Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh model mitigasi bencana terhadap ketahanmalangan siswa. Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimen semu dengan rancangan posttest only control group design. Populasi penelitian adalah siswa kelas IV SD Negeri yang berjumlah 336 orang di kawasan rawan bencana di kabupaten Buleleng tahun ajaran 2011/2012. Sampel penelitian berjumlah 48 orang yang ditentukan dengan teknik group random sampling. Siswa kelompok eksperimen diberi pembelajaran dengan model mitigasi bencana, sedangkan siswa kelompok kontrol dibelajarkan dengan model belajar konvensional. Data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif berupa pemahaman IPA yang dikumpulkan dengan test objektif dan data ketahanmalangan yang dikumpulkan melalui kuesioner. Data pemahaman dan ketahanmalangan siswa dianalisis dengan statistik inferensial, yaitu MANOVA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman dan ketahanmalangan siswa yang diajar dengan model pembelajaran mitigasi bencana lebih baik daripada pemahaman siswa yang diajar dengan model pembelajaran konvensional. "

"ABSTRACTThis study aims to examine the existence of counterproductive effects of Rice For Poor (Raskin) program on labor supply. The impact evaluation is done by a combination of Difference-in-Difference and Propensity Score Matching methods. The estimation results shown that Raskin has a significant impact on decreasing of households head working hours, especially on male. Based on these findings, it can be concluded that Raskin has a counterproductive effect on labor supply, but there is no evidence to say Raskin makes people lazy."

"Untuk mengatasi masalah kesehatan yang muncul sebagai dampak krisis ekonomi, pemerintah telah memberikan pelayanan kesehatan bagi Keluarga Miskin (Gakin) melalui program PKPS-BBM Bidkes diantaranya dengan memberikan biaya pertolongan persalinan oleh tenaga bidan sebesar Rp. 150.000. Pemanfaatan dana pertolongan persalinan masih rendah. Oleh sebab itu penulis ingin mengetahui berapa biaya satuan untuk pertolongan persalinan serta pemanfaatannya oleh Gakin. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan melakukan analisis ekonomi terhadap kebutuhan biaya pertolongan persalinan bagi Gakin serta melakukan Survey Cepat untuk mengetahui pemanfaatan pertolongan persalinan oleh keluarga miskin serta faktor - faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan pertolongan persalinan. Penelitian kualitatif digunakan untuk memperoleh jawaban atau informasi mendalam yaitu: persepsi bidan desa dalam melaksanakan pertolongan persalinan, kecukupan biaya pertolongan persalinan dan mekanisme pencairan biaya pertolongan persalinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya pertolongan persalinan yang sesuai dengan kebutuhan adalah sebesar Rp. 213.250. Adapun Gakin yang memanfaatkan pertolongan persalinan dengan bidan sebanyak 69, 9 %. Dan faktor bidan sebagai provider yang mempengaruhi pemanfaatan pertolongan persalinan adalah karena biaya pengganti untuk pertolongan persalinan gakin relatif kecil dan lamanya proses pencairan dana pertolongan persalinan. Dari faktor ibu bersalin Gakin, faktor yang mempengaruhi rendahnya pemanfaatan persalinan oleh bidan antara lain: ketidaktahuan Gakin bahwa persalinan dengan bidan tidak dipungut biaya dan khawatir bayar mahal kalau ditolong oleh bidan. Secara garis besar hasil dari penelitian ini adalah diperlukan upaya-upaya pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi Gakin khususnya pelayanan pertolongan persalinan melalui penyesuaian kembali biaya pertolongan persalinan yang sesuai kebutuhan, memudahkan mekanisme pencairan dana pertolongan persalinan, sosialisasi tentang hak gakin memperoleh pelayanan kesehatan serta dengan peningkatan kinerja bidan di desa.

---

The government has given a health service for Poor Family (Gakin) by PIPS-BBM Bidkes program to overcome the health problem which emerges as an economic crisis impact, such as giving the expense of helping child birth by midwife is equal to 150.000 rupiahs. The used of helping child birth cost is still lower. Because of this, the writer wishes to know how much set cost of helping childbirth and also it?s used by Gakin.

