Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Transmedia storytelling merupakan sebuah narasi fiksi bersifat interaktif yang terjadi di berbagai platform media. Sejumlah perusahaan menerapkan transmedia storytelling dalam strategi brandingnya. Salah satunya adalah The LEGO Group melalui seri The LEGO Movie. Studi ini bertujuan untuk menganalisis penerapan transmedia storytelling dalam The LEGO Movie dengan analisis sequence dan analisis tujuh prinsip transmedia storytelling. Metode yang digunakan dalam studi ini adalah desk study dengan mengumpulkan sejumlah data sekunder yang relevan. Analisis sequence memperlihatkan rangkaian media yang digunakan dalam The LEGO Movie dan bagaimana kaitan antar medianya. Dalam analisis tujuh prinsip transmedia storytelling, penulis membahas unsur-unsur dalam seri The LEGO Movie yang dapat menjelaskan ketujuh prinsip tersebut. Adapun prinsip transmedia storytelling menurut Jenkins (2010) antara lain Spreadability vs. Drillability, Continuity vs. Multiplicity, Immersion vs. Extractability, Worldbuilding, Seriality, Subjectivity, dan Performance. Sebagai hasil, seri The LEGO Movie dapat mengimplementasikan seluruh prinsip transmedia storytelling tersebut. Dengan dua prinsip yang paling menonjol yaitu Immersion vs Extractability dan Performance.

---

Transmedia storytelling is an interactive fictional narrative that occurs on multiple media platforms. Several companies have implemented transmedia storytelling in their branding strategies. One of these companies is The LEGO Group through The LEGO Movie franchise. This study aims to analyze the implementation of transmedia storytelling in The LEGO Movie through sequence analysis and analysis of the seven principles of transmedia storytelling. The method used in this study is desk study with some secondary data collected. Sequence analysis shows all the media used in The LEGO Movie and the connection between them. In analyzing the seven principles of transmedia storytelling, the author examines the elements in the LEGO Movie that can explain the seven principles. According to Jenkins (2010), seven principles of transmedia storytelling are Spreadability vs. Drillability, Continuity vs. Multiplicity, Immersion vs. Extractability, Worldbuilding, Seriality, Subjectivity, and Performance. The results show that The LEGO Movie can implement all of the seven principles of transmedia storytelling, with two most significant principles that are Immersion vs Extractability and Performance."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi praktik governance pada institusi amal wiyata Islam (wakaf) di Indonesia dengan menilai pemenuhan waqf core principles oleh negara sebagai regulator dan pengawas serta nazhir sebagai pengelola wakaf. Indonesia dipilih menjadi objek penelitian studi kasus disebabkan oleh karakteristiknya sebagai negara dengan jumlah pemeluk agama Islam terbanyak di dunia dan menjadi salah satu negara pencetus standar internasional sistem pengaturan dan pengawasan wakaf yaitu Waqf Core Principles (WCP). WCP ini sendiri merupakan adaptasi dari standar internasional sistem pengaturan dan pengawasan bank yaitu Basel Core Principles (BCP). Data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui sumber data sekunder yaitu perundang-undangan wakaf di Indonesia, website, media sosial, dan kanal berita yang membahas mengenai institusi-institusi wakaf di Indonesia. Data-data yang dikumpulkan dari sisi negara sebagai regulator dan pengawas wakaf dinilai pemenuhannya terhadap 137 kriteria yang tercantum dalam 18 prinsip terpilih dari WCP. Begitu pula data-data yang dikumpulkan dari sampel Nazhir Wakaf Uang (NWU) yang terdiri dari 30 NWU pertama yang terdaftar di Badan Wakaf Indonesia (BWI) dinilai pemenuhannya terhadap 5 kriteria dari 4 prinsip WCP yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 61 kriteria WCP telah dipenuhi oleh Negara sebagai regulator dan pengawas wakaf. Sedangkan untuk Nazhir, hanya Baitulmal Muamalat (BMM) satu-satunya NWU Sampel yang memenuhi semua kriteria WCP yang diteliti. Penelitian ini memberikan implikasi teori terhadap stakeholders theory dan implikasi praktis terhadap praktik Negara sebagai regulator dan pengawas wakaf, serta Nazhir sebagai lembaga penyelenggara wakaf. Hasil penelitian juga menunjukkan provinsi dengan jumlah sampel NWU terbanyak tidak mempengaruhi dengan banyaknya kriteria WCP yang terpenuhi. Adapun latar belakang pendiri Nazhir yang berasal dari sektor perbankan memiliki pengaruh terhadap terpenuhinya seluruh kriteria WCP yang diteliti. Hal ini bisa dilihat dari bagaimana Bank Muamalat sebagai pendiri BMM telah terlebih dahulu menerapkan BCP dalam operasinya, mendorong BMM memenuhi seluruh kriteria WCP yang diteliti.

