Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"In Indonesia, overexploitation of marine resource, specifically on fisheries sector, is accompanied with destructive fishing behavior and Illegal, Unregulated and Unreported (IUU) fishing activities. These problems cause Indonesia to suffer loss amounting to around $20 million per year. Indonesia is committed to implement sustainable marine resource and fisheries management by establishing Marine Protected Areas (MPA) reaching to 30 hectares by the end of 2030. Yet, there is no recent empirical study concerning the impact of MPA establishment in Indonesia to the overfishing condition. This research is aimed to answer the question. We employ Schaefer and Fox model to measure the Maximum Sustainable Yield (MSY) as the basis to calculate overfishing index. Overfishing comparison analysis is done by mean difference t-test and panel data regression. Given limitation of data, MPA, regency and Fisheries Management Area (Wilayah Pengelolaan Perikanan/WPP) level of data to obtain robust data. We found that, using mean difference t-test, overfishing index in MPA is lower compared to overfishing in level of regency and WPP. Panel data regression result also support our previous finding as MPA establishment has negative and significant impact to overfishing index. Other factors affecting overfishing level are the amount of total and sustainable effort. Our findings indicate that Indonesia is managing its MPA in the right way. Therefore, it is reasonable for government to expand MPA area in Indonesia in realizing the commitment of establishing 30 ha of MPA."

"Akumulasi utang Iuar negeri Indonesia saat ini telah menjadi persoalan serius bagi perekonomian karena beban pembayaran utang luar negeri sangat besar, dominasi utang luar negeri swasta, struktur utang luar negeri semakin jauh dari format konsesional, dan kinerja perekonomian makro yang memburuk. Ketika pemerintah dihadapkan pada keinginan untuk menurunkan besarnya utang luar negeri karena dianggap sudah terlampau tinggi, bagaimana dampak penurunan tersebut terhadap kinerja perekonomian secara makro?Tujuan studi ini adalah menganalisis permasalahan utang luar negeri Indonesia dan implikasinya bagi pertumbuhan ekonomi (sustainable economic growth). Secara khusus studi ini dilakukan untuk menganalisis secara deskriptif masalah utang luar negeri Indonesia dan yang utama adalah menganalisis implikasi kebijakan penurunan stok utang luar negeri terhadap pertumbuhan ekonomi dan investasi swasta.Berdasarkan hasil pendukaan dengan pendekatan 2SLS pada model makroekonometri sederhana periode 1971-1999, pada variabel debt overhang (DEBTY) dan variabel crowding out (USX) menunjukkan bahwa setiap kenaikan variabel-variabel tersebut akan menurunkan tingkat investasi. Simulasi dilakukan pada periode 1995-1999 dari rentang periode observasi tahun 1971 - 1999 untuk melihat dampak kebijakan penurunan stok utang luar negeri Indonesia terhadap kinerja investasi dan pertumbuhan ekonomi. Studi ini menemukan bahwa penurunan stok utang luar negeri Indonesia secara signifikan akan meningkatkan investasi swasta dan pertumbuhan ekonomi. Beberapa implikasi kebijakan yang perlu dipertimbangkan secara serentak, bahwa perbaikan kinerja perekonomian melalui reformasi struktural dan kebijakan yang berorientasi pada penurunan utang luar negeri mutlak dilakukan, seraya berupaya mendorong tercapainya kesepakatan dengan kreditor dalam strategi-strategi penyelesaian utang dan mengurangi secara bertahap."

