Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Upaya menanggulangi kemiskinan telah dilaksanakan melalui berbagai program pembangunan yang terencana dan bertahap, akan tetapi tidak jarang upaya yang dilaksanakan tidak dapat membuahkan hasil sesuai dengan harapan. Para ahli telah mengemukakan berbagai konsep pembangunan ideal untuk diterapkan guna mencapai hasil yang diharapkan termasuk keberadaan modal sosial (Social Capital) sebagai salah satu potensi yang mendukung tercapainya tujuan pembangunan. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui dan menggambarkan peran modal sosial dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan melalui proyek pemerintah yaitu Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). Lokasi penelitian yang dipilih adalah tingkat kelurahan dengan pertimbangan bahwa kelurahan merupakan salah satu wilayah terkecil yang memiliki kewenangan formal menyelenggarakan pemerintahan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Untuk mengungkap maksud penelitian, digunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui tehnik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan penyebaran angket kepada anggota KSM secara acak yang dianggap mewakili anggota KSM lainnya. Berdasarkan data dan analisa yang dilakukan dalam penelitian ini, diketahui bahwa pada masyarakat kelurahan Sudimara Jaya telah terbangun kemampuan untuk melakukan kerjasama diantara masyarakat melalui sarana interaksi (komunikasi) berupa paguyuban. Interaksi sosial yang terdapat dalam paguyuban mampu membangun kepercayaan diantara masyarakat untuk menentukan komitmen dan aturan yang harus dijalankan guna mencapai tujuan bersama secara swadaya. Interaksi dan kepercayaan diantara masyarakat secara jelas terlihat pada kemampuan masyarakat untuk menentukan aturan dan sanksi informal yang diterapkan dalam pelaksanaan proyek dan hasilnya masyarakat terutama KSM mampu melaksanakan aturan tersebut secara konsekuen. Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat telah terbangun modal sosial sebagai perekat hubungan masyarakat yang dapat mempermudah upaya mewujudkan tujuan bersama. Keberadaan modal sosial dalam masyarakat cukup berpengaruh terhadap pelaksanaan dan pencapaian tujuan P2KP terutama dari aspek keberhasilan pengelolaan dan perguliran dana bantuan masyarakat. Atas hasil analisa tersebut maka untuk medorong tercapainya tujuan pembangunan, aspek modal sosial perlu dikembangkan dalam masyarakat. Oleh karena itu program pembangunan yang akan dilaksanakan perlu memperhatikan potensi modal sosial dalam masyarakat sehingga partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat meningkat. Dengan demikian program pembangunan yang akan diterapkan harus sejalan dengan pengembangan modal sosial dalam masyarakat melalui pemberian kebebasan masyarakat untuk turut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pembangunan di wilayahnya."

"Salah satu wujud intervensi sosial Pemerintah Kota Medan dalam upaya penanggulangan kemiskinan nelayan adalah melalui program pembangunan Kampung Nelayan Indah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) sejauh mana upaya penanggulangan kemiskinan sebagai tujuan jangka pendek program pembangunan pemukiman KNI tercapai; (2) Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tercapai atau tidak tercapai dari upaya penanggulangan kemiskinan melalui program pemukiman KNI.Untuk membuktikan hipotesis, maka digunakan jenis penelitian eksplanatif, dengan menggunakan data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif diperoleh dari hasil wawancara, studi dokumentasi dan observasi untuk variabel Intervensi Sosial Pemerintah; serta data kuantitatif diperoleh melalui penyebaran angket / kuesioner sebanyak 60 angket yang selajutnya dianalisis dengan menggunakan teknik korelasi ?product moment Pearson" untuk variabel partisipasi masyarakat.Unit analisa yang digunakan adalah 100 orang Kepala Keluarga Nelayan miskin yang tinggal di KNI, dan dimana populasinya bersifat homogen, yakni keluarga nelayan miskin. 