Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dewasa ini terjadi banyak aksi korporasi yang dilakukan oleh perusahaanperusahaan dalam rangka mengekspansi usahanya. PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk dengan PT. Bakrie Telecom, Tbk adalah salah satu contoh perusahaan yang sedang membahas rencana sinergi berupa merger, konsolidasi, akuisisi atau spin off.Tesis ini membahas rencana sinergi yang dapat dilakukan, serta tanggung jawab notaris dan perlindungan hukum terhadap pemegang saham dalam pelaksanaan sinergi tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain preskriptif.Hasil penelitian menyarankan spin off sebagai sinergi terbaik yang dapat dilakukan; notaris perlu dilibatkan dari perencanaan sampai pasca pelaksanaan sinergi; sinergi dilakukan untuk kepentingan perseroan serta memenuhi hak-hak pemegang saham.

---

Today there are many corporate actions undertaken by companies in order to expand their businesses. PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk and PT. Bakrie Telecom, Tbk is one of the examples of companies that are discussing the plan of synergies that consist of merger, consolidation, acquisition or spin off.

This thesis discusses the synergy plan that can be done, as well as the responsibilities of a notary and legal protection for shareholders in the implementation of such synergy. This study is a qualitative research with a prescriptive design.

The results suggest a spin off as the best synergies that can be done; notary public should be involved from planning through post-implementation of synergies; synergy done for the company and fulfill the rights of shareholders."

"Perkembangan dunia usaha di Indonesia semakin tumbuh dan berkembang serta terjaminnya perlindungan hukum bagi pare pihak yang terjun dalam dunia usaha. Perlindungan dan kepastian hukum semakin dirasakan sejak diundangkannya Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.Walaupun sudah diatur sedemikian rupa untuk dapat melindungi semua kepentingan para pihak yang terlibat melakukan usaha dalam bentuk perseroan terbatas, masih saja terdapat celah-celah hukum yang dapat dirnanfaatkan oleh pelaku usaha, dalam hal ini adalah pemegang saham, demi keuntungan pribadi atau kelompoknya semata. Celah-celah hukum tersebut diantaranya adalah pemegang saham memanfaatkan sistem limited liability (pertanggung jawaban terbatas) sehingga seringkali para pemegang saham melakukan pelanggaran sehingga terjadi piercing the corporate veil. Pada akhirnya perseroan tersebut menjadi tidak sehat serta tidak kompetitif lagi dan lambat laun menjadi bangkrut dan akhirnya perseroan tersebut akan dituntut pailit oleh (para) krediiturnya dan atau dilikuidasi.Pemegang saham yang melakukan tindakan yang melanggar piercing the corporate veil akan berusaha sekuat tenaga agar pertanggung jawaban yang dibebankan kepadanya tidak sampai terlalu jauh menjadi pertanggungjawabannya secara pribadi. Dalam praktek bisnis sehari hari terlihat indikasi bahwa para pemegang saham, khususnya pemegang saham mayoritas, yang terlalu mengatur setiap langkah perseroan untuk kepentingnnya pribadi atau kelompoknya sehingga mengakibatkan kerugian bagi perseroan. Akibatnya, perseroan dapat dituntut pailit dan atau dilikuidasi.Tesis yang berjudul Tanggung Jawab Pemegang Saham Atas Perusahaan yang Dipailitkan dan Dilikuidasi ini dengan menggunakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis, yang berdasarkan teori-teori, kaidah-kaidah hukum tertentu serta fakta kasus yang ada, diharapkan dapat mengkaji mengenai tindakan pemegang saham yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (2) UUPT yang mengakibatkan kerugian bagi perseroan sehingga pada akhimya pemegang saham tersebut dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindakan-tiadakannya."

"Tesis ini membahas tentang peran notaris dalam pembuatan Akta Jaminan Fidusia atas saham serta akibat hukum jika jaminan fidusia atas saham tidak dibuat dalam bentuk akta notaris. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan tipologi penetian deskriptif analitis. Hasil penelitan mengungkapkan, notaris mempunyai peranan yang penting dalam pembuatan Akta Jaminan Fidusia atas saham. Salah satunya adalah mencegah perselisihan yang mungkin dapat teijadi dalam pelaksanaan jaminan fidusia atas saham, yaitu dengan cara mencantumkan klausul-klausul tambahan dalam akta jaminan fidusia yang memuat tentang: (1) Pihak yang berhak mendapat deviden dan sisa kekayaan hasil likuidasi atas jaminan fidusia saham; (2) Persetujuan penjualan saham dari pihakpihak yang didahulukan; (3) Kewajiban penyampaian laporan berkala (‘periodical reporf); (4) Penggantian nilai saham. Jaminan Fidusia yang tidak dibuat dalam akta notaris tidak mempunyai kepastian hukum dalam hal pembuktian terhadap para pihak dalam akta, waktu pembuatan akta serta isi akta. Hal ini mengakibatkan hak-hak penerima jaminan fidusia tidak terlindungi. Oleh karena itu, untuk mendapatkan kepastian hukum atas pelaksanaan eksekusi saham sebaiknya dilakukan melalui akta otentik yang dibuat oleh notaris.