This research is a quantitative research by conducting an economic analysis of child birth cost requirement for Gakin and also conducting a Rapid Survey to know the used of helping child birth by poor family and also the factors that related to help child birth. A qualitative research is used to get an answer or deep information, such as countryside midwife perception in conducting child birth help, cost sufficiency of helping child birth and cost mechanism of helping child birth.

The research result indicates that cost of helping child birth which is available with requirement is equal to 213.250 rupiahs. Gakin which has been used child birth help by a midwife is almost 69, %. From midwife factor as provider which affected the used of helping child birth because substitution cost for helping child birth of Gakin is low relatively and long duration of cost liquefaction process of helping childbirth. From child birth mother factor of Gakin, as a factor which affected the lower of using a child birth by midwife such as: ignorance of Gakin that child birth by midwife is not getting charge and they are worry to pay high cost if they are helped by a midwife.

From marginal result of this research, it was suggested to government and society efforts to improve the health service access for Gakin, especially the service of helping child birth by adjustment return the cost of helping child birth which is available with requirement, facilitating the cost liquefaction mechanism of helping child birth, socialization concerning Gakin rights to get health service and also the improvement of midwife performing in countryside."

"The main idea of this study is to determine the impact of relative inflation on poverty incidents and to investigate whether inflation inequality has occurred in Indonesia. Interesting results were found at regional level. Firstly, Jakarta had different poverty response with respect to price increases. Processed food and transportation inflation were more imperative for the poor in Jakarta. Secondly, the poor in province with low poverty figures were more prone to inflation. In general, the results show that food inflation has the major adverse impact on the poor. Moreover, we found that inflation in Indonesia has not been pro-poor.

---

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menentukan dampak dari perubahan harga terhadap kemiskinan, serta juga untuk mengetahui apakah terjadi ketimpangan inflasi di Indonesia. Hasil yang menarik diperoleh dari analisa pada tingkat provinsi. Pertama, kemiskinan pada provinsi Jakarta memiliki karakteristik yang berbeda. Inflasi pada makanan jadi dan transportasi justru memiliki dampak yang lebih merugikan masyarakat miskin. Kedua, masyarakat miskin yang berada di provinsi dengan tingkat kemiskinan relatif rendah justru lebih sensitif terhadap inflasi. Secara umum, inflasi bahan makanan merupakan faktor terbesar dalam peningkatan kemiskinan. Selain itu, masyarakat miskin telah mengalami total inflasi yang lebih besar dibandingkan dengan masyarakat tidak miskin."