"ABSTRAKSistem pengolahan sampah Kota Padang menggunakan sistem konvesional. Sistem konvensional dapat menyebabkan degradasi lingkungan. Mengacu permasalahan yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah mengkaji sistem pengolahan sampah Kota Padang yang berkelanjutan. Aspek keberlanjutan terdiri atas ekonomi, lingkungan, dan sosial. Kajian ekonomi menggunakan metode analisis biaya-manfaat, sedangkan kajian lingkungan fokus pada emisi gas rumah kaca. Kajian sosial yang dilakukan adalah kajian perilaku masyarakat dalam bentuk operasional pengetahuan dan sikap. Untuk memperkuat ketiga kajian tersebut dilakukan kajian menggunakan metode AHP. Penelitian dilakukan dengan mengembangkan tiga skenario. Skenario 1 terdiri atas teknologi pengomposan, daur ulang, dan sanitary landfill. Skenario 2 terdiri atas daur ulang dan sanitary landfill yang dilengkapi pemanfaatan energi listrik dan skenario 3 terdiri atas insinerator dan sanitary landfill. Berdasarkan hasil penelitian diketahui sistem pengolahan sampah Kota Padang yang berkelanjutan adalah skenario 1. Skenario 1 dapat menghemat biaya 46,21% dan mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 5,93% dibanding kondisi business as usual (BAU). Tingkat pengetahuan masyarakat pada teknologi pengomposan adalah 92,62% dan daur ulang 86,22%. Sikap dan keinginan berpartisipasi masyarakat Kota Padang pada pengomposan adalah 94,10% dan daur ulang sebesar 95,02%.

---

ABSTRACTWaste treatment system in Padang City using conventional systems. Conventional systems can lead to environmental degradation. Referring to the problems, the purpose of this research is to assess the sustainable waste treatment system in Padang City. Sustainable aspect consist of three major aspect: the economic, social and environments. Economic assessment using cost-benefit analysis, while the environmental studies focus on greenhouse gas emissions. Social studies is the society behavior in operational knowledge and attitudes. This study is using AHP method to compare those three assessment result. Research was performed by developing three types of scenarios. First scenario consists of composting technology, recycling, and sanitary landfill. Second scenario consists of recycling and sanitary landfill which include the utilization of electrical energy and third scenario consists of incinerators and sanitary landfills. Based on the research results, the appropriate sustainable waste processing system in Padang City is the first scenario. The first scenario able to save 46.21% cost and reduce greenhouse gas emissions up to 5,93% compared to condition of Business As Usual (BAU). The level of public knowledge on composting technology is 92.62% and recycling technology of 86.22%. Attitudes and desire of societies participation in composting technology is 94.10% and recycling technologies is 95,01%."

"ABSTRAKSistem Verifikasi Legalitas Kayu SVLK adalah instrumen yang ditetapkan Pemerintah Indonesia dalam upaya membangun legitimasi terhadap kebijakan tata kelola kehutanan Indonesia melalui pendekatan pasar. Tolok ukur keberhasilan SVLK bergantung dari sejauh mana SVLK mampu menciptakan tata kelola kehutanan berkelanjutan. Permasalahannya adalah sejak diberlakukannya SVLK pada tahun 2009, belum ada evaluasi kebijakan SVLK guna mewujudkan tata kelola kehutanan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas kebijakan SVLK dalam perbaikan tata kelola kehutanan dan untuk mengetahui manfaatnya terhadap peningkatan kinerja industri kayu. Metode analisis yang digunakan pada tujuan satu adalah metode analisis normatif deskriptif dengan narasumber yang berasal dari 4 kelompok pemangku kepentingan, sedangkan untuk tujuan dua sampel ditentukan berdasarkan purposive sampling yang berasal dari industri kertas, industri kayu panel, industri kayu pertukangan, dan industri mebel. Hasil penelitian, SVLK saat ini cukup berhasil mendukung perbaikan tata kelola kehutanan, namun belum bermanfaat dalam peningkatan kinerja industri kayu sehingga disimpulkan kebijakan SVLK belum berkelanjutan. Berdasarkan hasil tersebut, telah dirancang strategi kebijakan SVLK yang mengharmonisasi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk mencapai keberlanjutan.

---

ABSTRACTThe Timber Legality Verification System SVLK is an instrument established by the Government of Indonesia as an effort to build legitimacy on Indonesia 39 s forest governance policy through a market or economic approach. The performance benchmark of SVLK depends on the extent to which SVLK is able to create sustainable forest governance. However, since the introduction of SVLK in 2009, there has been no evaluation of the success of SVLK 39 s policy in creating sustainable forest governance. This study aims to assess the effectiveness of SVLK policy in improving forestry governance, and to explore the benefits of SVLK in enhancing the wood industry performance. The analytical method used in the first objective is descriptive normative analysis with 13 resource persons from 4 stakeholder groups. For the second objective, purposive sampling was used to determine the respondents who came from paper, wood panel, woodworking, and furniture industries. The result of the study found that SVLK policy is quite successful to support the improvement of forestry governance, but not yet beneficial to the improvement of timber industry performance. Based on the results, the SVLK policy strategies that harmonize economic, social, and environmental aspects have been developed to achieve sustainability.Keywords SVLK, sustainable, forestry governance, wood industry"

