Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 326 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Aris Maulana
Abstrak :
Tesis ini membahas dampak delayering atau penyederhanaan birokrasi di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh implementasi kebijakan delayering yang dilakukan secara cepat dan masif di lingkungan Kemendikbudristek dengan menjadikan Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek sebagai role model dalam penerapannya. Namun demikian, delayering yang diterapkan di Itjen Kemendikbudristek belum sempurna seperti yang diharapkan sehingga menimbulkan berbagai dampak serta reaksi dari pegawai di dalam organisasinya. Berkaitan dengan hal tersebut perlu dilihat lebih dalam bagaimana dampak terhadap pegawai serta organisasi akibat perubahan yang terjadi secara cepat terutama pada struktur organisasi. Reaksi pegawai terhadap dampak akibat perubahan tersebut juga menjadi penting untuk dilihat agar permasalahan yang dapat menghambat proses perubahan seperti resistensi pegawai dapat dikelola dengan baik. Pada akhirnya, peneliti berusaha merumuskan upaya antisipatif untuk mengatasi dampak serta reaksi negatif yang terjadi pasca delayering di Itjen Kemendikbudristek. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk mengeksplorasi suatu fenomena kontemporer. Peneliti melakukan pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan studi literatur yang kemudian diolah dengan menggunakan aplikasi NVIVO 12 Plus. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) dampak ditimbulkan akibat perubahan struktur organisasi di Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek pasca delayering yaitu adanya perubahan pada proses bisnis organisasi, proses koordinasi internal organisasi, proses pengambilan keputusan, pemenuhan angka kredit bagi JFT serta jenjang karir pegawai; 2) reaksi SDM terhadap perubahan yang terjadi pada Inspektorat Jenderal Kemendikbud pasca delayering di lingkungan Itjen Kemendikbudristek juga sangat beragam ada yang mendukung, netral, dan resisten; 3) dampak dan reaksi negatif yang ada tentunya memiliki pengaruh terhadap proses kerja individu bahkan mungkin kinerja organisasi sehingga diperlukan berbagai masukan/upaya antisipatif evaluasi dan kajian ilmiah, restrukturisasi, penghapusan koordiantor dan subkoordinator, pembaruan budaya kerja, penguatan JFT, serta pembentukkan pemimpin kelompok. ......This thesis discusses about the impact of delayering or bureaucracy simplification within the Inspectorate General of the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology of The Republic of Indonesia. The research was motivated by the implementation of the delayering policy which was carried out quickly and massively within the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology by making the Inspectorate General as a role model in its implementation. However, the delayering applied at the Inspectorate General has not been perfect as expected, causing various impacts and reactions from employees within the organization. In this regard, it is necessary to look more deeply into how the impact on employees and the organization due to changes that occur rapidly, especially in the organizational structure. Employee reactions to the impact of these changes are also important to look at so that problems that can hinder the change process such as employee resistance can be managed properly. In the end, the researcher tried to formulate anticipatory efforts to overcome the negative impacts and reactions that occurred after delaying at the Inspectorate General. The method used in this research is a qualitative method with a case study approach to explore a contemporary phenomenon. Researcher collected data by in-depth interviews and literature studies which were then processed using the NVIVO 12 Plus application. The results of the study show that: 1) the impact caused by changes in the organizational structure at the Inspectorate General of the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology after delayering, namely changes in organizational business processes, organizational internal coordination processes, decision-making processes, fulfillment of credit scores for certain functional positions and employee career paths; 2) HR reactions to changes that occur in the Inspectorate General of the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology after delaying within the Inspectorate General are also very diverse, some are supportive, neutral, and resistant; 3) The existing negative impacts and reactions certainly have an influence on individual work processes and maybe even organizational performance so that various inputs/anticipatory efforts are needed for scientific evaluations and studies, restructuritation, eliminating coordinators and sub-coordinators, reform the work culture, strengthening certain functional positions, and forming group leaders.
