"Outsourcing merupakan bentuk strategi baru yang sedang
berkembang dalam dunia usaha sebagai salah satu efek dari
perubahan cara pandang bisnis. Dilakukannya outsourcing
dikarenakan agar perusahaan dapat lebih berkonsentrasi pada
pekerjaan utamanya. Dalam pelaksanaannya, outsourcing
diatur dalam UU No.13 Tahun 2003 pasal 64 yang menyebutkan
bahwa terdapat 2 jenis outsourcing, yaitu outsourcing
pekerjaan yang menggunakan perjanjian pemborongan pekerjaan
dan outsourcing pekerja/buruh yang menggunakan perjanjian
penyediaan jasa pekerja/buruh. Pada sistem outsourcing,
tenaga kerja outsource terikat hubungan kerja dengan
perusahaan penyedia jasa di dalam perjanjian kerja. Sebagai
akibat adanya hubungan kerja antara tenaga kerja outsource
dengan perusahaan penyedia jasa tersebut, maka muncul hak
dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang harus
diperhatikan. Hak dari tenaga kerja outsource yang wajib
dipenuhi oleh perusahaan penyedia jasa adalah kepastian
adanya pemberian program jaminan sosial tenaga kerja,
khususnya dalam hal ini adalah program jaminan kecelakaan
kerja. Hal ini penting mengingat dalam menjalankan
pekerjaannya, tenaga kerja outsource dihadapkan pada resiko
tertimpa kecelakaan kerja. Tetapi pada prakteknya, tidak
jarang ditemukan adanya pelanggaran terhadap pemenuhan hak
tenaga kerja outsource tersebut. Hal ini dikarenakan tenaga
kerja outsource tidak bekerja di lokasi perusahaan penyedia
jasa melainkan ditempatkan lagi di perusahaan pengguna
jasa, sehingga pengawasan terhadap pelaksanaan program
jaminan kecelakaan kerja pada tenaga kerja outsource
tersebut tidak dapat dilakukan secara maksimal. Undangundang
No.3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
membebankan tanggung jawab atas pelaksanaan program jaminan
kecelakaan kerja kepada pengusaha."