"Tesis ini meneliti tentang faktor-faktor struktural yang menyebabkan kemiskinan di kalangan masyarakat nelayan di Kelurahan Kandang Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Propinsi Bengkulu.Propinsi Bengkulu memiliki garis pantai sepanjang ± 500 km dan memiliki potensi perikanan laut yang besar yaitu 46.145 ton/tahun (territorial 12 mil) dan yang dimanfaatkan baru 24.186, 6 ton (52,41%). Kondisi ini belum termasuk potensi lestari diperairan ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif 200 mil) sebesar 80.072 ton/tahun, oleh karena itu tingkat kesejahteraan nelayannya relatif miskin karena belum optimalnya pemanfaatan potensi yang ada. Perhatian pemerintah terhadap kehidupan nelayan selama ini sudah ada, namun kondisi nelayan masih belum mengalami peningkatan. Adapun tujuan penelitian ini adalah pertama untuk mengetahui faktor-faktor struktural apakah yang menyebabkan terjadinya kemiskinan di kalangan masyarakat nelayan terutama nelayan tradisional dan nelayan buruh di Kelurahan Kandang Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, kedua untuk mengetahui upaya-upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan terutama nelayan tradisional dan nelayan buruh di Kelurahan Kandang. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan, observasi langsung di mana peneliti langsung berada di lapangan, mengadakan wawancara mendalam tidak terstruktur. Sedangkan yang menjadi informan dalam penelitian ini sebanyak sembilan orang yaitu tiga nelayan tradisional, tiga orang nelayan buruh, dua orang pemilik kapal dan satu orang Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Bengkulu.Dari hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa tingkat kesejahteraan nelayan di Kelurahan Kandang Kecamatan Selebar Kota Bengkulu relatif miskin. Adapun faktor yang menjadi penyebab kemiskinan masyarakat nelayan tersebut yaitu rendahnya tingkat penghasilan nelayan, rendahnya tingkat pendidikan nelayan, rendahnya pemanfaatan teknologi, rendahnya pemilikan modal, rendahnya akses nelayan kecil dalam memasarkan hasil tangkapan, adanya sistem bagi hasil yang kurang seimbang antara pemilik kapal dengan nelayan buruh, adanya ketimpangan pendapatan antara nelayan besar dengan nelayan kecil, tidak adanya akses nelayan kepada lembaga perbankan.Adapun saran yang disampaikan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan nelayan di Kelurahan Kandang yaitu nelayan hendaknya dapat mengelola dan mengembangkan bantuan dari pemerintah dengan baik, sehingga usaha yang dilakukan pemerintah tidak mubazir begitu saja dan bantuan tersebut dapat bergulir kepada nelayan miskin lainnya. Pemerintah hendaknya dapat memberikan jaminan kepastian harga ikan dan membuka akses nelayan kecil terhadap pasar. Pemerintah hendaknya dapat membuat aturan hukum tentang sistem bagi hasil yang lebih adil antara nelayan pemilik dengan nelayan buruh. Pemerintah hendaknya membuka akses nelayan miskin terhadap lembaga perbankan, agar nelayan mudah mencari pinjaman ke lembaga perbankan. Program pemberdayaan yang dilaksanakan pemerintah terhadap nelayan hendaknya dilaksanakan dengan cara memberikan kesadaran atau penjelasan kepada nelayan bahwa mereka sendirilah yang dapat membantu dirinya keluar dari kemiskinan sehingga diperlukan motivasi dari nelayan untuk bangkit mengatasi kesulitan hidupnya dalam rangka mencapai kesejahteraan."

