Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian tentang Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP ) telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, namun penelitian yang memberikan penekanan khusus pada evaluasi peran BKM sebagai ujung tombak pemberdayaan masyarakat dana keberlangsungan proyek dengan menganalisis perubahan perilaku sebagai dampak intervensi program pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat belum pernah dilakukan.Metode berpikir logis (logical framework analysis) dengan melihat input, ozapru, effect dan impact digunakan dalam melakukan evaluasi untuk memperoleh gambaran perubahan perilaku secara mendalam. Hasil evaluasi selanjutnya dipetakan menggunakan prinsip dasar Homans untuk menganalisis perubahan perilaku.Evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui apakah pelaksanaan dilapangan sesuai dengan rencana dan memberdayakan masyarakat secara berkelanjutan. Evaluasi menggunakan data kuantitatif untuk memperoleh data sekunder, khususnya gambaran lokasi studi dan penduduk sekitar lokasi penelitian, data primer/kualitatif diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan di kelurahan Pekayon, kelurahan Baru dan kelurahan Kalisari di kecamatan Pasar Rebo, pilihan lokasi sesuai dengan sasaran penerima program yang telah ditentukan sekretariat Bappenas.Hasil evaluasi menunjukkan adanya perubahan perilaku sebagai akibat (effect) dari intervensi program pemberdayaan melalui Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) , BKM mampu membina dan memberdayakan masyarakat, KSM mampu membina anggota kelompok melalui inovasi baru sehingga usaha lebih maju. Perubahan perilaku terjadi pada warga yang memanfaatkan dana bergulir, karena adanya peran dari BKM dalam memberikan informasi prosedur peminjaman dan pencairan dana secara jelas dan tepat waktu, sesuai visi, misi dan tujuan program pemberdayaan, penjelasan dilakukan melalui sosialisasi secara bertahap, bertingkat dan terus menerus, bimbingan dan arahan pengurus BKM kepada anggota kelompok untuk meningkatkan usaha dan berorientasi bisnis.Temuan lapangan yang menunjukkan perubahan perilaku masyarakat adalah : ketertarikan dan kesediaan warga menjadi pengurus BKM atau KSM, mengikuti undangan pertemuan, memilih pengurus BKM secara partisipatif, mengikuti prosedur dan tata cara pengajuan proposal untuk memanfaatkan dana bergulir, masuk sebagai anggota kelompok, memiliki kesadaran mengembalikan pinjaman dan memperhatikan sanksi apabila tidak mengembalikan pinjaman sesuai batas waktu yang ditentukan dan disepakati bersama.Temuan lain memperlihatkan kekuatan dan kelemahan program, yang dimaksud kekuatan program adalah : proses pemberdayaan telah dilakukan oleh pengurus BKM atau penanggung jawab lapangan, pendampingan selama dua tahun penuh dilakukan oleh fasilitator kelurahan dan Konsultan Manajemen Wilayah (KMW), mengingat peneliti kelapangan pada situasi dampingan KMW telah berakhir maka peneliti dapat meyakinkan bahwa BKM tetap berperan aktif walaupun tanpa dampingan KMW, hal ini sesuai dengan tujuan program pemberdayaan diantaranya adalah menjadikan BKM mandiri dan tidak ada intervensi aparat pemerintah ditingkat kalurahan maupun kecamatan, pihak aparat bertindak selalu fasilitator.Prinsip dasar Homans dalam social behavior yang tepat dalam penelitian ini adalah stimulus,action,reward,value dan expectation. Proposisi stimulus, value dan expectation menggambarkan perubahan perilaku masyarakat. Pertimbangan rasional untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan yang membuat masyarakat merubah perilaku dengan mengikuti program ini.Evalusi dengan analisis kerangka logis ini efektif memberikan gambaran proses perubahan perilaku secara detail setiap terjadi masukan (input/stimulus) , beberapa aspek program yang perlu ditingkatkan yaitu adanya lembaga independent yang selalu mengevaluasi dan memonitor perkembangan P2KP secara terus menerus belum