Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Belum ada pengaturan yang jelas mengenai penjaminan atas Hak Merek di Indonesia menciptakan ketidakpastian hukum di dunia bisnis. Di negara-negara lain seperti Jepang dan Amerika, Hak Kekayaan Intelektual sudah lama dapat dijadikan sebagai jaminan perbankan. Di Indonesia sendiri praktek penjaminan merek belum umum dilaksanakan. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai hak atas merek dapat dijadikan sebagai jaminan perbankan, praktik penjaminan Hak atas Merek Dagang melalui lembaga penjaminan gadai pada Bank Syariah X serta peranan notaris di dalamnya. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif dengan tipologi deskriptif-analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belum diaturnya mengenai penjaminan Hak atas Merek Dagang dalam sistem hukum Indonesia mempersulit baik pihak kreditur maupun debitur dalam melakukan valuasi maupun eksekusi, namun masih dimungkinkan untuk mempraktekkannya dengan interpretasi dan pertimbangan masing-masing pihak. Kesepakatan kedua pihak tersebut kemudian dicantumkan dalam sebuah akta yang dibuat oleh notaris yang jika memenuhi syarat yang ditentukan dalam pasal 1868 KUHPerdata menjadikannya sebagai akta autentik dan merupakan alat bukti yang sempurna.

---

The absence of clear regulation related with the trademark rights as collateral in Indonesia creating legal uncertainty in the business world. In other countrues such as Japan and US, Intellectual Property Rights have been used as collateral for so long. While in Indonesia, the practice is yest still uncommon. This research aims to dig deeper into the practice of guarantee of trademark right as a collateral at Syariah Bank X and the role of a notary in it. To answer the research, the writer is using normative methode and descriptive-analytics techniques. The results of this study indicate that the lack of regulation regarding guarantee of trademark rights in the Indonesian legal system makes it difficult for both creditors and debtors to conduct valuations and executions, but it is still possible to apply such practice with the interpretation and consideration of each party. The agreement of the two parties then included in a deed written by a notary who if fulfilling the conditions specified in the article 1868 of the Civil Code makes it an authentic deed and is a perfect proof of evidence"

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai pengaturan kriteria merekterkenal yangdipergunakan dalam prosedur pemeriksaan pendaftaran merek pada DirektoratMerek, Direktorat Jenderal HKI, dibandingkan dengan kriteria merek terkenalpada Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek dan konvensi-konvensiinternasional dalam bidang HKI, khususnya merek. Lebih jauh, dalam skripsi ini,penulis membahas mengenai kelemahan pada sistem pendaftaran merek diIndonesia yang menyebabkan maraknya pelanggaran terhadap perlindunganmerek terkenal asing di Indonesia. Hasil penelitian ini menyarankan agarpemerintah segera menetapkan peraturan yang dapat menyeragamkan kriteriamerek terkenal di Indonesia dan agar Direktorat Jenderal Hak KekayaanIntelektual lebih cermat dalam menyeleksi permohonan pendaftaran merek agarperlindungan terhadap merek terkenal di Indonesia dapat lebih ditegakkan.

---

AbstractThis thesis in general is discussing the rules and regulation regarding the wellknowntrademark criteria that is being used to examine and register trademarks inIPR Directorate General, and to compare it to Well-known Trademarks Criteria inLaw Number 15 of 2001 regarding Trademarks and IPR internationalconventions. Furthermore, the author of this thesis is also discussing the weaknessin the Trademarks registration system in Indonesia where there is a lot of violationand offenses towards the protection of international Trademarks in Indonesia. Theresult of this research is advising the government to straight away implements aruling that homogenizes the criteria of famous Trademarks in Indonesia, and forIPR Directorate General to be more thorough in examining the requests for brandregistration so that the famous brands protection could be more justified.;"

"Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengandung ketentuan mengenai merek yang tidak dapat didaftar dimana disebutkan bahwa salah satu alasan merek tidak dapat didaftar adalah apabila merupakan nama umum. Penjelasan dari ketentuan ini belum memberikan kejelasan mengenai bagaimana kriteria suatu merek dianggap merupakan nama umum. Hal ini menyebabkan ketidakjelasan dalam penerimaan pendaftaran merek oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, salah satunya adalah penerimaan pendaftaran merek “Bibit” milik PT. Bibit Tumbuh Bersama. Dalam skripsi ini, Penulis akan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang akan memiliki fokus kepada data pustaka. Penulis mencoba untuk mengeksplorasi terkait yang dimaksud dengan merek yang menggunakan nama umum, berdasarkan ketentuan Undang-Undang, yurisprudensi di Indonesia, perjanjian serta pandangan organisasi internasional, dan doktrin ahli hukum. Penulis juga membahas mengenai akibat dari diterimanya pendaftaran merek yang merupakan nama umum. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kriteria merek hingga dikatakan merupakan nama umum belum diatur secara jelas dalam UU Merek dan Indikasi Geografis, sehingga bisa dibuat aturan mengenai hal ini dengan mengacu kepada yurisprudensi, perjanjian internasional, serta doktrin ahli hukum, hal ini penting agar Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mempunyai keseragaman pemahaman sehingga mencegah permasalahan hukum serta perdebatan yang timbul di kemudian hari.

---

Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications contains regulation regarding unregistered trademarks where it is stated that one of the reasons a trademarks cannot be registered is if it is a generic name. The explanation of this regulation does not provide clarity on how the criteria for trademarks are considered as a generic name. This causes obscurity in the acceptance of trademarks registration by the Directorate General of Intellectual Property, one of which is the acceptance of the “Bibit” trademarks owned by PT. Bibit Tumbuh Bersama. In this thesis, the author will use a juridicial-normative method that will obtained data from the literature through document study. The author tries to explore what is meant by a trademark that using a generic name, based on the regulation of the law, jurisprudence in Indonesia, agreements and opinion of international organizations, and the doctrine of legal experts. This thesis also explains the consequences of acceptances trademarks that use a generic name. The results of this thesis indicate that the criteria for a trademarks to be considered as a generic name have not been clearly regulated in the Law of Trademarks and Geographical Indications, so that regulations can be made regarding this matter by referring to jurisprudence, international agreements, and the doctrine of legal experts, this is important so that the Directorate General of Intellectual Property has a same understanding so as to prevent legal problems and debates in the future."

"Skripsi ini membahas mengenai analisis pendaftaran merek yang merupakan nama umum berbahasa asing. Sebagaimana yang diatur di Pasal 20 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sebuah merek tidak dapat didaftarkan apabila merek tersebut merupakan nama umum. Pemasalahan yang timbul adalah Undang-Undang tersebut belum memberikan aturan konkrit mengenai kriteria merek dianggap sebagai sebuah nama umum berbahasa asing, sehingga menyebabkan ketidakjelasan penerimaan pendaftaran merek di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Metode yang digunakan oleh Penulis dalam skripsi ini adalah metode yuridis-normatif. Penulis juga membahas mengenai penerimaan pendaftaran sebuah merek yang merupakan nama umum dan upaya hukum bagi para pihak yang keberatan terhadap sebuah merek mengandung nama umum berbahasa asing. Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang tidak mengatur secara jelas terkait dengan terminologi “nama umum”, sehingga pemeriksa merek hanya bertumpu pada petunjuk teknis secara internal serta pemikiran subjektif untuk memutuskan mengenai penerimaan atau penolakan pendaftaran merek. Sehingga, dibutuhkan aturan yang lebih konrit mengenai kriteria dan batasan nama umum berbahasa asing yang tidak dapat dilakukan pendaftarannya sebagai merek dengan merujuk pada pertimbangan hakim serta pendapat ahli dari beberapa putusan sengketa merek yang berkaitan dengan nama umum.

---

This thesis discusses the registration of trademarks which are general names in foreign languages. As regulated in Article 20 letter f of The Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications, mark cannot be registered if the mark is a general name. The problem that arises is that the Law has not provided concrete rules regarding the criteria for a mark to be considered as a general name in a foreign language, resulting in unclear acceptance of mark registration. The method used by the author is the juridical-normative method. The author also discusses the acceptence of trademark registration which is a general name and the legal remedy that can be taken by the parties. Based on the research, the Law does not clearly regulate the term of "general name", so the trademark examiners only rely on technical instructions internally and subjective thinking to decide regarding acceptance or rejection of trademark registration. Therefore, more concrete rules are needed regarding the criteria and limitations of common names in foreign languages which cannot be registered as trademarks by referring to judges considerations and expert opinions from several decisions on trademark disputes relating to common terms."