"

Eksploitasi fluida panasbumi akan mengakibatkan terjadinya perubahan fisik maupun kimia reservoir suatu lapangan geothermal. Hal ini terjadi di Lapangan Panasbumi Kamojang yang diproduksikan dalam empat periode, yaitu sebesar 30 MW sejak 1982 dan menjadi 140 MW sejak tahun 1987. Pada tahun 2005 produksinya menjadi 200 MW dan sejak tahun 2015 sehingga sampai saat ini produksi uap Lapangan Kamojang adalah 235 MW. Untuk melihat perubahan kondisi tersebut maka dilakukan survei Microgravity Time-lapse (gravitasi mikro time-lapse) guna mengetahui gambaran perubahan reservoir secara lebih luas berdasarkan perubahan nilai gravitasi reservoir dari waktu ke waktu yang diakibatkan terjadinya pengurangan masa dari kegiatan produksi fluida dan penambahan masa dari kegiatan injeksi fluida dalam reservoir. Secara umum, hasil kajian gravitasi mikro time-lapse dari tahun 1984 sampai 2018 menunjukkan adanya perubahan nilai gravitasi mikro negatif yang lebih banyak yang artinya terjadi defisit masa fluida yang lebih banyak dibanding penambahan masa fluida ke dalam reservoir. Hasil pemodelan 3- Dimensi menghasilkan defisit massa sekitar-168 MTon dan penambahan massa sekitar 33 MTon. Adanya defisit massa yang lebih banyak tersebut maka perlu dibuat konsep pengelolaan reservoir yang baik melalui skenario produksi dan reinjeksi guna pengelolaan Lapangan Panasbumi Kamojang berkelanjutan.

 

---

Geothermal fluid exploitation is expected to cause physical as well as chemical changes to the reservoir of a geothermal field. This is what happened to Kamojang Geothermal Field which has been producing for four periods, starting from the initial production capacity of 30 MW (1982) which became 140 MW (1987), then 200 MW (2008) and 235 MW since 2015 up to now. To observe changes of subsurface condition, Microgravity Time-Lapse as one of geophysical survey activity is carried out in order to obtain the reservoir changes in a wider view based on the changes of gravity value that due to the extracted and injected fluid mass and it is reflected to the rock density changes. Generally, the microgravity study result from 1984 until 2018 shows the existence of microgravity value changes which correlates to the amount of fluid mass produced is more much than the water mass which was reinjected back into the reservoir. It is proven in 3-D modelling which there is deficit mass around -168 MTon and addition mass around 33 MTon only. By knowing that is important to find good reservoir management through production and reinjection scheme for Kamojang Geothermal Field sustainable development.

 

"

"

Ketersediaan jasa ekosistem lamun sangat bergantung pada kondisi biofisik dan dinamika ekosistem terutama dari faktor antropogenik. Ekosistem lamun saat ini sedang mengalami krisis karena semakin terpengaruh oleh perubahan yang diakibatkan oleh aktivitas manusia di zona pesisir. Ini menghambat kelangsungan ekosistem lamun. Riset ini mengevaluasi indeks kesehatan ekosistem lamun dan menentukan potensi keberlanjutan pemanfaatan jasa ekosistem lamun di pesisir Pulau Panjang, Serang, Banten dengan menggunakan pendekatan kuantitatif serta metode campuran. Studi ini menemukan bahwa Pulau Panjang memiliki keragaman spesies lamun yang cukup tinggi dengan ditemukan 7 spesies lamun termasuk Enhalus acoroides yang cukup mendominasi pesisir pulau. Indeks kesehatan lamun juga cukup tinggi yang berkisar di antara 60 – 70%. Hasil riset juga membuktikan bahwa perilaku masyarakat yang konsumtif memicu pemanfataan jasa ekosistem yang tinggi. Pemanfaatan jasa ekosistem lamun yang tinggi dapat mengecilkan potensi pemanfaatan secara berkelanjutan. Ini dikarenakan tingkat pendidikan masyarakat yang tergolong rendah. Oleh karena itu, sosiasliasi dan pengelolaan atas ekosistem lamun perlu segera diimplementasikan.