dirumuskan oleh penguasa diwilayah penelitian, disamping itu tolok ukur keberhasilan program pemberdayaan sampai saat ini masih bersifat ekonomi (kegiatan simpan pinjam) semakin kecil kredit macet yang dipinjam warga semakin berhasil BKM, kelemahan program antara lain : P2KP dimaksudkan untuk memberdayaan masyarakat, tetapi kenyataan dilapangan penekanannya lebih bersifat administratif dengan target-target ekonomi yaitu : pembukuan BKM harus baik, dilaksanakannya Rapat Tahunan Anggota (RAT) untuk menilai kinerja BKM, audit keuangan , dibukukannya saran dan kritik masyarakat.Untuk mempertahankan keseriusan pengurus kelompok (BKM dan KSM) dalam mengelola dana abadi masyarakat sebagai stimulus pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan, disarankan dibentuk Forum BKM dan peran aparat pemerintah sebagai fasilitator kerjasama kemitraan dengan pengusaha besar untuk perluasan produk anggota KSM. Diperlukan aktor BKM yang mempunyai dedikasi tinggi, loyal dan memiliki komitmen untuk pemberdayaan masyarakat."

"ABSTRAKPenelitian mengenai Kehidupan Pak Ogah dalam Masyarakat Kumuh RT 009/05 Kampung Gusti Kelurahan Wijaya Kusuma Jakarta Barat bertujuan untuk menunjukkan corak keteraturan sosial dengan fokus pada kehidupan Pak Ogah yang bekerja sebagai pengatur lalu lintas di jalan Tubagus Angke maupun sehagai warga RT 009/05 Kampung Gusti Kelurahan Wijaya Kusuma Jakarta Barat.Dalam kehidupan masyarakat miskin ditemui adanya upaya untuk mengatasi rasa miskin yang tanpa harapan itu dengan perwujudan bahwa mustahil dapat diraih kesuksesan dalam kehidupannya apabila dilakukan sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan masyarakat pada umumnya. Sehingga hal itu menimbulkan sikap kritis dalam pencapaian tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya.Keteraturan sosial pada dasarnya adalah keteraturan masyarakat yang diatur berdasarkan aturan-aturan moral. Keteraturan dalam kehidupan sosial pada hakekatnya adalah suatu teori moral. Hal ini tidak hanya berarti bahwa anggota masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya dibatasi oleh kode-kode moral, yakni mengenai apa yang harus dikerjakan dan apa yang tidak, tetapi keseluruhan dari dunia sosial itu sendiri adalah konstruksi moral.Dalam kehidupan Pak Ogah pada kesehariannya dilakukan berkaitan dengan pedoman-pedoman yang digunakan untuk menciptakan keteraturan dalam mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan pemenuhan kehutuhan hidup yang pokok baik sebagai perorangan, keluarga maupun kelompok di permukiman tersebut.Adapun pedoman-pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam menciptakan keteraturan sosial mendapat pengaruh yang sangat besar dari seorang patron, baik mereka selaku Pak ogah yang bekerja selaku pengatur lalu lintas di perputaran arah jalan Tubagus Angke maupun sebagai warga masyarakat yang tinggal di permukiman kumuh RT 009/05 Kampung Gusti Kelurahan Wijaya Kusuma. Hubungan patron-klien terjadi karena patron yang ada di permukiman itu adalah seorang pemimpin yang kharismatik.Dalam tesis ini telah ditunjukkan bahwa corak keteraturan yang terdapat dalam kehidupan Pak Ogah yang bekerja sebagai pengatur lalu lintas pada perputaran arah di jalan Tubagus Angke maupun sebagai warga RT 009/05 Kampung Gusti Kelurahan Wijaya Kusuma dipengaruhi adanya hubungan Patron-Klien.Implikasi corak keteraturan yang dipengaruhi oleh keberadaan patron dengan program Kamtibmas adalah dengan memanfaatkan patron sebagai mitra dalam pembinaan Kamtibmas akan lebih efektif, karena selain patron lebih dapat menterjemahkan pesan-pesan Kamtibmas dari Polri ia juga dapat menyampaikan pesan itu kepada warga masyarakat yang menjadi kliennya.Dan yang lebih penting dari semua itu adalah tingkat profesional Polri di masa depan - harus disesuaikan dengan tingkat kemajuan peradaban dan kompleksitas kebudayaan dari masyarakat Indonesia pada umumnya dan komuniti masyarakat setempat pada khususnya."