40-orang KK digunakan pada saat uji coba angket dan 60 orang KK selanjutnya menjadi sampel pada saat pelaksanaan penelitian atau pelemparan angket ke-2.Hasil Penelitian menunjukkan bahwa secara garis besar, tidak ada strategi, teknik maupun kegiatan intervensi sosial dari Pemerintah Kota Medan guna menanggulangi kemikinan nelayan yang tidak baik maupun tidak diterima oleh warga nelayan. Akan tetapi terbukti adanya penyimpangan dalam pelaksanaan intervensi sosial di lapangan, yaitu (1) dalam pengawasan terhadap peruntukkan atau pengisian rumah ditemukan terdapat banyak Kepala Keluarga yang telah berdiam sejak awal tidak berprofesi sebagi nelayan, (2) terjadi kolusi dan nepotisme dalam hal penerimaan bantuan dan pelaksaan penyuluhan tidak secara bergilir, dimana yang mendapatkan hanya warga yang dekat serta mempunyai hubungan kekerabatan dengan pengurus Koperasi, Kepala Lingkungan maupun aparat Kelurahan, (3) hal ini ditambah oleh sikap atau mentalitas nelayan yang mau enaknya saja, tidak sabar dan mau cepat untung sehingga semakin banyak program bantuan tidak membuat mereka menjadi produktif, melainkan tergantung terhadap bantuan-bantuan selanjutnya.Hasil penelitian juga membuktikan keberhasilan penanggulangan kemiskinan tidak seperti diharapkan semula, dikarenakan rendahnya partisipasi masyarakat. Hasil tersebut diperoleh dari hasil penghitungan mean empirik yang lebih kecil dari mean hipotetik pada kedua variabel. Kesimpulan penelitian adalah : dalam melaksanakan intervensi sosialnya, terjadi penyimpangan yang dilakukan oknum aparatur di lapangan, baik dalam pengisian rumah sejak awal maupun dalam hal pemerataan giliran pemberian bantuan dan kegiatan penyuluhan serta bimbingan. Selanjutnya mentalitas sebagian besar nelayan mengakibatkan terjadinya sifat ketergantungan terhadap bantuan yang diberikan. Sikap atau mentalitas ini juga menyebabkan tingkat partisipasi aktif maupun pasif warga nelayan relatif rendah. Oleh karenanya, sebagai alternatif upaya pemberdayan yang berkelanjutan, terutama dalam melaksanakan intervensi sosialnya, Pemerintah Kota Medan diharapkan lebih memprioritaskan program-program pembukaan lapangan kerja di luar sektor perikanan, sehingga tersedia alternatif pekerjaan diluar sektor perikanan.

---

The Effort to Overcome the Poverty Through Out the Development of Beautiful Fisherman Village Housing One form of social intervention by Medan Government to overcome the fisherman's poverty is through the development of fisherman village such as "Kampung Nelayan indah". Therefore, this research was aimed to understand how far this effort worked; and also to explain the factors that influence the successfulness of the KNI development program.In order to verify the hypotheses, an explanative research was applied by using interviews, documents, and observation as the qualitative data to support the social intervention variable. Meanwhile it also used quantitative data from 60 questioners which then analyzed by "Product Moment Pearson" correlation technique, to support people's participation variable.Analyzes unit that used is 100 Heads of Family who live at KNI, which the population was homogeny such as poor fisherman's family. 40 Heads of Family are filling the questioner at The Pre-Test Time, and 60 others will be the sample at the research time or the questioner distributed for the second time.In general, none of the social intervention done by the government to overcome the poverty will do any harm or damage to the community. Unfortunately, this intervention some inappropriate implementation was found. They are: (1) many heads of the families in this village don't work as the fisherman, (2) There are also collusion and nepotism in the distribution of government's aids and in locating the extension of the fishery affairs, (3) at the end, most of the fisherman becomes unproductive, they are just sitting and waiting will the aids arrived.This research also found that successfulness of this program is not like what has been expected in the first place. It happened because of the lack of people's participation in succeeding the program.Based on this research, it is concluded that there're some deviations done by government officers in deciding the occupants of each residence and also the placement of the extension and guidance of fishery affairs. There are also certain attitudes and mentalities that make the level of resident's participation low relatively. Thus as an alternative to overcome the fisherman's poverty in Medan, The Government was expected to open new working fields other than fishery, so that they can improve themselves."

"Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, sedangkan pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan dan wawancara kepada sejumlah responden yang mengetahui dan mendalami masalah-masalah yang diteliti. Kemiskinan menjadi pusat perhatian sejak berabad-abad lamanya karena telah dianggap sebagai permasalahan kemasyarakatan yang perlu diperhatikan untuk kesejahteraan umat manusia. Upaya untuk mengentaskan kemiskinan memerlukan langkah-langkah kecil dalam skala massal dan dalam jangka waktu panjang. Ada sumber yang bisa digunakan untuk mengentaskan kemiskinan yaitu zakat. Konsep zakat dipahami sebagai maksud pengentasan kemiskinan, tinggal lagi bagaimana mewujudkan bentuk yang ideal bertolak dari realitas yang ada dalam masyarakat sekarang. Tentu saja diperlukan merumuskan program-program operasional yang dapat mewujudkan tujuan zakat tersebut, melalui kegiatan-kegiatan pendidikan formal, non formal dan komunikasi massa. Disamping itu diperlukan juga pengembangan kelembagaan dan kegiatan-kegiatan seperti pengumpulan dan pemanfaatan zakat secara produktif sesuai dengan perkembangan permasalahan umat dewasa ini dan perkembangan manajemen serta pentingnya undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan zakat sebagai alat legitimasi. Yayasan Dompet Dhuafa Republika melakukan kegiatan-kegiatan sehubungan dengan menggunakan dana zakat, infak dan sedekah dalam mengentaskan kemiskinan melalui manajemen yang modern, dan akuntabilitas sehingga mendapat kepercayaan dalam menggali dana umat."

"Studi sosiologi tentang Leisure sejauh penulis amati, terfokus pada kelas menengah dan atas. Padahal secara logika, aktivitas waktu luang merupakan bagian dari sisi kehidupan seseorang selain bekerja. Fenomena waktu luang bahkan dapat dikatakan sebagai salah satu kebutuhan hidup setiap orang. Aktivitas waktu luang menjadi sesuatu yang dinamis untuk dikupas karena keberadaannya sangat dipengaruhi oleh dominasi faktor ekonomi; pandangan yang melihat kemampuan memiliki aktivitas waktu luang yang erat kaitannya dengan kemampuan ekonomi seseorang. Namun aktivitas waktu luang selama ini lebih dianggap sebagai kegiatan yang dimiliki kelas menengah dan atas. Dengan menggunakan beberapa teori tentang leisure, studi ini mencoba mengaplikasikannya pada permasalahan aktivitas waktu luang masyarakat lapisan bawah, khususnya anak jalanan. Pembentukan pola aktivitas waktu luang anak jalanan diasumsikan dipengaruhi oleh aspek-aspek, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Aspek internal yang dimaksudyaitu stereotip anak jalanan dan status pendidikan mereka. Sedangkan aspek eksternal terdiri dari beberapa hal yang terkait dengan budaya, yaitu budaya komunitas jalanan, budaya patriarkal, budaya kaum muda (youth culture) serta budaya konsumen (consumer culture). Secara khusus studi ini bertujuan untuk pengembangan pengaplikasian teori leisure pada masyarakat kelas bawah dan memperoleh pengetahuan tentang alokasi waktu dan pola aktivitas waktu luang pada anak jalanan. Jenis panelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan menggambarkan realitas social yang kompleks. Populasi pada penal itian ini adalah anak jalanan yang berdomisili di Jakarta Penelitian ini menggunakan kombinasi data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif yang dipakai adalah data sekunder, yaitu data hasil pemetaan dan survai sosial yang dilakukan oleh PKPM Unika Atma Jaya pada tahun 1999. Pada studi ini data kuantitatif digunakan untuk memberikan gambaran tentang profit anak jalanan di Jakarta, sementara data kualitatif digunakan untuk memberikan gambaran tentang aktivitas waktu uang anak jalanan secara lebih mendalam dan detail. Pengumpulan data primer menggunakan metode diskusi kelompok terfokus (Focus Group Discussion) dan wawancara mendalam (Indepth Interview). Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak jalanan membuat pembedaan atas aktivitas kerja dan aktivitas non-kerja, atas dasar perolehan penghasilan (uang). Sementara aktivitas non-kerja terdiri atas aktivitas hiburan, aktivitas masa depan dan aktivitas yang dapat di kategorikan sebagai melakukan sesuatu yang bersifat wajib tetapi tidak mendapat uang. Keunikan anak jalanan yang bekerja. pada sektor informal membuat mereka tidak membuat pembedaan secara tegas antara aktivitas kerja dan aktivitas non-kerja. Temuan lain memperlihatkan bahwa pola aktivitas waktu luang anak jalanan tidak semata-mata dipengaruhi oleh faktor ekonomi saja. Walapun secara ekonomis mayoritas anak jananan merupakan bagian dari masyarakat kelas bawah, tetapi secara kultural mereka dipengaruhi oleh budaya patriarkal yang masih kuat, budaya jalanan dan budaya kaum muda (youth culture). Selain itu perkembangan kapitalisme modern yang masuk pada berbagai sendi dan lapisan masyarakat dunia, sangat kuat berperan dalam menumbuhkan budaya konsumen (consumer culture) pada berbagai lapisan sosial masyarakat. Pengaruh budaya konsumen dengan berbagai produk komoditas yang bersifat massal dalam wujud barang, fesyen, gaya hidup, dll. juga berpengaruh atas aktivitas waktu luang anak jalanan. `Penjajahan' dalam wujud pengaruh budaya konsumen inilah yang dikhawatirkan lebih bersifat destruktif terhadap perkembangan seorang anak yang tumbuh dan berkembang secara bebas di jalan."