 

---

The existence of seagrass ecosystem services is dependent on biophysical conditions and the dynamics of the ecosystem, especially from anthropogenic factors. Seagrass ecosystems are currently in crisis because they are increasingly affected by changes caused by human activities in the coastal zone. This inhibits the sustainability of the seagrass ecosystem. This research evaluates the health index of seagrass ecosystems and determines the potential for sustainable utilization of seagrass ecosystem services on the coast of Pulau Panjang, Serang, Banten using quantitative approaches and mixed methods. The study found that Panjang Island have a high diversity of seagrass species with 7 seagrass species found, including Enhalus acoroides which dominated the coast. Habitat structure index represents seagrass health that was obtained is quite high which ranges between 60 - 70%. Another result of this research also proves that high consumptive behavior triggers the high utilization of ecosystem services. The utilization of seagrass ecosystems can reduce the potential for sustainable utilization of seagrass ecosystems. This is due to the communities’ low education. Therefore, management of seagrass ecosystems needs to be implemented immediately so that sustainable utilization of seagrass ecosystem services can be actualized.

 

"

"Pengelolaan sampah dari Kota Jakarta Barat adalah pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan sampah di landfill TPST Bantar Gebang. Dengan hampir penuhnya kapasitas TPST Bantar Gebang, diperlukan fasilitas pengolahan sampah untuk mengurangi jumlah sampah yang dikirim ke landfill. Fasilitas pengolahan sampah dapat memroses sampah kemudian dimanfaatkan sebagai energi listrik. Decision Matrix dan parameter tambahan digunakan untuk menilai teknologi pemroses sampah menjadi energi listrik yang sesuai dengan kondisi Jakarta Barat saat ini. Penerapan teknologi MBT di Jakarta Barat selain dapat mengurangi sampah yang dikirim ke landfill juga dapat memperbaiki pengelolaan sampah serta menghasilkan RDF dengan potensi energi listrik yang tinggi. Penerapan teknologi insinerasi dan anaerobic digestion dapat dilakukan setelah sistem pengelolaan sampahnya maju dan adanya insentif ekonomi.

---

Jakarta Barat waste management is by collecting, transporting, and disposing of waste at the Bantar Gebang TPST landfill. The capacity of the Bantar Gebang TPST is almost full, waste processing facilities are needed to reduce the amount of waste sent to the landfill. Waste processing facilities can process waste and then convert it to electrical energy. The Decision Matrix and additional parameters are used to assess waste to energy technology that is suitable for the current conditions in Jakarta Barat. The application of MBT technology in Jakarta Barat, apart from being able to reduce waste sent to landfills, can also improve waste management, and produce RDF with high electrical energy potential. Incineration and anaerobic digestion technology can be applied after the waste management system is advanced and the implementation of economic incentives."