"Penelitian ini mengkaji tentang input, proses dan kecenderungan hasil pelaksanaan proyek P2KP di kelurahan Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman. Penelitian bermaksud untuk memperoleh gambaran mengenai kemampuan proyek dalam menjangkau sasarannya dan proses partisipasi masyarakat pelaksanaan proyek. Upaya pemberdayaan kelompok masyarakat miskin ini diangkat sebagai topik penelitian, di samping didasari rasa prihatin melihat kondisi kehidupan kaum miskin yang akhir-akhir ini semakin tertekan akibat krisis ekonomi, juga karena melihat penanganan terhadap permasalahan kemiskinan sering tidak berdampak pada meningkatnya keberdayaan golongan miskin yang menjadi sasaran program.Dalam rangka mencapai tujuan penelitian tersebut di atas, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan tipe penelitian yang dipakai adalah deskriptif, yakni ingin menggambarkan kondisi riil di lapangan mengenai proses pelaksanaan proyek di lapangan dan kecenderungan hasilnya. Data kualitatif yang dikumpulkan berkisar tentang pemahaman, sikap, pandangan serta tanggapan para informan terhadap hasil dan proses pelaksanaan proyek. Data tersebut diperoleh dengan menggunakan tehnik studi dokumentasi, observasi dan wawancara mendalam. Pihak-pihak yang dijadikan informan dalam penelitian ini antara lain berasal dari pihak pemerintah sebanyak 6 orang; dari konsultan sebanyak 3 orang; dan dari pihak masyarakat sebanyak 13 orang. Dari 13 informan yang berasal dari masyarakat tersebut, 6 orang diantaranya adalah sebagai pihak pengelola bantuan; 4 orang sebagai pihak penerima bantuan; dan 4 orang adalah warga masyarakat yang bukan penerima bantuan. Teknik pemilihan informan yang digunakan adalah purposive (non probability), yakni atas dasar penilaian bahwa informan tersebut mengetahui permasalahan yang sedang dikaji.Penelitian ini menggunakan kerangka teori pemberdayaan sebagai alat analisis untuk mengkaji hasil temuan lapangan. Pendekatan pemberdayaan ini terutama digunakan untuk memahami seberapa jauh hasil proyek telah dapat meningkatkan kemampuan dan kemandirian penerima program, baik secara perorangan, kelompok maupun sebagai satuan komunitas, dalam upayanya mengatasi masalah dan memenuhi kebutuhannya. Pemberdayaan pada tingkat kelompok, konsep pemberdayaan digunakan untuk melihat bagaimana KSM mampu memfasilitasi Para anggotanya untuk bekerjasama mencapai tujuan bersama. Sedangkan pada tingkat komunitas akan dilihat bagaimana masyarakat mengorganisasi diri melalui kelembagaan yang dikembangkan yakni BKM. Perhatian akan diarahkan pada berlangsungnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan maupun aktivitas ke dua jenis lembaga itu guna mengetahui apakah proses pemberdayaan benar-benar berlangsung dalam pelaksanaan proyek.Hasil penelitian lapangan menunjukkan, bahwa golongan miskin yang mengalami ketidakberdayaan dari segi ekonomi, sosial dan politik, justru cenderung tidak tersentuh oleh pe]ayanan yang diselenggarakan melalui proyek P2KP ini. Demi keberlanjutan program, pengelola bantuan (BKM) cenderung menyalurkan dana bergulir kepada golongan masyarakat yang relatif mampu, karena lebih dapat diharapkan pengembaliannya. Seleksi calon penerima program yang berlangsung di antara warga masyarakat sendiri, juga cenderung menghindari golongan miskin. Karena menyadari resiko yang harus ditanggungnya, maka setiap warga cenderung memilih golongan yang relaitf mampu dalam membentuk KSM. Demikan juga alokasi dana hibah untuk perbaikan prasarana lingkungan, karena lemahnya golongan miskin dalam mempengaruhi proses pengambilan keputusan di dalam rapat warga dusun (selaku anggota KSM fisik) menyebabkan alokasi dana tersebut lebih merupakan keinginan golongan elit dusun yang tidak selalu memberi kontribusi bagi peningkatan kegiatan ekonomi golongan miskin.P2KP yang dilaksanakan di kelurahan Condongcatur memang telah berhasil daiam menyalurkan kredit ke masyarakat, namun belum cukup berhasil dalam mengembangkan lembaga yang responsif terhadap permasalahan kemiskinan. Penyediaan modal usaha memang memberi keleluasaan kepada penerima program untuk memilih, merencanakan dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan kebutuhannya. Namun pembentukan kelompok dan pemberian modal usaha tidak secara otomatis dapat memberdayakan mereka karena proses belajar sosial cenderung tidak berlangsung. Padahal, proses belajar sosial ini penting dalam rangka menumbuhkan kesadaran terhadap permasalahan yang dihadapi dan mengembangkan kepercayaan diri individu, keluarga, kelompok atau masyarakat dalam upaya memecahkan persoalannya.Rekomendasi yang diajukan dari hasil penelitian ini adalah perlunya program pengentasan kemiskinan lebih memprioritaskan golongan miskin dalam mengakses bantuan yang ada. Di samping itu partisipasi masyarakat, khususnya dari golongan miskin sendiri adalah merupakan hal yang krusial dalam rangka mencapai tujuan program. Untuk itu lembaga yang dibentuk agar lebih disesuaikan dengan aspirasi masyarakat sehingga proses belajar sosial menuju keswadayaan masyarakat lebih dapat diharapkan. Peran pemerintah mestinya tidak hanya sampai pada berjalannya kegiatan proyek, tapi lebih pada bagaimana memfasilitasi berlangsungnya kerjasama antara BKM dengan lembaga-lembaga lain yang ada di masyarakat."

