Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pertambangan di Indonesia sangat diminati oleh perorangan ataupun suatu badan usaha maka dari itu Indonesia mengeluarkan peraturan yang mengaturnya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Tetapi, peraturan tersebut tidak menjamin penambangan tanpa izin tidak tejadi, hal tersebut tidak memikirkan untuk keberlanjutan sumber daya alam yang akan datang. Salah satunya Bagaimanakah Efektivitas penertiban tambang tanpa izin utuk melindungi sumber daya alam yang berkelanjutan akibat pengolahan tambang tanpa izin. Serta bagaimanakah penerapan sanksi pidana dalam kasus tambang tanpa izin berdasarkan Putusan Negeri Namlea Nomor. 12/ Pid.BLH/2020/PN.Nla untuk keberlanjutan sumber daya alam. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian doktrinal. Hasil penelitian menggambarkan Penertiban illegal mining dengan menggunakan UU No.3 Tahun 2020 (UU Minerba) dalam Pasal 158 yang terdapat sanksi pidana terhadap pelaku yang tidak memiliki izin ini dilihat belum efektif karena kejahatan masih saja terus menerus ada. Efektivitas penertiban illegal mining ada untuk melindungi sumber daya alam yang berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam pembangunan berkelanjutan yang salah satunya untuk perspektif jangka panjang yang berorientasi pada masa sekarang tetapi juga berfokus pada masa yang akan datang. Penerapan sanksi pidana dalam kasus tambang tanpa izin berdasarkan Putusan Negeri Namlea Nomor. 102./ Pid.B/ LH / 2020/ PN Nla terlalu ringan dan kurang memeperhatikan keberlanjutan sumber daya alam. Perbuatan pelaku yang jahat, seharusnya pidana penjara yang diputuskan oleh hakim bagi terdakwa ialah lebih berat. Dari hukuman tersebut penulis meragukan efek jera dari sanksi dan menyangsikan bahwa pelaku tidak mengulangi lagi dikemudian hari. Karena pembangunan berkelanjutan pada hakikatnya merupakan sebuah proses di mana seluruh aktivitas seperti penggunaan sumber daya alam meningkatkan potensi untuk masa depan.

---

Mining in Indonesia is very popular with individuals and business entities, therefore Indonesia has issued regulations governing it in Law Number 3 of 2020 concerning Mineral and Coal Mining. However, this regulation does not guarantee that mining without a permit will not occur, this does not take into consideration the sustainability of natural resources in the future. One of them is the effectiveness of controlling mining without a permit to protect sustainable natural resources due to mining processing without a permit. And how to apply criminal sanctions in cases of mining without a permit based on Namlea State Decision Number. 12/ Pid.BLH/2020/PN.Nla for the sustainability of natural resources. The research method used in this research is the doctrinal research method. The results of the research illustrate that controlling illegal mining using Law No. 3 of 2020 (Minerba Law) in Article 158, which contains criminal sanctions against perpetrators who do not have a permit, is seen as not being effective because crime still continues to exist. The effectiveness of controlling illegal mining exists to protect sustainable natural resources in accordance with existing principles in sustainable development, one of which is a long-term perspective that is oriented towards the present but also focuses on the future. The application of criminal sanctions in cases of mining without a permit is based on Namlea State Decision Number. 102./ Pid.B/ LH / 2020/ PN Nla is too light and does not pay enough attention to the sustainability of natural resources. If the perpetrator's actions are evil, the prison sentence decided by the judge for the defendant should be more severe. From this punishment, the author doubts the deterrent effect of sanctions and doubts that the perpetrator will not repeat himself in the future. Because sustainable development is essentially a process in which all activities such as the use of natural resources increase potential for the future."

