Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Bank Garansi merupakan produk bank yang memiliki karakteristik yang unik sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia selaku otoritas perbankan yaitu apabila terjadi cidera janji/wanprestasi langsung dapat dieksekusi tanpa perlu pembuktian terlebih dahulu di muka Hakim (Prinsip Unconditional/tanpa bersyarat). Bank Garansi merupakan salah satu bentuk dari Penanggungan Utang yang diatur dalam Bab 17 Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dari Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850. Melalui pelaksanaan Bank Garansi yang seringkali dirasakan memberatkan pihak Principal karena adanya keharusan menyimpan hartanya (cash collateral) yang bersifat mudah dicairkan di Bank sebagai jaminan, dimana harta tersebut dapat digunakan untuk modal kerja Principal. Dari pelaksanaan ini dilihat oleh Surety Company/Perusahaan Asuransi sebagai pangsa pasar besar sebagai jaminan, sehingga diciptakan produk yang merupakan modifikasi/produk turunan dari Surety Bond yaitu Kontra Bank Garansi melalui mekanisme kerjasama dengan Bank. Dalam Kontra Bank Garansi, Principal cukup membayar premi/service charge kepada Surety Company. Sehingga inti dari Kontra Bank Garansi adalah pihak Surety Company menjamin Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank terhadap Principal. Sifat dan kultur dari Kontra Bank Garansi yang juga mengadopsi kultur Bank Garansi pada pelaksanaannya di lapangan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum Asuransi terutama jika terjadi klaim dari pihak Obligee (prinsip Indemitas dan Subrogasi) dimana seharusnya pembayaran klaim sebesar nilai kerugian yang benar-benar diderita oleh Obligee. Padahal Kontra Bank Garansi dianggap sebagai produk asuransi, sehingga seharusnya mengikuti kultur dari Surety Bond yang merupakan produk asuransi.

---

Bank Guarantee is one of bank products that has unique characteristics as stipulated by Bank Indonesia as the banking authorities in Indonesia in case of breach of contract/breach of contract can be executed directly without need of proof in front of the Judges (Unconditional clause). Bank Guarantee is form of the Debt Guarantee as stipulated in Chapter 17 Book III of the draft Civil Code from Article 1820 to Article 1850. Through the implementation of the Bank Guarantee which is often perceived aggravating the Principal because of necessity to save his money (cash collateral) which is easily in the bank as collateral, where the property can be used for working capital Principal later. This implementation is seen by the Surety Company/Insurance Company as a large market share as a collateral, so that they created the product that is modified from Surety Bond product which is derived from the Contra Bank Guarantee through the mechanism of cooperation with the Bank. In Contra Bank Guarantee, Principal sufficient to pay premiums / service charge to the Surety Company. So the core of the Contra Bank Guarantee means that the Surety Company guarantees Bank Guarantees issued by Bank of Principal. The culture of the Contra Bank Guarantee is that Bank Guarantee also adopted the culture of their implementation in the field not in accordance with basic principles of insurance law, especially if there is a claim from the Obligee (Indemnity Principles and Subrogation) where should the payment of claims amounting to the value of losses actually suffered by the Obligee. Thus the Contra Bank Guarantee insurance product, it should follow the culture of the Surety Bond which is an insurance product."

"Skripsi ini membahas mengenai penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas pada suatu Perseroan Terbuka menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Adapun fokus penelitian yaitu bagaimana suatu PT TBK menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas menurut UUPT dan menganalisis apakah prosedur hukum pemberhentian anggota Dewan Komisaris pada PT. Megapolitan Development Tbk dalam Putusan No.103/PDT.G/2011/PN.JKT.SEL. telah memenuhi pinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam UUPT. Hasil penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif menunjukkan bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemberhentian anggota Dewan Komisaris harus dilakukan dengan mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham. Yang kemudian kesepakatan tersebut harus dituangkan dalam Akta Rapat Umum Pemegang Saham dan pertanggungjawabannya dituangkan dalam laporan dari Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan PT.

---

This thesis discusses about the principles of transparency and accountability in the public company under the Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Company. The focus of the research is how a public company apply the principles of transparency and accountability by the Company Law and legal procedures to analyze whether the dismissal of members of the Board of Commissioners of PT. Megapolitan Development Tbk in State Court Decision No.103/PDT.G/2011/PN.JKT.SEL. has met the principles of transparency and accountability as stipulated in the Company Law. Results of studies using normative methods shows that the principles of transparency and accountability in the discharge of the members of the Board of Commissioners has to do with the mechanism of the General Meeting of Shareholders. Then the agreement must be set forth in the General Meeting of Shareholders Deed and accountability outlined in the report of the Board of Directors and Board of Commissioners for the management and supervision of the company."

