Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penerapan pengaturan terhadap Izin Usaha Minyak dan Gas dalam sektor hilir oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi sebelum dan setelah disahkannya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ialah para pelaku usaha yang membutuhkan perolehan izin migas sektor hilir selama tahun 2017 hingga tahun 2021 sudah dapat melalui daring, namun terdapat perbedaan signifikan dari tahun ke tahun disebabkan terdapat perubahan peraturan maupun mekanisme perolehan perizinannya itu sendiri. Berdasarkan pendapat penulis setelah melakukan penguraian unsur dari ketiga peraturan yang telah diteliti memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Hal ini menjadi penting untuk meninjau kembali penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam menjalankan pemerintahan guna mewujudkan good governance untuk Indonesia yang lebih maju. Dalam menyusun tulisan ini, Penulis mencari dan mengumpulkan data sekunder yang berkaitan dengan teori hukum dan praktik pelaksanaan yang terjadi dalam penerbitan izin tersebut. Pemerintah harus memberikan kepastian hukum dalam menetapkan kriteria syarat tolak ukur dalam kemudahan berbisnis karena pada saat ini Ease of Doing Business sudah tidak berlaku lagi semenjak berlakunya Undang- undang Cipta Kerja, tetapi khususnya mekanisme kepastian administrasi dalam UU Nomor 30 Tahun 2014. Terkait penetapan risiko sebuah usaha, pemerintah harus membentuk badan atau tim pengendali khususnya untuk menjamin kemudahan berusaha dan akibatnya, khusus ataupun badan terkait. Agar para pelaku usaha tidak perlu berulang kali bergerak ke satu kementerian dan atau lembaga hinga ke kementerian dan atau lembaga untuk pemenuhan syarat dalam memperoleh perizinan.

---

The application of regulation on Oil and Gas Business Permits in the downstream sector by the Directorate General of Oil and Gas before and after the ratification of Government Regulation no. 24 of 2018 concerning Electronically Integrated Business Licensing Services, business actors who need to obtain downstream oil and gas permits during 2017 to 2021 can already go online, but there are significant differences from year to year due to changes in regulations and the mechanism for obtaining the permit itself. Based on the author's opinion, after analyzing the elements of the three regulations that have been studied, it has its own advantages and disadvantages. It becomes important to review the application of the General Principles of Good Governance (AUPB) in running the government in order to realize good governance for a more advanced Indonesia. In compiling this paper, the author seeks and collects secondary data related to legal theory and implementation practices that occur in the issuance of the permit. The government must provide legal certainty in determining the criteria for benchmarking conditions in the ease of doing business because at this time the Ease of Doing Business is no longer valid since the enactment of the Job Creation Act, but in particular the administrative certainty mechanism in Law Number 30 of 2014. business, the government must form a controlling body or team in particular to ensure the ease of doing business and consequently, specifically or related bodies. So that business actors do not need to repeatedly move from one ministry and or institution to another to meet the requirements for obtaining permits."

"Tulisan ini membahas mengenai perlindungan pengungsi internal dalam hukum internasional. Melalui metode studi pustaka, penulis menjabarkan hak-hak apa saja yang dijamin bagi pengungsi internal, khususnya dalam instrumen panduan internasional yang bernama United Nations Guiding Principles on Internal Displacement. Penulis menganalisa praktek-praktek negara yang mengadopsi Guiding Principles dan kemungkinan bagi dokumen tersebut untuk mencapai status hukum kebiasaan internasional. Dari hasil penelitan, tampak bahwa belum cukup bukti untuk menunjukkan sudah tercapainya status hukum kebiasaan internasional. Namun, ada kemungkinan status tersebut akan tercapai di waktu yang akan datang. Sementara hal tersebut belum terjadi, perlindungan hukum bagi pengungsi internal masih dapat merujuk kepada hak-hak asasi manusia yang tersebar dalam berbagai instrumen hukum hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional.

---

This mini-thesis focuses on the protection of internally displaced persons (IDPs) under international law. Through thorough document research, the author analyzes what rights are guaranteed for the IDPs ? in particular the rights that have been enshrined in the sole international document that refers to IDPS, namely the United Nations Guiding Principles on Internal Displacement. However, seeing as this document is not legally binding in nature, the author will study how certain states have adopted it and the prospects for it to gain status as customary international law. As of now, it has not gained such status. Nevertheless, some of the basic rights of the IDPs are still guaranteed by the piecemeals in international human rights law and international humanitarian law."