"Meskipun Indonesia memiliki sumber daya alam yang berlimpah, terdapat perbedaan pertumbuhan ekonomi antara provinsi yang memiliki sumber daya tambang yang banyak dibandingkan dengan provinsi yang memiliki sumber daya tambang sedikit. Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk memahami hubungan antara industri pertambangan dan pertumbuhan ekonomi di tingkat provinsi di Indonesia pasca desentralisasi. Dengan menggunakan data panel dan berbagai indikator industri pertambangan, temuan dari makalah ini adalah pilihan cara yang berbeda dalam mengukur industri pertambangan akan menghasilkan hubungan dengan pertumbuhan ekonomi yang bervariasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sektor pertambangan berdampak positif terhadap pertumbuhan bila sektor pertambahngan diukur dari proporsi kredit tambang tetapi berpotensi untuk menghambat pertumbuhan jika diukur dengan proporsi tenaga kerja di sektor tambang, dan besarnya dampak sektor ini terhadap pertumbuhan lebih besar di provinsi dengan sumber daya pertambangan yang tinggi. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pendidikan pekerja berkorelasi negatif dengan pertumbuhan ekonomi. Riset ini menghasilkan dua implikasi utama: (1) sektor pertambangan merupakan industri dengan penggunaan kapital yang tinggi, dan (2) pekerja berketerampilan tinggi cenderung bekerja di sektor yang memiliki produktivitas tinggi seperti manufaktur dan jasa daripada di sektor primer. Makalah ini menyarankan bahwa pemilihan pengukuran indikator pertambangan dan analisa terhadap hubungan antara sektor pertambangan dan pertumbuhan ekonomi harus dilakukan dengan hati-hati.

---

Despite the abundance of natural resources in Indonesia, there have been economic growth differences in provinces with a high share of mining resources compared to provinces with fewer mining resources. This paper aims to find the relationship between the mining industry and economic growth across provinces in Indonesia after decentralization has taken place. Using panel data and various indicators of the mining industry, this paper finds that different ways of measuring the mining industry yield different outcomes in economic growth. The results show that the mining sector positively impacts growth if it is measured as a share of credit but may impede growth if it is measured as a share of employment, and the magnitude impact of this sector on the province’s growth is bigger in the provinces with higher mining resources. The results also show that the employees’ education is strongly negatively correlated with economic growth. These findings generate two main implications: (1) the mining sector is a relatively high capital-intensive industry, and (2) the high-skilled employees tend to work in high-productivity sectors such as manufacture and services rather than in primary sectors. This paper suggests that the choice of mining indicator measurement and its analysis on the relationship between the mining sector and economic growth should be performed carefully. "

"Indonesia mempunyai potensi sumberdaya alam yang besar, salah satunya adalah batubara. Pengelolaan sumberdaya alam, antara lain batubara, yang ditujukan untuk memberikan keuntungan ekonomi semaksimal mungkin dijalankan dengan cara memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menetapkan hak penguasaan pada sumberdaya alam kepada pihak-pihak tertentu. Secara normatif landasan idiil sistem ekonomi Indonesia adalah Pancasila dan UUD NRI 1945. Keadilan menjadi sangat utama di dalam sistem ekonomi Indonesia. Keadilan merupakan titik-tolak, proses dan tujuan sekaligus. Prinsip yang terkandung dalam UUD NRI 1945 adalah pengusahaan potensi sumberdaya alam harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan pemanfaatannya seoptimal mungkin bagi kepentingan rakyat. Dengan demikian, pemerintah memiliki peran utama dalam optimalisasi pengusahaan potensi sumberdaya alam. Pengaturan dan pelaksanaan pembayaran royalti batubara merupakan bagian integral dari Sistem Hukum Nasional Indonesia mengenai pemanfaatan sumber daya alam. Royalti batubara khususnya, dan mineral pada umumnya, memiliki segi-segi sosio ekonomi. Politik hukum pemanfaatan sumberdaya alarn di Indonesia, sementara itu, menggariskan bahwa sektor energi merupakan sektor yang "penting dan menguasai hajat hidup orang banyak." Oleh karena itu, sumberdaya alam harus dimiliki oleh seluruh bangsa, untuk kemudian dikuasai negara sebagai organisasi kekuasaan rakyat. Saat ini terdapat pula permasalahan royalti serta pungutan negara. Ketentuan hukum dalam Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dan Perjanjian Kerjasama Penjualan Batubara seharusnya diatur dalam peraturan Menteri ESDM yang lebih terinci lagi dalam hal teknis dilapangannya, guna mengikuti perkembangan pengusahaan pertambangan batubara pada saat ini maka diperlukan peraturan baru yang lebih terperinci. Perjanjian kerjasama penjualan batubara lebih khusus juga harus ada pengaturannya tersendiri, karena apabila dibiarkan saja seperti sekarang maka hak negara akan terus dikurangi oleh para pengusaha pertambangan batubara dan sangat merugikan negara, dimana tidak ada standar khusus jumlah presentase penjualan batubara yang sebelumnya dalam bentuk natura.