"Corona Virus Disease 19 (Covid-19) kian meningkat di Indonesia. Tidak hanya mengancam kesehatan manusia, penyebaran Covid-19 juga berdampak terhadap perekonomian nasional, sehingga terjadi penurunan tingkat konsumsi di masyarakat dantingginya tingkat pengangguran akibat rendahnya daya serap tenaga kerja. Sebagai upayauntuk menjaga perekonomian nasional, pemerintah bekerjasama dengan bankmenyelenggarakan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) melalui skemapenempatan dana pemerintah di bank. Skema tersebut diharapkan mampu mendorong perekonomian nasional pelaku UMKM terdampak Covid-19 dan menjaga eksistensi bank di Indonesia. Bank BRI adalah salah satu bank yang mendapatkan penempatan dana daripemerintah dalam jumlah besar. Jika Bank BRI tidak dapat mengelola dana tersebut dengan baik, maka Bank BRI berpotensi mengalami risiko. Di dalam penelitian ini, peneliti menganalisis peran pemerintah dan Bank BRI dalam pelaksanaan program PEN, serta perlindungan hukum bagi Bank BRI sesuai dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundangundangan, serta norma-norma yang berlaku dan mengikat di masyarakat. Fokuspemerintah dan Bank BRI dalam program PEN tersebut adalah penyaluran kredit pada sektor UMKM. Agar program PEN berjalan dengan optimal, pemerintah dapat mengimplementasikan konsep good governance dan Bank BRI perlu untuk memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian, melalui prinsip 5C, 7P, GCG serta melaksanakan manajemen risiko guna menjaga kualitas kredit yang disalurkan.Selanjutnya, peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) juga dibutuhkan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan, serta menaikkan nilai penjaminan yang sesuai dengan besaran nilai jaminan yang dijamin oleh LPS.

---

Coronavirus Disease 19 (Covid-19) keeps increasing in Indonesia. Not only it

threatens health, Covid-19 also impacts the national economy, causing a decrease in the

public consumption and increase in unemployment due to low rate of labor absorption.

In order to maintain the national economy, the government works alongside with banks

to run the National Economic Recovery Program (PEN) through government fund

allocation scheme in banks. This scheme is expected to drive the economy of UMKM

who are impacted by Covid-19 and to maintain the existence of banks in Indonesia. BRI

is one of a few banks which received fund allocation from the government in large

amount. If BRI fails to manage the fund well, BRI may suffer some risks. In this research,

the researcher analyzed the role of the government and BRI in the implementation of PEN

program and the legal protection for BRI in accordance to the applicable law. The writing

of this research used normative juridical method, which is a research that refers to legal

norms in the regulation as well as applicable and binding norms in the society. The focus

of the government and BRI in PEN program is the distribution of loans to UMKM sector.

In order for this PEN program to run optimally, the government could implement the

concept of good governance and BRI shall pay attention to the precautionary principles

through 5C, 7P, and GCG principles, and also to perform risk management to maintain

the quality of the distributed loan. Furthermore, the role of Deposit Insurance Company

is also required to maintain public trust towards the banking sector and to raise the

insurance value that is in accordance with the amount guaranteed by the Deposit

Insurance Company."

"Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Data yang digunakan adalah data primer melalui wawancara dan data sekunder. Permasalahan dari penelitian ini adalah bagimanakah pengaturan asas nailed down diatur dalam KK?. Penerapan asas nailed down dalam KK dalam perkembangannya tidak selamanya bersifat baku, dan dilakukan penyesuaian sesuai dengan situasi dan kondisi serta berdasarkan itikad baik dan kesepakatan kedua belah pihak. Hal ini juga didasari dengan ketentuan dalam KK yang mengatur bahwa pelaksanaan KK diatur, tunduk kepada dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia Berkaitan dengan penerapan otonomi daerah, pendelegasian wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah secara tidak langsung akan membuat ketidakpastian pihak investor akan jaminan kontraknya (security of title), sehingga semua pelaksanaan kewenangan oleh Pemerintah Daerah harus mengacu pada ketentuan baku dalam azas berkontrak berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan di bidang mineral, batubara dan panas bumi.

---

This research methodology is normative legal analysis. It uses the prime data along with the interview and secondary data. This research issues are how the principle of setting of nailed down regulated in Contract of Law (CoW)? Application of the principles nailed down within families in their development are not permanently fixed, and made adjustments according to circumstances and based on good faith and the agreement of both parties. It is also based on the provisions governing the CoW. CoW that governed the implementation, subject to and construed in accordance with the laws of the Republic of Indonesia (this Agreement and its implementation this operation to be governed and construed and interpreted in accordance with the laws of Republic of Indonesia).

