Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai peran dari masyarakat hukum adat dalammengelola hutan di Indonesia dan penyelenggaraan pemenuhan hak masyarakathukum adat untuk dapat mengelola hutan oleh negara. Selain itu, dibahas jugaterkait dengan sejarah hukum pengelolaan hutan dan paradigma pengelolaan hutandi Indonesia sebagai analisis atas kebijakan kehutanan yang diterbitkan olehPemerintah. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memberikan deskripsiatas kondisi pengelolaan hutan oleh masyarakat hukum adat di Indonesia.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the role of customary law communities in forestmanagement in Indonesia and organizing the fulfillment of rights of indigenouspeople to manage forests by the state. In addition, also discussed related to thelegal history of forest management and forest management paradigm in Indonesiaas an analysis of forest policy issued by the Government. The main objective ofthis study is to provide a description of the condition of forest management byindigenous people in Indonesia."

"Upaya resolusi konflik adalah salah satu syarat wajib agar wilayah daulat rakyat dapat diperluas dan diakui bagi kedaulatan dan keadilan ruang hidup rakyat. Hal ini menjadi tujuan besar KPK melalui Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNP SDA). Dalam proses implementasinya, terdapat catatan pembelajaran dan tantangan di masa yang akan datang, baik dari sisi internal batas kewenangan dan otoritas pelaksana (kementerian dan lembaga) dalam resolusi konflik, maupun yang bersifat eksternal akibat dinamika politik nasional negara dan intervensi politik kekuatan oligarki mafia SDA. Untuk itu rekomendasi dan agenda selanjutnya adalah pentingnya keseriusan politik negara dan jajarannya untuk menjadikan agenda resolusi konflik SDA dan agraria sebagai bagian yang melekat dalam kebijakan nasional, penguatan regulasi payung resolusi konflik, kelembagaan yang otoritatif, pengakuan wilayah daulat rakyat, pembatasan maksimum dan minimum penguasaan tanahdan sumber agraria, serta membuka terobosan kebijakan yang dapat melampaui penyelesaian kasus konflik tanah dan SDA nasional yang berlandasakan prinsip kemanusiaandan keadilan sosial-ekologis."

"Sumber terjadinya korupsi sepanjang menyangkut kekayaan negara selalu terkait dengan kinerja birokrasi dan kebijakan lembaga yang keduanya masuk dalam lingkup kelembagaan dimana korupsi itu terjadi. Dalam evaluasi lima tahun pelaksanaan Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNPSDA) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditemukan bahwa lemahnya kelembagaan menjadi penyebab utama, dan situasi itu juga dipengaruhi oleh adanya tekanan kekuasaan baik dari dalam maupun luar organisasi. Persoalan korupsi sumber dayaalam itu berjalan dalam suatu arena aksi yang dapat dikenali melalui pendekatan institutional analysis development(IAD). Hasil tinjauan ini menunjukkan bahwa penguatan pencegahan korupsi perlu pendekatan politik yang diterapkan sesuai dengan tipologi yang berbeda-beda."