"Kebudayaan kemiskinan pada rumah tangga nelayan memberikan derajat yang seimbang antara suami dan istri. Namun kebudayaan yang telah mantap pada masyarakat membedakan derajat atau posisi suami dan istri, walaupun istri telah berusaha dengan segala kemampuan untuk kehidupan rumah tangganya. Asumsi inilah yang menjadi dasar dalam studi tentang Kehidupan Istri Nelayan Miskin di Desa Samudera Jaya, Kecamatan Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi. Kemiskinan yang terjadi secara turun temurun, masih dirasakan oleh tiap rumah tangga yang menjadi kasus dalam studi ini. Dalam sosialisasi orang tuannya kepada anak-anaknya juga masih dijalankan seraca turun temurun. Sosialisasi dalam hal pekerjaan, masih terlihat Bapaknya mengarahkan anak laki-lakinya untuk tetap menjadi nelayan, dan lbunya mengarahkan anak perempuannya mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan bekerja sebagai buruh tani. Kesemua ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Upaya ini dilakukan dengan cara mengerahkan sumber daya tenaga kerja yang ada dalam rumah tangga melalui kegiatan sosial ekonomi. Dad pengerahan tenaga kerja anggota rumah tangga dalam menanggulangi kebutuhan ini, terlihat adanya keseimbangan derajat atau posisi suami dan istri atau laki-laki dan wanita dalam rumah tangga nelayan miskin. Dalam kebudayaan yang telah mengakar pada masyarakat, antara lain di dalam rumah tangga ada pembagian tugas yang jelas. Pekerjaan mencari nafkah adalah pekerjaan suami, sedangkan pekerjaan istri adalah pekerjaan rumah tangga. Akibat dari pengaruh kebudayaan tersebut, maka pola hubungan antara suami dan istri, berbeda tapi sama nilainya. Dalam pandangan ini ada pemisahan peranan istri dalam pekerjaan rumah tangga dan ada peluang untuk bekerja mencari nafkah diluar rumah tangga. Melalui solidaritas sosial dalam bentuk tolong menolong, saling memberi, atau saling menanggung beban secara bersama adalah merupakan upaya di antara rumah tangga nelayan dalam meningkatkan kesejahteraan mereka, yang dikenal dengan konsep sama rata sama rasa. Keadaan ini memeperlihatkan kehidupan sosial diantara sesama rumah tangga miskin di lokasi penelitian yang berorientasi pada kebutuhan ekonomi. Di lain pihak dalam kehidupan ekonomi istri bekerja mencari nafkah di berbagai lapangan kerja sesuai dengan kemampuan yang dimiliki akibat pengaruh kemiskinannya. Walaupun istri nelayan miskin dengan segala kemampuannya telah berusaha tanpa mengenal lelah, namun pengaruh kebudayaan yang telah mantap dalam masyarakat tetap membedakan derajat atau posisi antara suami dan istri. Dengan perbedaan ini pada dasarnya istri kurang menerimanya, yang diinginkannya adalah bukan secara kaku memegang kebudayaan tersebut, tetapi seharusnya lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan rumah tangganya. Dengan orientasi ini, maka akan terdapat kerjasama yang baik antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga dengan pola hubungan seimbang. Pola hubungan tersebut merupakan potensi yang sangat berarti dalam pengentasan kemiskinan yang di sandangnya."

