Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tempat Spa adalah suatu usaha komersial yang menyediakan berbagai macam fasilitas yang mengandung unsur hiburan, rekreasi, dan penyediaan jasa lainya seperti makanan,minuman, relaksasi, pijit dan lainnya. Dalam perkembangannya sejumlah tempat Spa di Kota Jakarta telah disalahgunakan keberadaannya oleh pengelola dan semua yang terkait didalamnya yang menjadikan tempat tersebut media prostitusi terselubung. Aturan terhadap perbuatan tersebut jelas dalam KUHP khususnya Pasal 296 KUH Pidana serta Peraturan Daerah Kota Jakarta Peraturan Daerah (Perda) No. 10 tahun 2004 tentang Kepariwisataan. Kejahatan kesusilaan yang terjadi di tempat Spa yang pada prakteknya terjadi prostitusi belum diatur khusus dalam suatu perundangundangan, sehingga menimbulkan kesulitan dalam menerapkan sanksi di dalam KUHP. Kesulitan ini muncul tidak hanya secara teoritis tetapi juga dalam segi praktis, aparat penegak hukum kesulitan menentukan pasal 296 dari KUH Pidana yang hendak dipergunakan serta kepada siapa hal tersebut dijatuhkan, apakah terhadap gerrmo/mami ataukah terhadap si pemilik/pengelola tempat Spa yang bersangkutan, mengingat keberadaan tempat Spa yang menyediakan jasa terapis selalu termanage dengan baik oleh oknum tertentu. Hasil penelitian menunjukan bahwa tempat karaoke di Kota Jakarta yang menyediakan jasa terapis seringkali menjadi ajang prostitusi, penerapan Pasal 296 yang mengaturpun tidak efektif dan selalu terhambat dalam penegakannya, begitupun dengan Peraturan Daerah (Perda) No. 10 tahun 2004 tentang Kepariwisataan juga tidak efektif jika pemilik/pengelola terbukti melanggar hal tersebut. Kota Jakarta juga menerima Pendapatan Asli Daerah yang cukup besar pertahun dari pajak tempat Spa yang ada di seluruh kota-kota di Indonesia.

---

Spa service is a commercial venture that provides a wide range of facilities that contain elements of entertainment, recreation, and the provision of other services such as food, drinks, relaxation, massage and other. Spa in Jakarta has been misused by managers and all those involved in it that make the place as veiled prostitution. Actually there has been a rule on the act in the Criminal Code, Article 296 of the Criminal Code and Local Regulations Jakarta No. 10 of 2004. A morality crime that occurred in the Spa that leads to a veiled prostitution is not regulated in a specific law, causing difficulties in applying sanctions in the Criminal Code. Police difficult to determining Article 296 of the Criminal Code to be used and to whom it is imposed, if the procurer / pimp or to the owner / manager. The results showed that the spa in Jakarta was also providing services that lead to prostitution, the application of Article 296 that regulate is not effective and have problems in enforcement. Besides that, Jakarta government also received huge source revenue each year from the places of entertainment tax."

"Skripsi ini membahas kondisi prostitusi di bawah umur di Prancis serta penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah dan organisasi masyarakat pada 1995-2008. Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa jumlah pekerja seks di bawah umur terlihat mcningkat pada 1995-2008. Selain itu persebaran kegiatan prostitusi yang melibatkan pekerja seks di bawah umur pun cenderung paralel dengan persebaran prostitusi pada umumnya. Meskipun sudah ada upaya penanggulangan yang telah dilakukan bail: oleh pemerintah maupun oleh organisasi-organisasi masyarakat di Prancis, jumlah kegiatan prostitusi yang melibatkan anak-anak di bawah umur tetap meningkat.

---

This thesis discusses the condition of underage prostitution in France and the reduction carried out by the government and community organizations from 1995 to 2008. The result of' this thesis shows that the number of' underage sex workers appears to have increased during that time period. In addition, the spread of prostitution activities involving underage sex workers also tend to parallel the spread of prostitution in general. Despite control ellbrts that have been carried out both by government and by community organizations in France, the number of prostitution activities involving underage sex workers continues to increase."

"Skripsi ini bertujuan menggambarkan eksistensi Kramat Tunggak selama periode Gubernur Ali Sadikin dengan menggunakan metode sejarah sebagai acuannya dengan gaya penulisan naratif deskriptif. Kramat Tunggak adalah lokalisasi prostitusi di Jakarta yang diresmikan pada 1971. Sebagai referensi penulisan, penelitian ini memperolehnya dari buku, dokumen, dan wawancara. Kesimpulan dari skripsi ini adalah Kramat Tunggak bukan hanya sebuah lokalisasi prostitusi tetapi juga berperan sebagai tempat rehabilitasi dan resosialisasi. Kemudian, keberadaan Kramat Tunggak tidak serta merta menghapus praktek prostitusi di tempat lain. Keberadaan Kramat Tunggak juga mendapat reaksi beragam dari masyarakat. Ada yang setuju dan ada pula yang menentangnya.