---

The objective of the study is to evaluate the implementation of governance practices in Islamic endowment fund (waqf) institutions in Indonesia by assessing the fulfilment of Waqf Core Principles (WCPs) by Government as the regulator and the supervisor and Nazhir as the operator of Waqf in Indonesia. Indonesia was chosen to be the object of this study because of its characteristics as the largest muslim population country in the world and it was one of the countries which contributed as the originator of Waqf Core Principles. WCP itself is an adoption of international standard in management and supervision of banking, known as Basel Core Principles (BCP). Qualitative data which was used in this study were collected through various resources such as Indonesian laws and regulations, also, the website and its social media, and news. Data from the the Nation’s views as the regulator and supervisor of waqf which was gathered then examined to the fulfillment of 137 criterias from 18 principles of WCP. Data from samples of Cash Waqf Nazhir(NazhirWakafUang or NWU) which was formed of the first 30 Nazhir that was listed in Indonesian Waqf Board (Badan Wakaf Indonesia or BWI) was also examined to see its fulfillment to the 5 criterias from 4 relevant principles of WCP chosen. This study found that 61 criterias have been fulfilled by Indonesia as the regulator and supervisor of the implementation of WCP. Meanwhile for Nazhir as the operator, Baitulmal Muamalat(BMM) was the only NWU that had fulfilled all the relevant criterias of examined WCP. This study contributes to the stakeholders theory and practical implications to the practices of Nation as the regulator and supervisor of waqf, and Nazhir as the operator of wakaf. This study also found that provinces with highest number of NWU sample did not have influence to the number of criterias fulfilled. Meanwhile the background of NWU’s founder which came from banking sector influenced to the fulfillment of all criterias examined. It can be seen from on how Bank Muamalat as the founder of BMM has implemented BCP on its operation beforehand, supports BMM to fulfil all criterias of WCP examined."

"Perilaku etik perawat pelaksana menjadi perhatian kepala ruangan dalam memberikan pelayanan keperawatan. Kepala ruangan yang menjalankan fungsi dengan baik akan berpengaruh terhadap penerapan praktik keperawatan dan penerapan prinsip etik keperawatan. Metode penelitian ini, menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain cross-sectional. Pengambilan sampel dengan teknik total sampling dengan jumlah sampel 147 di rumah sakit X Tangerang. Pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan analisis univariat, bivariat, dan multivariat. Hasil penelitian menggunakan uji chi-square dengan CI 95%, menunjukan hasil bahwa tidak terdapat hubungan signifikan antara jenis kelamin (p-0,926), usia (p-0,438), tingkat pendidikan (p-0,983), jenjang karir (p-0,415), lama bekerja (p-0,353) dengan penerapan prinsip etik perawat. Terdapat hubungan signifikan antara fungsi perencanaan (p- 0,035), fungsi pengorganisasian (p-value 0,008), fungsi ketenagaan (p-value 0,001), fungsi pengarahan (p-0,002) serta fungsi pengendalian (p-value 0,008) dengan penerapan prinsip etik perawat.  Fungsi pengarahan kepala ruangan yang dilakukan dengan baik akan meningkatkan kesadaran penerapan prinsip etik dalam pelayanan keperawatan, maka perlu adanya optimalisasi fungsi kepala ruangan yang terencana dalam penerapan prinsip etik.

---

The ethical behavior of implementing nurses is a concern for the head nurses in providing nursing services. The Head nurse carries out the function properly will affect the application of nursing practice and the application of nursing ethical principles. This research method uses a quantitative approach with a cross-sectional design. Sampling with a total sampling technique with a total sample of 147 in Hospital X Tangerang. The resulted of the studi using the chi-square test with 95% CI, showed that there was no significant relationship between gender (0.926), age (0.438), education level (0.983), career path (0.415), length of work (0.353) with application of nursing ethical principles. There is a significant relationship between the functions of planning (p-value 0.035), organizing (p-value 0.008), staffing (p-value 0.001), actuacting (p-value 0.002) and controlling (p-value 0.008) with the application of nurse ethical principles. with the application of ethical principles of nurses. with the application of ethical principles of nurses. The function of Head Nurse that is done well will increase awareness of the application of ethical behavior in nursing services, it is necessary to optimize the function of the Head Nurse that is planned in the application of ethical principles."

"This book presents state-of-the-art probabilistic methods for the reliability analysis and design of engineering products and processes. It seeks to facilitate practical application of probabilistic analysis and design by providing an authoritative, in-depth, and practical description of what probabilistic analysis and design is and how it can be implemented. The text is packed with many practical engineering examples (e.g., electric power transmission systems, aircraft power generating systems, and mechanical transmission systems) and exercise problems. It is an up-to-date, fully illustrated reference suitable for both undergraduate and graduate engineering students, researchers, and professional engineers who are interested in exploring the fundamentals, implementation, and applications of probabilistic analysis and design methods."