"Penelitian tentang Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP ) telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, namun penelitian yang memberikan penekanan khusus pada evaluasi peran BKM sebagai ujung tombak pemberdayaan masyarakat dana keberlangsungan proyek dengan menganalisis perubahan perilaku sebagai dampak intervensi program pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat belum pernah dilakukan.Metode berpikir logis (logical framework analysis) dengan melihat input, ozapru, effect dan impact digunakan dalam melakukan evaluasi untuk memperoleh gambaran perubahan perilaku secara mendalam. Hasil evaluasi selanjutnya dipetakan menggunakan prinsip dasar Homans untuk menganalisis perubahan perilaku.Evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui apakah pelaksanaan dilapangan sesuai dengan rencana dan memberdayakan masyarakat secara berkelanjutan. Evaluasi menggunakan data kuantitatif untuk memperoleh data sekunder, khususnya gambaran lokasi studi dan penduduk sekitar lokasi penelitian, data primer/kualitatif diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan di kelurahan Pekayon, kelurahan Baru dan kelurahan Kalisari di kecamatan Pasar Rebo, pilihan lokasi sesuai dengan sasaran penerima program yang telah ditentukan sekretariat Bappenas.Hasil evaluasi menunjukkan adanya perubahan perilaku sebagai akibat (effect) dari intervensi program pemberdayaan melalui Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) , BKM mampu membina dan memberdayakan masyarakat, KSM mampu membina anggota kelompok melalui inovasi baru sehingga usaha lebih maju. Perubahan perilaku terjadi pada warga yang memanfaatkan dana bergulir, karena adanya peran dari BKM dalam memberikan informasi prosedur peminjaman dan pencairan dana secara jelas dan tepat waktu, sesuai visi, misi dan tujuan program pemberdayaan, penjelasan dilakukan melalui sosialisasi secara bertahap, bertingkat dan terus menerus, bimbingan dan arahan pengurus BKM kepada anggota kelompok untuk meningkatkan usaha dan berorientasi bisnis.Temuan lapangan yang menunjukkan perubahan perilaku masyarakat adalah : ketertarikan dan kesediaan warga menjadi pengurus BKM atau KSM, mengikuti undangan pertemuan, memilih pengurus BKM secara partisipatif, mengikuti prosedur dan tata cara pengajuan proposal untuk memanfaatkan dana bergulir, masuk sebagai anggota kelompok, memiliki kesadaran mengembalikan pinjaman dan memperhatikan sanksi apabila tidak mengembalikan pinjaman sesuai batas waktu yang ditentukan dan disepakati bersama.Temuan lain memperlihatkan kekuatan dan kelemahan program, yang dimaksud kekuatan program adalah : proses pemberdayaan telah dilakukan oleh pengurus BKM atau penanggung jawab lapangan, pendampingan selama dua tahun penuh dilakukan oleh fasilitator kelurahan dan Konsultan Manajemen Wilayah (KMW), mengingat peneliti kelapangan pada situasi dampingan KMW telah berakhir maka peneliti dapat meyakinkan bahwa BKM tetap berperan aktif walaupun tanpa dampingan KMW, hal ini sesuai dengan tujuan program pemberdayaan diantaranya adalah menjadikan BKM mandiri dan tidak ada intervensi aparat pemerintah ditingkat kalurahan maupun kecamatan, pihak aparat bertindak selalu fasilitator.Prinsip dasar Homans dalam social behavior yang tepat dalam penelitian ini adalah stimulus,action,reward,value dan expectation. Proposisi stimulus, value dan expectation menggambarkan perubahan perilaku masyarakat. Pertimbangan rasional untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan yang membuat masyarakat merubah perilaku dengan mengikuti program ini.Evalusi dengan analisis kerangka logis ini efektif memberikan gambaran proses perubahan perilaku secara detail setiap terjadi masukan (input/stimulus) , beberapa aspek program yang perlu ditingkatkan yaitu adanya lembaga independent yang selalu mengevaluasi dan memonitor perkembangan P2KP secara terus menerus belum dirumuskan oleh penguasa diwilayah penelitian, disamping itu tolok ukur keberhasilan program pemberdayaan sampai saat ini masih bersifat ekonomi (kegiatan simpan pinjam) semakin kecil kredit macet yang dipinjam warga semakin berhasil BKM, kelemahan program antara lain : P2KP dimaksudkan untuk memberdayaan masyarakat, tetapi kenyataan dilapangan penekanannya lebih bersifat administratif dengan target-target ekonomi yaitu : pembukuan BKM harus baik, dilaksanakannya Rapat Tahunan Anggota (RAT) untuk menilai kinerja BKM, audit keuangan , dibukukannya saran dan kritik masyarakat.Untuk mempertahankan keseriusan pengurus kelompok (BKM dan KSM) dalam mengelola dana abadi masyarakat sebagai stimulus pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan, disarankan dibentuk Forum BKM dan peran aparat pemerintah sebagai fasilitator kerjasama kemitraan dengan pengusaha besar untuk perluasan produk anggota KSM. Diperlukan aktor BKM yang mempunyai dedikasi tinggi, loyal dan memiliki komitmen untuk pemberdayaan masyarakat."