---

Indonesia has potential natural resources, among other things is coal. Natural resources management, among others to coal, devoted to provide optimal the economic incentives by means of giving authority to the government to establish the right to use natural resources to a certain parties. A normative ideal system the Indonesian economy is Pancasila and the Constitution of 1945. Justice is the very major economic system in Indonesia. Justice is the starting points, the processes and the final aim. A principle contained in the Constitution of 1945 is potential operation natural resources sustainably and its use must be implemented to the best possible for the public interests. Therefore, the government has a major role to maximize the natural resources operations. The arrangement and the royalty payments of coal is an integral part of the Indonesian national legal system on the utilization of the natural resources. Royalty on coal, and in general, the royalty of other minerals, having a socio-economic part. Legal politics on natural resources utilization in Indonesia dictates that energy sector is a sector which the "important and control life of the many people interest.'' Therefore, natural resources should be owned by all nations for later to be controlled by the state. Currently, there are also problems on the royalty and levies. Provision on the Coal Contract of Work (PKP2B) and the Cooperation on Coal Sales Agreement should be arranged in details in the Ministry of Energy and Mineral Resources in technical terms, to follow a development on the current coal mining operations to-date, and require more detailed new rules accordingly. The Cooperation on Coal Sales Agreement also must be arranged more detail as if it is left a one then the income of the state will be reduced by the coal mining bussinessmen, as there is no standard on coal sales percentage which formerly agreed in-kind."

"Penelitian ini menganalisa pengamh dari surnber daya alam dan tingkat pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Model yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan satu variabel terikat dan empat variabel bebas. Pcnelitian ini menggunakan mctode OLS (Ordinary Least Square) yang taksiran parameter model- modelnya diverifikasi dengan uji statistik. Variabel yang digunakan di dalam penelitian ini antara Iain adalah waktu atau lamanya sekolah (year of schooling), jumlah tenaga kerja (labor), produk tambang, dan PMTDB (pembentukan modal tetap domcstik bruto). Dari hasil pengolahan data diperoleh bahwa sumber daya alam (produk tambang) mempunyai kontribusi yang positifterhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kemudian semakin tinggi tingkat (level) pendidikan maka akan memberikan konlribusi yang positif jugn terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

---

his thesis analizes the impact ofthe natural resources and the level of the education to the growth of the economy in Indonesia. The model which is used in this thesis is multiple regression. This thesis usecl_Ordinary Least Square (OLS) to estimate the variable of the parameters and was tested by statistics’ test. The variables which is used in this thesis are the mean year of schooling, the number of labor, share of mining, and the gross domestic fixed capital formation at 2000 constant market prices. The results of the analysis of the data showed that the natural resources has given the positif contribution to the lndonesia’s Economic Growth. The higher of the level of the education will have the higher of Indonesia's Economic Growth."

