Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"When at last Japan entered a period of recovery following the prolonged recession in the wake of the collapse of the bubble economy,there was an immediate burgeoning of interest in issues such as disparities in income and the working poor....."

"Terjadinya krisis moneter yang terus berkepanjangan hingga saat ini, telah menambah jumlah angka kemiskinan di Indonesia. Krisis tersebut selain berdampak pada perubahan tatanan dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Badan Pusat Statistik (2000) mencatat, dalam kurun waktu 1997-1999 angka pengangguran terbuka naik dari 4,79% menjadi 6,4%, suatu gambaran kenaikan yang relatif tajam. Kondisi ini telah membuat jumlah kelompok miskin semakin bertambah seperti pada tahun 1998 jumlah kelompok miskin sebanyak 34,5 juta menjadi 49,5 juta jiwa pada tahun 1999. Bahkan diprediksikan pada tahun 2001 penduduk miskin meningkat menjadi 80 juta-an jiwa (30%). Sebenarnya pemerintah telah melakukan berbagai program pembangunan yang bertujuan menanggulangi kemiskinan seperti program TAKESRA, KUKESRA, KUT, IDT, dengan pendekatan sentralistik dan top-down yang kurang memperhatikan kondisi daerah.Untuk mengatasi dampak krisis ekonomi tersebut terhadap masyarakat miskin, maka pemerintah melakukan berbagai program seperti Jaring Pengaman Sosial (JPS), Pemberdayaan Daerah dalam Mengatasi Krisis Ekonomi (PDMKE), maupun bantuan sembako melalui pasar murah. Semuanya lebih bersifat darurat dan mengarah pada pola konsumtif. Berkaitan dengan masalah kemiskinan tadi, pemerintah melakukan perubahan pendekatan dengan menganut pendekatan "pemberdayaan" yang lebih berorientasi pada peningkatan kemampuan masyarakat miskin dengan penguatan institusi lokal. Salah satu program yang dimunculkan adalah "Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan" (P2KP) sebagai program pemberdayaan masyarakat miskin, agar mereka dapat menolong dirinya sendiri (self-help).Proses pemberdayaan ini menekankan kepada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kewenangan, kekuatan dan meningkatkan kemampuan masyarakat miskin agar mereka lebih berdaya. Dengan kata lain proses pemberdayaan ini harus mampu menyerap aspek-aspek pemberdayaan dalam setiap kegiatan pelaksanaan P2KP seperti (1) perencanaan program tumbuh dari KSM; (2) KSM sebagai aktor utama pelaksana program ; (3) adanya partisipasi dan swadaya KSM; dan; (4) Implementasi program lebih mengutamakan proses daripada hasil.Bila dikaitkan dengan konsep pemberdayaan tadi, maka permasalahan dalam pelaksanaan P2KP sebagai pemberdayaan masyarakat miskin adalah "apakah sudah terserap aspek-aspek pemberdayaan dan sasaran program adalah orang miskin?. Permasalahan ini memunculkan pertanyaan penelitian yaitu: (1) Aspek-aspek pemberdayaan apa yang diserap dalam pelaksanaan P2KP; (2) Bagaimana proses pemberdayaan masyarakat miskin; (3) Peranan fasilitator dalam proses pemberdayaan masyarakat miskin; (4) Hambatan apa yang dijumpai dan usaha mengatasinya.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk menghasilkan informasi-informasi tentang data-data proses pemberdayaan masyarakat miskin yang dilaksanakan melalui P2KP. Pemilihan informan dilakukan ,dengan metode "purposive sampling" yang meliputi Kabid.Pemberdayaan Ekonomi Bapade, Kasi Kesos, Sekretaris kelurahan, Faskel, Ketua BKM, Ketua KSM Cemara V dan anggota maupun Ketua KSM Papaya dan anggota. Untuk mendapatkan informasi dari informan penelitian ini melakukan wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi.Dari hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa terdapat aspek-aspek pemberdayaan dalam P2KP sebagai salah satu kebijakan penanggulangan kemiskinan. Tetapi pada tataran implementasi di lapangan penerapan aspek-aspek pemberdayaan dalam pelaksanaan P2KP di Kelurahan Margahayu masih rendah. Ini dapat dilihat dari dominannya fasilitator, RW/RT maupun pengurus BKM dalam pembentukan dan pemilihan pengurus kelompok, perencanaan program/pembuatan proposal usaha serta perguliran dana. Dalam tataran ini KSM hanya pelaksana pasif tanpa ikut terlibat. Sasaran program belum mengakses kelompok miskin yang mengalami kerentanan sosial dan ketidakberdayaan, karena 90 % dari anggota KSM adalah warga masyarakat yang telah memiliki usaha awal walaupun masih disebut "warga miskin".Dalam tataran pelaksanaan P2KP yang terjadi adalah pemberdayaan program pada tingkat BKM. Ini dilihat dari upaya-upaya pencapaian target ekonomis saja yang selalu mengutamakan hasil daripada proses. Pada hal dalam kebijakan makronya, kegiatan P2KP tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga bersifat sosial seperti peningkatan SDM masyarakat miskin.Berdasarkan temuan lapangan yang direkomendasikan adalah: BKM dalam perguliran dana P2KP lebih memberdayakan masyarakat miskin dengan cara merubah kebijakannya yang lebih memprioritaskan warga yang telah memiliki usaha awal ke arah masyarakat miskin yang memerlukan bantuan usaha modal. Hal ini agar sasaran program P2KP sebagai upaya pengentasan kemiskinan dapat terwujud. Selain orientasi ekonomi, proses perguliran dana juga dapat diarahkan pada kegiatan sosial seperti upaya peningkatan SDM serta pemberian beasiswa SD terhadap anak-anak dari keluarga miskin. Untuk meningkatkan kemampuan fasilitator dalam pengembangan masyarakat perlu upaya peningkatan pengetahuan tentang teknik-teknik pengembangan masyarakat melalui pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan teknik pendampingan masyarakat serta dilanjutkan dengan peninjauan lapangan."