---

These thesis explained about notary role in the construction of fiduciary deed on share also the legal consequence if fiducia warranty was not construct by authentic deed made by notary. This research used normative juridical method with typology research by analistic descriptive. The result of research conclude that a notary have significant role in constructing fiducia authentic deed on share. One of the actions seen by putting some extra clauses on fiducia authentic deed of share. These clauses resolving about: (1) a party that has a right to get dividend and payment of liquidation residue; (2) Approvement from prefered parties to selling share; (3) Obligation of periodical report; (4) substitution o f share value. Fiducia warranty which not made by notary causing legal uncertainty on evidence towards to parties, time and contents of the deed. It caused the rights o f fiducia receivee were not well protected. In order to get legal certainty on share execution, fiducia must construct with authentic deed made by notary."

"Tesis ini membahas kasus mengenai Perseroan Terbatas yang telah melakukan pemanggilan untuk RUPS Pertama, RUPS Kedua, RUPS Ketiga dan RUPS Kempat, tetapi tidak dapat diselenggarakan dikarenakan tidak tercapai kuorum kehadiran dalam RUPS tersebut. Jenis penelitian ini adalah hukum normatif, dengan metode penelitian kepustakaan dengan studi kasus terhadap permohonan penetapan kuorum RUPS setelah RUPS Ketiga dalam Putusan Nomor: 1199/K/Pdt/2010. Dalam kasus ini, Perseroan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar ditetapkan kuorum untuk RUPS Kelima. Namun Ketua Pengadilan Negeri menolak permohonan tersebut dengan didasarkan kepada pertimbangan hukum bahwa Perseroan telah melakukan pemanggilan dan menyelenggarakan RUPS sebanyak 4 (empat) kali, sedangkan yang diatur dalam pasal 86 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) adalah mengenai permohonan Perseroan kepada Ketua Pengadilan Negeri agar ditetapkan kuorum untuk menyelenggarakan RUPS Ketiga. Sehingga permohonan yang diajukan oleh Perseroan tersebut tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 86 ayat (5) UUPT.Tesis ini juga membahas mengenai kewenangan Mahkamah Agung dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan kuorum RUPS. Pasal 86 ayat (7) UUPT mengatur bahwa penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai kuorum RUPS bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam kasus yang dibahas dalam tesis ini, permohonan penetapan kuorum RUPS yang diajukan oleh Perseroan telah ditolak oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun Perseroan kemudian mengajukan upaya hukum kasasi dimana Mahkamah Agung memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan tersebut. Oleh karena Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak permohonan tersebut dan tidak memberikan penetapan mengenai kuorum RUPS, maka sesuai dengan ketentuan pasal 43 ayat (1) juncto penjelasan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung, atas penetapan tersebut dapat diajukan upaya hukum kasasi. Sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan kasasi yang diajukan oleh Perseroan.

---

This thesis addresses a case regarding a Limited Liability Company which have issued a notice to the First GMS, Second GMS, Third GMS and Fourth GMS, but could not be held since the GMS did not present the attendance quorum. This normative research conducted using the literature study completed with case study to stipulation of quorum of GMS after the Third GMS, The Supreme Court Decision number: 1199/K/Pdt/2010. In this case, the Company filed a petition to the Chairman of Central Jakarta District Court to determine a quorum attendance for the Fifth GMS. However, the Chairman of Central Jakarta District Court decided to decline the petition which based on the legal consideration, stating that the Company have issued a notice and held the GMS for 4 (four) times, whereas pursuant to Article 86 paragraph (5) of the Law of Limited Liability Company (Company Law) a Company may file a petition to the Chairman of District Court to determine the quorum attendance for the third GMS. Hence, that petition filed by the Company does not fulfill the stipulation of Article 86 paragraph (5) of the Company Law.

This thesis also addresses the authority of the Supreme Court on investigating and adjudicating the petition for GMS? quorum determination. The Article 86 paragraph (7) of the Company Law stipulates that the determination of GMS quorum by the Chairman of District Court is final and binding. In this case, the petition of determination of GMS quorum which have been filed by the Company has been declined by the Chairman of Central Jakarta District Court. Furthermore, the Company then appealed for the same petition where the Supreme Court performed an investigation and adjudicated the said appeal. Since the Chairman of Central Jakarta District Court decided to decline the petition and did not determine the GMS quorum, in accordance to Article 43 paragraph (1) of the Law of Supreme Court and its elucidation, such decision can be filed for an appeal. Hence, the Supreme Court is authorized to investigate and adjudicate the said appeal which filed by the Company."

"Resiko merupakan faktor penting untuk dipertimbangkan dalam setiap pengambilan keputusan investasi, karena besar kecilnya resiko yang terkandung dalam suatu alternatif investasi akan mempengaruhi pendapatan yang diharapkan dari investasi tersebut. Penilaian investor atau calon investor terhadap resiko investasi saham juga akan mempengaruhi harga saham yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena resiko merupakan salah satu unsur dalam penetapan tingkat "discount" untuk menentukan nilai saham. Ada beberapa faktor yang mempunyai pengaruh terhadap resiko investasi saham di pasar modal."