"Kekuasaan negara yang berkaitan dengan sumber daya alam secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang terdapat pada pasal 8 ayat 1 yaitu bahwa sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besamya bagi kemakmuran rakyat, serta pengaturannya ditentukan oleh Pemerintah. Sementara itu, wewenang negara dalam pengelolaan sumber daya alam diatur pada ayat 2, dengan inti kewenangan meliputi mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup; Mengatur penyediaan, peruntukkan, penggunaan, pengelolaan lingkungan hidup, dan pemanfaatan kernbali sumber daya slam, termasuk sumber daya genetika; dan lain sebagainya.Dengan semakin tingginya tingkat kerusakan hutan di dunia khususnya di Indonesia yang mengakibatkan berkurangnya cadangan sumber daya alam hayati termasuk di datamnya habitat flora dan fauna, atas hat ini Indonesia mendapat tekanan yang cukup besar dari dunia intemasional. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara yang memitiki hutan tropis terbesar nomor 3 didunia setelah Brasil dan Zaire. Dleh karena itu, dalam pelaksanaan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam hayati yang dilakukan oleh masyarakat dan pihak-pihak yang diberi hak danlatau ijin pemanfaatan dan pengelolaan oleh negara dalam hat ini Pemerintah, perlu dikaji apakah pelaksanaan terhadap kebijakan konservasi sumber daya alam hayati dan lingkungan hidup sudah sejalan dengan kebijakan pembangunan ekonomi. Fakta di lapangan seringkali menunjukkan bahwa kepentingan ekonomi demi pembangunan seringkali mengatahkan kepentingan konservasi sumber daya atam khususnya sumber days hutan yang merupakan penyedia bahan Baku industri terbesar bagi pembangunan.Berdasarkan penelitian secara teoretis maka dapat disimpulkan bahwa implementasi dilapangan atas konservasi sumberdaya hayati dengan pembangunan ekonomi berkelanjutan tidak sinkron, hat ini disebabkan hak masyarakat untuk mencapai kemakmuran dengan kearifan tradisionat dalam pengelolaan hutan pada saat ini mulai punah. Sedangkan hak negara dalam pengelolaan sumberdaya hutan yang diberikan kepada golongan-golongan tertentu telah menyebabkan kerusakan hutan, maka dianggap perlu untuk direvisi kembali sesuai dengan era modemisasi."

"

Skripsi ini membahas mengenai pengaturan devisa di Indonesia, khususnya terkait kewajiban penerimaan Devisa Hasil Ekspor SDA melalui Bank yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 2019, Peraturan Menteri Keuangan RI No. 98/PMK.04/2019, dan PBI No. 21/3/2019. Terdapat permasalahan terkait dengan adanya kewajiban penerimaan Devisa Hasil Ekspor melalui Bank  yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut, Penulis mengajukan pokok permasalahan yaitu bagaimana pengaturan devisa di Indonesia dan bagaimana kesesuaian antara kewajiban penerimaan Devisa Hasil Ekspor SDA melalui bank sebagaimana ketentuan Bank Indonesia mengenai Devisa Hasil Ekspor  SDA. Bentuk penelitian ini bersifat yuridis normatif dan tipologi penelitian deskriptif. Kesimpulan yang didapatkan adalah 1) pengaturan devisa di Indonesia pada tahun 1964 menganut sistem devisa terbatas yang mana di atur dalam UU Peraturan Lalu Lintas Devisa dan pada tahun 1999 pemerintah mengubah sistem devisa menjadi sistem devisa bebas dengan menerbitkan UU Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar; 2) terdapat pembatasan-pembatasan yang dibuat oleh pemerintah dan Bank Indonesia dalam peraturan perundang-undangan terkait Devisa Hasil Ekspor SDA. Saran yang diberikan adalah: 1) Pemerintah harus mengatur Devisa Hasil Ekspor dalam Undang-Undang; 2) Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Keuangan harus melakukan monitoring secara langsung.

 

---

This thesis discusses the regulation of foreign exchange in Indonesia, specifically related to the obligation to receive Foreign Exchange Derived from Natural Resource Exports through banks as stipulated in Government Regulation No. 1 Year 2019, Minister of Finance of the Republic of Indonesia’s Regulation No. 98/PMK.04/2019, and Regulation of Bank Indonesia No. 3/21/2019. There is a problem related to the mandatory deposit of Foreign Exchange Exports Proceeds through Banks which is stipulated in the legislation. Based on this, the author proposes the main problem, namely how to regulate foreign exchange in Indonesia and how is the compliance between the mandatory deposit Foreign Exchange Derived from Natural Resource Exports through banks as stipulated by Bank Indonesia regarding Foreign Exchange Derived from Natural Resource Exports. The method of this research is normative juridical and descriptive research typology. The conclusions obtained are 1) foreign exchange arrangements in Indonesia in 1964 adopted a limited foreign exchange system which is regulated in the Act of Foreign Exchange Traffic and in 1999 the government changed the foreign exchange system into a free foreign exchange system by issuing the Act of Foreign Exchange Traffic and the Exchange Rate System; 2) there are restrictions made by the government and Bank Indonesia in the legislation related to Foreign Exchange Derived from Natural Resource Exports. Moreover, suggestions given are: 1) The government must regulate the export proceeds in the Act; 2) Bank of Indonesia, Financial Service Authority, and Ministry of Finance have to conduct direct monitoring.

