Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kutukan sumber daya alam menggambarkan kegagalan wilayah yang memiliki kekayaan sumber daya alam untuk mendapatkan manfaat bagi pembangunan. Berbagai literatur empiris menunjukkan negara atau wilayah yang kaya akan sumber daya alam mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini melihat hubungan kekayaan sumber daya alam dengan indikator kesejahteraan masyarakat yaitu tingkat kemiskinan dalam konteks desentralisasi di Indonesia. Skema desentralisasi memegang peranan penting dalam mengatur pembagian kewenangan dan penerimaan (bagi hasil) pengelolaan sumber daya alam di berbagai level pemerintahan. Melalui metode regresi data panel, hasil penelitian ini menunjukkan kekayaan sumber daya alam berkorelasi searah dengan tingkat kemiskinan di kabupaten/kota periode tahun 2010-2018. Hasil tersebut sekaligus membuktikan adanya indikasi fenomena kutukan sumber daya alam di Indonesia.

---

Resource curse illustrates the failure of jurisdictions which have natural resources abundance to gain benefits for development. Various empirical literature shows resource-rich countries or regions experiences deceleration of economic growth. This study analyze the impact of natural resource abundance towards poverty rate, as welfare indicator, in the context of decentralization in Indonesia. Decentralization scheme plays important role in regulating functional assignment and revenue sharing of natural resource management at various levels of government. Through the panel data regression method, the results of this study indicate natural resources abundance is commonly correlated with poverty rate in districts/cities level on 2010-2018 period. This result also prove the indication of natural resource curse phenomenon in Indonesia."

"ABSTRAKSalah satu sumber daya yang hingga saat ini masih menjadi perbincangan hangat adalah tanah gambut. Di Indonesia, kandungan gambut terhampar di Timur Sumatera, selatan Kalimantan dan daerah Irian. Contoh tanah yang digunakan pada tugas akhir ini adalah dari Bereng Bengkel, Kalimantan Tengah. Hal ini dihubungkan dengan adanya perbaikan dan pengembangan jalan yang menghubungkan daerah-daerah di Kalimantan Tengah yang melintasi lahan gambut. Tanah gambut adalah suatu tanah yang mempunyai kandungan organik (serat) sebagai salah satu materi pembentuknya serta mempunyai kandungan air yang tinggi, daya dukung rendah, kompresibilitas (daya mampat) yang tinggi. Hal ini menyebabkan tanah tersebut sangat lunak dan kekuatan gesernya rendah, sehingga tanah ini dapat digolongkan sebagai tanah yang buruk untuk dijadikan tanah pendukung konstruksi sipil. Pada analisa dalam kondisi Consolidated Undrained ini, sampel tanah diberikan tegangan normal dan air diperbolehkan mengalir dari sampel. Tegangan normal ini bekerja sampai konsolidasi selesai, yaitu sampai tidak terjadi lagi perubahan pada isi sampel tanah. Kemudian jalan air pori dari sampel ditutup dan sampel diberikan tegangan geser secara undrained (tertutup). Tegangan normal masih tetap bekerja, tegangan air pori diukur selama tegangan geser diberikan. Pada pengujian dengan alat triaksial ini, pada setiap sampel diberlakukan kondisi isotropis yang berbeda-beda dan masing-masing diberlakukan keadaan konsolidasi normal dan berlebihan.

---

"

"Kekayaan sumber daya alam di Indonesia mencakupkeanekaragaman hayati yang terkandung di dalamnyamerupakan anugerah Tuhan kepada bangsa Indonesia.Demikian juga dengan keanekaragaman suku, agama,dan ras, dari masyarakat Indonesia sehingga membentukmasyarakat plural, yang di dalamnya terdapat tata nilai,norma-norma adat yang berlaku dalam masyarakat,sehingga kebijakan penataannya secara luas melaluikonsep berkelanjutan ekologis untuk kesejahteraanmasyarakat Indonesia. Kajian ini membahas PutusanNomor 04/G/2009/PTUN.Smg jo. Putusan Nomor103 K/TUN/2010 yang merupakan hasil perlawananmasyarakat Sedulur Sikep atas kebijakan pembangunanpabrik dari PT. SG yang dianggap akan merusaklingkungan hidup, merusak sistem ekologi, danmenghilangkan hak-hak hidup masyarakat SedulurSikep yang selama ini hanya bertani sehingga sangattergantung pada tanah dan air. Kehidupan masyarakatSedulur Sikep yang tersebar di Kecamatan SukoliloKabupaten Pati memiliki karakteristik yang unik. Olehkarena itu, hal ini sangatlah menarik untuk dikaji lebihmendalam baik secara doktrinal maupun non doktrinal.Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalahsocio-legal study, yang dalam arti hukum tidak sekedardikonsepsikan sebagai norma dan sekaligus memaknaihukum sebagai perilaku, sehingga penelusuran realitasyang sesungguhnya diharapkan akan dapat diketahuiapakah hukum positif yang ada maupun hukum yanglahir dari pola-pola antar subjek dalam masyarakat itumerupakan hukum yang sudah adil atau tidak"