---

This Thesis tries to explain about the existence of Kramat Tunggak during Ali Sadikin’s era by using the historical method with narrative approach. Kramat Tunggak was a localized area of prostitution which legalized government of Ali Sadikin in 1971. As the references, this thesis used some literature: books, documents, and interviews. The result of this thesis proved that Kramat Tunggak was not only the localization area but also the rehabilitation center. However, Kramat Tunggak did not clearly annihilate a prostitute in another place. In another hand, Kramat Tunggak had earned various opnions: some people agreed with Kramat Tunggak whereas some people not."

"ABSTRAKJurnal ini membahas tentang peran gijichon dalam melayani kebutuhan tentara Amerika. Tujuan jurnal ini adalah untuk memberikan gambaran tentang keberlangsungan aktivitas prostitusi yang berada di gijichon periode 1945 ndash; 1980-an serta peran gijichon terhadap Korea Selatan. Dalam makalah ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan historis dan teknik penelitian kepustakaan. Penelitian ini memiliki hasil bahwa bentuk keterlibatan gijichon di Korea Selatan dalam melayani Amerika Serikat adalah dengan menyediakan kawasan atau area sebagai tempat berlangsungnya aktivitas seksual antara PSK maupun tentara Amerika serta turunnya campur tangan pemerintah Korea dan pihak militer Amerika Serikat dalam meregulasi aktivitas prostitusi di gijichon. Selain itu, peran yang disumbangkan oleh gijichon terhadap Korea Selatan adalah pencegahan penularan penyakit antara PSK Korea maupun tentara Amerika, keamanan nasional, penyumbang ekonomi nasional dan melindungi wanita Korea nonPSK dari aksi pemerkosaan tentara Amerika .Kata Kunci: Gijichon;Korea Selatan; Prostitusi; Pekerja Seks Komersial; Tentara Amerika Serikat.

---

ABSTRACTABSTRACTThis journal will talk about the role of gijichon in serving against US military needs. This journal rsquo s intention is to describe the prostitution activity that happened in gijichon 1945 ndash 1980s and the gijichon rsquo s role towards South Korea. The method that would be use in this journal is the method of qualitative with history approach and the study of literature research. This journal has a result that the involvement of gijichon in serving US military with the availability of distrcit or area that serving sexual activity to US military along with the involvement of Korean government and US military authority in regulating the gijichon prostitution. Moreover, gijichon rsquo s roles that has given into South Korea are prevent veneral disease rsquo s spread between Korean prostitutes and US military, national defense, contribute to national economy and secure the non prostitute Korean women from the US military rape.Keywords Gijichon Camptown South Korea Prostitution Prostitute US Military. "

"Melalui kuasa yang dibentuk oleh budaya patriarki perempuan pekerja seks dilihat sebagai domain of power. Dalam berbagai peneltian perempuan pekerja seks kerap diposisikan sebagai korban dan digambarkan sebagai pihak yang tidak memiliki kuasa atas dirinya. Tesis ini mengkaji bagaimana perempuan pekerja seks di gang Kabar memperlihatkan kesadaran atas tubuhnya melalui pengetahuan yang mereka miliki untuk menunjukkan kuasanya terhadap pelanggan. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus penelitian ini menemukan bahwa perempuan pekerja seks di gang Kabar memiliki kuasa untuk mengatur transaksi seksual yang terjadi antara dirinya dan pelanggan. Pengetahuan diidentikkan dengan kekuasaan. Melalui relasi kekuasaan, pengetahuan memiliki kekuatan untuk mempengaruhi yang lain. Perempuan pekerja seks dalam penelitian ini menolak diposisikan sebagai objek dan menjadikan prostitusi sebagai suatu bentuk profesi yang membebaskannya mengeksplorasi tubuhnya. Menggunakan konsep relasi kuasa Michel Foucault dapat dilihat bahwa pengalaman yang telah dilalui oleh perempuan pekerja seks membentuk pengetahuan dan kesadaran mereka atas tubuhnya serta membuat mereka berdaya untuk melakukan negosiasi dan menunjukkan kuasanya terhadap pelanggannya.