Jakarta: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2021
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Bunga Asoka Iswandari
Abstrak :
Birokrasi di Indonesia masih melekat dengan citranya yang terkesan rumit, membutuhkan waktu lama dan tidak praktis yang menyebabkan reformasi birokrasi berjalan lambat. Saat ini reformasi birokrasi seharusnya sudah memasuki tahap akhir dari grand design reformasi birokrasi yang bertujuan mewujudkan pemerintahan kelas dunia. Guna mewujudkan pemerintahan kelas dunia, perlu dilakukan modernisasi dengan transformasi digital pada proses birokrasi salah satunya adalah penerapan e-government sebagai layanan publik dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi. Akan tetapi penggunaan teknologi, informasi, dan komunikasi berpotensi besar atas keamanan sistemnya, terlebih lagi pada pelayanan publik tidak dapat terlepas dari pemanfaatan data pribadi warga negara penggunanya yang sudah pasti e-government akan menghimpun data pribadi warga negara pada sistemnya. Permasalahan yang dikaji antara lain hubungan reformasi birokrasi dengan e-government, bagaimana reformasi birokrasi dapat berjalan dengan adanya perlindungan data pribadi pada e-government, dan bagaimana seharusnya pengaturan terkait e-government agar dapat melindungi data pribadi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian pendekatan perundang-undang, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, pendekatan perbandingan, dan pendekatan historis. Tulisan ini membahas pentingnya keberadaan kepastian hukum yang menjamin perlindungan keamanan data pribadi warga negara yang terhimpun dalam sistem e-government dimana negara mempunyai kewajiban melindungi setiap hak warga negaranya dan melindungi sistem sebagai penyelenggaranya guna mendukung jalannya reformasi birokrasi di Indonesia. Seharusnya agar e-government berjalan optimal terdapat peraturan terkait perlindungan data pribadi yang diselenggarakan oleh pemerintah dan e-government memiliki standar yang pasti sebagai pedoman dalam setiap mekanisme kerjanya terutama standar yang terkait untuk melindungi data dan informasi yang terhimpun didalamnya. ......The bureaucracy in Indonesia is still attached to its complex image, takes a long time and is impractical, which causes bureaucratic reform to run slowly. Currently, bureaucratic reform should have entered the final stage of the grand design of bureaucratic reform aimed at realizing world-class government. In order to realize world-class government, modernization with digital transformation in the bureaucratic process is necessary, one of which is the application of e-government as a public service by utilizing technological advances and communications. However, the large-scale use of technology, information, and communication on the system, first the public service cannot see from the use of the personal data of the citizens of its users, which is certain that e-government will collect the personal data of citizens in its system. The problems studied include the relationship between bureaucratic reform and e-government, how bureaucratic reform can work with the protection of personal data in e-government, and how e-government-related arrangements can protect personal data. The type of research used in this law is normative legal research with statutory research approach, conceptual approach, case approach, comparative approach, and historical approach. This paper discusses the importance of the existence of legal certainty that guarantees the protection of the security of personal data of citizens collected in the e-government system where the state has the obligation to protect every right of its citizens and protect the system as the organizer in order to support the course of bureaucratic reform in Indonesia. In order for e-government to run optimally, there should be regulations related to personal data protection implemented by the government and e-government has definite standards as new in every work, especially standards related to protecting data and information collected therein.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Achmad Suhawi
Abstrak :
Penelitian tentang "Peranan Partai Politik Era Reformasi Terhadap Integrasi Nasional yang metigambil studi kasus PDT Perjuangan dan PK Sejahtera" ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan peranan parpol dalam mengintegrasikan aspirasi masyarakat didalam menjaga kohesifitas bangsa Indonesia; Mengkaji peranan PDI Perjuangan dan PK Sejahtera dalam meningkatkan aspek integrasi nasional; Serta mengkaji implikasi reformasi bagi ketahanan nasional dimana PDI Perjuangan dan PK Sejahtera menjadi aktor demokrasi yang diakui secara konstitusional.

Penelitian memakai metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan permasalahan secara asosiatif kepada PDI Perjuangan dan PK Sejahtera dimana sumber data berasal dart sumber primer dan sumber sekunder. Penelitian dilakukan dengan menggunakan indikator ideologi, pola rekrutmen, pola pengorganisasian, sebaran dukungan, kebijakan dari kedua partai terutama yang terkait dengan integrasi nasional.