"Kemiskinan dianggap sebagai masalah serius, sebab tidak hanya merujuk pada dimensi ekonomi namun berkaitan dengan masalah lainnya (multidimensi). SDGs hadir untuk mengakomodasi permasalahan pembangunan secara komperhensif dengan menargetkan penyelesaian secara tuntas terhadap tujuan dan sasarannya. Namun, realitanya pembangunan hanya berfokus pada pertumbuhan, dengan mengesampingkan pemerataan hasil pembangunan. Akibatnya, semakin terpuruk kondisi masyarakat dalam jurang kemiskinan hingga semakin terlihat perbedaan antara yang kaya dan miskin, maka dibutuhkan solusi alternatif, yaitu melalui pemanfaatan dan optimalisasi instrumen zakat. Dalam penelitian ini penulis meneliti terkait peran Pemerintah dalam mengatur pengelolaan zakat terhadap pengentasan kemiskinan DKI Jakarta dan Implementasi pengelolaan zakat dalam mewujudkan tujuan sustainable Development Goals (SDGs). Metode pemelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris dengan melakukan wawancara ke beberapa narasumber dari OPZ (Baznas Bazis DKI Jakarta dan Dompet Dhuafa), akademisi dan mustahik zakat. Adapun hasil penelitian ini adalah peran pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengintervensi kemiskianan tidak hanya melalui pengelolaan zakat namun, dilakukan dengan berbagai kebijakan, strategi dan juga program pengentasan kemiskinan. Pengelolaan zakat yang diimplementasikan Baznas Bazis DKI Jakarta dan Dompet Dhuafa dalam  mengintervensi kemiskinan melalui berbagai program yang selaras dengan tujuan SDGs. Peran zakat tidak hanya mencapai tujuan SDGs yang pertama (tanpa kemiskinan) melainkan zakat berperan pada ketujuh belas tujuan SDGs. Untuk itu terdapat resiprokal atau hubungan timbal balik antara zakat dan SDGs. Zakat berperan untuk mencapai 17 tujuan dalam SDGs, sedangkan SDGs berperan sebagai panduan OPZ dalam membuat dan mendesain program-program zakat.

---

Poverty is considered a serious problem as it isn't only involved an economic dimension but also multidimensional aspects. The SDGs appeared to accommodate existing development problems comprehensively by targeting the complete achievement of goals and objectives. But in fact, development only focuses on growth and still ignores the distribution of development results. This has resulted in the condition of people in poverty getting worse so that the difference between the rich and the poor is increasingly visible. alternative solutions need to be done to handle it, one of which is through the utilization and optimization of zakat instruments.This study aimed to examine the role of the government in regulating the management of zakat on poverty alleviation in DKI Jakarta and the implementation of zakat management in realizing the goals of the Sustainable Development Goals (SDGs). The research used an empirical juridical method of conducting interviews with several sources from OPZ (Baznas Bazis DKI Jakarta and Dompet Dhuafa), academics, and zakat mustahik. The study results that the role of DKI Jakarta provincial government in intervening poverty is not only through zakat management but also various policies, strategies, and poverty alleviation programs. Management of zakat carried out by Baznas Bazis DKI Jakarta and Dompet Dhuafa in poverty intervention through various programs is in line with the goals of SDGs. Zakat plays a role not only in achieving the first SDGs goal (zero poverty) but zakat also plays role in the seventeen main goals of the SDGs. Therefore, there is a reciprocal relationship between zakat and the SDGs. Zakat plays a role in achieving the 17 goals of the SDGs, while the SDGs serve as guidelines for OPZ in creating and designing zakat programs."

"Indonesia merupakan negara agraris yang mengandalkan sektor pertanian sebagai pendorong pembangunan ekonomi, namun demikian sesuai data BPS 49% penduduk miskin Indonesia tinggal di pedesaan dan menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian. Pembangunan di sektor pertanian yang berkelanjutan (Sustainable Agriculture) merupakan fokus penting untuk dapat mengatasi permasalahan kemiskinan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan, dan salah satu strategi yang dapat diupayakan adalah melalui Kemitraan Pemerintah - Swasta (Public Private Partnership/PPP). PT.Hikmahfarm merupakan salah satu perusahaan pertanian yang menjalankan konsep PPP dengan membangun kemitraan dengan kelompok petani mitra, sektor pemerintah dan sektor non-pemerintah dalam membangun ekosistem produksi hasil tani yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran pelaksanaan kemitraan di PT.Hikmahfarm sebagai salah satu strategi untuk menuju pembangunan sektor pertanian yang berkelanjutan (Sustainable Agriculture). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui studi dokumentasi, observasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemitraan PT.Hikmahfarm dapat mendorong sustainable agriculture melalui pemenuhan kebutuhan pangan yang berkelanjutan, terciptanya organisasi petani yang berkelanjutan, serta mendorong peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi. PT.Hikmahfarm dalam kemitraan berperan signifikan sebagai service provider dan perantara bagi kelompok petani mitra dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi petani melalui penyedia lahan bagi petani, penyedia permodalan melalui penyediaan sarana dan prasarana pertanian, peningkatan kemampuan petani melalui berbagai kegiatan capacity building, serta adanya kepastian pemasaran bagi produk hasil tani.