 

"

"PLTP Wayang Windu yang berlokasi di bagian selatan kabupaten Bandung telah berhasil memproduksikan energi listrik dari hasil sumber energi panasbumi tanggal 8 Juni 2000 dengan kapasitas pembangkit 1 x 110 MW. Pengembangan PLTP ini bertujuan untuk mendukung upaya memenuhi kebutuhan energi listrik di masa depan sebagai alternatif energi yang bersifat dapat diperbaharui (renewable) serta ramah lingkungan.Pengembangan sumber daya panasbumi telah menjadi suatu kebijakan pemerintah dalam diversifikasi energi sejalan dengan antisipasi semakin menipisnya jumlah cadangan dan potensi sumber daya minyak dan gas bumi. Salah satu sumber energi panasbumi yang potensial adalah PLTP Wayang Windu dengan besar potensi 460 MW dan telah berhasil dieksploitasi sebesar 197,7 MW.Sesuai dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat, akan memberikan dampak peningkatan terhadap penggunaan energi listrik. Kebutuhan energi listrik terbesar adalah dari sektor industri dengan laju pertumbuhan yang diperkirakan sekitar 7,18% per tahun. Proses industrialisasi merupakan jalan yang ditempuh oleh Indonesia untuk mewujudkan cita-cita bangsa dalam mengisi kemerdekaan. Secara tidak langsung dengan kemajuan sektor industri akan berdampak terhadap kebutuhan energi listrik dari sektor rumah tangga dan sektor non industri lainnya akan meningkat.Selain dari memenuhi kebutuhan akan energi listrik, pengembangan sumber daya panasbumi juga berfungsi terhadap peningkatan penerimaan pemerintah dari sistem bagi hasil yang ditetapkan melalui kebijakan pemerintah. Perolehan atas bagi hasil tersebut merupakan komponen pembentuk APBN maupun APBD. Melalui kebijakan pemerintah telah ditetapkan besarnya perolehan pemerintah 34% dari hasil keuntungan tahunan. Selain itu juga Pertamina sebagai kuasa pemerintah dalam mengelola usaha pengembangan sumber daya panasbumi berhak mendapat upah produksi sebesar 4% dari keuntungan tahunan. Pembayaran ini akan dilaksanakan setelah tercapainya NOI (net operating income).Bersamaan dengan telah terselenggaranya program otonomi daerah dimana setiap daerah diberikan wewenang yang luas dalam upaya mengembangkan potensi yang ada. Prinsip dasar pelaksanaan otonomi daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui upaya pemerataan pembangunan sesuai dengan UU No. 22/1999 dan UU No. 25/1999. Pemerintah Daerah dalam hal ini berkewajiban untuk menggali segala potensi yang ada untuk mendapatkan penerimaan terhadap daerah dalam mendukung pembentukan APBD. Salah satu objek sangat penting saat ini adalah potensi sumber daya alam (SDA) yang dapat memberikan devisa bagi daerah yang cukup besar. Menurut UU No. 25/1999 tentang dana perimbangan ditetapkan sistem bagi hasil antara pemerintah Pusat dan Daerah atas pengusahaan SDA, tetapi tidak termasuk sumber daya panasbumi.Oleh karena itu dalam upaya mengetahui besarnya kontribusi yang diberikan atas pengusahaan energi panasbumi PLTP Wayang Windu terhadap penerimaan daerah kabupaten Bandung, di akhir tesis ini dibuat suatu simulasi tentang sistem pembagian terhadap pemerintah daerah berdasarkan kategori masing-masing SDA sesuai UU No. 25/1999. Simulasi itu memberikan gambaran kategori SDA yang memberikan kontribusi terbesar terhadap penerimaan daerah adalah dengan menggunakan formula bagi hasil terhadap pertambangan umum walaupun secara karakteristik berbeda dengan panasbumi.Walaupun saat ini dampak pengembangan PLTP Wayang Windu belum dapat dirasakan oleh masyarakat kabupaten Bandung, tetapi setidaknya setelah tercapai titik NOI pada tahun 2007 hal ini akan memberikan jaminan kepastian sumber penerimaan daerah yang dapat meningkatkan APED. Melalui Keputusan Presiden No.76/2000 hendaknya juga pemerintah daerah berupaya ikut serta dalam mengembangkan PLTP Wayang Windu unit berikutnya agar diperoleh penerimaan daerah yang lebih besar untuk merangsang pertumbuhan ekonomi kabupaten Bandung."