Related to the implementation of regional autonomy, delegation of authority from the central government to local governments will indirectly create investor uncertainty will guarantee of the contract (security of title), so that?s all operations by the local government authority must refer to the standard conditions of contract based on the principle of mutual agreement parties and do not conflict with existing regulations in the field of minerals, coal and geothermal."

"Penelitian ini merupakan kajian evaluasi terhadap kebijakan tunjangan investasi di Indonesia akibat adanya masalah prosedural dan tren penurunan investor yang mengajukan dan mendapatkan fasilitas pajak penghasilan ini dengan menggunakan perspektif prinsip kebijakan pajak yang baik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini mencakup pendekatan penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini berdasarkan tujuannya adalah penelitian deskriptif, berdasarkan manfaat adalah penelitian murni, berdasarkan dimensi waktu adalah penelitian cross sectional, dan dengan teknik pengumpulan data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan tunjangan investasi belum memenuhi kriteria yang terdapat dalam prinsip kesederhanaan, netralitas, serta pertumbuhan dan efisiensi ekonomi. Peneliti menyarankan perlu adanya perubahan dan/atau penyederhanaan peraturan terkait untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kebijakan ini.

---

This research is an evaluation study of investment allowance policy in Indonesia because of procedural problem and a decreasing trend of its utilization by the investors by using the framework of good tax system. The Method used by this is including a qualitative approach. The type of this research according to its purpose is a descriptive research, to its utility is a pure research, cross sectional, and using qualitative data collection technique. The result shows that investment allowance policy in Indonesia haven’t met the criterion of simplicity, neutrality, and economic growth and efficiency principles. Researcher suggests that the regulations of investment allowance need to be deregulate and/or simplified in order to increase the effectiveness and efficiency of this tax policy.;"

"The employment measure act ,which was enacted in 1966 and proclaimed the general principles of Japan's labor market policies, was resived in 2007...."

"Perkembangan perbankan (seperti e-banking dan Rahasia Bank) memudahkan terjadi money laundering karena bank banvak menawarkan instrumen perbankan dimana pelaku kejahatan pencucian uang (money laundering) memungkinkan untuk dilakukan perpindah.tr dana dengan cepat dari sate bank ke bank lainnya bahkan melampaui haws vurisdiksi negara. Instrument perbankan memudahkan penempatan uang/liana yang herasal dari kejahatan diubah menjadi uang harta yang legal.Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah a) mengapa kebijakan Prinsip Mengenal Nasabah perlu ditcrapkan pada kegiatan perbankan., b) bagaimana upaya penerapat: Prinsip Mengenal Nasabah yang dilakukan oleh bank umu dan jika diperhadapkan dengan. rahasia bank, dan bagaimana kendala-kendala yang dihadapi dalam menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah.Metode penelitian yang digutiakatt adalah penelitian yuridis kuantitaf dan spesirikasi penelitian bersifat des]criptif analitis dengan men2kaji bahan-hahan kepustakaan. dan penelitian lapangan yaitu dengan r+tenganalisa Kebijakan dan Prosedur Prinsip Mengenal Nasaban.Hasil penelitian menunjukkan praktek pencucian uang mempunyai akibat yang 1-umpleks yakni mcron2rong perbankan, merugikan rnasyarakat, dan negara yang berdampak mcnghambat pembangunan nasional. Adapun perannkat hukum yang diterapkan berupa Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Peraturan Bank Indonesia tentang Prinsip Mengenal Nasabah secara materi sudah cukup memadai_ naniun dalam pelaksanaannya terutama oleh perbankan belum berjalan efeklif karena terdapat beberapa kendala baik di perbankan sendiri belum optimal melaksanakan Prinsip Mcngenai Nasabah karena pertimbangan adanya kemungkinan kehilangan nasabah. Upaya penerapan: Prinsip Mengenal Nasabah yang dilakukan oleh bank umum adalah dengan Cara menunjuk Direktur Kepatuhan dan membentuk UKPN untuk melaksanakan penerapan prinsip ini melakukan pemhuatan sistem teknologil software guns memonitor transaksi dan monitoring profile nasabah dan terus mengadakan pengembangan dari sistem-sistem yang sudah ad memberikan pelatihan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah kendaa pejabat dan staf bank. Kerahasiaan bank sebagai asas yang bersifat terbuka memungkitikan pemantauan transaksi dan rekening nasabah diberlakukan dengan mengadakan prosedur penyimpangan atasnya. Menurut Undang-undang Perhankan bank metnberikan data nasabah atas penninlaan pihakpihak tertentu sedangkan PBl tentang Prinsip Meagan Nasabah dan UU TPPU mengecualikannya dengan inisialif dari pihak Bank. Kendala-kendala yang dihadapi yaitu rnasyarakat yang belum memahami dan menerima pemberlakuan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, dan adanya rasa kekhawatiran akan kehilangan nasabah apabila menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah, adanya sikap kurang kooperatif dari pihak nasabah itu sendiri. belum tersosialisasikan dengan baik tentang adanya peraturan tentang Prinsip Mengenal Nasabah dalam masyarakat.Untuk efektifnya mencegahan mernberantas pencucian uang penerapan prinsip ini perlu adanya dukungan dan kerjasaina dari pemerintah, bank dan masyarakat.

