Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 736 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Chen, Xulu
Singapore : Silkroad Press, 2013
572.4 CHE m
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
London: Sage Periodeicals Press, 1992
ADM
Majalah, Jurnal, Buletin  Universitas Indonesia Library
cover
Dzuriyatun Toyibah
"Sejak reformasi 1998 sebagaimana dinyatakan Faultier (2001) tengah terjadi peningkatan fungsi masyarakat sipil. Dalam penelitian ini penulis melihat terjadinya peningkatan fungsi masyarakat sipil sampai ke tingkat lokal seperti yang terjadi di Cipari, Cilacap, Jawa Tengah. Bagi sebagian aktifis masyarakat sipil hal itu dianggap penting karena ujung tombak kedaulatan rakyat sebenarnya ada di tingkat masyarakat desa. Tanpa perubahan di tingkat masyarakat akar rumput maka perubahan yang terjadi di tingkat nasional tidak akan memberi pengaruh.
Sebagai ide yang diambil dari proses sejarah masyarakat Eropa, ide masyarakat sipil dalam kehidupan di masyarakat lokal nampak dalam organisasi-organisasi keagamaan yang fungsinya masih sangat terbatas. Penulis menggunakan definisi masyarakat sipil yang menurut Hikam (1999: 3) terwujud dalam berbagai organisasi yang dibuat oleh masyarakat di luar pengaruh negara. Dengan definisi tersebut masyarakat sipil terdiri dari lembaga swadaya masyarakat, organisasi sosial keagamaan, paguyuban, dan juga kelompok kepentingan di Cipari.
Organisasi masyarakat sipil di lokasi penelitian yang mendapat tempat di masyarakat, seperti NU, masih lebih berorientasi kepada masalah-masalah agama dalam arti sempit (transendental} semata. Program dan kegiatannya tidak diorientasikan bagi pemenuhan kebutuhan yang nyata bagi anggotanya. Melainkan hanya berfungsi untuk menjaga tradisi yang telah mapan.
Program pemberdayaan masyarakat sipil dalam proses otonomi daerah merupakan upaya yang dilakukan oleh PP Lakpesdam NU. Program ini bertujuan agar organisasi masyarakat sipil (CSO) di tingkat lokal bisa memiliki fungsi sebagai organisasi masyarakat sipil yang sebenarnya. Pelaksanaannya dimulai dengan lokakarya desa di lima desa. Masing-masing lokakarya menghasilkan program desa dan forum warga. Forum warga sebenarnya tidak direncanakan untuk menjadi organisasi melainkan forum yang sifatnya informal sebagai wahana diskusi, sharing gagasan dan lain-lain, Dengan demikian Forum warga ini kemudian menjadi forum bagi organisasi masyarakat sipil di Cipari. Karena program masih dalam tahap awaI sehingga mereka masih perlu didampingi oleh fasilitator. Untuk memudahkan kerja fasilitator dibentuk forum warga kecamatan.
Adapun program utama dari Forum Warga adalah sosialisasi tentang wacana perubahan kepada masyarakat melalui beberapa cara. Pertama, dialog publik dan dialog mengenai masalah-masalah yang ada di desa dan kecamatan Cipari. Kedua, dengar pendapat (public hearing) dengan lembaga pemerintah (Bupati, DPRD, Camat, Desa dan BPD) dan lembaga penyedia jasa (public service) seperti PLN, KUA. Ketiga, mengadakan dialog dan seminar tentang otonomi desa dalam kebijakan otonomi daerah, tugas dan wewenang BPD. Keempat, menerbitkan bulletin Eling. Forum warga juga sedang merencanakan melaksanakan polling tentang pandangan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.
Dengan program pemberdayaan masyarakat sipil dalam proses otonomi daerah telah menciptakan ruang-ruang diskusi bagi kelompok-kelompok yang berbeda di wilayah kecamatan Cipari. Misalnya antara NU, Muhammadiyah, Katolik, dan lain-lain. Hubungan antara NU dan Muhammadiyah; hubungan Muslim dan Non Muslim yang selama ini agak tegang, diharapkan akan bisa mencair.