"Pemanfaatan sumberdaya alam (SDA) secara optimal dengan tetap mempertahankan kelestarian SDA adalah salah satu landasan pemikiran ilmiah bagi perbaikan nasib ekonomi bangsa. SDA laut adalah salah satu SDA yang samapai saat ini masih kurang dimanfaatkan, juga secara kebijaksanaan- apabila dimanfaatkan masih kurang memperhatikan kelestarian SDA di wilayah lautan. Wilayah lautan Indonesia dengan luas +/- 3,166.163 km2 ditambah dengan luas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) +/- 2,7 km2 beserta sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya seharusnya merupakan salah satu tumpuan penting bangsa Indonesia. Hal ini disebabkan karena wilayah kelautan terdiri dari sekitat 63% dari wilayah territorial Indonesia. Di dalamnya terkandung sumber kekayaaan alam dan potensi unsur-unsur laut yang berperan sebagai unsur lingkungan yang sangat kaya dan beragam seperti perikanan, terumbu karang, hutan bakau, minyak dan gas, bahan tambang dan mineral serta kawasan pariwisata (dahuri et al., 1996: xiii)Sumberdaya perikanan merupakan sumberdaya yang masih kurang dimanfaatkan di Indonesia, padahal diketahui bahwa salah satu SDA yaitu perikanan memiliki prospek ekonomi yang baik dan mampu memenuhi kebutuhan pangan rakyat selain devisa. Perikanan juga merupakan subsektor yang penting sebagai sumber pendapatan dan pemberi kesempatan kerja bagi masayarakat belayan. Namun pemanfaatan sumber daya perikanan yang tidak berkelestarian telah mengakibatkan jumlah persediaan ikan yang terus terancam punah baik oleh pengambilan yang berlebihan dengan tidak memperhatikan siklus pembiakan ikan maupun oleh perusakan habitat ikan tersebut. Terbatasnya teknologi (cara/pola) penangkapan yang dimiliki oleh nelayan tradisional, mengakibatkan nelayan tradisional cenderung menggunakan pola penangkapan yang tidak memperhatikan kelestarian sumberdaya ikan misalnya dengan menggunakan bahan peledak atau beracun untuk menangkap ikan."