"Fenornena penduduk miskin yang tinggal di pemukiman kumuh merupakan persoalan global yang terjadi di berbagai belahan dunia terutama di negara - negara dunia ketiga termasuk Indonesia. Menteri Perumahan Rakyat Yusuf Asy'ari menyatakan sampai pada tahun 2005 di Indonesia terdapat sekitar 4.750 hektar perumahan kumuh yang menjadi tempat tinggal 17,2 juta kepala keluarga (Tempo, 21/07/2005. Sebagai upaya dilakukan untuk mengatasi persoalan ini seperti program perbaikan kampung, pembuatan Rumah Sederhana/ Rumah Sangat Sederhana (RS/RSS), pendirian rumah susun dan sebagairtya. Namun hingga saat ini pemukiman kumuh masih menjadi salah satu persoalan krusial di perkotaan dan ironisnya praktek penggusuran tanah diikuti dengan solusi yang memadai masih sering dilakukan untuk mengatasi permasalahan Hasil studi Bandung Institute Governance Studies menyimpulkan terdapat tujuh faktor yang membuat pemukiman kumuh menjadi persoalan yang pelik di Indonesia, yaitu : sulitnya mewujudkan tingkat penyediaan rumah yang layak dan terjangkau; penurunan kualitas lingkungan pemukiman yang signifikan di perkotaan, rendahnya kemampuan -kelompok masyarakat miskin dalam memenuhi- kebutulian perumahan; kelompok masyaxakat miskin seringkali hanya mampu mengakses lingkungan kumuh atau pemukiman liar di kota; tingginya harga tanah di perkotaan; sistem pembiayaan perumahan belum memberikan ruang bagi kelompok miskin dan kualitas kelembagaan bidang perumahan yang belum tertata baik (http:/ /www.bigs.or.id).Salah satu pemukiman kumuh yang bermasalah di Jakarta adalah pemukiman Penastanggul di bantaran kali Cipinang. Institut Sosial Jakarta (ISJ) sejak tahun 1989 mencoba melakukan pemberdayaan komunitas (community development) untuk meningkatkan kualitas kehidupan komunitas. Selain itu kegiatan ini juga berangkat dari pemikiran bahwa komunitas tersebut sangat rentan terhadap penggusuran dan berpotensi kehilangan akses terhadap hak- hak dasarnya sebagai warga negara. Dari gambaran di atas, studi ini dilakukan untuk memahami bagaimana proses pemberdayaan komunitas yang dilakukan ISJ. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif ini untuk dapat menangkap berbagai fenomena yang terjadi kemudian dianalisis dengan menggunakan kerangka teori dan konsep yang relevan. Pada bagian akhir penulis mencoba mengelaborasi apa saja rencana tindak lanjut yang dapat dilakukan dalam kegiatan pemberdayaan komunitas tersebut.Warga yang tinggal di Penastanggul sebagian besar merupakan pendatang dari luar Jakarta dengan pola migrasi bertingkat yang memanfaatkan hubungan kerabat atau rekan satu daerah yang telah tinggal di kawasan tersebut lebih dulu. Mereka umumnya bekerja pada sektor informal dan karena keterbatasan kempuan ekonomi mereka akhirnya mereka tinggal di kawasan tersebut. Akibat status tanah kawasan pemukiman mereka yang "ilegal" mereka dianggap oleh peraerintah sebagai pemukim liar sehingga tidak memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan publik seperti KTP, akses terhadap listrik, air bersih dan sebagainya. Metode yang dilakukan oleh ISJ dalam proses pemberdayaan di Penastanggul meliputimelakukan integrasi sosial dengan komunitas; melakukan studi komunitas; pembentukan kelompok inti; melakukan pendidikan komunitas untuk mengembangkan kesadaran kritis masyarakat; pengorganisasian komunitas dengan melakukan pertemuan rutin warga untuk mendiskusikan masalah dan mencoba mencari solusinya serta membentuk forum warga; advokasi untuk mendapatkan pengakuan atas keberadaan pemukiman mereka.Pala pemberdayaan komunitas yang dilakukan ISJ di Penastanggul menggunakan kombinasi model development of community yang menempatkan komunitas sebagai aktor utama dan menekankan pada pengembangan kekuatan warga melalui proses pendidikan dan pengorganisasian dan development with community yang menekankan kolaborasi warga dengan aktor luar melalui berbagai kegiatan. Secara umum proses pemberdayaan komunitas yang difasilitasi ISJ telah berhasil membawa capaian sesuai dengan rencana awal, kehidupan komunitas Penastanggul jauh lebih baik dibandingkan ketika ISJ pertama kali masuk. Hal ini tampak dalam berkembangnya kesadaran warga alas hak - hak dasar mereka, solidaritas dan aktivitas kolektif untuk memecahkan persoalan yang mereka hadapi seperti ketika melakukan advokasi rencana penggusuran pada tahun 1991 serta mengupayakan pengakuan keberadaan pemuidman mereka maupun dalam pembangunan sarana fisik komunitas. Selain itu capain ini juga tercermin dari peningkatan kualitas kondisi fisik pemukiman seperti tata letak bangunan yang lebih teratur dengan sarana dan prasarana publik yang lebih memadai seperti aliran listrik, saluran air bersih, jalan lingkungan beraspal, dan MCK."