"Studi sosiologi tentang kemiskinan sejauh penulis amati, lebih terfokus pada pembahasan mengenai faktor eksternal yang dapat menyebabkan kemiskinan. Padahal secara empirik, kemiskinan itu sendiri sudah menjadi realita sosial yang kompleks yang di dalamnya terkandung berbagai permasalahan. Keluarga miskin, scat ini diduga tidak hanya diliputi oleh adanya keadaan akan kekurangan materi namun juga telah dipersulit oleh masalah-masalah lain yang hidup dan berkembang di tengah-tengah kehidupan keluarga miskin.Terdapat lima unsur permasalahan kemiskinan yang diasumsikan telah meliputi keluarga-keluarga miskin, yaitu unsur kekurangan materi, kelemahan jasmani, keterasingan (isolasi), kerentanan, dan unsur ketidak-berdayaan. Kelima unsur ini dalam prosesnya berjalan saling berhubungan satu sama lain sehingga membentuk sebuah perangkap kemiskinan. Adanya bentuk kemiskinan yang telah berubah wujud menjadi suatu perangkap bagi keluarga-keluarga miskin inilah yang menyebabkan keluarga miskin sulit untuk keluar dari kemiskinannya.Untuk mengetahui kebenaran akan dugaan dan asumsi tersebut, dilakukan suatu kajian mengenai teori dan konsep kemiskinan terutama mengenai perangkap kemiskinan yang dibangun oleh Robert Chambers. Dengan memperhatikan secara seksama terhadap kenyataan-kenyataan empirik, dilakukan perbandingan terhadap teori tersebut dengan hasil penelitian. Sementara itu, teori John Friedman, Rohidi, Mahbub ul Had, James Scott, dan Charles Zastrow digunakan sebagai penguat dan hasil lapangan yang ditemukan.Jenis penelitian ini berupa studi kasus yang mendeskripsikan hubungan antara unsur-unsur kemiskinan. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh keluarga miskin yang berdomisili di desa Bulakan, Cilegon. Adapun sampelnya yaitu 25 persen dari jumlah keseluruhan keluarga miskin dan 5 keluarga miskin sebagai sample kasus. Penelitian ini menggunakan kombinasi data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif yang dipakai adalah data jawaban 50 keluarga miskin terhadap quesioner penelitian. Untuk menguji hubungan antara unsur-unsur kemiskinan digunakan uji korelasi rank spearman yang diolah dengan SPSS. 10.0. Adapun data kualitatif yang dipakai adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan lima keluarga miskin dan empat informan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan kemiskinan yang dialami ofeh keluarga miskin tidak hanya di dominasi oleh unsur kekurangan materi semata melainkan juga terdapat unsur-unsur lain dalam kemiskinan mereka yaitu unsur kelemahan jasmani, keadaan terasing (isolasi), rentan dan tidak-berdaya yang tentu saja keadaan tersebut menimpa keluarga miskin dengan kadar penderitaan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Dan kelima unsur tersebut, ternyata hanya ditemukan lima hubungan dari dua puluh hubungan yang dijelaskan dalam teori yang mempunyai cukup bukti yaitu tiga hubungan negatif - menyimpang dari teori - yaitu kekurangan materi dengan isolasi, kelemahan jasmani dengan ketidak-berdayaan, isolasi dengan ketidak-berdayaan, dan dua hubungan positif - sesuai dengan teori yaitu kekurangan materi dengan kerentanan dan isolasi dengan kelemahan jasmani.Temuan tersebut menunjukkan bahwa unsur kemiskinan yang menimpa keluarga miskin tidak terjadi karena lebih disebabkan oleh unsur-unsur lain di dalamnya yang melingkupi keluarga miskin. Namun unsur-unsur kemiskinan tersebut muncul karena lebih disebabkan oleh keadaan-keadaan yang berada di lingkungannya yaitu keluarga miskin tidak atau kurang sumber keuangan (kredit), informasi, sarana pekerjaan dan jaringan sosial. Hal ini karena kekuatan sosial yang ada tersebut lebih banyak dikuasai oleh Para pemilik modal dan alit lokal, dan juga karena keluarga miskin berada pada posisi yang lemah dalam hubungan patron klien. Di aspek lain, adanya kesalahan pembangunan atau pemberian bantuan yang diterapkan pemerintah untuk penduduk miskin terutama di desa Bulakan, adanya konflik antara orang kaya dengan orang miskin yang berdampak pada kelanggengan kemiskinan itu sendiri, serta adanya budaya kemiskinan baik dari aspek individu orang miskin maupun dari aspek komunitas