Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini merupakan upaya untuk mengkaji Kebijakan Penugasan Personel Polri di Luar Organisasi Polri sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kapolri Nomor Pol.: Kep/0211/2001, Tentang Ketentuan Penugasan Anggota Polri di Luar Jabatan Struktural/Fungsional Organisasi Polri.Hasil pengkajian ini mengungkapkan bahwa Kebijakan Penugasan Personel Polri di Luar Organisasi Polri, ternyata belum berjalan secara efektif. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab, mengapa kebijakan tersebut tidak berjalan seperti yang telah ditetapkan, antara lain sebagai berikut.Pertama, ketentuan pada pasal 2 ayat (a) dalam Keputusan Kapolri di atas yang menetapkan bahwa penugasan anggota Polri di luar jabatan struktural/fungsional organisasi Polri dengan keharusan beralih status menjadi PNS atau pensiun, serta ketentuan yang "meniadakan keharusan beralih status atau pensiun tersebut" sebagaimana terdapat pada ketentuan pasal 2 ayat (b); ternyata tidak selalu sinkron dengan ketentuan-ketentuan dalam beberapa peraturan hukum dan perundangan-undangan lainnya yang berlaku di Indonesia.Kedua, adanya kendala hukum dan perundang-undangan di atas, pada gilirannya juga berdampak pada ketidaksinkronan dalam kebijakan tentang ketentuan alih status menjadi PNS atau pensiun di antara yang berlaku di lingkungan organisasi polri dengan yang berlaku pada instansiinstansi di luar organisasi Polri, sehingga pelaksanaan ketentuan tersebut tidak dapat diproses dengan mudah.Ketiga, dalam berbagai kasus yang terungkap melalui penelitian ini, kondisi tersebut cenderung merugikan bagi anggota Polri yang bertugas di instansi lain di luar organisasi Polri, sehingga mereka bersikap hati-hati dan menungggu perkembangan pengawasan dan evaluasi terhadap kebijakan tersebut, dan tidak terburu-buru untuk mengajukan permohonan alih status menjadi PNS atau permohonan pensiun dari dinas Polri.KEPUSTAKAAN: 35 (1961-2002)."

"Tesis ini adalah tentang perekrutan putra daerah untuk menjadi Bintara Polri yang dilaksanakan oleh Panda Polda Metro Jaya dan Panbanrim Jakarta Barat. Perhatian utama tesis ini adalah Proses/manajemen pencarian calon Bintara Polri yang memahami karakteristik dan orientasi masyarakat di wilayah Jakarta Barat.Tesis ini ingin menunjukkan bahwa pola kegiatan perekrutan Bintara Polri diwilayah Jakarta Barat Polda Metro Jaya tidak didukung oleh pemahaman yang tepat tentang konsep putra daerah pada masyarakat heterogen. Selain itu Kelemahan mendasar pada sistem desentralisasi tidak diantisipasi oleh pimpinan Polri di daerah.Masalah penelitian dalam tesis ini adalah kegiatan pencarian untuk memperoleh calon Bintara Polri yang memiliki kemampuan memahami karakteristik dan orientasi masyarakat di wilayah Jakarta Barat dalam penerimaan Bintara Polri gelombang I T.A 2004 yang dilakukan secara profesional bersih dan objektif. Sedangkan pertanyaan penelitian dari tesis ini adalah Mengapa Polda Metro Jaya merekrut putra daerah pada masyarakatnya yang heterogen untuk menjadi Bintara Polri dan bagaimana mekanisme pelaksanaannya?Dalam tesis ini, perekrutan putra daerah untuk menjadi Bintara Polri dilihat dari perspektif Panda selaku pembuat kebijakan dan pelaksana, calon peserta seleksi dan unsur pelaksana tingkat Panbanrim Jakarta Barat secara timbal balik. Oleh sebab itu saya menggunakan pendekatan etnografi yang dilakukan dengan cara pengamatan terlibat, pengamatan dan wawancara dengan pedoman untuk mengungkapkan proses pengelolaan strategi yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, serta tindakan Panbanrim wilayah Jakarta Barat dalam menerima pendaftaran dan seleksi calon Bintara Polri.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendefinisian putra daerah oleh Polda Metro Jaya menggunakan pendekatan kesukubangsaan dan seluruh rangkaian kegiatan perekrutan belum berjalan sesuai mekanisme yang telah ditentukan. Mencari Bintara Polri berkualitas dan mehamami karakteristik dan orientasi masyarakat diharapkan dapat diperoleh apabila yang bersangkutan berasal dari masyarakat setempat atau dimana ia akan ditugaskan. Pemilihan manusia yang baik dapat dilakukan melalui sistem perekrutan yang bersih dan objektif. Panda Polda Metro Jaya dan Panbanrim Polres Jakarta Barat berani mengambil terobosan yang positif untuk merekrut putra daerah dengan membuat kriteria putra daerah dan program Bintara Polri rekrutan Polsek. Kebijakan yang berusaha melibatkan masyarakat dan para petugas Polri terdepan akan lebih berhasil bila dikelola melalui perencanaan yang matang, sistem kontrol yang baik dan analisa serta evaluasi yang lebih mendalam. Perbaikan pengelolaan pelaksanaan perekrutan akan dapat menghilangkan kesan bahwa kebijakan yang dibuat hanya baik diatas "kertas" namun sulit atau tidak dapat dioperasionalkan.Implikasi dari tesis ini adalah perlu adanya pendefinisian ulang putra daerah pada masyarakat Jakarta yang bersifat heterogen. Panitia penerimaan hendaknya bekerja secara professional, untuk itu seluruh unsur pelaksana harus memilki pengetahuan dan keterampilan dibidang menejemen sumberdaya manusia Polri secara menyeluruh. Selain itu, peran konkrit masyarakat dan optimalisasi fungsi kontrol sangat diperlukan dalam proses penerimaan Bintara Polri."