Adapun teori atau pendapat para ahli yang digunakan untuk melakukan penelitian berkisar seputar teori peranan, partai politik, integrasi nasional, dan ketahanan nasional, sehingga diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Fertama, Parpol era reformasi melaksanakan peran integrasi nasional melalui fungsinya sebagai sarana komunikasi, sosialisasi, rekrutmen politik, dan pengatur konflik serta tetap menjadi sarana artikulasi dan mengaggregasi kepentingan. Namun peranan parpol era reformasi terhadap integrasi nasional mengalami pent roan kualiths karena perluasan partisipasi masyarakat tidak berbanding lures dengan kemampuan sumberdaya parpol, termasuk lembaga-lembaga negara lainnya; Kedua, PDI Perjuangan dan PK Sejahtera memiliki peran panting bagi terwujudnya integrasi nasional. PDI Perjuangan sebagai partai terbuka dapat menunjang penguatan aspek integrasi nasional Indonesia sebagai bangsa majemuk. Begitu pula dengan PK Sejahtera, karena ia mengikuti kaidah - kaidah demokrasi didalam memperjuangkan tujuan idiilnya; Ketiga, Euforia politik selama reformasi menjadikan negara pada posisi tidak stabil akibat ledakan partisipasi rakyat yang tidak mampu dikelola oleh institusi politik yang ada. Hal demikian disadari oleh partai - partai politik era reformasi, karma itu ia melalui kadernya di badan legislatif mulai membuat regulasi jurnlah partai melalui pemilu agar bisa menciptakan iklim yang lebih kondusif bagi ketahanan nasional bersendikan demokrasi. Artinya, parpol era reformasi insyaf akan pentingnya sistem multi partai terbatas (proporsional) dalam rangka konsolidasi demokrasi sehingga tercipta kohesi sosial dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Terkait dengan temuan penelitian ini, peneliti merekomendasikan agar peranan parpol era reformasi terhadap integrasi nasional bisa lebih optimal, maka setiap parpol perlu segera berbenah did dengan meningkatkan sumber days yang dimiliki sehingga dapat mengelola partisipasi masyarakat dan mampu melembagakan konflik atau kepentingan yang sating bersaing. Oleh sebab itu, parpol juga perlu mengetahui lingkup serta intensitas perbedaan agama dan etnis, kesenjangan antara kelompok tradisional dan kelompok modem, kesenjangan antara perkotaan dan pedesaan, termasuk ideologi - ideologi yang saling bersaing. Karena semua itu hams diagregasi dan diartikulasikan oleh parpol yang eksis dalam pentas politik nasional. Apalagi jumlah parpol selama transisi demokrasi sangat tergantung pada fragmentasi yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Dengan begitu, parpol era reformasi melalui lembaga legislatif dan eksekutif hazes memastikan bahwa ia melaksanakan perannya dalam memperkuat integrasi nasional dimana secara gradual mengurangi emosentrisme yang mengancam integrasi nasional melalui Undang-undang tentang partai politik dan pemilihan umum.
The research about " The Role Of Political Party Era Reform To National Integration taking case study of PDI Perjuangan and PK Sejahtera conducted with the objective as a mean to describe the role of political party in integrating society aspiration in taking care of Indonesian nation cohesively; Studying the role of PDI Perjuangan and of PK Sejahtera in improving the national integration aspects; And also to study the reform implication to national resilience whereas PDI Perjuangan and of PK Sejahtera become democracy actors confessed constitutionally.

The research uses qualitative method by using approach of analysis description where the source of data came from the primary and the secondary sources. The research conducted by using ideology indicator, pattern of recruitment, organizational pattern, dispersion support, policy of both party - especially which related to national integration.

As for opinion or theory of experts used to conduct research gyrate in around role theory, political party, national integration, and national resilience. So that it obtained the following conclusion: First, political parties in reform era has been doing the role of national integration through communication medium function, socialization, political recruitment, conflict management, and remain consistent in being articulation medium and interest of aggregation. But the quality of the role of political parties in reform era to national integration is declining because the expansion of people participation is not directly proportional with capability and capacity of parties resources, including other state institutions; Second; that both parties have their important roles to form the National integration. PDI Perjuangan as an open party can support reinforcement of national integrity aspects to Indonesia as a plural nation. So does with the PK Sejahtera, because it follows democracy methods in achieving its ideal target; Thirr Political Euphoria during reform will make unstable state on course effect of people participation explosion which unable to be managed by existing political institution. This condition is realized by political parties in reform era; therefore, through their cadre in legislative institution, they begin to make regulation of parties number through the election in order to create more conducive climate of national resilience based on democracy. It means that political parties have realized the importance of definite multi parties (proportional) in order to make democracy consolidation so it can be created social cohesion that involve people participation.

Related to the invention of this research, the researcher recommends that in order to make the role of political parties in reform era to national integration more optimum, each party needs to improve themselves by increasing their resources so they are capable to manage people participation and also able to institute the conflicts or compete interests. Therefore, political parties need also to know the scope and the intensity of ethnic and religion diversity, the gap between traditional and modem group, the gap between city and rusticity, including the compete ideologies, because those all factors must be aggregated and articulated by political parties that exist in national political stage. Moreover, number of political parties within democracy transition is much depend on the fragmentation happened between society. Therefore, political parties in reform era through Legislative and executive institution must ensure that they can implement their role in strengthening national integration and gradually decreasing that menace national integration through political party regulations and general election.