"Penelitian ini dilakukan untuk melihat hubungan antara parentification dan altruisme pada remaja dari keluarga miskin. Parentification ditandai dengan adanya pertukaran peran fungsional dan/atau emosional antara anak dan orang tua (Hooper, 2007). Sementara itu, altruisme merupakan bentuk perilaku prososial yang dapat memberikan sesuatu yang positif bagi orang lain dengan mengesampingkan kepentingan diri sendiri (Rushton, 1980, dalam Hur, 2012). Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan jumlah partisipan sebanyak 210 yang berusia 11-20 tahun dan berasal dari keluarga miskin. Alat ukur yang digunakan adalah Parentification Inventory (Hooper, 2009) dan Self-Report Altruism Scale (Rushton et al., 1981). Hasil utama penelitian menunjukkan adanya hubungan positif yang signifikan antara parentification dan altruisme pada remaja dari keluarga miskin (r=0,308, p<0,01, one-tailed). Artinya, semakin tinggi skor parentification, maka semakin tinggi pula skor altruisme.

---

This study is conducted to examine the relationship between parentification and altruism in adolescents from poor families. Parentification is characterized by the exchange of the role of functional and/or emotional between children and parents (Hooper, 2007). Meanwhile, altruism is a form of prosocial behavior which can provide positive thing for others to put aside self-interest (Rushton, 1980, in Hur, 2012).

This study is quantitative with the number of 210 participants aged 11-20 years old from poor families. Measuring instruments used are Parentification Inventory (Hooper, 2009) and Self-Report Altruism Scale (Rushton et al., 1981).

This study discovers that a significant positive relationship between parentification and altruism in adolescents from poor families (r=0,308, p<0,01, one-tailed). This means that the higher the score of parentification, the higher the score of altruism."