orang-orang miskin, juga lebih cenderung ikut mendorong keluarga ke posisi yang lebih miskin.Rekomendasi terhadap hasil temuan penelitian ini dalam rangka memperbaiki program bantuan atau penanggulangan kemiskinan, disarankan untuk lebih menekankan dan memperdulikan kepada pendekatan pengelolaan sumber daya yang bertumpu pada komunitas (community based resources management) dengan menggunakan metode aplikatif participatory rural appraisal (PRA), sehingga dengan pendekatan dan metode ini masyarakat miskin setempat memiliki kemampuan dan kesempatan untuk mengartikulasikan kepentingannya dalam proses kebijakan pembangunan desa, baik mulai penentuan masalah, pemilihan alternatif, pelaksanaan maupun pada tahap proses pengawasan."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian mengenai pemberdayaan masyarakat miskin, melalui Program Pengembangan -Kecamatan, di Kabupaten Sumedang, Kecamatan Tanjungsari tahun 1999-2002.Dilatarbelakangi oleh ketidakberhasilannya program ini dalam meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat miskin, maka peneliti mencoba melakukan penelusuran terhadap proses sosialisasi ditahap perencanaan kegiatan, proses pelaksanaan kegiatan dan pemeliharaan program.Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif analitik untuk menghasilkan informasi-informasi tentang proses pelaksanan program, yang diperoleh melalui informan. Pemilihan informan didahului dengan membuat theoretical sampling dan dilanjutkan dengan penarikan sample secara "snowball sampling" yang meliputi petugas, dan penerima program. Untuk mendapatkan informasi dari informan tersebut peneliti menggunakan teknik "in-depth inleruiew ", observasi dan studi dokumentasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pemberdayaan masyarakat miskin di Desa Margaluyu kurang berhasil memberdayakan masyarakat miskin. Penyelenggaraan program tidak mampu meningkatkan pendapatan ekonomi bagi masyarakat miskin, bantuan yang diberikan program terutama untuk UEP dan KSP belum cukup memberikan peluang bagi peningkatan pendapatan, penyediaan lapangan kerja, dan juga belum bisa membangun kelompok masyarakat dalam bentuk UEP atau KSP yang kuat, juga malah membuat keharmonisan sebagian masyarakat dengan aparat desa menjadi terganggu karena kecurigaan-kecurigaan masalah dana proyek.Kegagalan ini berawal dari sosialisasi program yang kurang memasyarakat. yang berakibat pada persepsi yang berbeda, dan motivasi partisipasi yang berlainan, disini motif ekonomi sangat dominan dalam mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam program ini. Didukung oleh pendampingan yang tidak berkesinambungan, kompetensi sebagai cotmnunity worker tidak memadai dan pendamping masyarakat yang bekerja lebih berorientasi pada tugas sesuai petunjuk teknis dan petunjuk operasional bukan pada proses sehingga kurang bermanfaat bagi anggota kelompok dan anggota masyarakat pada umumnya. Juga pendekatan yang dilakukan pada proses pemberdayaan untuk mencapai.hasil yang maksimal perlu disesuaikan dengan komunitas yang ada, dalam satu komunitas ada saatnya `didekati' dengan pendekatan yang directive tetapi ada saatnya menggunakan pendekatan yang non-directive.Pola perguliran yang dikembangkan tidak menyebarluas menjangkau sasaran yang lebih jauh, tapi membentuk kelompok-kelompok kecil yang lebih eksklusif karena hanya orang-orang tertentu dan orang-orang yang sama yang bisa menikmati pelayanan program melalui UEP.Berbagai upaya perubahan dan perbaikan perlu dilakukan, program pemberdayaan harus dilakukan secara komprehensif dalam seluruh aspek kehidupan dengan memprioritaskan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dengan pendekatan directive atau non-directive. Membangun perekonomian desa dengan potensi yang ada dengan memperluas jaringan kerja, membangun lembaga perekonomian seperti misalnya koperasi, guna menghimpun petani tembakau dan kelompok UEP lainnya kedalam satu wadah yang dapat mempermudah dan daya tawar menjadi transparan, menguatkan kelompok UEP agar mampu bersaing dan menumbuhkan produktifitas yang pada akhirnya dapat mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin."