"Tesis ini merupakan deskripsi hasil penelitian yang dilakukan pada kesatuan polisi kewilayahan terbawah, yang terpencil, dalam organisasi kepolisian wilayah Jakarta. Tepatnya Pos Polisi Pulau Kelapa, wilayah Kepolisian Sektor Metropolitan Kepulauan Seribu, dengan etika sebagai kajiannya.Yang ingin ditunjukkan dan diketengahkan adalah kegiatan polisi secara eksplisit maupun implisit dimana para anggota polisi dalam memerankan tugasnya dan mencerminkan etika kepolisian dalam hubungannya dengan masyarakat setempat, utamanya tentang tugas yang dilakukan, kehidupannya, pertanggung jawabannya dan tanggapan masyarakat, yang kemudian menghasilkan pengalaman-pengalaman atau konvensai-konvensi. Yang dapat diartikan sebagal suatu sikap etika kepolisian.Metodologi difocuskan pada pengamatan fikiran-fikiran, peilaku dan pertanggung jawaban anggota polisi setempat serta Iingkungan kehidupan dan budaya masyarakat yang dilayani dan dilindungi serta pengambilan keputusannya untuk melakukan tindakan-tindakan kepolisiannya.Etika kepolisian telah cukup lama dihadirkan dalam peri kehidupan kepolisisan, berupa pedoman hidup dan pedoman karya, yaitu : Tribrata dan Catur Prasatya. Dikemudian had kedua pedoman tersebut diangkat sebagai kode etik, dan selanjutnya memiliki kekuatan normatif karena dinyatakan dalam undang-undang (kepolisian, 1997).Permasalahan yang timbul dan perlu dicari jawabannya adalah : Bagaimana peran kode etik sebagai upaya untuk memantapkan profesi. Pembahasan dengan mengacu pada beberapa teori, satu diantaranya pendapat Donald C. Witham yaitu bahwa : Kode etik merupakan salah seta karakeristik sebagai kriteria suatu profesi".

---

This paper comes from the descriptive research conducted in the lowest hierarchy of the police departement in the the very remote island in the north of Jakarta, the capital city, To be precise, the location is in the office of Pulau Kelapa Police Unit of the Sector of Kepulauan Seribu Metropolitan Police.

The focuses of the research are to portray the activities of members of police departement carrying out their duties to serve and protect the society and to frame the responds of the public as the customer of the services. The relationships of the two can be used to draw, although still in the very general picture, the ethical foundation of the police duties and functions.

Police ethics have been long preserve, eventhough not in the formal way, as a way of life and work guidance of the police force : Tribrata and Catur Prasatya. The code of ethics, later, has been formalized under government act. The significant of ethical codes has been recognized in the effetive performance of police duties.