---

As an agricultural country, Indonesia depends on its economic development through the agricultural sector. However, based on Indonesia Central Bureau of Statistics data, 49% of the poor Indonesian population lived in rural areas and worked in the agricultural sector. Sustainable development in the agricultural sector is an important focus to overcome poverty and improve social welfare; one strategy to achieve sustainable agriculture is through Public-Private Partnership (PPP). PT. Hikmahfarm is one of the agriculture businesses that implement the concept of PPP by building partnerships with farmers in rural areas, the government sector, and the non-government sector in building an ecosystem for sustainable agricultural production. This study aims to describe the partnership in PT.Hikmahfarm as one strategy to reach Sustainable Agriculture for poverty alleviation, using qualitative methods through documentation study, observation, and indepth interview. The result of this study identified that partnership in PT. Hikmahfarm can encourage Sustainable Agriculture through sustainable food needs, sustainable farmers' organizations, and the improvement of socio-economic welfare. PT.Hikmahfarm, in this partnership, plays a significant role as a service provider and intermediaries to overcome the problem of small farmers through providing cultivating land for farmers, provision of agricultural facilities and infrastructures, increasing small farmer capacity, and market certainty for agricultural products."

"Belanja bahan makanan di Jakarta umumnya dilakukan dan didominasi oleh perempuan dibandingkan laki-laki, meski tidak ada perbedaan antara keduanya dalam hal kilometer kendaraan yang ditempuh. Karakteristik perjalanan belanja masyarakat di Jakarta umumnya dilakukan dari rumah pada akhir pekan, yaitu Sabtu dan Minggu, di mana hari Minggu paling sering dilakukan. Mayoritas pembeli mengunjungi lokasi belanja yang sama dengan tempat tinggal mereka. Perjalanan belanja bahan makanan di Jakarta sangat bergantung pada penggunaan transportasi pribadi, terutama sepeda motor. Pembeli juga selalu bepergian dengan orang lain, apakah pendamping bertanggung jawab untuk mengemudikan kendaraan atau membantu pembeli mengangkut bahan makanan. Analisis regresi logistik ordinal menunjukkan bahwa beberapa faktor berkontribusi terhadap VKT untuk perjalanan belanja bahan makanan di Jakarta, termasuk pendapatan bulanan, kepemilikan SIM, transportasi utama, waktu perjalanan ke halte, waktu perjalanan untuk perjalanan belanja bahan makanan, biaya perjalanan, dan perjalanan yang didampingi. Penjaja sebagai lokasi belanja akan menghasilkan VKT yang jauh lebih sedikit dari pada ketika pembeli mengunjungi pasar tradisional atau pasar modern. Mengurangi jarak tempuh perjalanan / kendaraan ke lokasi belanja berkontribusi pada sebagian besar pengurangan emisi gas rumah kaca dari perjalanan rumah tangga. Pembeli yang membeli bahan makanan mereka dari penjual akan mengurangi VKT mereka yang akan berdampak pada emisi kendaraan yang dihasilkan.

---

Shopping for groceries in Jakarta is generally conducted and dominated by women than men, although there is no difference between the two in terms of vehicle kilometers traveled. The characteristics of people's shopping trips in Jakarta are generally conducted from home on weekends, namely Saturday and Sunday, where Sunday is most often done. The majority of shoppers visit the same shopping location as their residence. Grocery shopping trips in Jakarta rely heavily on the use of private transportation, especially motorcycles. Shoppers also always travel with other people, whether the companion is responsible for driving the vehicle or helping the buyer transport groceries.

Ordinal logistic regression analysis shows that several factors contribute to the VKT for grocery shopping trips in Jakarta, including monthly income, driving license ownership, main transportation, travel time to bus stops, travel time for grocery shopping trips, travel costs, and accompanied trips. Peddlers as shopping locations will generate significantly less VKT than when shoppers visit traditional markets or modern markets. Reducing travel/vehicle mileage to shopping locations contributes to a large part of reducing greenhouse gas emissions from household travel. Shoppers who buy their groceries from peddlers will reduce their VKT which will have an impact on the resulting vehicle emissions."