"Tesis ini tentang Corak Kejahatan Dalam Masyarakat Miskin di Permukiman Kumuh Kelurahan Cengkareng Timur Jakarta Barat. Perhatian utama tesis ini adalah kejahatan yang dilakukan masyarakat miskin yang tergambar dalam hubungan antara kejahatan, kemiskinan, dan kesempatan kerja. Dengan fokus penelitian tentang corak kejahatan yang dilakukan masyarakat miskin di wilayah tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode etnografi dengan tehnik pengumpulan data melalui pengamatan, pengamatan terlibat, dan wawancara berpedoman untuk mengungkapkan corak kejahatan yang dilakukan warga masyarakat miskin tersebut.Tesis ini menunjukkan bahwa corak kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat miskin di Kelurahan Cengkareng Timur, terutama yang bertempat tinggal di RW 06 yang sering disebut "warga bedeng" atau Pedongkelan, dilakukan dengan cara berhubungan, berkomunikasi, dan pembelajaran dalam berinteraksi sosial dengan para pelaku kriminalitas warga setempat. Corak kejahatan yang dilakukan meliputi pencurian kendaraan bermotor, pencurian ringan, pencurian dengan pemeratan, pemalakan, penyalahgunaan narkoba, dan pencurian dengan kekerasan. Kejahatan yang dilakukan itu berkaitan dengan kemiskinan dan minimnya kesempatan kerja dalam kehidupan mereka. Kondisi ini diperparah lagi dengan kondisi permukiman warga masyarakat yang bertempat tinggal di bedeng-bedeng atau rumah-rumah kontrakan yang kumuh dan berdempet-dempetan, sehingga jalinan emosional yang terbentuk sangat tinggi.Polsek Metro Cengkareng dan Kelurahan Cengkareng Timur menjalankan peran dan. fungsinya dalam menangani kejahatan yang dilakukan warga masyarakat kumuh tersebut melalui pemberdayaan kehidupan warga dan kegiatan penegakan hukum, di samping langkah-langkah warga masyarakat setempat untuk menghilangkan citra sebagai tempat pelaku kejahatan melalui pelatihan-pelatihan ketrampilan."

"Krisis ekonomi yang melanda ekonomi Indonesia sejak tahun 1997 telah menyebabkan bertambahnya angka kemiskinan baik di perkotaan maupun pedesaan. Bertambahnya angka kemiskinan di perkotaan disebabkan terutama dengan makin bertambahnya pengangguran akibat krisis ekonomi. Untuk mengatasi dampak krisis ekonomi ini Pemerintah Indonesia telah meluncurkan sebuah program bernama Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan yang diaingkat dengan P2KP. Maksud dart P2KP ini tidak lain untuk mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan melalui upaya penyediaan dana pinjaman untuk pengembangan kegiatan usaha produktif dan pembukaan lapangan kerja baru yang diharapkan akan menambah pendapatan masyarakat.Konsep evaluasi kebijakan publik dilihat dari faktor-faktor apa yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan P2KP dalam meningkatkan pendapatan penerima bantuan dan diterapkan pada evaluasi pelaksanaan P2KP di Kel. Kalibaru. Di dalam mengevaluasi sebuah kebijakan, variabel-variabel yang diukur adalah program P2KP (X1), Pelaksanaan (K2), dan Pengawasan (X3) dan 1 variabel terikat yaitu pendapatan ( Y ). Untuk menilai keberhasilan P2KP dalam meningkatkan pendapatan penduduk di kelurahan kalibaru disusun kerangka berpikir dengan asumsi bahwa adanya P2KP akan meningkatkan pendapatan penerima bantuan.Ketiga variabel yang mempengaruhi pendapatan ini diteliti melalui pendekatan analisis deskriptif, menggunakan model kuesioner terhadap 90 responden yang ditentukan dengan cara proportional random sampling. Data yang terkumpul diolah dengan menggunakan metode regreai partial dan regresi berganda dibantu oleh software statistik yaitu SPSS, deskripsi individu dari responden dikelompokkan dalam jenis usaha, jenis kelamin, pendidikan, usia dan lama usaha.Dari