"Sektor Badan Usaha Milik Negara merupakan bagian integral dari kegiatan sosial ekonomi suatu negara. Masalah utama yang dihadapi BUMN saat ini terletak pada tata kelola dan profesionalisme karena kinerja BUMN dituntut oleh semua pemangku kepentingan. PT APUS merupakan salah satu BUMN, pada tahun 2019, terdapat kasus suap atas proses pengadaan barang yang terungkap dari proses Operasi Tangkap Tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan analisis atas kasus suap ini. Permasalahan ini terjadi karena adanya kasus penyalahgunaan wewenang yang berupa penyerahan uang untuk direktur keuangan PT APUS terkait dengan proyek yang dikerjakan oleh PT INTAN. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk memberikan analisis atas kasus suap berdasarkan prinsip-prinsip GCG dengan menggunakan kerangka GCG dari KNKG. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT APUS belum menjalankan seluruh prinsip GCG dengan baik dan efektif. Hal tersebut disebabkan oleh lemahnya sistem pengendalian internal atas organ perusahaan serta tidak berjalannya whistle blowing system.

---

The State-Owned Enterprises sector is an integral part of a country's socio-economic activities. The main problem faced by SOEs today lies in governance and professionalism because the performance of SOEs is demanded by all stakeholders. PT APUS is one of the SOEs, in 2019, there was a bribery case for the procurement process which was revealed from the Hand Catching Operation process by the Corruption Eradication Commission. This study aims to provide an overview and analysis of this bribery case. This problem occurred because of a case of abuse of authority in the form of handing over money to the finance director of PT APUS related to a project carried out by the company.PT INTAN. This study uses qualitative methods to provide analysis of bribery cases based on GCG principles using the GCG framework from KNKG. The results show that PT APUS has not implemented the all principles of GCG properly and effectively. This is due to the weakness of the internal control system over the company's organs and the ineffectiveness of the whistle blowing system at PT APUS."

"Penerapan pengaturan terhadap Izin Usaha Minyak dan Gas dalam sektor hilir oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi sebelum dan setelah disahkannya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ialah para pelaku usaha yang membutuhkan perolehan izin migas sektor hilir selama tahun 2017 hingga tahun 2021 sudah dapat melalui daring, namun terdapat perbedaan signifikan dari tahun ke tahun disebabkan terdapat perubahan peraturan maupun mekanisme perolehan perizinannya itu sendiri. Berdasarkan pendapat penulis setelah melakukan penguraian unsur dari ketiga peraturan yang telah diteliti memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Hal ini menjadi penting untuk meninjau kembali penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam menjalankan pemerintahan guna mewujudkan good governance untuk Indonesia yang lebih maju. Dalam menyusun tulisan ini, Penulis mencari dan mengumpulkan data sekunder yang berkaitan dengan teori hukum dan praktik pelaksanaan yang terjadi dalam penerbitan izin tersebut. Pemerintah harus memberikan kepastian hukum dalam menetapkan kriteria syarat tolak ukur dalam kemudahan berbisnis karena pada saat ini Ease of Doing Business sudah tidak berlaku lagi semenjak berlakunya Undang- undang Cipta Kerja, tetapi khususnya mekanisme kepastian administrasi dalam UU Nomor 30 Tahun 2014. Terkait penetapan risiko sebuah usaha, pemerintah harus membentuk badan atau tim pengendali khususnya untuk menjamin kemudahan berusaha dan akibatnya, khusus ataupun badan terkait. Agar para pelaku usaha tidak perlu berulang kali bergerak ke satu kementerian dan atau lembaga hinga ke kementerian dan atau lembaga untuk pemenuhan syarat dalam memperoleh perizinan.

---

The application of regulation on Oil and Gas Business Permits in the downstream sector by the Directorate General of Oil and Gas before and after the ratification of Government Regulation no. 24 of 2018 concerning Electronically Integrated Business Licensing Services, business actors who need to obtain downstream oil and gas permits during 2017 to 2021 can already go online, but there are significant differences from year to year due to changes in regulations and the mechanism for obtaining the permit itself. Based on the author's opinion, after analyzing the elements of the three regulations that have been studied, it has its own advantages and disadvantages. It becomes important to review the application of the General Principles of Good Governance (AUPB) in running the government in order to realize good governance for a more advanced Indonesia. In compiling this paper, the author seeks and collects secondary data related to legal theory and implementation practices that occur in the issuance of the permit. The government must provide legal certainty in determining the criteria for benchmarking conditions in the ease of doing business because at this time the Ease of Doing Business is no longer valid since the enactment of the Job Creation Act, but in particular the administrative certainty mechanism in Law Number 30 of 2014. business, the government must form a controlling body or team in particular to ensure the ease of doing business and consequently, specifically or related bodies. So that business actors do not need to repeatedly move from one ministry and or institution to another to meet the requirements for obtaining permits."