"Negara Indonesia merupakan Negara dengan potensi kekayaan alam yang berlimpah. Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, maka ?bumi, air dan segala kekayaan alam yang terkandung dalam wilayah Indonesia dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat?. Berdasarkan rumusan pasal tersebut, maka segala kekayaan alam yang terkandung di wilayah Indonesia hanya boleh digunakan untuk membawa kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Meskipun potensi kekayaan alam di Indonesia, baik mineral, batubara maupun kekayaan alam lainnya sangat berlimpah, tetapi jumlah angka kemiskinan ternyata justeru semakin bertambah. Ketidaksinkronan ini disebabkan oleh pengelolaan kekayaan alam baik mineral maupun batubara yang tidak sesuai dengan konsep hak penguasaan Negara yang dirumuskan oleh Founding Fathers. Pengalaman Indonesia selama masa Orde Baru menunjukan lemahnya penegakan hukum dalam bidang pertambangan, mekanisme kontrak yang diberlakukan selama masa Orde Baru dijadikan celah bagi pihak yang ingin memproleh keuntungan. Berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara diharapkan mampu membawa perubahan yang signifikan dalam tujuan pemanfaatan segala kekayaan alam untuk dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Mekanisme kontrak yang berlaku selama Orde Baru kemudian berubah menjadi mekanisme perizinan, sehingga peran Negara dalam melaksanakan konsep hak menguasai Negara menjadi semakin nyata. Sistem penguasaan Negara terhadap kekayaan alam yang sebelumnya bersifat desentralistis kemudian kembali menjadi sentralistik, sehingga mengembalikan konsep hak menguasai Negara sesuai dengan maksud Founding Fathers.

---

Indonesia is a country with abundant natural resources potential.Pursuant to Article 33 paragraph (3) of the Constitution of Indonesia."Earth, water and all natural resources contained within Indonesian territory controlled by the State and used for the greatest prosperity of the people". Based on Article 33 paragraph (3) of the Constitution of Indonesiathen all the natural resources contained in the Indonesian territory may only be used to bring prosperity to the people of Indonesia. Although the potential of natural resources in Indonesia, whether mineral, coal and other natural resources are abundant, but the number turned out to be precisely the poverty rate increased. These discrepancies are caused by the management of natural resources both mineral and coal that is incompatible with the concept of tenure rights of the State that formulated by the Founding Fathers. The experience of Indonesia during the New Order period showed weak law enforcement in the field of mining, contracting mechanisms are put in place during the New Order period used as a loophole for those who want to profit. The enactment of act No. 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining is expected to bring a significant change in the purpose of the utilization of all natural resources to be used for the greatest prosperity of the people. Contracting mechanisms that apply during the New Order then turned into a licensing mechanism, so that the State's role in implementing the concept of the right to master the State is becoming increasingly apparent. State control of the system to the natural resources that were previously decentralized nature and then back into a centralized, thus restoring the right to master the concept of the State in accordance with the intent of the Founding Fathers."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh temuan audit, tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan kualitas sumber daya manusia terhadap opini audit melalui tingkat pengungkapan laporan keuangan Kementerian/Lembaga. Variabel kualitas sumber daya manusia terdiri dari kapasitas operator pengelola keuangan dan latar belakang pendidikan pimpinan Kementerian/Lembaga. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 74 Kementerian/Lembaga dari tahun 2010-2013. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pengungkapan laporan keuangan dari tahun 2010-2013 adalah 45.39%. Hasil penelitian membuktikan bahwa temuan audit, tindak lanjut hasil pemeriksaan, kapasitas operator pengelola keuangan berpengaruh positif terhadap opini audit melalui tingkat pengungkapan laporan keuangan. Namun, latar belakang pendidikan pimpinan Kementerian/Lembaga tidak memiliki pengaruh terhadap opini audit melalui tingkat pengungkapan laporan keuangan.

---

The purpose of this research to analyze the effect audit findings, the follow up of audit recommendation, and quality of human resources on the audit opinion with disclosure level of financial statements of the Ministries/Institutions as intervening variable. The quality of human resources variable consist of the capacity of the operator and the educational background of the leadership Ministries/Institutions. The samples of this research were 74 Ministries/Institutions.

The results showed that average of disclosure level of financial statement during 2010-2013 are 45.39%. The results prove that audit findings, follow up of audit recommendation, the human resources of capacity of the operator?s have positive effect on audit opinion through disclosure level of financial statements. However, the educational background of leadership Ministries/Institutions are proved to have no effect on audit opinion with the disclosure level of financial statements as intervening variable."

"Kajian ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan pembangunan yang dilakukan seringkali menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan. Dampak buruk tersebut adalah kerusakan lingkungan dan semakin menipisnya ketersediaan sumberdaya yang dapat dimanfaatkan. Untuk mengatasi hal tersebut perlu diupayakan agar pembangunan yang dilaksanakan tetap dapat berjalan, lingkungan tidak rusak, dan ketersediaan sumberdaya tetap terjaga. Salah satu upaya adalah melalui kegiatan eco-economic decoupling dengan pemanfaatan spent resources. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui potensi spent resources di Provinsi Jawa Tengah, mengetahui permasalahan dalam pemanfaatan spent resources di Provinsi Jawa Tengah, dan untuk mengetahui dampak pemanfaatan spent resources di Provinsi Jawa Tengah. Metode yang digunakan adalah melalui kajian deskriptif kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa Jawa Tengah memiliki potensi eco-economic decoupling yang ditunjukan dengan adanya ketersediaan dan pemanfaatan spent resources. Namun demikian potensi tersebut belum berkembang optimal, karena masih terdapat beberapa kendala dan permasalahan dalam pemanfaatannya. Permasalahan dalam pemanfaatan spent resources antara lain:kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang eco-economic decoupling dan spent resources diantara stakeholders, belum ada kebijakan khusus tentang eco-economic decoupling, kurangnya peran Pemerintah Daerah dalam pemanfaatan spent resources, dan belum adanya sinergitas program dan kegiatan dalam mendukung pemanfaatan spent resources. Pemanfaatan spent resources memberikan dampak positif yaitu pengurangan tekanan terhadap lingkungan dan sumberdaya alam, peningkatan lapangan pekerjaan dan pendapatan masyarakat."