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2008
T24551
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Sebayang, Natasa Atidhira
Abstrak :
ABSTRAK
Berbelitnya sistem birokrasi yang ditetapkan oleh Polri dalam pengumaan SIM, STNK, dan BPKP (SSB) menimbulkan citra negatif di mata masyarakat yang akhirnya menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada institusi kepolisian dan menyebabkan masyarakat enggan bersentuhan langsung dengan kepolisian. Menyadari buruknya reputasi kepolisian inilah yang pada akhirnya melatar belakangi Polri untuk segera kembali membangun trust building yang dijabarkan dalam program reformasi birokrasi 2005-2010 yang bertujuan untuk memberikan pelayanan yang cepat, transparan dan akuntabel.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi komunikasi Polda Metro Jaya dalam menjalankan program transparansi pelayanan SSB melalui Nine Steps of Strategic Public Relations. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, dengan metode pengumpulan data melalui wawancara rnendalam dengan responden terpilih. Metode analisa data dilakukan dengan dengan menelaah seluruh data yang didapat dari berbagai sumber, kemudian data tersebut dianalisa dan dibandingkan dengan teori yang digunakan sebagai acuan penelitian. Selain melakukan wawancara, peneliti juga melakukan survey mengenai transparansi pelayanan SSB kepada masyarakat selaku stakeholder, melalui kuesioner.

Hasil temuan peneliti menunjukkan bahwa strategi komuuikasi pada pelayanan SSB Polda Metro Jaya menerapkan kerangka Nine Steps yakni dengan strategi proactive, meliputi action strategies dan communication strategies, yang ditujukan kepada internal dan eksternal publik Polda Metro Jaya.. Selain itu, hasil kuesioner juga menunjukkan bagaimana masyarakat mengetahui adanya sosialisasi program transparansi tersebut, dan perubahan seperti apa yang dirasakan oleh masyarakat selaku pengguna jasa.
Abstract
Complicated bureaucracy established by the Police in handling driver's license, vehicle registration, and certificate of ownership (SIM/ STNK/BPKP - SSB) has led to a negative image in the eyes of the public. This negative image ultimately reduces the level of public confidence in the institution and has caused a public reluctance to come into contact with the police. Realizing its poor reputation the Indonesian Police urged to immediately re-establish its trustworthiness to the public. This program is outlined in the 2005-2010 bureaucratic reform programs that aim to provide fast transparent and accountable service.

The purpose of this study was to determine how Polda Metro Jaya strategize its communication program for the SSB service transparency through the Nine Steps of Strategic Public Relations. This research was conducted with a qualitative approach, through in-depth interviews with selected respondents. The data was then analyzed by reviewing all the data obtained from various sources, then analyzed and compared with the theories used as the research reference. Additional& this study also accommodated a survey on transparency SSB, through questionnaires distributed to the community as stakeholder.

The findings suggested that the communication strategy for SSB services in Polda Metro Jaya is adapting to the Nine Steps framework through proactive strategies, including action strategies and communication strategies, aimed to Polda Metro Jaya's internal and external public. In addition, the questionnaire also suggested how the community is aware of such transparency socialization program, and how the perceive the changes as service user.
2010
T29388
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Rangga Patria Syahputra
Abstrak :
Tujuan dari karya akhir ini adalah untuk melihat pengaruh dari pengimplementasian kebijakan pembentukan Account Representative di Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Pemerintah mengimplementasikan kebijakan tersebut dalam rangka melaksanakan Reformasi Administrasi Perpajakan yang bertujuan untuk memperbaiki pelayanan perpajakan yang ada terhadap Wajib Pajak. Penelitian dilakukan dengan penyebaran kuesioner terhadap tiga pihak yaitu Account Representative, Petugas Pajak dan Wajib Pajak yang berada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Rebo. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa dampak dari pengimplementasian kebijakan pembetukan Account Representative dapat memberikan dampak positif bagi pihak Account Representative yang bekerja, Petugas Pajak yang berhubungan dengan Account Representative dan pihak Wajib Pajak yang dilayani oleh Account Representative. Diharapkan karya akhir ini dapat dijadikan referensi bagi pemerintah untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas dalam pelayanan dalam perpajakan. ......The research's objectives is to see the effect from the Account Representative policy implementation establishment on Tax Office Pratama. The Government implemented the policy to manage Tax Administration Reform that aims to fix the tax service for Tax Payers. The research done with questionaire that's been distributed to three party specifically to Account Representative, Tax Officer and Tax Payers on Tax Office Pratama Jakarta Pasar Rebo. The research result conclude that the effect of Account Representative Policy Implementation Establishment provide positive impact to Account Representative work there, Tax Officer that has been working with Account Representative and Tax Payers that has been serviced by Account Representative. Hope this research become a reference for Government to repair and improve the quality of service in taxation.