Program pemberdayaan masyarakat sipil dalam proses otonomi daerah, juga telah memberi kontribusi mengubah orientasi berorganisasi sebagai ritualitas menjaga tradisi, menjadi berorganisasi sebagai wahana pemecahan alternatif masalah-masalah bersama. Termasuk di dalamnya membawa masalah kehidupan masyarakat agar mendapatkan perhatian dalam kebijakan publik melalui partisipasi dalam pembentukan kepemerintahan yang baik (good governance). Karena perubahan paradigma pemerintahan di tingkat lokal (Cipari) selama ini, baru dimaknai sebagai sebuah keharusan karena datang dari instruksi pemerintah pusat."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
T9169
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Kintan Achria Putri
"Penelitian ini membahas mengenai bagaimana peran program Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dalam membangun masyarakat informasi yang ditinjau melalui implementasi programnya di daerah rural maupun urban. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi program Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di wilayah urban dan rural mulai dari proses pembentukan, aktivitas yang dimiliki, dan hambatan-hambatan yang dihadapi. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengindentifikasi program-program KIM apakah sudah memiliki peran dalam membangun masyarakat informasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (qualitative method) dengan metode kajian literatur. Pengumpulan data dilakukan dengan pencarian dan analisis dokumen dari bulan Februari-Juni 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KIM di wilayah urban cenderung lebih mandiri, sedangkan program KIM di wilayah rural membutuhkan bimbingan dari otoritas. Namun, tidak menjamin bahwa KIM yang mandiri dapat mengimplementasikan program lebih baik jika dana dan fasilitas kurang. Tingkat pendidikan dan partisipasi masyarakat rural yang lebih rendah dan masyarakat urban yang lebih tinggi juga mempengaruhi keberhasilan program. Saran yang diajukan adalah pemerintah harus memberikan perhatian terhadap program KIM agar keberhasilannya merata dan dapat bekerja sama dengan Perpustakaan Nasional dalam mengimplementasikannya

This study discusses how the role of the Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) program in building an information society as viewed through its program implementation in rural and urban areas. The purpose of this study is to identify Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) programs in urban and rural areas starting from the formation process, the activities they have, and the obstacles they face. In addition, this study also aims to identify whether KIM programs already have a role in building an information society. This study uses a qualitative approach (qualitative method) with a literature review method. The data was collected by searching and analyzing documents from February-June 2020. The results showed that KIM in urban areas tended to be more independent, while KIM programs in rural areas needed guidance from the authorities. However, it does not guarantee that an independent KIM can implement the program better if funds and facilities are lacking. The lower level of education and participation of rural communities and higher urban communities also affects the success of the program. The suggestion is that the government should pay attention to the KIM program so that its success is evenly distributed and can cooperate with the National Library in implementing it."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2021
MK-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Tri Fina Halun Djata
"Fungsi Abeh Dalam Mengintegrasikan Masyarakat Dayak Ma'anyan di Desa Dayu merupakan topik penelitian ini. Keberadaan Abeh sebagai sebuah simbol yang diyakini masyarakat berfungsi sebagai penyelamat dan pemersatu masyarakat jika ada bahaya yang menyerang dari luar desa. Fenomena yang menarik dari keberadaan Abeh ini adalah keberadaannya sebagai simbol dalam masyarakat tradisional yang diistilahkan dalam kajian sosiologi sebagai masyarakat mekanik sementara itu masyarakat Dayak Ma'anyan di Desa Dayu ini hidup dalam arus modernisasi. Dua tipe masyarakat hidup dalam satu komunitas dengan nilai yang berbeda. Permasalahan pokok yang diangkat dalam penelitian ini adalah Fungsi Abeh dalam mengintegrasikan masyarakat Dayak Ma'anyan di Desa Dayu dengan pertanyaan apa fungsi Abeh bagi masyarakat Dayak Ma'anyan di Desa Dayu, bagaimana Abeh sebagai simbol mengintegrasikan masyarakat Dayak Ma'anyan di Desa Dayu dan faktor-faktor apa yang dapat menghambat fungsi Abeh dalam mengintegrasikan Masyarakat Dayak Ma'anyan di Desa Dayu.
Atas dasar pokok permasalahan di atas maka penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan suatu penjelasan ilmiah tentang fungsi Abeh dalam mengintegrasikan masyarakat Dayak Ma'anyan di Desa Dayu secara komprehensif dalam dimensi sosial budaya masyarakat desa.