"Huhungan antara sumber daya alam dan pembangunan di negara Dunia Ketiga menimbutkan beberapa pertanyaan antara lain tentang hubungan sumber daya alam dengan pembangunan, atau bagaimana sumber daya alam ini mempengaruhi sifat hubungan Indonesia Amerika. Sehubungan dengan hal yang terakhir ini, kependngan geopolitik Amerika Serikat di masa Perang Dingin dan dimasa kini dimana upaya kontra terorisme global marak akan membuat hal-hal tersebut menjadi lebih menonjol peranannya dibandingkan dengan potensi sumber daya alam Indonesia"

"ABSTRAKMasyarakat adat adalah kelompok yang paling rentan terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup akibat eksploitasi sumber daya alam (SDA) yang tidak terkendali yang terjadi selama ini di Indonesia, pada hal Indonesia memiliki kearifan lingkungan yang tersebar pada hampir seluruh suku-suku bangsa yang ada di daerah. Kearifan lingkungan atau sering juga disebut kearifan tradisional/lokal telah diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang bangsa Indonesia, seperti yang dimiliki masyarakat Kampung Kuta, Kebupaten Ciamis, ]awa Barat. Mat istiadat dan kearifan lingkungannya masyarakat Kuta dalam menjaga SDA dan lingkungan menjadi daya tarik bagi pendatang (wisatawan budaya dan pendidikan) sehingga dapat menjadi ancaman dan peluang yang dihadapi masyarakat Kuta untuk melestarikan nilai-nilai kearifan ingkungan mereka. Tekanan dad pihak !liar tersebut cenderung akan mengakibatkan terjadi degradasi SDA dan nilai kearifan lingkungan yang selama ini telah dilestarikan masyarakat Kuta, apalagi setelah terbukanya akses transportasi dan informasi. Tujuan penelitian adalah untuk: menganalisis nilainifai kearifan yang dimiliki masyarakat Kuta dalam mengelola SDA; menganalisis ancaman dan peluang yang dihadapi; menganalisis upaya dan peran pemerintah daerah; dan mengevaluasi keberhasilan masyarakat Kuta dalam mengelola SDA.Kearifan lingkungan Kampung Kuta terlihat dart kepatuhan dan ketaatan rnasyarakatnya dalam menjalankan tradisi leluhur, yaitu: menjaga/melestarikan hutan adat dan mata air, budidaya tanaman di kebun dan pekarangan rumah, pelarangan menggali tanah untuk pembuatan sumur dan penguburan jenaxah, aturan pembuatan rumah panggung (tidak boleh rumah batu), dan meneruskan tradisi gotong royong. Kearifan lingkungan masyarakat Kuta yang didasarkan kepatuhan pada tradisi leluhur, kepercayaan pada kekuatan gaib, dan ketakutan pada sangsi, yang telah ditetapkan menjadi aturan-aturan adat, menyebabkan kelestarian (SDA) dapat dipertahankan sampai saat ini. Hal itu menunjukkan bahwa nenek moyang Kampung Kuta mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang mendalam terhadap gejala alam dan kondisi lingkungannya. Kearifan ingkungan tersebut menunjukkan bahwa sistem pengelolaan SDA yang mereka akukan, secara ekonomi, sosial budaya, dan ekologi telah berlangsung secara seimbang, tanpa merugikan kepentingan generasi mendatang. Masyarakat Kuta telah melakukan pengamanan kekayaan dan keindahan bumi, melindungi keanekaragaman hayati, mencegah kerusakan SDA, dengan tetap melaksanakan kearifan lingkungan yang mereka miliki."

"salah satu masalah serius yang dihadapi dalam pembangunan ekonomi indonesia adalah mempraktekkan kerangka hukum dan konstitusi dalam pengembangan kebijakan-kebijakan perekonomian. dalam keadaan yang demikian, memang sangat sulit dibayangkan bahwa penyusunan kebijakan ekonomi harus tunduk kepada logika normatif yang sempit sebagaimana telah disepakati dalam rumusan undang-undang dasar yang tertulis, karena sebaik-baiknya rumusan konstitusi sebagai sumber kebijakan tertinggi dirasakan tidak dapat mengikuti perubahan-perubahan dinamis yang terjadi dalam pasar ekonomi global, nasional maupun lokal yang bergerak cepat setiap hari"