"Kemiskinan yang senantiasa terjadi pada komunitas pedesaan yang tradisional dengan keterbatasan teknologi dan prasarana ternyata tidak selamanya demikian. Wilayah perkotaan seperti Jakarta sebagai Pusat Pemerintahan Negara Republik Indonesia juga tidak luput dari domain kemiskinan. Meski jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta hingga tahun 2002 belum sampai satu juta jiwa, namun bagi pemerintah daerah dalam hal ini Pemda DKI Jakarta seharusnya lebih progresif dalam program pengentasan kemiskinan. Sehingga upaya meningkatan kesejahteraan masyarakat miskin Ibu Kota yang direfleksikan dari berkurangnya jumlah penduduk miskin secara drastis tiap tahunnya adalah keniscayaan.Tesis ini berkaitan dengan "regional ekonomi" yang members dampak kesejahteraan dan berjudul "Pengaruh Anggaran Belanja Pemerintah Daerah DKI Jakarta Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Kota". Pemilihan judul ini berkaitan dengan pembangunan ekonomi yang bermuara pada pembangunan manusia, yang menurut UNDP (United Nation Development Program) meliputi empat pilar utama yaitu: produktivitas, pemerataan, kesinambungan dan pemerataan.Program Inpres Desa Tertinggal (IDT), Program Mohamad Husni Thamrin, Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) dan belakangan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) adalah bagian integral dari rangkaian program pemerintah dalam hal pemberdayaan masyarakat melawan kemiskinan.Maraknya pendirian rumah di daerah bantaran kali sekitar kali Ciliwung, hunian padat penduduk di pinggiran rel kereta api wilayah Tanah Tinggi-Galur dan maraknya pedagang kaki lima beroperasi memakan bahu Jalan Pasar Minggu dan Tanah Abang adalah potret besarnya lonjakan urbanisasi yang lebih didominasi oleh perpindahan kemiskinan dari daerah buffer Jakarta. Pengalokasian anggaran belanja Pemda DKI Jakarta yang membawa dampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menurunnya jumlah penduduk miskin di Ibu Kota Jakarta menjadi obyek penelitian, Apakah porsi anggaran belanja Pemda DKI bidang kesejahteraan rakyat sudah proporsional untuk menurunkan angka kemiskinan di Jakarta? Pelaksanaan program otonomi daerah dan besaran anggaran belanja Pemda menjadi tolak ukur keberhasilan dari upaya pengentasan kemiskinan."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian mengenai Pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) di Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan.Dalam rangka penanggulangan kemiskinan, pemerintah telah melaksanakan beberapa program. Salah satu program penanggulangan kemiskinan masyarakat miskin khususnya di perkotaan adalah Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) yang dibiayai dari Anggaran Biaya Pendapatan Daerah (APBD) pemerintahan Daerah DKI Jakarta. PPMK. dilaksanakan dengan pendekatan tribina yaitu bina ekonomi, bina sosial dan bina fisik. Bina ekonomi dalam bentuk pinjaman dana bergulir dengan bunga 1% yang diperioritaskan untuk penambahan modal dalam Skala kecil. Bidang sosial dalam bentuk kegiatan dalam rangka peningkatan SDM misalnya pelatihan dan kursus. Sedangkan bidang fisik untuk pembangunan sarana dan prasarana lingkungan di tingkat kelurahan.