The enduring question is, however : How the ethical codes can be used to strengthen the professionalism of police force. The discussion in this paper tightly refers to several theories and concepts. One in the leading opinion is that of Donald C. Wham who states that 'codes of ethics is one of the characteristic of professionalism criteria'."

"Masalah kriminalitas tidak dapat dihindari dan selalu ada di dalam masyarakat. Masa Pemerintah Kolonial Belanda berkuasa, bandit muncul dari petani yang mempertahankan eksistensi kehidupan di pedesaan yang terdesak oleh pengusaha perkebunan. Masyarakat Jakarta, menghormati perbuatan mereka karena berani melawan penguasa dan membela petani.Sejak awal tahun 1950-an, bandit-bandit yang muncul di Jakarta melakukan kejahatan bersifat murni kriminalitas dengan alasan kepentingan pribadi. Meskipun demikian, kejahatan pada ,umumnya jauh dari tindak kekerasan dan sasarannya juga orang-orang "berada".Pada awal tahun 1970-an kejahatan didasari oleh usaha memenuhi kebutuhan hidup, dengan ciri sadistis dan sering ditujukan kepada mereka yang sama-sama miskin. Di tahun 1980-an, kualitas maupun kuantitas kejahatan semakin meningkat, penjahat semakin profesional seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.Kepolisian Republik Indonesia yang terbentuk tahun 1945, memiliki semangat pengabdian kepada masyarakat. Setiap pimpinan Polri berusaha memperbaiki Polri. Akan tetapi upaya untuk menanggulangi kejahatan maupun memperbaiki citranya yang jelek sejak awal tahun 1970-an, sampai akhir 1970-an belum menemukan konsep yang tepat. Ketika Letnan Jenderal Polisi Awaloedin Djamin menjadi Kapolri, ia berusaha mengadakan pembenahan ke dalam maupun ke luar tubuh kepolisian secara berencana, sistematis dan konsepsional. Pembenahan dilanjutkan oleh Jenderal Anton Sudjarwo dan Moch. Sanoesi.Pertengahan 1980-an, Polri berhasil menurunkan angka kejahatan dengan mengikutsertakan masyarakat dalam membantu tugas-tugas polisi, misalnya dengan menjaga lingkungannya sediri, menangkap penjahat, melaporkan adanya tindak kejahatan ataupun menjadi saksi dalam pengadilan. Mengenai perbaikan citra Polri, tidak seindah yang diharapkan karena semakin besarnya tuntutan masyarakat kepada Polri. Meskipun tidak semua tuntutan masyarakat dapat dipenuhi Polri kenyataan, bahwa stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat Indonesia khususnya Jakarta cukup mantap."

"Penelitian ini bermaksud mengetahui profil kognisi mengenai polisi dari sudut kanak-kanak yang terbagi dalam tiga tahapan perkembangan usia. Dengan mengetahui perbedaan dan perbandingan struktur kognisi tersebut terhadap sosok polisi dan peran polisi, dihipotesakan bahwa kognisi dari kelompok kanak-kanak dengantingkat usia yang semakin tinggi akan menampilkan struktur yang lebih lengkap dan kompleks tentang obyek polisi. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa gambaran struktur tersebut memang memperlihatkan pemerkayaan pada kelompok yang lebih tinggi.

---

The aim of this research is to investigate cognitive profile on police based on the view of children from three different developmental stages. It is hypothesized that the more older children are the more knowledgeable they are in relation to the police?s role and its typology and function. The result shows that the elder group of students indicate better knowledge and more understanding in terms of the police and what they normally do."

"Penelitian ini bermaksud mengetahui profil kognisi mengenai polisi dari sudut kanak-kanak yang terbagi dalam tiga tahapan perkembangan usia. Dengan mengetahui perbedaan dan perbandingan struktur kognisi tersebut terhadap sosok polisi dan peran polisi, dihipotesakan bahwa kognisi dari kelompok kanak-kanak dengantingkat usia yang semakin tinggi akan menampilkan struktur yang lebih lengkap dan kompleks tentang obyek polisi. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa gambaran struktur tersebut memang memperlihatkan pemerkayaan pada kelompok yang lebih tinggi.

---

The aim of this research is to investigate cognitive profile on police based on the view of children from three different developmental stages. It is hypothesized that the more older children are the more knowledgeable they are in relation to the police’s role and its typology and function.The result shows that the elder group of students indicate better knowledge and more understanding in terms of the police and what they normally do."