"ABSTRAKPenelitian mengenai Kehidupan Pak Ogah dalam Masyarakat Kumuh RT 009/05 Kampung Gusti Kelurahan Wijaya Kusuma Jakarta Barat bertujuan untuk menunjukkan corak keteraturan sosial dengan fokus pada kehidupan Pak Ogah yang bekerja sebagai pengatur lalu lintas di jalan Tubagus Angke maupun sehagai warga RT 009/05 Kampung Gusti Kelurahan Wijaya Kusuma Jakarta Barat.Dalam kehidupan masyarakat miskin ditemui adanya upaya untuk mengatasi rasa miskin yang tanpa harapan itu dengan perwujudan bahwa mustahil dapat diraih kesuksesan dalam kehidupannya apabila dilakukan sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan masyarakat pada umumnya. Sehingga hal itu menimbulkan sikap kritis dalam pencapaian tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya.Keteraturan sosial pada dasarnya adalah keteraturan masyarakat yang diatur berdasarkan aturan-aturan moral. Keteraturan dalam kehidupan sosial pada hakekatnya adalah suatu teori moral. Hal ini tidak hanya berarti bahwa anggota masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya dibatasi oleh kode-kode moral, yakni mengenai apa yang harus dikerjakan dan apa yang tidak, tetapi keseluruhan dari dunia sosial itu sendiri adalah konstruksi moral.Dalam kehidupan Pak Ogah pada kesehariannya dilakukan berkaitan dengan pedoman-pedoman yang digunakan untuk menciptakan keteraturan dalam mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan pemenuhan kehutuhan hidup yang pokok baik sebagai perorangan, keluarga maupun kelompok di permukiman tersebut.Adapun pedoman-pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam menciptakan keteraturan sosial mendapat pengaruh yang sangat besar dari seorang patron, baik mereka selaku Pak ogah yang bekerja selaku pengatur lalu lintas di perputaran arah jalan Tubagus Angke maupun sebagai warga masyarakat yang tinggal di permukiman kumuh RT 009/05 Kampung Gusti Kelurahan Wijaya Kusuma. Hubungan patron-klien terjadi karena patron yang ada di permukiman itu adalah seorang pemimpin yang kharismatik.Dalam tesis ini telah ditunjukkan bahwa corak keteraturan yang terdapat dalam kehidupan Pak Ogah yang bekerja sebagai pengatur lalu lintas pada perputaran arah di jalan Tubagus Angke maupun sebagai warga RT 009/05 Kampung Gusti Kelurahan Wijaya Kusuma dipengaruhi adanya hubungan Patron-Klien.Implikasi corak keteraturan yang dipengaruhi oleh keberadaan patron dengan program Kamtibmas adalah dengan memanfaatkan patron sebagai mitra dalam pembinaan Kamtibmas akan lebih efektif, karena selain patron lebih dapat menterjemahkan pesan-pesan Kamtibmas dari Polri ia juga dapat menyampaikan pesan itu kepada warga masyarakat yang menjadi kliennya.Dan yang lebih penting dari semua itu adalah tingkat profesional Polri di masa depan - harus disesuaikan dengan tingkat kemajuan peradaban dan kompleksitas kebudayaan dari masyarakat Indonesia pada umumnya dan komuniti masyarakat setempat pada khususnya."