Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini dilakukan berdasarkan bahwa di dalam era teknologi, peranan media massa sebagai salah satu media komunikasi sangat penting dalam menyebarkan informasi termasuk untuk memasarkan produk perusahaan. Untuk dapat memasarkan produk mereka di media massa, tentunya diperlukan alokasi mengenai biaya pemasaran dan seringkali perusahaan tidak mempunyai anggaran yang cukup. Di sisi lain, media massa membutuhkan produk dari perusahaan untuk memenuhi kebutuhan internal mereka dan meningkatkan brand image. Adanya kebutuhan pada masing-masing pihak ini, dapat menimbulkan transaksi barter. Permasalahan yang dapat timbul dalam proses barter ini adalah penentuan nilai barter yang seringkali berbeda dengan nilai sebenarnya dan pengelolaan atas hasil barter yang tidak dilakukan dengan baik dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penilaian risiko dan internal control pada proses pengelolaan barter pada PT X sebagai salah satu perusahaan media massa, sehingga dapat menghasilkan usulan kebijakan dan prosedur agar internal control dapat diterapkan dengan baik dalam menghasilkan informasi yang lengkap dan benar sebagai dasar pengambilan keputusan. Penelitian studi kasus kualitatif pada PT X menganalisis data dari observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk menghasilkan kesimpulan. Hasil dari analisis menunjukan bahwa terdapat kelemahan dalam proses barter di PT X yang ditunjukan dengan tidak memadainya pembagian tugas dan tidak adanya kebijakan.

---

This research is based on in the technological era, the role of mass media is pivotal in disseminating information, which includes the marketing of companies’ products. To market products, budget allocation is necessary and often companies do not have sufficient fund for this. On the other hand, mass media also need products from companies to fulfill their internal needs and to enhance brand image. Having this need, each party may engage in a barter transaction. However, the issue that may arise from this form of transaction is the determinations of barter value that may be different from the actual. Furthermore, insufficient barter goods management may present a loss to the company. The purpose of this research is to analyze internal control in value determination and goods management in barter process at PT X as one of the mass media company, in order to generate recommendation in form of policies and procedures so internal control process can be implemented and provide valuable information for decision making. This qualitative case study research on PT X analyzes data from observation, interview, and documentation to reach conclusion. The results showed that there are weaknesses in the barter process at PT X as shown by the inadequate segregation of duties in doing tasks and absence of policies."

"ABSTRACTSkripsi ini membahas tentang kebijakan-kebijakan luar negeri kesultanan Ottoman pada masa pemerintahan Sultan Suleyman I (1520-1566) dan apa yang menjadi justifikasi Suleyman atas kebijakan-kebijkan tersebut. Penelitian ini terbatas pada kebijakan-kebijakan yang juga melibatkan negara-negara besar lain abad pertengahan sehingga memiliki signifikansi atas situasi politik dan militer dunia pada saat itu. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode sejarah yang merekonstruksi kejadian masa lalu lewat studi kepustakaan. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu mendeskripsikan gejala, peristiwa, dan kejadian pada waktu tertentu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberi gambaran mengenai apa ideologi dan legitimasi Suleyman I sebagai penguasa universal yang kemudian dia proyeksikan dalam kebijakan-kebijakan luar negeri yang diambilnya. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menggambarkan kebijakan-kebijakan itu sendiri.

---

ABSTRACTThe focus of this research are Foreign Policies of Ottoman Empire in the reign of Sultan Suleyman I (1520-1566) and Suleymans justifications for these policies. This research is limited to Foreign Policies that are involved with other major medieval countries so that they had significance to the worlds political and military situation at that time. The method used in this research is historical method that reconstructs past events through library studies. This is a descriptive research which describe phenomenon and events at a certain time. The purpose of this research is to provide an overview of the ideology and legitimacy of Suleyman I as a universal ruler which then he projected in his Foreign Policies. Other purpose of this research is to review Suleymans Foreign Policies themselves."

"ABSTRACTRepresentation of women in the legislature is important. The presenceof women members of parliament (MPs) does not only balance thenumber of parliamentarians (gender balance), but also encourageswomens issues to be a priority, so that various gender sensitive policies are born. This study focuses on women legislator in nine regencies/cities of Eastern Indonesia, namely: Maros Regency, Bone Regency, Tana Toraja Regency, Parepare City, Mataram City, East Lombok Regency, Kendari City, Belu Regency and Ambon City. This study looks at women legislators portraits in nine research areas, obstacles in implementing main tasks and functions as women legislator and relations with various related groups. This study applies a phased mixed method design that focuses on qualitative studies. Data collection is done througt document review, surveys, and in-depth interviews. This research found that in order to guarantee the struggle for womens political agenda, capacity building was needed for Parliamentary Members of Women in Eastern Indonesia."