"Di era konvergensi saat ini, konsumsi media mulai mengalami sebuah perubahan dimana pola konsumsi yang awalnya hanya satu arah, kini sudah mulai melibatkan penggunaan komunikasi dua arah. Kehadiran transmedia storytelling menjadi sebuah pendekatan baru, terutama dalam konteks penyebaran informasi kepada khalayak. Salah satu figur yang menerapkan pendekatan ini adalah Taylor Swift, ketika dirinya merilis sebuah album yang berjudul Red (Taylor’s Version) pada tahun 2021. Oleh karenanya, penulisan ini menelaah secara mendalam tentang upaya promosi yang dilakukan oleh Taylor dalam menerapkan prinsip transmedia storytelling, sebagai strategi perilisan album ini. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode content analysis dari berbagai publikasi, konten, maupun promosi lainnya yang digunakan Taylor Swift, terutama dalam akun media sosial @taylorswift dan @taylornation. Secara keseluruhan, hasil dari strategi promosi yang ditelaah melalui tujuh prinsip transmedia storytelling dapat dikategorikan berhasil. Hal ini dilihat dari segi jumlah streams lagu pada digital music platform, penjualan album, serta interaksi yang dihasilkan bersama para penggemar.

---

In the current era of convergence, media consumption is starting to experience a shift where the consumption pattern which was originally only one-way, has now begun to involve the use of two-way communication. The presence of transmedia storytelling has become a new approach, especially in the context of disseminating information to the public. One particular musician who utilizes this approach is Taylor Swift, when she released an album called Red (Taylor's Version) back in 2021. Therefore, this paper examines the promotional contents made by Taylor Swift in applying the principles of transmedia storytelling for the release of Red (Taylor's Version)’s strategy. The author uses a qualitative approach with content analysis methods from various publications, contents, and other promotions used by Taylor Swift, especially in the @taylorswift and @taylornation social media accounts. Overall, the results of the promotion strategy that were examined through the seven principles of transmedia storytelling can be categorized as successful. This is seen in terms of the number of song streams on the digital music platform, album sales, and the interaction generated with fans."

"Tulisan ini hendak mengindentifikasi dan beragumen mengenai hak imunitas yang ada didalam Sovereign Wealth Fund. Menjelaskan kekhawatiran yang ada terhadap keberlakuan Sovereign Wealth Fund di dunia. Memberikan penjelasan mengenai doktrin terhadap imunitas terkait negara. Memberikan pemahaman mengenai struktur hukum dan generally accepted principles and practices (GAPP) yang dibuat oleh International Monetary Fund melalui International Working Group yang nantinya disebut Santiago Principles mengenai Sovereign Wealth Fund. Melakukan analisis kasus Janvey melawan Libiyan Investment Authority yang berkaitan dengan yurisdiksi suatu negara terhadap negara asing.

---

This paper will identify and giving an argument the immunities within sovereign wealth fund. to point out the concern of Sovereign Wealth Fund in global operations. Explain the state immunity doctrine. To define the legal frameworks and generally accepted principles and practices (GAPP) constituted by International Monetary Fund which later called Santiago Principles. Analise Janvey v. Libiyan Investment Authority case indicated with state jurisdiction upon foreign state."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang Sovereign Wealth Funds (SWF) sebagai danainvestasi khusus yang dimiliki pemerintah pusat, dibentuk untuk tujuan-tujuanmakroekonomi. SWF mengelola aset untuk mencapai tujuan financial danmelaksanakan serangkaian strategi penanaman modal yang meliputi investasi asetkeuangan di luar negeri. Santiago Principles yang difasilitasi dan didukung IMFpada bulan Oktober 2008 telah berhasil merumuskan arahan bagi negara-negarapeserta IMF yang telah memiliki SWF yaitu Generally Accepted principles andPractices (GAPP). Kajian penelitian dalam perspeltif Hukum Ekonomilntemasional -

---

ABSTRACTThis thesis studies the SWFs which are defined as special purpose investmentfunds or arangements, owned by the general government. Created by thegeneral govemment for macroeconomic purposes. SWFs hold, manage, oradminister assets to achieve financial objectives, and employ a set of investmentstrategies, which include investing in foreign financial assets. Santiago principlesfacilitated and supported by IMF in October 2008 has succeeded in identif,ingand drafting a set of Generally Accepted Principles and practices (GApp). ihi;subject is studied in Intemational Economic Law's perspective."