"Skripsi ini membahas mengenai prinsip kehati-hatian bank dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat dengan studi kasus pemberian Kredit Usaha Rakyat melalui Perjanjian Kredit antara PT A dan Bank Z. Pembahasannya mencakup prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dan penerapannya terhadap peraturanperaturan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yakni penelitian yang dilakukan mengacu pada peraturan perundangundangan, putusan pengadilan, serta norma atau kebiasaan yang berlaku. Penelitian ini dilakukan berdasarkan pada studi dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa prinsip kehati-hatian dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat perlu diterapkan melalui pendekatan personal kepada debitur.

---

The focus of this study is the implementation of prudential banking principles on Kredit Usaha Rakyat distribution based on case study Kredit Usaha Rakyat distribution through credit agreement between PT A and Bank Z. This study includes prudential principles on dstributing credit and its implementation to the effective rules. This research use normative law approach method which means it use laws and regulations, court verdict, and customs as a reference. This research is based on document study related to this research object. The result of this research suggest that prudential banking principles must be applied on Kredit Usaha Rakyat distribution through personal approach to debitor."

"ABSTRAKLaporan ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan kepatuhan PT. FE Indonesia terhadap Peraturan Bank Indonesia nomor 16/21/PBI/2014 Tentang Prinsip Kehati-Hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri pada tahun 2016. Pemenuhan prinsip kehati-hatian ini meliputi pemenuhan atas rasio lindung nilai minimum, rasio likuiditas minimum dan peringkat utang minimum yang diwujudkan dalam bentuk Laporan Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian KPPK . Hasil dari analisis ini menyimpulkan bahwa PT. FE Indonesia selama tahun 2016 tidak memiliki kewajiban untuk melakukan lindung nilai dan memenuhi peringkat utang minimum namun di sisi lain PT. FE Indonesia telah memenuhi rasio likuiditas minimum seperti yang disyaratkan Peraturan Bank Indonesia nomor 16/21/PBI/2014.

---

ABSTRACTThe purpose of this report is to analyze PT. FE Indonesia rsquo s compliance towards Bank Indonesia regulation number 16 21 PBI 2014 regarding the implementation of prudentiality principles in managing offshore loans in 2016.These prudentiality principles consist of compliance towards minimum hedging ratios, minimum liquidty ratios and minimum credit rating that formed in Laporan Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati hatian KPPK . The overall result shows that PT. FE Indonesia has no obligation to fulfill minimum hedging ratios and minimum credit rating, on the other hand PT. FE Indonesia has fulfilled minimum liquidity ratios as regulated by Bank Indoensia Regulation number 16 21 PBI 2014."

"Transmedia storytelling merupakan sebuah narasi fiksi bersifat interaktif yang terjadi di berbagai platform media. Sejumlah perusahaan menerapkan transmedia storytelling dalam strategi brandingnya. Salah satunya adalah The LEGO Group melalui seri The LEGO Movie. Studi ini bertujuan untuk menganalisis penerapan transmedia storytelling dalam The LEGO Movie dengan analisis sequence dan analisis tujuh prinsip transmedia storytelling. Metode yang digunakan dalam studi ini adalah desk study dengan mengumpulkan sejumlah data sekunder yang relevan. Analisis sequence memperlihatkan rangkaian media yang digunakan dalam The LEGO Movie dan bagaimana kaitan antar medianya. Dalam analisis tujuh prinsip transmedia storytelling, penulis membahas unsur-unsur dalam seri The LEGO Movie yang dapat menjelaskan ketujuh prinsip tersebut. Adapun prinsip transmedia storytelling menurut Jenkins (2010) antara lain Spreadability vs. Drillability, Continuity vs. Multiplicity, Immersion vs. Extractability, Worldbuilding, Seriality, Subjectivity, dan Performance. Sebagai hasil, seri The LEGO Movie dapat mengimplementasikan seluruh prinsip transmedia storytelling tersebut. Dengan dua prinsip yang paling menonjol yaitu Immersion vs Extractability dan Performance.