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2012
T31453
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Muthia Apriyani Murthias
Abstrak :
Tesis ini membahas reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Percontohan dalam upayanya meningkatkan pelayanan kepada pemangku kepentingan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan cara meneliti bahan pustaka yang relevan dengan objek kajian. Bila dibandingkan dengan masa sebelum dilaksanakannya reformasi birokrasi, pelayanan KPPN pada saat ini lebih dapat memberikan kepuasan kepada pemangku kepentingan yang dilayaninya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan standard operating procedure (SOP) dan profesionalitas SDM berpengaruh besar bagi keberhasilan reformasi birokrasi. Oleh karenanya disarankan untuk selalu melakukan monitoring pelaksanaan SOP oleh pegawai dan meningkatkan kompetensi para pegawai baik melalui pendidikan dan pelatihan maupun proses assessment.
This thesis discusses the bureaucratic reforms undertaken by a Pilot Office of the State Treasury Services (KPPN) in its efforts to improve services given to stakeholders. The thesis is a result of a research which is carried through a normative study, conducted by analyzing library materials relevant to the object of study. Compared to the period before the implementation of bureaucratic reform takes place, the services of KPPN at this time could give more satisfaction to its stakeholders. The result of this research showed that the enforcement of standard operating procedure (SOP) application and the professionalism of human resources have a great influence for the success of the bureaucratic reform. Therefore, it is recommended to continue monitoring the implementation of the Standard Operating Procedure (SOP) by the employees while at the same time enhancing the employees competence through education, training and assessment process as well.
Depok: Universitas Indonesia, 2012
T29742
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Jujun Rusmijati
Abstrak :
Kementerian Keuangan dibawah kepemimpinan Sri Mulyani Indrawati menjadi pilot project Reformasi Birokrasi. Tesis ini bertujuan mendeskripsikan Cognitive Map Sri Mulyani Indrawati dalam perumusan kebijakan reformasi birokrasi Kementerian Keuangan,pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2009. Analisis data menggunakan teknik cognitive map dengan panduan dari Ackermann, dkk.,kemudian dikonversi melalui metode NUMBER yang diperkenalkan Kim Dong-Hwan, sehingga menjadi system dynamics dengan bantuan software Vensim. Untuk menunjang penelitian, teori yang digunakan untuk menganalisisya itu teori reformasi administrasi, kepemimpinan, kebijakan publik, dan cognitive map.

Hasil dari penelitian ini berupa belief, value dan expertise Sri Mulyani Indrawati dalam merumuskan kebijakan reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan. Kebijakan reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan berawal dari persepsi Sri Mulyani Indrawati atas kondisi yang mengharuskan dibuatnya suatu upaya percepatan pelaksanaan good governance. Upaya ini disebut reformasi birokrasi. Sri Mulyani Indrawati mencanangkan program dan strategi untuk melaksanakan reformasi birokrasi. Program-program utamanya adalah penataan organisasi, penyempurnaan proses bisnis, dan peningkatan manajemen SDM. Pencapaian tujuan reformasi birokrasi pundi upayakan dengan penyusunan peta strategi Kementerian Keuangan dan penerapan sistem remunerasi. Sri Mulyani Indrawati pun berpendapat bahwa hal yang paling penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi adalah perubahan mindset dari pegawai Kementerian Keuangan. Sri Mulyani Indrawati memberi perhatian atas upaya peningkatan kinerja.Terdapat pula kondisi yang diharapkannya akan dicapai dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, yaitu aparatur negara yang profesional, efektif, efisien dan berintegritas, serta building public trust. Sri Mulyani Indrawatipun telah menggunakan kelima praktik kepemimpinan teladan, yaitu model the way, inspire for shared value, challenge the process, enable others to act, encourage the heart.