---

The developments of the banking sector (such as e-banking and Bank Secrecy) make it easy for money Laundering to be committed, as many banks offer banking instruments by which perpetrators of money laundering can transfer quickly funds from a bank to another even beyond the jurisdiction of a country. The banking instruments make it easy for such perpetrators to place money/assets gained from a crime to be converted into legal cash/asset.The main issues in this study are a) why the policy. on the "Know Your Customer Principle" needs to be applied to banking activities, b) how have the efforts at the application of the "Know Your Customer Principle" been made by commercial banks and if it is confronted with bank secrecy, and c) what are the constraints faced in the application of the "Know Your Customer Principle".The Methods of study used are juridical, normative study and the specifications of the study are analytical and descriptive by referring to bibliographic materials, and field studies, by analyzing the Policy on and Procedure for the Know Your Customer Principle."The results of study show that money laundering practices have made complex impacts of undermining the banking sector, harming the public and the state, which in turn, make the impact of disrupting national development. The legal instruments applied in the form of the Law on the crime of Money Laundering and the Regulation of the Bank of Indonesia on the "Know Your Customer" Principle have materially been reasonable, but, in practice, mainly in terms of the banking sector have not yet proceeded effectively, because there are still some constraints in the banking sector itself. Those banks themselves have not optimally practiced the "Know Your Customer" Principle due the fear of losing customers. The efforts to apply the "Know Your Customer" Principle by commercial banks are to appoint the Director of Compliance and to form UKPN in order to realize the application of this principle; to develop a technological system/software in order to monitor transactions and customers' profiles, and continue developing the existing systems, to give training programs of application of the "Know Your Customers" Principle to the bank officials and staffs. Bank secrecy as an open principle enables the monitoring of transactions and accounts to be put into effect by applying the procedure for deviation there from. Under the Banking Law, a bank gives a customer's data at the request of particular parties while the PBI on the "Know Your Customers Principle and the TPPU Law exempts it on the initiative of the banks. The constraints to be faced: the fact that the general public has poor understanding and accepts the application of the "Know Your Customers" Principle; the fear of losing customers if the "Know Your Customer" Principle is applied, a Less cooperative attitude shown by customers themselves, and poor familiarization of the general public with the regulation on the "Know Your Customer Principle.For the effective prevention and eradication of money laundering, the application of this principle requires the support and cooperation of the government, the banking sector, and the general public."

"ABSTRAKBelum diketahuinya determinan penerapan prinsip etik keperawatan merupakanmasalah yang berdampak pada perilaku etik perawat dalam melaksanakan asuhankeperawatan dan mempengaruhi kepuasan serta kesejahteraan pasien. Penelitianini bertujuan untuk mengidentifikasi determinan penerapan prinsip etikkeperawatan. Desain penelitian menggunakan deskriptif korelasi denganrancangan cross sectional pada 120 perawat melalui simple random sampling.Pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan analisis univariat, bivariat,dan multivariat. Determinan penerapan prinsip etik keperawatan adalahkarakteristik pekerjaan, pengetahuan perawat tentang etik keperawatan, supervisiatasan, hubungan dengan rekan kerja, penghargaan, peran kepala ruang, dan masakerja (p= <0,001-0,049). Variabel yang paling dominan berhubungan adalahkarakteristik pekerjaan (p< 0,001). Faktor-faktor tersebut perlu mendapatperhatian manajer di rumah sakit dengan tetap melakukan evaluasi terhadap faktorlain agar dapat meningkatkan penerapan prinsip etik keperawatan

---

ABSTRACTThe determinant of nursing ethics practice is not identified yet. This problemaffects the ethical behavior of nurses in performing nursing care. According tothat, it was influencing satisfaction and patient well-being. This study aims toidentify the determinants of the ethical principles application in nursing.Descriptive, correlation, cross-sectional design was applied, through simplerandom sampling to 120 nurses. Data collecting used questionnaires, withunivariate, bivariate, and multivariate analyzes. Determinants of nursing ethicapplication principle were job characteristics, nurses knowledge related to nursingethics, supervision by supervisor, relationship with colleagues, awards, the role ofhead nurse, and tenure (p= <0,001-0,049). The most dominant variable was jobcharacteristics (p< 0,001). These factors need an attention by hospital manager tokeep evaluating the other factors in order to improve the application of ethicalprinciples in nursing;"