democracy and actually makes the practice of Western democracy as a benchmark. PMI uses social media as a strategy to move the Indonesian youth, but it turns out it limits the participation of Indonesian youth who do not have access to the Internet to engage in activities of PMI. Based on the profile, PMI included in this type of participatory grassroots movement, but in fact the PMI can’t qualify it because the system they built, such as socialization only in 11 cities and selection process only use online system, which is built a lot of limits for youth to engage in PMI movement. To make the PMI as a national movement, more massive socialization process should be conducted, so as to involve more youth. In addition, the application and selection system that has only done online just have to be handled offline strategies that youth without Internet access can still be involved in the PMI."

"Kebijakan untuk menjadikan e-money sebagai alat pembayaran non tunai di Indonesia sudah dicanangkan sejak tahun 2004 dan jumlah pengguna e-money mengalami peningkatan hingga tahun 2015. Artikel ini berupaya untuk melengkapi studi sebelumnya bahwa pentingnya dimensi trust untuk memaknai sejauh mana kepercayaan pengguna dalam melihat e-money sebagai sebuah teknologi dalam perubahan sosial serta perbedaannya antara masyarakat kelas menengah-atas dan menengah-bawah. Sehingga argumen dari artikel ini adalah pentingnya trust dalam memaknai penggunaan e-money. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan data primer berupa wawancara mendalam kepada beberapa informan terkait, yaitu mahasiswa FISIP UI.Kesimpulan dalam artikel ini adalah terdapat perbedaan antara masyarakat kelas menengah-atas dan menengah-bawah dalam memaknai trust penggunaan e-money. Data terkait perubahan sosial dengan adanya inovasi teknologi e-money menunjukkan perubahan sosial kultural dan trust yang dimiliki oleh masyarakat adalah rational trust dengan memperhatikan costbenefit.

---

Policy to create e-money as cashless payment tool in Indonesia has been proclaimed since 2004 and the number of e-money user has increased significantly until 2015. This article sought to complement the previous studies regarding the importance of trust dimension and to what extent the trust of e-money user in seeing the e-money as a technology in social change as well as the difference between middle and low-end class society. So the argument of this article becomes trust is important in give meaning to the utilization of e-money. Research method used in this article was qualitative research method with primary data consisted of in-depth interview with the informants that is e-money users who is also FISIP UI students.

The study found that there are differences between middle and low-end class society in giving meaning of trust in using e-money. Data shows that within innovation in technology of e-money, there are socio-cultural changes possesed by society in form of rational trust within its cost and benefit."

"Penelitian ini berupaya untuk mendeskripsikan gerakan pemuda Papua, sebagai bagian dari proses sosial yang terjadi di masyarakat papua. gerakan pemuda Papua tersebut difokusikan pada gerakan dalam bidang pendidikan, ekonomi, sosial budaya dan politik. dengan menggunakan perspektif konflik, peneliti menemukan bahwa gerakan pemuda Papua lahir sebagai reaksi dari relasi struktur dan kultur yang belum mampu membawa perubahan bagi masyarakat Papua. dalam melakukan gerakan, para pemuda membangun interaksi dan wacana serta negosiasi sebagai bagian dari proses sosial sehingga perubahan-perubahan pada tingkat individu, keluarga, komunitas, masyarakat dan kebijakan dapat terjadi di Papua. Berbagai perubahan tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya memperkuat ketahanan nasional Indonesia, namun tidak juga terlepas dari melemahnya ketahanan nasional Indonesia, karena adanya berbagai ragam perjuangan yang dilakukan oleh pemuda Papua dalam bidangnya masing-masing seperti pendidikan, ekonomi, sosial budaya dan politik.

---

This research aims to describe the Papuan youth movement as a part of the social process happening to the Papuans. The Papuan youth movement focuses on education, economy, socio cultural and politics. From the perspective of conflict, the author of this research found that the Papuan youth movement was born as a reaction of structural and cultural structures which have not given any change to Papuan. In their movement, the youth have been trying to interact, discourse, and negotiate as the parts of social process so that the changes on individuals, families, communities, societies and policies may occur in Papua. Such changes are the integral part of the efforts to strengthen Indonesian national resilience, but they cannot be separated from the weakening of Indonesian national defense, for various kinds of struggles of Papuans in their respective fields such as education, economy, socio cultural, and politics."

"Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Akan tetapi, proses pembangunan yang berlangsung dapat memberikan perubahan kondisi sehingga memberikan efek terhadap kesejahteraan pada masyarakat sekitar. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perubahan sosial yang terkait dengan kesejahteraan di masyarakat nelayan, dan terjadi selama proses pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung berlangsung. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini mejelaskan bahwa proses pembangunan pelabuhan membawa perubahan sosial di bidang sosio-ekonomi, budaya, dan politik yang memberikan perubahan kondisi kesejahteraan masyarakat nelayan Desa Kuala Tanjung.

---

Infrastructure development is a way to improve the social welfare of the society. However, the ongoing development process can bring a change of conditions that effect the community's welfare. This study aimed to describe social changes associated with welfare in fisherman community, during the process of building the Kuala Tanjung Port took place. This research is a qualitative descriptive interpretative. The results of this study explain that the port development process brings social changes in the socio economic, cultural, and political fields that provide changes in the welfare conditions of the fisherman community of Kuala Tanjung."

"Sosiologi Hukum bertujuan menjelaskan secara praktis bekerjanya sosiologi hukum. Kajian sosiologi hukum tidak hanya mengkaji hukum secara normatif, akan tetapi dikaitkan dengan gejala sosial yang ada dalam masyarakat. Hal ini berkaitan dengan anggapan bahwa hukum lahir dari kontrak sosial, yakni kesepakatan yang dibuat oleh anggota masyarakat untuk mempertahankan nilai.Tiada hukum tanpa masyarakat. Karena hukum tercipta dan diciptakan oleh masyarakat untuk dijadikan pedoman bertingkahlaku anggota masyarakat dalam hubungannya dengan sesamanya. Selain itu, tentunya untuk menjaga keutuhan masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, karena masyarakat mempunyai ciri dan pengalaman yang berbeda-beda, hukum pun akan berbeda-beda pula dalam setiap masyarakat. Hal ini disebabkan masyarakat mempunyai kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang berbeda-beda. Perkembangan dari masyarakat itu sendiri selanjutnya berkaitan dengan perubahan-perubahan hukum yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka.Sosiologi hukum mengkaji hukum yang hidup dalam masyarakat. Apakah hukum yang dipakai oleh anggota masyarakat tersebut sesuai atau tidak dengan hukum positif yang berlaku? Jika hukum positif tidak dijalankan, mengapa bisa demikian? Sebagai contoh kita perhatikan rambu lampu pengatur lalu lintas. Menurut aturan (hukum) lampu kuning hati-hati atau pelan-pelan karena sebentar lagi akan menyala lampu merah dimana kendaraan harus berhenti. Akan tetapi justru pada umumnya kita melihat ketika lampu kuning menyala, kendaraan pada umumnya tancap gas. Malah jika ada kendaraan yang pelan-pelan akan diklakson oleh kendaraan yang berada di belakangnya. Polisi juga tidak bereaksi pada kejadian tersebut. Ini menunjukkan bahwa hukum yang berlaku dalam masyarakat tidak sesuai dengan hukum positifnya."