"Tesis ini membahas tentang implementasi kebijakan difusi hasil teknologi lingkungan di Serpong dan teknologi agro di Lembang dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan positivis dengan analisis data deskriptif. Data primer yang berupa wawancara mendalam yang dilakukan kepada pelaksana difusi teknologi lingkungan di Serpong dan teknologi agro di Lembang.Hasil analisa menunjukkan adanya implementation gap antara pedoman dan faktual pelaksanaan. Indikasinya adalah pendekatan yang digunakan bersifat sentralistis dan top-down, adanya ketidaksinkronan kebutuhan teknologi dan penetapan teknologi hasil litbang yang didifusikan serta minimnya keterlibatan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut adalah: tujuan dan sasaran yang belum jelas, kelompok sasaran yang belum tepat dan konsisten, pelaksana kebijakan yang belum berkomitmen penuh, komunikasi antar organisasi yang belum intensif, kondisi sosial, ekonomi dan politik, serta tingkat partisipasi masyarakat yang minim terhadap pelaksanaan difusi teknologi.Agar kebijakan difusi teknologi dapat diimplementasikan dengan baik, maka pada tahap formulasi kebijakan diperlukan keterlibatan pihak-pihak yang akan terkait (stakeholder) dalam pelaksanaan kebijakan yang memuat konsep, tujuan dan strategi yang jelas agar mudah dipahami dengan benar oleh pelaksana-pelaksananya. Komunikasi dan koordinasi antar organisasi harus lebih ditingkatkan, sehingga terwujud sinkronisasi dan sinergi dalam pelaksanaan. Selain itu pendekatan yang dilakukan harus lebih demand oriented atau bottom-up yang mempertimbangkan manfaat bagi adopters dan juga mempertimbangkan faktor lingkungan: kondisi sosial, ekonomi dan politik yang ada.

---

This thesis discusses the implementation of the policy diffusion for environmental technologies in Serpong and agro technology in Lembang and the factors that influence it. This research uses a positivist approach to the descriptive data analysis. Primary data in the form of in-depth interviews are conducted to the performer of the diffusion of environmental technology in Serpong and agro technology in Lembang.

Results of analysis showed the existence of implementation gaps between guidelines and the factual implementation. The indication is the approach used is centralized and top-down, there is not synchronous technology needs and determination of technological R & D results in the diffusion right and the lack of local government involvement in program implementation. The factors that influence the policy implementation are: goals and objectives are unclear, the target group that has not been precise and consistent, implementing policies that have not fully committed, communication between an organization that has not been intensive, social, economic and political, as well as the participation rate people who lack the implementation of technology diffusion.

In order for technology diffusion policies can be implemented well, then at the stage of policy formulation is required the involvement of the parties that will be involved (stakeholders) in the implementation of policies that include concepts, objectives and a clear strategy to be easily understood correctly by executors. Communication and coordination among organizations should be further enhanced to realize synchronization and synergy in the implementation. In addition the approach taken should be more demand oriented or bottom-up considering the benefits for adopters and also consider environmental factors: social, economic and political."

"Pemerintah Indonesia bertekad untuk memaksimalkan penggunaan energi terbarukan di masa yang akan datang hingga tahun 2025 diharapkan penggunaan energi terbarukan mencapai 23% dari total bauran energi primer. Namun untuk memenuhi target tersebut, perusahaan membutuhkan barang modal yang memadai. Belum terpenuhinya barang modal untuk memproduksi alat pembangkit listrik tenaga surya di Indonesia, membuat pelaku industri pembangkit listrik tenaga surya harus melakukan impor. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti ingin menganalisis implementasi kebijakan pembebasan bea masuk atas impor barang modal pembangkit listrik tenaga surya serta apa saja faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pembebasan bea masuk atas impor barang modal pembangkit listrik tenaga surya serta menganalisis permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi dilaksanakan melalui berberapa tahapan dan pada nyatanya implementasi yang dilakukan belum cukup optimal, masih banyak faktor yang belum terpenuhi untuk memaksimalkan penggunaan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor barang modal pembangkit listrik tenaga surya.

---

The Indonesian government is determined to maximize the use of renewable energy in the future until 2025, it is expected that renewable energy will reach 23% of the total primary energy energy. However, to meet these targets, companies need goods that are adequate. The unfulfilled capital goods for producing solar power plants in Indonesia have made the solar power generation industry have to import. Based on this background, the researcher wants to analyze the implementation of the import duty policy on the import of solar power plant capital goods and what are the factors that can implement the implementation of this policy. This study aims to analyze the implementation of import duties on capital goods for solar power plants and to analyze the problems that occur in implementing this policy. This study uses a qualitative approach with literature study data techniques and in-depth interviews. The results of this study indicate that the implementation is carried out through several stages and in fact the implementation has not been optimal, there are still many factors that have not been fulfilled to take advantage of the import duty facilities on the import of capital goods for solar power plants."

"ABSTRAK

Abstrak Penelitian yang berjudul Kebijakan Penghapusan Becak di Jakarta Masa Gubernur Wiyogo ini membahas kebijakan pemerintah DKI Jakarta yang memutuskan untuk melarang pengoperasian becak di Jakarta pada tahun 1992. Kebijakan tentang permasalahan becak ini sebenarnya sudah berlangsung secara kontinu sejak tahun 1966, namun kasusnya baru dapat dituntaskan pada masa Gubernur Wiyogo tahun 1992. Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah yang terdiri atas empat tahap, yaitu heuristik, kritik, interprestasi, dan historiografi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kebijakan Pemerintah DKI Jakarta dalam menghapuskan becak di wilayahnya berdampak pada munculnya masalah-masalah sosial, ekonomi, dan hukum terhadap para tukang becak. Kata kunci: Becak, Kebijakan Penghapusan Becak, Jakarta, Wiyogo.

---

ABSTRACT

Abstract This study, Policy of Removing Pedicab in Jakarta in The Period of 1992 of Wiyogo Governor s Period, discuss Jakarta government s policy which decided to ban operations of pedicab in Jakarta in 1992. This policy rickshaw problem had been going on continuously since 1966, but it could be executed in 1992 during the governorship of Wiyogo. The method used is the historical method consists of four stages, there are heuristic, criticism, interpretation, and historiography. The results of this study indicate that the Jakarta government policy in eradicating rickshaws in that area impacted by the advent of social issues, economics, and law against the pedicab drivers. Keywords Pedicab, Removal Policies Pedicab, Jakarta, Wiyogo. "