---

Transmedia storytelling is an interactive fictional narrative that occurs on multiple media platforms. Several companies have implemented transmedia storytelling in their branding strategies. One of these companies is The LEGO Group through The LEGO Movie franchise. This study aims to analyze the implementation of transmedia storytelling in The LEGO Movie through sequence analysis and analysis of the seven principles of transmedia storytelling. The method used in this study is desk study with some secondary data collected. Sequence analysis shows all the media used in The LEGO Movie and the connection between them. In analyzing the seven principles of transmedia storytelling, the author examines the elements in the LEGO Movie that can explain the seven principles. According to Jenkins (2010), seven principles of transmedia storytelling are Spreadability vs. Drillability, Continuity vs. Multiplicity, Immersion vs. Extractability, Worldbuilding, Seriality, Subjectivity, and Performance. The results show that The LEGO Movie can implement all of the seven principles of transmedia storytelling, with two most significant principles that are Immersion vs Extractability and Performance."

"Di era konvergensi saat ini, konsumsi media mulai mengalami sebuah perubahan dimana pola konsumsi yang awalnya hanya satu arah, kini sudah mulai melibatkan penggunaan komunikasi dua arah. Kehadiran transmedia storytelling menjadi sebuah pendekatan baru, terutama dalam konteks penyebaran informasi kepada khalayak. Salah satu figur yang menerapkan pendekatan ini adalah Taylor Swift, ketika dirinya merilis sebuah album yang berjudul Red (Taylor’s Version) pada tahun 2021. Oleh karenanya, penulisan ini menelaah secara mendalam tentang upaya promosi yang dilakukan oleh Taylor dalam menerapkan prinsip transmedia storytelling, sebagai strategi perilisan album ini. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode content analysis dari berbagai publikasi, konten, maupun promosi lainnya yang digunakan Taylor Swift, terutama dalam akun media sosial @taylorswift dan @taylornation. Secara keseluruhan, hasil dari strategi promosi yang ditelaah melalui tujuh prinsip transmedia storytelling dapat dikategorikan berhasil. Hal ini dilihat dari segi jumlah streams lagu pada digital music platform, penjualan album, serta interaksi yang dihasilkan bersama para penggemar.

---

In the current era of convergence, media consumption is starting to experience a shift where the consumption pattern which was originally only one-way, has now begun to involve the use of two-way communication. The presence of transmedia storytelling has become a new approach, especially in the context of disseminating information to the public. One particular musician who utilizes this approach is Taylor Swift, when she released an album called Red (Taylor's Version) back in 2021. Therefore, this paper examines the promotional contents made by Taylor Swift in applying the principles of transmedia storytelling for the release of Red (Taylor's Version)’s strategy. The author uses a qualitative approach with content analysis methods from various publications, contents, and other promotions used by Taylor Swift, especially in the @taylorswift and @taylornation social media accounts. Overall, the results of the promotion strategy that were examined through the seven principles of transmedia storytelling can be categorized as successful. This is seen in terms of the number of song streams on the digital music platform, album sales, and the interaction generated with fans."

"This book presents state-of-the-art probabilistic methods for the reliability analysis and design of engineering products and processes. It seeks to facilitate practical application of probabilistic analysis and design by providing an authoritative, in-depth, and practical description of what probabilistic analysis and design is and how it can be implemented. The text is packed with many practical engineering examples (e.g., electric power transmission systems, aircraft power generating systems, and mechanical transmission systems) and exercise problems. It is an up-to-date, fully illustrated reference suitable for both undergraduate and graduate engineering students, researchers, and professional engineers who are interested in exploring the fundamentals, implementation, and applications of probabilistic analysis and design methods."

"Tulisan ini hendak mengindentifikasi dan beragumen mengenai hak imunitas yang ada didalam Sovereign Wealth Fund. Menjelaskan kekhawatiran yang ada terhadap keberlakuan Sovereign Wealth Fund di dunia. Memberikan penjelasan mengenai doktrin terhadap imunitas terkait negara. Memberikan pemahaman mengenai struktur hukum dan generally accepted principles and practices (GAPP) yang dibuat oleh International Monetary Fund melalui International Working Group yang nantinya disebut Santiago Principles mengenai Sovereign Wealth Fund. Melakukan analisis kasus Janvey melawan Libiyan Investment Authority yang berkaitan dengan yurisdiksi suatu negara terhadap negara asing.

---

This paper will identify and giving an argument the immunities within sovereign wealth fund. to point out the concern of Sovereign Wealth Fund in global operations. Explain the state immunity doctrine. To define the legal frameworks and generally accepted principles and practices (GAPP) constituted by International Monetary Fund which later called Santiago Principles. Analise Janvey v. Libiyan Investment Authority case indicated with state jurisdiction upon foreign state."