"Adanya penambahan jumlah peserta ASKESKIN di Kota Tangerang dari quota yang ditetapkan Departemen Kesehatan RI yaitu sebesar 134.438 jiwa peserta menjadi 245.628 jiwa setelah pendataan yang dilakukan pemerintah Kota Tangerang (Rekapitulasi Kartu Multiguna per Kecamatan tahun 2008). Oleh karena itu Pemerintah Kota Tangerang meningkatkan jumlah anggaran untuk pemberian jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat miskin yang pada tahun 2007 sebesar Rp. 1.516.359.752,- menjadi Rp. 4.000.000.000,-. Dimana pemberian jaminan pembiayaan kesehatan dengan Kartu Multiguna anggarannya 100% berasal dari APBD Kota Tangerang. Dengan Kartu Multiguna ini diharapkan 15% dari jumlah penduduk Kota Tangerang masih tergolong penduduk miskin dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang kualitasnya sama dengan yang diquotakan Departemen Kesehatan RI. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran pelaksanaan Program Kartu Multiguna bagi masyarakat miskin di Dinas Kesehatan Kota Tangerang di tahun 2008 pada bidang kesehatan. Penelitian ini dilakukan di Dinas Kesehatan Kota Tangerang bulan Mei dan Juni 2008. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis sistem yang mencakup faktor input, proses, dan output. Faktor input terdiri dari tenaga, dana, sarana dan metode. Faktor proses terdiri dari validasi data, pembuatan SKB antara Dinkes Kota Tangerang dan Rumah Sakit, penerbitan surat jaminan, utilisasi review, verifikasi klaim, dan pembayaran klaim. Faktor output mencakup utilisasi pelayanan kesehatan oleh peserta pemegang Kartu Multiguna pada bulan Januari-April 2008. Penelitian ini dilakukan melalui proses wawancara mendalam dengan para informan, observasi, serta pengumpulan data sekunder Dinas Kesehatan Kota Tangerang. Selanjutnya dilakukan tahap analisis data yang kemudian dibahas dengan menganalisis hasil yang disesuaikan dengan teori yang ada. Dari penelitian ini dapat dilihat bahwa pelaksanaan Program Kartu Multiguna bagi masyarakat miskin masih mengalami beberapa kendala. Diantaranya kurangnya jumlah tenaga pelaksana, pembuatan SKB antara Dinkes Kota Tangerang dan Rumah Sakit, dan verifikasi klaim. Kurangnya jumlah tenaga pelaksana Kartu dirasa kurang efisien karena dengan banyaknya pekerjaan yang harus dikerjakan membuat beban kerja petugas menjadi bertambah, sehingga petugas membutuhkan waktu yang lebih banyak untuk menyelesaikan tugasnya. Selain itu dengan banyaknya pekerjaan cukup menguras energi petugas sehingga membuat petugas menjadi kurang fokus dengan pekerjaannya. Dalam pembuatan SKB antara Dinkes Kota Tangerang dan Rumah Sakit belum ditemukan aturan yang berkaitan dengan ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen tagihan klaim Rumah Sakit serta aturan yang berkaitan dengan penghindaran penyalahgunaan Kartu Multiguna oleh pemegang kartu Multiguna. Dalam proses verifikasi klaim diketahui terkadang ditemukan beberapa ketidaklengkapan dokumen dari rumah sakit yang akan diverifikasi, sehingga petugas yang menangani pelaksanaan Program Kartu Multiguna di Dinas Kesehatan Kota Tangerang harus menghubungi pihak rumah sakit dan mengembalikan dokumen-dokumen tersebut agar dilengkapi, tetapi terkadang pihak rumah sakit memerlukan waktu yang cukup lama untuk mengembalikannya lagi ke Dinas Kesehatan Kota Tangerang. Saran yang dapat diberikan berdasarkan penelitian ini adalah menambah jumlah tenaga pelaksana Program Kartu Mutiguna, mengadakan pelatihan untuk petugas agar pelaksanaan program menjadi lebih terarah, menambah sarana dan prasrana, perlu dibuat adanya aturan yang berkaitan dengan pemakaian Kartu Multiguna agar tidak disalahgunakan oleh pemegang Kartu Multiguna, Perlu adanya ketentuan yang disepakati bersama antara pihak Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit yang mengatur tentang ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen pengajuan klaim oleh Rumah Sakit."