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi tentang program melalui informan. Pemilihan informan dilakukan dengan purposive sampling yang meliputi penanggung jawab program di tingkat kodya yaitu Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM), pelaksana program di tingkat kelurahan (Dewan Kelurahan), LSM Pendamping, Unit pengelola Keuangan Masyarakat Kelurahan (UPKMK) dan Unit Pelaksana Kegiatan Rukun Warga (TPKRW), tokoh masyarakat serta penerima pelayanan atau sasaran program. Untuk mendapatkan informasi dari informan tersebut, digunakan teknik indepth interview, observasi dan studi komunikasi. Ketiga Cara ini dilakukan sebagai mekanisme triaungulasi atas jawaban masing-masing informan.Penelitian ini dilakukan diwilayah sasaran PPMK Kelurahan Grogol Utara dengan difokuskan di RW 04, 05, 13, dan RW 14. Adapun alasan pemilihan wilayah tersebut karena dari 16 RW wilayah sasaran program di Kelurahan Grogol Utara, wilayah 4 RW tersebut merupakan wilayah yang paling padat penduduknya serta paling kumuh. Penelitian ini dilaksanakan selama bulan yaitu Februari - Maret, dan Desember 2004. Dari hasil penelitian terlihat bahwa proses pelaksanaan PPMK terdiri dari proses persiapan, pelaksanaan serta pengawasan dan pelaporan. Proses pelaksanaan PPMK sesuai dengan tahapan konsep pemberdayaan. Kendala yang dijumpai dalam kegiatan Pelaksanaan PPMK adalah masih tingginya tunggakan dana bergulir, rendahnya sanksi hukum kepada penunggak cicilan. Untuk kegiatan sosial dan fisik kendala yang dihadapi adalah masih berjalannya unsur KKN dalam menentukan lokasi kegiatan dan rekruitmen peserta kegiatan.Selanjutnya peneltian ini menyimpulkan dan merekomendasikan mengenai program yang telah dijalankan. Rekomendasi didasarkan pada permasalahan yang ada kepada pihak terkait dengan pelaksanaan PPMK yaitu kepada Dewan Kelurahan (Dekel} untuk memberikan kepercayaan dan bimbingan kepada UPKMK sebagai pengelola keuangan PPMK dan TPK-RW serta kepada pemerintah (BPM) sebagai penanggung jawab program untuk mengkaji ulang SK Gub 1747/2003 terutama unruk memperjelas sanksi hokum dalam pelaksanaan PPMK serta alokasi dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk UPKMK dan TPK RW sebagai lembaga pengelola dana PPMK."

"Pada hakekatnya pembangunan yang dilaksanakan bertujuan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, sejahtera baik lahir maupun batin. Selama jangka panjang tahap I secara Nasional Pembangunan yang telah dilaksa.nakan memba.wa keberhasilan di berhagai bidang. Salah satu bidang yang menjadi perhatian peaierintah dan segenap masyarakat adalah pengentasan kemiskinan yang selama kurun waktu tersebut telah berhasil menurunkan angka kemiskinan dari 40 % pada tahun 1976 menjadi 26 % pada 1980 dan hanya tinggal 15% dari jumlah penduduk pada tahun 1990 atau sekitar 27 juta orang (BPS, 1991). Definisi yang dipergunakan BPS untuk penduduk miskin adalah pemenuhan kebutuhan fisik minimum per orang per hari yaitu 2100 kalori atau sama dengan pendapatan perkapita perbulan yaitu Rp. 20.614,- untuk daerah perkotaan dan Rp. 13.295,- perkapita perbulan untuk daerah pedesaan. Dengan definisi ini jumlah penduduk miskin yang ada di daerah perkotaan pada tahun 1990 adalah 16,76 % atau sekitar 9,4 juta orang yang telah turun dari angka sebelumnya yaitu sebesar 29,04 % atau sekitar 9,5 juta pada tahun 1980, pada periode sebe1umnya (1976) angka tersebut adalah 36,79 % atau sekitar 10 juta?."