hasil pengolahan data diketahui bahwa variabel Program ternyata mempunyai hubungan dan pengaruh terhadap pendapatan penerima bantuan, dengan nilai r = 0,438 dan nilai R square = 0,192. Hasil ini menunjukkan bahwa pengaruh variabel prediktor tersebut terhadap pendapatan tidak besar yaitu hanya sakitar 19,2.Pelaksanaan P2KP mempunyai hubungan dan pengaruh yang cukup signifikan terhadap pendapatan, dengan r = 0,615 dan R square = 0.378. hasil ini menunjukkan bahwa variabel pelaksanaan mempunyai pengaruh terhadap pendapatan sebesar 37,8 %.Pengawasan mempunyai hubungan dan pengaruh yang cukup signifikan terhadap pendapatan, dengan r = 0470 dan R square 0.221. hasil ini menunjukkan bahwa variabel pengawasan mempunyai pengaruh terhadap pendapatan sebesar 22,1 L.Program, Pelaksanaan dan Pengawasan P2KP mempunyai hubungan dan pengaruh yang cukup signifikan terhadap pendapatan, dengan nilai koefisien korelasi multiple R - 0,659. seluruh variabel prediktor diatas juga secara bersama-lama mempunyai pengaruh yang cukup berarti terhadap variabel bebasnya dengan nilai koefisien determinasi R2 = 0,435. Hal ini menjelaskan bahwa ketiga variabel predictor diatas secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel pendapatan sebesar 43,5 %. Persamaan regresi multiple yang diperoleh adalah aebagai berikut := r Rp. 1.756.836.129 - 26.037,341 Xl + 90.431,259 X2 + 88.428,796 X3Artinya bila diasumsikan bahwa ketiga variabel prediktor diatas 'sama dengan 0 atau tidak ada variabel tersebut diatas maka akan terjadi penurunan pendapatan sebesar Rp. 1.756.836,129.Berdasarkan hasil analisa diatas maka untuk meningkatkan pendapatan pemerintah bantuan diperlukan perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan program, pelaksanaan dan pengawasan dalam menyelenggarakan P2KP."

"Tulisan ini berusaha menyorot strategi pendampingan yang dilakukan oleh para pendamping IDT dari SP2W dan kemudian dikonfirmasikan dengan strategi pendampingan yang dilakukan oleh para pendamping "produk" Sekretariat Bina Desa, LSH yang lebih dahulu menggunakan strategi ini dalam memberdayakan masyarakat marginal, yang juga sebagai salah satu kontributor strategi pendampingan dalam program IDT. Karena itu dalam tesis ini, penulis khusus membahas tentang gagasan strategi pendampingan dari sisi konseptor. Baik gagasan konseptor yang muncul dari LSM (Sekretariat Bina Desa) sebagaimana strategi pendampingan ini diadopsi oleh pemerintah maupun dari pihak pemerintah sendiri sebagai pelaksana program. Bagaimana pemerintah melaksanakannya sementara LSM sebagai orang atau lembaga yang lebih dahulu menggunakan strategi ini hanya terlibat pada tataran konsepsional dan tidak pada tataran operasional. Untuk menjawab pesoalan tersebut di atas, data bersumberkan dari hasil dialog secara mendalam dengan para responden dengan memakai guide quesioner. Disamping itu, analisa ini diperkuat dengan data sekunder berupa hasil evaluasi baik yang dilakukan oleh perorangan maupun kelembagaan, termasuk juga tulisan-tulisan yang berhubungan dengan fenomena implementasi program IDT. Kedua bentuk data di atas, diolah dan dianalisa serta dideskripsikan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan memperlihatkan bahwa ternyata strategi pendampingan yang dilaksanakan dalam program IDT belum sesuai dengan "warna aslinya". Hal ini terkait erat dengan kapasitas pendamping itu sendiri yang tidak dipersiapkan dengan sosialisasi gagasan terutama tentang metode dan teknik serta strategi pendampingan. Sungguhpun telah dilakukan pelatihan guna memahami makna strategi tersebut sebelum mereka diterjunkan, tapi dalam kenyataannya, pelatihan yang diberikan lebih banyak kepada bentuk pembentukan