"ABSTRAKk Wacana pemekaran Kota Sofifi merupakan kasus yang berujung pada potensi konflik pengelolaan sumber daya alam. Di lihat dari dana perimbangan dengan visi misi pemerintah daerah yang memprioritaskan peningkatan perekonomian berbasis pertanian dan kurang optimalnya tenaga penyuluh merupakan kesenjangan yang mengarah pada potensi konflik pengelolaan sumber daya alam.Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif sebagai metode yang mengetahui potensi pendapatan asli daerah dari sumber daya alam wacana Pemekaran Kota Sofifi, dengan melakukan perbandingan besar potensi sumber daya alam wilayah 4 (empat) Kecamatan Pulau Halmahera. Hasil penelitian ditemukan 4 (empat)kecamatan wacana pemekaran Kota Sofifi memiliki potensi sumber daya alam yang bernilai tinggi dengan wilayah daratan yang luas dimungkinkan pengembangan jangka panjang daerah tersebut berkembang dengan cepat. Konsep pemecahan sudah dilakukan akan tetapi pemecahan hanya bersifat kesepakatan antara pemerintah induk Kota Tidore Kepulauan dan pemerintah Provinsi.Kesepakatan yang dilakukan menghasilkan solusi dan menetapkan 1 (satu) kecamatan Oba Utara sebagai daerah secara administrasi layak dimekarkan.Dengan melihat titik permasalahan baru di 3 (tiga) kecamatan dimungkinkan berdampak pada potensi konflik pengelolaan SDA wacana pemekaran Kota Sofifi.Dari hasil observasi lapangan, penulis menawarkan formulasi model sebagai langkah pemecahan masalah potensi konflik pengelolaan SDA yang didalamnya menjelaskan pembangunan kapasitas, transformasi, negosiasi dan solusi sebagai rumusan langkah-langkah kesepakatan antara pemerintah dan masyarakat wacana pemekaran.

---

ABSTRAK The public view of autonomus City of Sofifi is a case which potentially lead to natural resources management conflict. By comparing equalization centreregional fiscal transfer with regional government vision and mission which prioritize agricultural-based economic development and extension workers who did not work optimally made disparity and potentially led to natural resources management conflict. This research used descriptive qualitative method to know local income from natural resources by comparing the potential natural resourcesin four districts in Halmahera Island. The result of the study indicated that in four districts have great value of potential natural resouces and vast area of land which can hasten the long term regional development. A resolution concept had beenmade however this concept was temporary solution between the central government of Tidore Islands Regency and provincial government. The number of conflicts had been descended from the previous situation where each governments insisted on different interest. The settlement had been reached, one district, North Oba, is administratively passed as autonomous region. The peoplein three districts felt disappointed at government decision. As the result, this decision can lead to the new problem of natural resources management conflict in those three districts. Based on field observation, writer suggests a model of formulation to resolve the problem caused by the public view of natural resources management. The model also included capacity building, transformation, negotiation, and solution as formulation of settlement steps between govenment and society"

"[ABSTRAKPengaruh berlimpahnya sumber daya alam terhadap pertumbuhan ekonomi telah lama dipelajari dalam berbagai studi, di mana sebagian besar hasil dari studi-studi tersebut menunjukan bahwa kelimpahan ini mempengaruhi secara negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebagian besar studi tersebut dilakukan pada tingkat lintas negara. Tesis ini mencoba mencari tahu dampak dari kelimpahan sumber daya alam tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi pada tingkat lokal Indonesia. Dengan menggunakan data tingkat provinsi dari tahun 2004 sampai 2013 dan metode analisa data panel, tesis ini menemukan bahwa berlimpahnya sumber daya alam memiliki pengaruh negatif yang siknifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Tesis ini juga mendapati bahwa pendapatan, inflasi, dan kriminal berpotensi menjadi saluran transmisi, di mana sumber daya alam di Indonesia cenderung meningkatkan pendapatan, namun menurunkan inflasi dan kriminal.