Bureaucratic Reforms.This thesis aims to describe the Sri Mulyani Indrawati's Cognitive Map in the formulation of the Ministry of Finance's Bureaucratic Reform policy, in 2007 until 2009.The data analysis using the Ackermann, et al. cognitive map techniques, then converted by the NUMBER method which was introduced Dong-Hwan Kim. It becomes a system dynamics with the help of Vensim software.To support the research, the theory used to analyze are the theory of administrative reform, leadership, public policy, and the cognitive map.

The result of this study is the Sri Mulyani Indrawati'sbelief, value and expertize in formulated the bureaucratic reform policy at the Ministry of Finance.Sri Mulyani Indrawati's cognitive map includes things that she considered as the cause why an effort to accelerate the implementation of good governance is needed, in this case is bureaucratic reform.Sri Mulyani Indrawati launched programs and strategies to implement the bureaucratic reform.In addition, Sri MulyaniIndrawatiperceive that the core of the bureaucratic reform is a change in mindset of the Ministry of Finance's officials. Sri Mulyani Indrawati's attention on the performance improvement.Concepts that also emerge in the Sri Mulyani Indrawati's cognitive map are the conditions that she hope will be achieved by implementing bureaucratic reform.As a leader, Sri Mulyani Indrawati has used the five practices of exemplary leadership, those were the model the way, inspire for shared value, challenge the process, enable others to act, encourage the heart.
Depok: Universitas Indonesia, 2012
T30509
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Sesty Liandry
Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini membahas mengenai iklim psikologis di lembaga ?X? yang merupakan lembaga milik negara non kementerian di Indonesia. Dengan mengetahui iklim psikologis lembaga ?X? dapat diberikan saran intervensi yang sesuai guna memperbaiki iklim psikologis untuk meningkatkan kesiapan berubah anggota organisasi. Kesiapan berubah ini terkait dengan kesiapan anggota organisasi dalam menjalankan program reformasi birokrasi. Hasil menunjukkan bahwa iklim psikologis memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesiapan berubah dan dimensi iklim psikologis yang rendah secara signifikan sehingga perlu diintervensi adalah dimensi kebermaknaan. Strategi intervensi yang sesuai untuk dimensi kebermaknaan adalah intervensi terhadap pengelolaan sumberdaya manusia, seperti sosialisasi, penetapan target, penilaian kinerja dan sistem penghargaan.
ABSTRACT
This research is about the psychological climate at non-department state owned "X" institution in Indonesia. By knowing the psychological climate at "X" institution, a suitable intervention to improve psychological climate to increase organization members' readiness for change can be suggested. Readiness for change is associated with readiness member of organization in executing beaureaucracy reformation program. The result of the research shows that psychological climate has significant influence to readiness for change and the lowest dimension that will need to be intervened is meaningfulness. Intervention strategy which is deemed most appropriate for meaningfulness is intervention to human resources management, such as socialization, goal setting, performance management, and recognition system.
2012
T30678
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Moch. Lukmantias Amin
Abstrak :
Untuk memenuhi kebutuhan dana dalam pembinaan dan operasionalnya, sejak masa kemerdekaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) berusaha memenuhi kebutuhan secara mandiri. Dengan mengatasnamakan Yayasan yang dikelola oleh militer, diperoleh pendapatan dari bisnisbisnis yang ada. Pada tanggal 16 Oktober 2004 Pemerintah telah mengesahkan berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang melarang prajurit TNI untuk berbisnis dan memberikan pendelegasian kepada Presiden RI untuk mengambilalih aktivitas bisnis TNI. Sejak tahun 2005 Menhan telah membentuk Tim Supervisi Transformasi Bisnis TNI, ditindaklanjuti dengan Pembentukan Tim Nasional Pengambilalihan Aktivitas Bisnis TNI, yang terakhir membentuk Tim Pengendali untuk melakukan pengambilalihan aktivitas bisnis TNI.
To meet the funding requirements in the developing and operation, since the independence day, the Indonesian Armed Forces (TNI) seek to meet needs independently. In the name of the TNI's foundations that are managed by the military, the income is obtained from existing businesses. On October 16, 2004 The govemment has approved the enactment of Law No. 34 Year 2004 on TNI, which prohibits soldiers to do business and give delegation to the President to take over the business activities of the TNI. Since 2005 the Minister of Defense has established the TNI's Business Transformation Team Supervision,then followed by National Team of TNI's Business Activity Acquisition, and lately perform the Controlling Team to conduct the TNI?s business activities takeovers.
Depok: Universitas Indonesia, 2010
T37678
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2006
S10614
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library