Kerangka teoritik, menggunakan kerangka berpikir keberfungsian dengan menggunakan teori fungsionalisme perspektif Emile Dukheim, Radcliffe-Brown dan Malinowski, dengan memandang bahwa adanya bagian-bagian sistem hanya diterangkan atau dijelaskan oleh keseluruhan atau tatanan sosial, dimana bagian-bagian itu menjalankan fungsi dari tujuan keseluruhan. Menurut aliran ini bahwa suatu sistem selalu berkaitan dengan fungsi, suatu sistem itu terdiri dan sejumlah unsur yang berfungsi secara timbale balik yaitu saling memberi, saling menerima guna memelihara keseimbangan suatu entitas sistem tertentu. Dalam aliran ini bahwa masyarakat harus dilihat secara holistik sebagai sistem yang terdiri dari bagian-bagian dan terdapat nilai-nilai konsensus yang menggerakkan terjadinya keseimbangan atau integrasi yang dinanlls. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metodologi dengan menggunakan teknik wawancara mendalam atau indepth Interview, disamping itu agar penulis bisa menemukan data yang lebih akurat, spontan dan data baru maka penulis juga menggunakan teknik observasi partisipasi atau pengamatan terlibat. Penulis selama beberapa bulan mengamati secara langsung dan ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan subjek. Melalui metode penelitian ini penulis menemukan bahwa fungsi Abeh bertitik tolak dari pengalaman masa lampau yaitu sebagai penyelamat dan pemersatu masyarakat jika dalam bahaya yang datang dari luar komunitas dan hampir tidak relevan lagi jika ditinjau dalam konteks kekinian. Dalam penelitian ini, penulis menganalisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Data yang ada kemudian diinterpretasikan.
Kesimpulan, fungsi Abeh sebagai penyelamat dan mempersatukan masyarakat Dayak Ma'anyan di Desa Dayu lebih pada zaman lampau, masyarakat terintegrasi dan memiliki solidaritas bersama seperti sekarang ini, bukan karena fungsi Abeh tetapi lebih nampak disebabkan oleh adanya rasa sentimen yang sama atau identitas yang sama sebagai sesama orang Dayu.
Saran-saran yang dapat diajukan adalah perijinan untuk mengadakan kegiatan perlu dikaji ulang terutama masalah perjudian yang amat mendoinasi. Hal itu perlu secepamya dilakukan agar orang tidak salah interpretasi tentang makna upacara itu diadakan. Ada pembatasan yang jelas antra perayaan dan waktu ritual; ada pengkajian ulang tentang gagasan re-integrasi untuk usaha-usaha pemaknaan fungsi Abeh dalam kehidupan bermasyarakat yang lebih cocok dengan kebutuhan masyarakat dimana makna dan fungsi Abeh menjadi ikatan dari masyarakat yang lebih luas lagi.
Perlu pengembangan lebih jauh tentang fungsi Abeh, yaitu kajian lintas fungsi maksudnya adalah pengembangan untuk bidang ilmu dan hiburan."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2002
T1312
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Siregar, Baginda P.
"Secara garis besar penelitian ini menjelaskan tentang pelaksanaan "Program Pemberdayaan Kelurahan", yang merupakan suatu program yang dilaksanakan di Kota Medan dan peranannya dalam peningkatan partisipasi masyarakat. Penelitian ini menjadi sangat penting mengingat bentuk pemerintahan terendah di Kota Medan mengalami perubahan yang selama ini menganut azas Sentralisasi berubah menjadi azas yang menganut Desentralisasi, yang di mulai seiring dengan pemberlakuan Otonomi Daerah pada tahun 2001.
Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yang diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara dengan para informan yang ada di Kecamatan Medan Belawan yang dipilih secara purposive, sementara itu untuk mendukung data diatas, penelitian ini juga dilakukan dengan pengamatan (observasi), dan untuk lebih menjelaskan data yang ditemukan dari para informan.
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pembinaan masyarakat yang merupakan salah satu kegiatan dalam pelaksanaan "Program Pemberdayaan Kelurahan", sangat berperan dalam peningkatan partisipasi masyarakat, tetapi dengan masih membutuhkan bantuan dari pemerintah kelurahan, sehingga pelaksanaan "Program Pemberdayaan Kelurahan" di Kecamatan Medan Belawan masih banyak tergantung kepada pemerintahan kelurahan. Tetapi, pada umumnya pelaksanaan kegiatan pembinaan masyarakat tersebut di Kecamatan Medan Belawan dinilai sangat berperan dalam peningkatan partisipasi masyarakat.
Pemberian wewenang yang lebih besar kepada pemerintahan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang lebih demokratis ini, dalam pelaksanaan "Program Pemberdayaan Kelurahan", belum sepenuhnya mampu terwujud. Hal ini disebabkan masih banyaknya dukungan Pemerintah Kota dalam setiap pelaksanaan kegiatan masyarakat dalam "Program Pemberdayaan Kelurahan", sehingga akhirnya keterlibatan masyarakat masih sangat tergantung kepada besarnya dukungan pemerintah. Kemudian, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Kegiatan Pembinaan Masyarakat yang sangat berperan dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan "Program Pemberdayaan Kelurahan" tersebut, dapat menunjukkan bahwa upaya yang sangat mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah dengan upaya tatap muka, upaya tatap muka ini sangat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan "Program Pemberdayaan Kelurahan" di Kecamatan Medan Belawan.