---

Under the power moulded by patriarchal culture, female sex workers are seen as the domain of power. In various studies, women sex workers are often portrayed as victims and described as those who do not have power over themselves. This thesis explores how female sex workers in Kabar brothel show their awareness of their bodies using the knowledge they possess to control their clients. Using a qualitative approach with a case study method, this research found that female sex workers in Kabar brothel have the power to regulate sexual transactions that occur between themselves and clients. Knowledge is identified with power. Through power relations, knowledge has the power to influence others. The female sex worker in this study resists being positioned as an object and views prostitution as a form of choice that liberates her to explore her body. Using Michel Foucault's concept about power relations, it appears that the experiences of female sex workers shape their knowledge and awareness of their bodies and empower them to negotiate and control their clients."

"Skripsi ini membahas tentang ekosistem yang terbangun dalam proses pengasuhan anak pada pekerja malam (pekerja seks komersial), yaitu perubahan ekosistem yang terjadi ketika berada dipanti rehabilitasi. Pembahasan mengenai ekosistem yang terbangun dalam proses pengasuhan anak ini menggunakan Pendekatan Ekologi, dan didukung oleh beberapa konsep yaitu Keluarga, Childhood Socialization, dan Motherhood. Metode penelitian ini menggunakan metode Kualitatif, yaitu dengan melakukan wawancara mendalam dan observasi langsung pada subyek penelitian serta dukungan dari penelitian terdahulu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses pengasuhan anak pada pekerja malam terdapat ekosistem baru yang terbangun dan mempengaruhi proses pengauhan tersebut, serta terdapat perubahan dalam proses pengasuhan.

---

This thesis discusses about ecosystem in process of childcare at night workers (commercial sex worker), which buld up by ecosystem and changes that occur in home rehabilitation. The discussion about the ecosystem which are built into the process of child care using Ecology Approach and is supported by some of the concepts that Family, Childhood Socialization, and Motherhood. The research method of this study is using Qualitative Approach, by conducting in-depth interviews and direct observation on the subject of the research as well as the supported by previous research. The result of this study is to indicate that in the process of child care at nigh workers are new ecosystem that is built up and affect the parenting process, and there is a change in the parenting process."

"Sebagai negara yang meregulasi praktik prostitusi, Prancis memiliki serangkaian kebijakan dan masalah seputar legalitas Pekerja Seks Komesial (PSK). Setelah penandatangan konvensi PBB (mengenai eksploitasi manusia) pada tahun 1949, Prancis resmi menjadi negara abolisionis yang melarang praktik muncikari dan transaksi seksual berbayar yang melibatkan pihak ketiga. Larangan ini kemudian yang menjadi dasar pembuatan kebijakan pada masa pemerintahan Nicolas Sarkozy dan François Hollande. Penelitian ini membandingkan kebijakan mengenai regulasi praktik prostitusi pada masa pemerintahan Nicolas Sarkozy dan masa pemerintahan François Hollande dengan menggunakan metode kualitatif dan teknik studi kepustakaan. Penelitian ini membuktikan bahwa keputusan Sarkozy untuk mengimplementasikan la Loi pour la Sécurité Intérieure (le délit de racolage) pada tahun 2003 menimbulkan masalah karena PSK menjadi pihak yang dikriminalisasi. Di sisi lain, keputusan Hollande untuk menghapus kebijakan Sarkozy dan menerapkan la Loi de Pénalisation de Client de Prostituée juga tidak menyelesaikan masalah karena mengkriminalisasi pelanggan jasa prostitusi. Pada akhirnya, penelitian ini membuktikan bahwa Sarkozy dan Hollande memiliki pendekatan berbeda dalam menanggulangi masalah prostitusi, namun tujuan akhir dari keduanya adalah untuk menghapus budaya prostitusi di Prancis secara bertahap.

---

As a state that regulates prostitution, France has a set of policies and problems on the legalities of commercial sex workers (CSWs). After ratifying a UN convention (on abolishing slavery and human trafficking) in 1949, France banned pimping activities and third-party sexual transactions, thus officially becoming an abolitionist state. This ban became the precedent for regulations made by the Nicolas Sarkozy and François Hollande administration respectively. This research compares the regulations on prostitution by both administrations using qualitative method and literature review. This research shows that Sarkozy’s decision to implement la Loi pour la Sécurité Intérieure (le délit de racolage) in 2003 was problematic as it criminalises CSWs. On the other hand, Hollande’s decision to reverse Sarkozy’s policy and enact la Loi de Pénalisation de Client de Prostituée also fails to offer a solution as it instead criminalises patrons of prostitution. Finally, this research proves that although both Sarkozy and Hollande have different approaches to curb prostitution, their goal is to gradually suppress prostitution culture in France."