"Hidup miskin di Jakarta bukanlah suatu pilihan, atau cita-cita, melainkan lebih tepat sebagai keterpaksaan atau nasib buruk. Apalagi terpaksa harus tinggal bersama keluarga di rumah plastik yang mirip gubuk dan sewaktu-waktu terancam penggusuran. Hal yang memprihatinkan seperti itu tidak pemah terbayangkan sebelumnya ketika para pendatang memutuskan untuk meninggalkan desa atau daerahnya karena sulitnya memperoleh lapangan pekerjaan di daerah sendiri, lebih-lebih dengan modal pengetahuan dan ketrampilan yang terbatas.Salah satu lokasi yang dijadikan tempat tinggal mereka adalah di dalam komplek pasar induk, karena di pasar itulah mereka dapat mengais rejeki antara lain dari buah-buahan atau sayuran yang jatuh berceceran akibat dari kegiatan bongkarmuat dari dan ke kendaraan truk pengangkutnya. Selain itu juga dari sampah atau limbah yang terbuang di dalam komplek pasar induk yang ternyata hasilnya dapat menghidupi keluarganya.Mereka berjuang untuk bisa tetap hidup (survive) berusaha mendidik anak-anaknya di lingkungan rumahnya ataupun di sekolah. Kadang-kadang mereka dihadapkan pada pilihan yang pelik, antara anak tetap bersekolah untuk bekal masa depannya, atau terpaksa meninggalkan bangku sekolah untuk turut bekerja mencari tambahan penghasilan keluarga.Kondisi yang demikian menarik untuk dilakukan penelitan yang bertujuan untuk menyelami kehidupan keluarga miskin memenuhi kebutuhannya, dan pola keluarga miskin itu menangani pendidikan anak-anaknya di tengah-tengah kondisi kemiskinannya. Pendidikan anak pada keluarga miskin di sini dimaksudkan : mulai di dalam rumah atau keluarga, sampai di luar rumah keluarga itu. Di sini ingin diketahui bagaimana konsep keluarga miskin itu di dalam penanaman nilai-nilai dan ketrampilan termasuk dorongan dan pemberian kesempatan kepada anaknya mengikuti pendidikan dasar.Penelitian ini merupakan suatu studi yang menggunakan pendekatan kualitatif terhadap lima keluarga miskin yang hidup bersama anak-anaknya di rumah sangat tidak layak di dalam lingkungan pasar Induk. Hasil analisis atas temuan di lapangan menunjukkan beberapa kekurangan, yaitu : bahwa anak belajar di sekolah tingkat SD masih belum menjadi kebutuhan, karena sangat rendahnya kesadaran orang tua tentang nilai-nilai pentingnya pendidikan anak pada keluarga. Motivasi orang tua untuk memenuhi kebutuhan agar anaknya bersekolah amat rendah, sehingga akses terhadap sistem pendidikan formal yang tersedia di sekitarnya menjadi terhambat.Adapun jalur pendidikan luar sekolah atau pendidikan non formal, dalam hal ini pendidikan kesetaraan SD dan SLTP (Paket A dan Paket B) yang digratiskan bagi anak yang putus sekolah pun mengalami hal yang serupa. Apalagi berbagai bentuk kursus ketrampilan yang diselenggarakan oleh masyarakat / swasta dengan memungut biaya kursus, makin tidak terjangkau walaupun dengan ketrampilan yang diperoleh lebih berpeluang mendapatkan pekerjaan yang lebih baik.Melihat beberapa kelebihan yang ada pada pendidikan non formal (seperti antara lain keluwesan, aneka ragam ketrampilan yang berorientasi pada kebutuhan, murah dan bermanfaat), suatu model program yang disebut sebagai "pendidikan non formal keliiing? diajukan dalam perencanaan sosial untuk dijadikan altematif solusi terhadap masalah yang dihadapi. Pada intinya, pendidikan tersebut berupa pengembangan terhadap model pendidikan (formal ataupun non formal) yang berjalan selama ini. Model yang diajukan di sini melalui penyelenggaraan kelompok belajar atau kursus ketrampilan secara gratis dan bersifat khusus dan terbatas di lingkungan pemukiman tempat tinggal keluarga-keluarga sangat miskin, sepanjang lokasinya memiliki sumber dukungan teknis. Bahkan hal itu masih ditambah iagi dengan beberapa bentuk perangsang atau stimulasi agar lebih menarik bagi anak-anak putus sekolah sehingga hasilnya dapat menjangkau sasaran secara lebih optimal.Kesemuanya itu dengan menyediakan dukungan biaya yang diperlukan sebagai konsekuensi dari penyelenggaraan model program itu. Dukungan itu diharapkan dapat diperoleh dari pihak Pemerintah / Pemda sebagai bentuk respons dari tanggung jawab negara terhadap pendidikan anak-anak terlantar dan perbaikan nasib keluarga miskin sesuai yang diamanatkan di dalam UUD 1945, serta diharapkan pula dengan mengundang peran aktif masyarakat, terutama melalui organisasi sosial dan LSM yang memiliki kepedulian serta sumber daya untuk mendukung program dimaksud."