Oleh sebab itu, kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan kecamatan dan pemerintahan kelurahan secara umum dalam meningkatkan partisipasi adalah melakukan Pembinaan Masyarakat dengan upaya tatap muka, peningkatan taraf kesehatan masyarakat dan peningkatan pendapatan ekonomi keluarga, yang kesemuanya sangat berguna dalam usaha peningkatan partisipasi masyarakat di Kecamatan Medan Belawan."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
T7730
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Zulfikar
"Penelitian bertujuan untuk memahami keadaan masyarakat di Nagari saat ini, khususnya kehidupan nagari setelah system nagari diterapkan kembali di Sumatera Barat. Dan untuk melihat perbedaan kehidupan nagari saat ini dengan kehidupan nagari tradisional, sehingga ditemukan gambaran yang jelas terhadap kenyataan nagari saat ini. Serta Diharapkan penelitian ini bermanfaat dalam mengisi ruang kosong teoritik maupun praktik dalam memahami realitas masyarakat Minangkabau modern termasuk perubahan sosial yang terjadi di dalamnya dan dapat bermanfaat dalam pengambilan kebijakan-kebijakan pembangunan khususnya pembangunan sosial di Sumatera Barat. Pertanyaan penelitiannya adalah sebagai berikut; (I) Bagaimana keadaan nagari dewasa ini, setelah system nagari diterapkan kembali di Sumatera Barat ? (2) Apakah terdapat perbedaan antara nagari tradisional dengan nagari saat ini ?
Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, bukan dalam kategori-kategori matematis yang digolongkan dalam tipe penelitian deskriptif analisis. Data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dan beberapa sumber, yaitu, pertama, Sumber-sumber yang tertulis dan bersifat sekunder yang langsung atau tidak langsung berhubungan dengan masalah yang diteliti. Kedua, data-data yang dikumpulkan melalui interviu-interviu langsung, observasi-observasi pribadi. Ketiga, Data yang diperoleh dengan cara langsung ke masyarakat secara partisipatif seraya melakukan observasi mendalam (participant observer). Selanjutnya, pengalaman bagi peneliti sendiri yang merupakan putra asli Minangkabau yang pernah merasakan hidup di kampung halaman ataupun di perantauan, tentu memberikan manfaat dalam merasakan lika-liku masyarakat yang dapat menambah pemahaman yang mendalam terhadap masalah yang diteliti.
Lokasi Penelitiannya adalah di nagari Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat. Pemilihan nagari ini berdasarkan kriteria sub-urban. Nagari ini memenuhi kriteria sub-urban tersebut. Dalam penelitian tersebut, penulis melihat nagari tradisional dan nagari saat ini khususnya di nagari Koto Baru Simalanggang. Dan penulis menemukan sejumlah perbedaan dan perubahan dalam hal Pemerintahan dan kepemimpinan, hubungan kekerabatan, penguasaan sumber daya ekonomi serta munculnya struktur baru diluar struktur adat.
Berdasarkan temuan tersebut penulis berkesimpulan bahwa yang terjadi sesungguhnya adalah proses individualisasi dalam berbagai sistem sosial dalam kehidupan nagari di Minangkabau. Dalam hal pemerintahan, individualisasi terlihat dalam perubahan struktur yang otonom kepada struktur hirarkis karena menyesuaikan diri dengan ketentuan nasional.dan berubah Bari kepemimpinan komunal para pemangku adat kepada kepemimpinan tunggal Wali Nagari yang dipilih langsung oleh rakyat. Dalam ikatan kekerabatan juga terdapat perubahan, yaitu perubahan dalam hal keintiman. Ikatan kekerabatan yang kuat sekarang sudah bertambah longgar. Dan dalam hal pengusaan sumber daya ekonomi juga telah bergeser dan komunal kepada individual. Kalau dalam masyarakat nagari tradisional, masyarakat bergantung kepada harta pusaka, sekarang sebagian besar masyarakat sudah bergantung kepada harta pencariannya sendiri."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2007
T22542
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Kim, Gyeong Il
Seoul: Blue History, 2012
KOR 306.810 9 KIM g
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Singapore: Institute of Southeast Asia Studies, 2001
297.1 ISL
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Saifuddin Aman
Jakarta : Al Mawardi Prima , 2000
297.63 AMA m
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>