"Prostitusi itu pada hakekatnya adalah komersialisasi pelayanan khusus yang pada umumnya dijajakan oleh perempuan untuk memenuhi kebutuhan biologis laki-laki dengan memberikan imbalan materi khususnya uang. Walaupun demikian pelacuran dicela masyarakat, karena masyarakat beranggapan bahwa pelacuran itu merupakan perilaku seksual menyimpang, perbuatan bejat, tidak bermoral, dan merendahkan harkat dan martabat kaum perempuan. Pelakunya dianggap sebagai sampah masyarakat yang menjijikan dan bahkan ada yang beranggapan mengganggu stabilitas serta merupakan salah satu sumber penyebab penyebaran penyakit kelamin. Karenanya terdapat kecenderungan masyarakat untuk menempatkan praktek pelacuran itu di suatu lokasi yang terpencil dan jauh dari lingkungan masyarakat. Namun tidak demikian halnya dengan lokasi pelacuran Boker, dimana pelacur dan lokasi pelacuran berada dalam satu lingkungan pemukiman dengan warga masyarakat.Dalam keadaan yang demikian, timbul pertanyaan bagaimana sesungguhnya kedua belah pihak beradaptasi dalam lingkungan yang tidak saling mendukung? Dimana para pelacur memerlukan kebebasan dari norma-norma sosial yang dapat memperkenankan kegiatannya, sementara itu penduduk memerlukan tempat bermukim dan mendidik anak-anaknya yang bebas dari kegiatan sosial yang melanggar norma-norma yang berlaku umum. Oleh karena itu dalam kajian ini dibahas bagaimana para wanita tuna susila yang hidup di komplek pemukiman penduduk tersebut berinteraksi dengan masyarakat sekitarnya, sehingga praktek pelacuran bisa terus berlangsung. Mengapa hal itu bisa berlangsung? Asumsi saya adalah bahwa kegiatan yang disebut pelacuran itu ternyata mendatangkan keuntungan bagi pihak-pihak yang terlibat termasuk warga setempat. Sehingga menimbulkan kecenderungan masyarakat untuk membuat keteraturan sosial yang disepakati baik yang tertulis maupun lisan. Adapun tujuan pengkajian ini untuk mengetahui dan memahami pola-pola hubungan sosial yang mencerminkan adanya keteraturan sosial. Hasil kajian saya menunjukkan bahwa baik pelacur maupun penduduk setempat memahami akan kedudukan dan peranan masing-masing dalam membina kehidupan sehari-hari. Masing-masing pihak berusaha untuk saling menghormati dengan sejauh mungkin menekan terjadinya konflik. Para pelacur menyadari akan kedudukannya sebagai warga pendatang yang cari makan untuk sementara waktu. Di lain pihak penduduk setempat memahami profesi pelacur yang mencari nafkah sesuai dengan kemampuan. Disamping itu para pelacur juga berusaha menyesuaikan diri dengan cara antara lain. (I) Para pelacur tinggal di rumah-rumah kontrakan di tengah-tengah lingkungan warga setempat, (2) Pelacur yang akan memasuki rumah kontrakan menandatangani kesepakatan dengan pemilik rumah, (3) Pelacur aktif mengikuti kegiatan sosial dan keagamaan warga setempat, (4) Pelacur membantu warga yang terkena musibah. Dengan mengetahui hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada ilmu kepolisian untuk memecahkan masalah-masalah sosial yang terjadi khususnya yang timbul di lokasi pelacuran Boker serta memberi masukan kepada Pemerintah Daerah Jakarta Timur tentang manfaat dari pelacuran dan apabila akan melakukan penertiban tentu dapat dilaksanakan dengan arif dan bijaksana dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat yang berada di sekitar lokasi pelacuran sehingga tidak menimbulkan masalah baru. Dalam melakukan penelitian saya menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode pengumpulan data: metode pengamatan, pengamatan terlibat dan wawancara. Adapun hasil penelitian saya dapatkan bahwa: hubungan sosial antara pelacur dengan warga setempat telah menghasilkan manfaat bagi kedua belah pihak dimana para pelacur mendapatkan keuntungan karena mereka bisa melakukan kegiatan pelacuran tanpa diganggu warga bahkan warga memberikan perlindungan kepada pelacur, sebaliknya dengan adanya lokasi pelacuran Boker memberikan manfaat kepada warga setempat diantaranya memberikan lapangan pekerjaan dan memberikan peluang bisnis bagi warga setempat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian tercipta hubungan yang saling menguntungkan antara pelacur dengan warga setempat dan sebaliknya hubungan yang saling menguntungkan tadi menciptakan keteraturan sosial."