sikap mental dan materi managemen usaha, yang menurut para pendamping tidak banyak berguna bagi pendamping dilapangan dan bukan tentang teknik, metode dan strategi pendampingan. Akibatnya adalah bahwa secara operasional sulit bagi para pelaku yang terlibat dalam strategi pendampingan ini keluar dari bentuk-bentuk pendekatan yang selama ini ada, terutama dalam memahami makna pendamping. Begitu juga dengan peran dan fungsi sebagai seorang pendamping, sebagaimana yang dikatakan baik oleh Jim Ife, Kartjono ataupun para konseptor dari Bappenas, sangat sulit diwujudkan oleh pendamping. Sehingga dengan demikian, paradigma pembangunan berbasiskan pada masyarakat masih jauh dari realitasnya. Namun demikian, berdasarkan apa yang telah dilakukan oleh para pelaku strategi ini, memiliki prospek yang cukup baik untuk ditindaklanjuti. Bahkan menurut para konseptor, hanya melalui pendekatan strategi inilah bisa dibangun kekuatan ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi kata kunci keberhasilan pembangunan itu bisa diwujudkan."

"Penelitian mengenai implementasi kebijakan. di Indonesia masih jarang dilakukan. Studi implementasi sendiri mulai nampak pada awal tahun 1970-an. Sampai akhir Repelita V penelitian mengenai Implementasi kebijakan, khususnya permukiman kumuh masih terbilang langka. Permukiman kumuh di kota-kota besar disebabkan oleh besarnya laju urbanisasi yang tinggi. Laju urbanisasi Kotamadya Ujung Pandang 1,8 %, angka tersebut melebihi angka pertumbuhan penduduk Kotamadya Ujung Pandang yakni 1,7 %. Penanggulangan masyarakat yang bermukim pada wilayah-wilayah kumuh belum mempuayai suatu model implementasi yang baku. Sistem yang mengatur mengenai proyek dan program yang diimplementasikan belum memadai, terutama menyangkut komunikasi (Communication), sumber daya (resources), disposisi atau sikap (disposition or attitudes) dan struktur birokrasi (bureaucratic structure). Dari pemikiran di atas penelitian ini berjudul Implementasi Kebijakan permukiman Kumuh di Kotamadya Dati II Ujung Pandang. Dalam penelitian im dikaji mengenai (1) sejauh mana implementasi kebijakan pemukiman kumuh di Kotamadya Dati II Ujung Pandang. (2) Bagaimana pengaruh implementasi kebijakan terhadap permukiman kumuh di Kotamadya Dati II Ujung Pandang. (3) Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan permukiman kumuh di Kotamadya Dati II Ujung Pandang. Implementasi kebijakan pemukiman kumuh di Kotamadya Dati II Ujung Pandang dilakukan oleh beberapa departemen, instansi, dan organisasi kemasyarakatan. Departemen yang terkait antara lain: Depattemen Sosial dan Departemen Pekerjaan Umum, masing-masing pada tingkat I (Propinsi) dan tingkat II (Kotamadya), Dinas Kesehatan bekerja sama BKKBN. Semua Departemen dan Dinas tersebut bekerja sama dengan Pemerintah daerah Kotamadya antara lain: Bappeda Tingkat II, Bangdes, Kecamatan dan kelurahan serta lembaga-lembaga dan organisasi yang terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan permukiman kumuh di Kotamadya Dati II Ujung Pandang belum terlaksana secara maksimal. Hal ini sangat dipengaruhi oleh peranan lembaga-lembaga pemerintah yang terlibat langsung dalam pelaksanaan permukiman kumuh tersebut. Pengaruh implementasi kebijakan publik terutama menyangkut sistem komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap, dan struktur birokrasi sangat mempengaruhi implementasi kebijakan permukiman kumuh di Kotamadya Dati II Ujung Pandang. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan permukiman kumuh antara lain faktor pendidikan, ekonomi, sosial dan budaya. Faktor ini terakumulasi menjadi satu ke dalam sistem kehidupan masyarakat kumuh di Kotamadya Dati II Ujungpandang. "