---

ABSTRACTThe effect of natural resource abundance on economic growth has long been discussed in many studies and most of them show that resource abundance negatively affects growth However most of these studies are conducted at a cross country level This paper tries to find out the impact of resource abundance on economic growth at a local level of Indonesia By employing data at provincial level from 2004 until 2013 and using panel data analysis this paper finds that in average natural resource abundance has a significant negative impact on economic growth in Indonesia This paper also discovers that income inflation and crime are the possible transmission channels where natural resource of mining in Indonesia tends to increase income but lower inflation and crime daya alam di Indonesia cenderung meningkatkan pendapatan namun menurunkan inflasi dan kriminal ;The effect of natural resource abundance on economic growth has long been discussed in many studies and most of them show that resource abundance negatively affects growth However most of these studies are conducted at a cross country level This paper tries to find out the impact of resource abundance on economic growth at a local level of Indonesia By employing data at provincial level from 2004 until 2013 and using panel data analysis this paper finds that in average natural resource abundance has a significant negative impact on economic growth in Indonesia This paper also discovers that income inflation and crime are the possible transmission channels where natural resource of mining in Indonesia tends to increase income but lower inflation and crime., The effect of natural resource abundance on economic growth has long been discussed in many studies and most of them show that resource abundance negatively affects growth However most of these studies are conducted at a cross country level This paper tries to find out the impact of resource abundance on economic growth at a local level of Indonesia By employing data at provincial level from 2004 until 2013 and using panel data analysis this paper finds that in average natural resource abundance has a significant negative impact on economic growth in Indonesia This paper also discovers that income inflation and crime are the possible transmission channels where natural resource of mining in Indonesia tends to increase income but lower inflation and crime daya alam di Indonesia cenderung meningkatkan pendapatan namun menurunkan inflasi dan kriminal ]"

"ABSTRAKRendahnya tax ratio terkait pemungutan PBB pertambangan batubara di ProvinsiSumatera Selatan salah satunya disebabkan karena ketidakmampuan Kanwil DJPSumatera Selatan dan Bangka Belitung dalam menyediakan data pembanding.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi dan implementasi strategidalam meningkatan penerimaan PBB pertambangan batubara di ProvinsiSumatera Selatan. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif denganparadigma post-positivisme dan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalahwawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukan bahwa strategi yangdigunakan untuk meningkatkan penerimaan PBB pertambangan batubara adalahekstensifikasi pajak berupa penambahan jumlah wajib pajak dan perluasan basispajak, serta intensifikasi pajak berupa penyempurnaan administrasi pajak dansosialisasi perpajakan. Implementasi strategi dilakukan oleh semua KPP Pratamadi wilayah administrasi Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.Dalam pelaksanaannya, tidak semua strategi telah direalisasikan yaitu penggunaanteknologi pesawat drone. Hal tersebut karena adanya skala prioritas dan jugakendala yang dihadapi dalam proses pemungutan PBB pertambangan batubara.Kontrol strategi oleh KPP Pratama dan Kanwil DJP Sumatera Selatan dan BangkaBelitung dilakukan dengan rapat koordinasi secara berkala dengan tujuan untukmengevaluasi pelaksanaan strategi di KPP Pratama.

---

ABSTRACTInability of South Sumatera and Bangka Belitung DGT Regional Office inproviding comparative data is one of factors of the low level of tax ratio inProperty Tax on Coal Mining collection. This research is aimed to analyze thestrategy and it?s implementation in increasing the Property Tax on Coal Miningrevenue. The research is conducted with post-positive paradigm, quantitativeapproach, and in-depth interview as data collection technique. As the result, thestrategies are tax extensification and tax intensification. Tax extensificationincludes expanding the number of tax payers and tax bases. Tax intensificationincludes tax administration improvement and tax socialization. The strategyimplementation was done by all Pratama Tax Offices. Utilization of drone aircrafttechnology is one of strategies which is not implemented yet. Priority level andsome obstacles as the factors. Regular meetings are done by Pratama Tax Officesand South Sumatera and Bangka Belitung DGT Regional Office to implement thecontrolling function;"