"ABSTRAKMasalah kepadatan penduduk dan derasnya urbanisasi terutama yang disebabkan oleh migrasi, merupakan masalah utama yang menjadi perkotaan didaerah perkotaan, karena akibat yang ditimbulkannya seperti pemukimam kumuh, pengangguran, kemiskinan dan perilaku menyimpang, serta kejahatan dan kerawanan sosial lainnya masih banyak di jumpai didaerah perkotaan. Fenomena tersebut menjadi pokok masalah dalam penelitian ini karena (1) dapat menimbulkan gejala anomie pada masyarakat migran di perkotaan dan masalah adaptasi penduduk desa di kota (2) masalah persediaan pemukimam dan lapangan pekerjaan di daerah perkotaan (3) adanya perilaku menyimpang sebagai akibat dari gejala anomie para migran di perkotaan. Tujuan Penelitian ini untuk (1) mengetahui faktor yang mempengaruhi timbulnya anomie pada masyarakat migran di pemukiman kumuh daerah perkotaan (2) mengetahui gejala anomie terhadap perilaku menyimpang pada masyarakat migran di pemukiman kumuh daerah perkotaan. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Kaliawi Kotamadya Bandar Lampung, pengumpulan datanya dilakukan dengan cara wawancara dan observasi. Sedangkan analisis datanya menggunakan pendekatan kuantitatif yang didukung data kualitatif dengan maksud untuk lebih memperjelas hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan migrasi adalah (1) tujuan ekonomi, yaitu upaya untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih baik (2) tujuan sosial, dorongan untuk bersama dengan sanak saudara yang telah dulu bermukim (3) tujuan pendekatan terhadap fasilitas, alih profesi, iptek, dan lapangan kerja. (4) adanya asumsi bahwa kota-kota besar lebih menarik untuk dijadikan termpat tinggal daripada desa atau kota kecil. Sedangkan cara yang telah di persiapkan untuk mencapai tujuan ke pindahannya ke kota adalah (1) mencari kerja, baik di sektor formal maupun swasta (2) persiapan modal dan bekal ekonomi seadanya (3) meningkatkan pendidikan, pelatihan, penataran dan kursus-kursus singkat (4) pengembangan potensi diri, semangat, inisiatif, kejujuran dan disiplin kerja yang tinggi (5) kemampuan bersaing, keuletan kerja, keberanian dan kesanggupan kerja keras dalam memperjuangkan kehidupan di perkotaan. Kenyataannya kehidupan yang dialami kaum migran di perkotaan adalah gaya hidup di perkotaan ternyata penuh dengan persaingan, lapangan kerja terbatas, kesempatan untuk memperoleh pekerjaan ternyata tidak sama banyak di pengaruhi oleh faktor kualitas keterampilan, tingkat pendidikan, semangat kerja, uang dan faktor peluang pihak pemilik lapangan kerja. Serta fasilitas yang tersedia di perkotaan yang semula diharapkan dapat membantu dan dinikmati tidak di peroleh. Usaha untuk meningkatkan keterampilan melalui fasilitas-fasilitas tersebut ternyata memerlukan biaya dan cukup mahal. Kondisi ini akhirnya menjauhkan mereka dari lapangan pekerjaan, dalam keadaan situasi tanpa uang dan penghasilan yang kurang memadai bagi kaum migran di kota, maka mereka terpaksa bermukim seadanya dan di daerah kumuh. Disimpulkan, bahwa pada umumnya kaum migran tidak sanggup bahkan gagal dalam mencapai kemajuan, kesejahteraan dan kepuasan yang diharapkan di daerah perkotaan akhirnya kaum migran menjadi kecewa dan frustasi, dalam keadaan anomie (kehilangan norma) menimbulkan dorongan bagi kaum migran untuk mengubah, mengadopsi cara-cara baru yang dianggap dapat mencapai keberhasilan (tujuan) kendatipun harus melanggar norma sosial dan norma hukum yang hidup dalam masyarakat pada umumnya. "

"Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan sekaligus sebagai pusat kegiatan ekonomi nasional, disamping menampakkan kegemerlapan yang menggambarkan keberhasilan pembangunan, juga tidak terlepas dari berbagai perkotaan yang berkaitan erat dengan masalah kemiskinan. Terbentuknya kelompok masyarakat miskin ini terutama terakumulasi sebagai akibat dari adanya arus urbanisasi yang datang dari berbagai daerah, dengan tujuan untuk mengadu nasib di kota metropolitan yang menurut mereka megah dan gemerlapan serta merailiki daya tarik yang besar. Masalah penduduk miskin yang berkaitan dengan urbanisasi dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu pertama, akibat dari perkembangan sektor industri di perkotaan yang banyak membutuhkan tenaga kerja murah dari daerah sekelilingnya, dan kedua , harapan yang besar diantara para pendatang tersebut untuk meraih kehidupan yang lebih baik dimana sebagian besar dari mereka merupakan kelompok masyarakat yang berpendapatan rendah dengan kemampuan yang terbatas. Kedatangan mereka ke kota terbentur pada masalah mendapatkan lapangan kerja, tempat tinggal dan rendahnya taraf hidup yang pada gilirannya menyebabkan timbulnya berbagai kesulitan lain."

"Tesis ini ingin mengetahui sejauh mana efektivitas sektor informal dalam bidang perdagangan dalam menanggulangi kemiskinan. Dimana objek penelitian mengambil satu dari sebelas desa atau kelurahan tertinggal yang ada di DKI Jakarta, yaitu Kelurahan Galur Jakarta-Pusat. Melalui penelitian deskriptif kualitatif yang terlaksana selama lima bulan didapat hasil penelitian yang memberikan justifikasi pada pernyataan diatas.Sampel penelitian diambil dari pedagang sektor Jasa dan Perdagangan sebanyak 300 sampel yang diambil secara stratifikasi random. Stratifikasi ramdom tersebut diambil dari enam sekala usaha yang besarnya terbagi sesuai modal lancar yang dimiliki baik pada sektor informal bidang jasa maupun perdaganganDari penelitian diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa sektor informal bidang jasa dan perdagangan sama-sama meningkatkan pendapatan orang miskin yang bermigrasi dari desa ke Kelurahan Galur. Dan yang terpenting dari hasil penelitian ini adalah sektor informal bidang perdagangan lebih efektif dibandingkan sektor informal bidang jasa, didalam meningkatkan pendapatan orang miskin.Keberhasilan menaikkan pendapatan melalui sektor informal bidang perdagangan adalah kondisi pengeluaran uang berbanding lurus dengan besarnya pendapatan yang diperoleh para pelaku ekonomi di sektor informal, dari yang tadinya berada dalam garis kemiskinan hingga setelah memasuki sektor informal berhasil keluar dari garis kemiskinan."