"Latar belakang : Nefritis lupus (NL) memiliki renal outcome yang buruk meliputi, doubling serum kreatinin, atau penurunan laju filtrasi glomerulus (LFG) ≥ 50% terhadap baseline, atau gagal ginjal terminal. Baik penyakit ginjal kronik maupun gagal ginjal terminal berdampak pada masalah kesehatan global, mortalitas, hospitalisasi, dan beban pembiayaan kesehatan. Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi renal outcome yang buruk pada nefritis lupus diharapkan meningkatkan pengelolaan pasien NL dan mencegah perburukan fungsi ginjal. Tujuan : Mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi renal outcome yang buruk pada pasien NL di RSUPN Cipto Mangunkusumo. Metode : Studi kohort retrospektif dengan penelusuran rekam medis pasien nefritis lupus yang berobat ke RSCM periode Januari 2011-Juni 2019. Analisis bivariat dilakukan pada faktor anemia, proteinuria, fungsi ginjal, aktivitas penyakit LES baseline, rerata mean arterial pressure (MAP), obesitas, histopatologi, remisi, dan relaps terhadap renal outcome yang buruk pada nefritis lupus selama 3 hingga 5 tahun paska terdiagnosis, menggunakan metode Chi-square. Analisis multivariat dilakukan dengan metode binary regresi terhadap variabel dengan nilai p < 0,25 pada analisis bivariat. Hasil : Didapatkan subjek sebanyak 128 pasien untuk diteliti. Renal outcome yang buruk berupa doubling serum kreatinin, atau penurunan LFG ≥ 50% terhadap baseline, atau gagal ginjal terminal selama follow-up didapatkan sebesar 25% dengan status obesitas (31,6%), rerata MAP ≥ 100 mmHg (45,2%), serum kreatinin baseline ≥ 0,9 mg/dl (21,4%), proteinuria baseline ≥ 3,5 g/24 jam (38,5%), anemia baseline (23,7%), gagal remisi (78,3%), relaps (48%), aktivitas penyakit LES derajat berat (25,9%), NL proliferatif (32,1%), indeks aktivitas ≥ 12 (80%), dan indeks kronisitas ≥ 4 (45,5%). Faktor-faktor yang memengaruhi renal outcome yang buruk pada pasien NL di RSCM meliputi rerata MAP ≥ 100 mmHg, proteinuria baseline ≥ 3,5 g/24 jam, dan gagal remisi dengan RR (IK 95%) masing-masing 2,241 (1,468-3,419), p < 0,001, 1,756 (1,283-2,403), p < 0,001, dan 5,438 (3,268-9,047), p < 0,001. Kesimpulan: Persentase renal outcome yang buruk pada pasien NL di RSCM sebesar 25% yang dipengaruhi rerata MAP ≥ 100 mmHg, proteinuria baseline ≥ 3,5 g/24 jam, dan, gagal remisi.

---

Background : Lupus nephritis (LN) is associated with poor renal outcomes, such as doubling serum creatinine, or reduced estimated glomerular filration rate (eGFR) ≥ 50% from baseline, or end-stage renal disease. Either chronic kidney disease or end-stage renal disease (ESRD) affect the global health problem, mortality, hospitalization, and medical expenses. Identification of factors that influence poor renal outcome in lupus nephritis might increase the awareness in management of patient with lupus nephritis to reduce health burden due to worsening renal outcome. This study aims to identify factors that influence poor renal outcome in patient with lupus nephritis in an Indonesian tertiary hospital. Methods: Retrospective cohort study tracing medical records in patients with lupus nephritis during January 2011-June 2019. Chi-squared bivariate analysis was conducted among influencing factors; baseline anemia, proteinuria, renal function, disease activity, the time average of mean arterial pressure (MAP), obesity, histopathology, achieving remission, and the occurence of relapse. Binary regression is used in multivariate analysis for variables with p ≤ 0,25 in bivariate analysis. Results: This study consists of 128 patients with lupus nephritis. Poor renal outcome was defined by doubling serum creatinine or reduced eGFR ≥ 50% from baseline or end-stage renal disease. During the follow-up, poor renal outcome was found 25% among obesity (31,6%), the time average of mean arterial pressure (MAP) ≥ 100 mmHg (45,2 %), baseline serum creatinine ≥ 0,9 mg/dl (21,4%), baseline proteinuria ≥ 3,5 g/24 h (38,5%), baseline anemia (23,7%), failure to achieve remission (78,3%), renal relapse (48%), severe disease activity (25,9%), proliferative histopathology (32,1%), activity index ≥ 12 (80%), and chronicity index ≥ 4 (45,5%). The time average of MAP ≥ 100 mmHg, baseline proteinuria 3,5 g/24 h, and failure to achieve remission influenced poor renal outcome in patients with LN consecutively with RR (95% CI) 2,241 (1,468-3,419), p < 0,001, 1,756 (1,283-2,403), p < 0,001, and 5,438 (3,268-9,047), p < 0,001. Conclusion: Poor renal outcome in LN patients in the Indonesian tertiary hospital was 25 % that influenced by the time average of MAP ≥ 100 mmHg, baseline proteinuria ≥ 3,5 g/24 h, and failure to achieve remission. "

"This work seeks to propose a philosophical perspective for rethinking the principles of just wages. It does this by exploring the meaning of entrepreneurship, the alienation of the poor from the rationality of the dominant economic system, and the market determination of wages...."