"Hutan, termasuk hutan mangrove masuk dalam kategori SDA yang dapat diperbaharui, dengan catatan apabila pengelolaannya dilakukan secara baik dan bertanggungjawab oleh semua pihak yang berkepentingan. Namun pada kenyataannya semua pihak yang berkepentingan merasa bahwa merekalah yang paling berhak memanfaatkan SDA kehutanan, tidak sedikit pula konflik yangditimbulkan akibat dari perebutan penguasaannya, termasuk yang terjadi di kawasan mangrove TNK. Tempat wisata Bontang Mangrove Park dibangun dalam rangka mengatasi konflik di kawasan hutan mangrove TNK, dimana dalampengelolaannya menggunakan konsep kolaborasi yang mengakomodir kepentingan stakeholder terkait. Akan tetapi apakah hal ini berjalan sebagaimana harapan semua pihak Inilah yang melatarbelakangi penelitian diambil, dengantujuan mengetahui bagaimana Bontang Mangrove Park sebagai suatu upaya resolusi konflik dapat diterapkan dalam konflik perebutan SDA kehutanan, dengan menggunakan teknik analisis dalam teori intelijen. Tujuan penggunaandari teori intelijen sendiri adalah memfasilitasi terciptanya pengertian terkaitdengan masa lalu dan masa sekarang, untuk digunakan dalam mengasah kemampuan memprediksi dan petunjuk guna menghadapi masa depan.

---

Forests, including mangrove forests, are included in the category of renewable natural resources, with a record that their management is carried out properly and responsibly by all stakeholders. However, in reality, all stakeholders feel that they are the most entitled to use forestry resources, not a few conflicts that result from the struggle to control it, including those that occur in the mangrove area of the Kutai National Park. Bontang Mangrove Park tourist attractions were built in order to overcome conflicts in the mangrove forest area of the Kutai National

Park, where in its management it uses the concept of collaboration that accommodates relevant stakeholders. But does this work as expected by all parties This is background of the research taken, with the aim of knowing how

The Bontang Mangrove Park as a conflict resolution effort can be applied in conflicts over the struggle for forestry natural resources, using analytical techniques in intelligence theory. The purpose of using the theory intelligence itself is to facilitate the creation of understanding related to the past and present, to be used in honing the ability to predict and guide to the face of future."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas modal manusia dalam distribusi arus masuk investasi asing langsung di Kawasan ASEAN dalam tahun 2010-2018. Pengembangan model oleh Nimesh (2016) dilakukan dengan memasukkan variabel agama Islam sebagai salah satu pembeda produktivitas negara-negara yang mayoritas Islam dan non-Islam. Analisis ini dilakukan dengan mengidentifikasi kualitas modal manusia yang dilihat dari indikator pendidikan dan kesehatan serta modal manusia secara Islami dalam menarik arus masuk investasi asing. Hasil regresi menunjukkan bahwa dalam periode 9 tahun tersebut kualitas modal manusia yang di proksi dengan kesehatan tidak mempengaruhi arus masuk investasi asing, dan proksi pendidikan memiliki pengaruh yang tidak stabil. Kondisi tersebut mungkin dipengaruhi oleh fokus pemerintah untuk menarik investasi pada investasi padat karya, industri pengolahan berbasis sumber daya alam, dan industri yang berorientasi ekspor disamping sektor ekonomi lainnya yang kurang membutuhkan kualitas pendidikan sebagai prasyaratnya

---

This study aims to analyze the effect of the quality of human capital in the distribution of foreign direct investment inflows in the ASEAN Region in 2010-2018. Model development by Nimesh (2016) was carried out by incorporating Islamic religious variables as a differentiator in the productivity of countries that are predominantly Muslim and non-Islamic. This analysis is carried out by identifying the quality of human capital as seen from education and health indicators as well as Islamic human capital in attracting foreign investment inflows. Regression results indicate that in the 9-year period the quality of human capital in proxy with health does not affect the inflow of foreign investment, and the education proxy has an unstable effect. This condition may be influenced by the focus of the government to attract investment in labor-intensive investment, natural resource-based manufacturing industries, and export-oriented industries in addition to other economic sectors that lack the quality of education as a prerequisite."