Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This popular, fully-updated title explains the law on shareholders' agreements in a clear and comprehensible style. It guides the reader through a typical transaction, highlighting the commercial issues facing the client and ultimately the solicitor as draftsman."

"ABSTRAKUrusan kehidupan beragama di Indonesia merupakan kewenangan pemerintah pusat sebagaimana dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Tetapi faktanya banyak peraturan daerah yang mengatur kehidupan beragama, sehingga hal ini tentu menimbulkan masalah. Dalam tulisan ini, penulis mencoba mengupas permasalahan norma dalam peraturan daerah yang mengatur kehidupan beragama di Indonesia dan desain pengaturan kehidupan beragama yang ideal dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

---

ABSTRACT

Indonesian religious life is in under authority of the central government as in Article 10 paragraph (1) of Law Number 23 Year 2014 on Regional Government. In fact, many local regulations governing related to religious life, so that it would cause problems. In this paper, the author tries to analyze the problems in the regulatory norms of religious life in Indonesia and the design of an ideal religious life settings in the constitutional system in Indonesia based on Pancasila and the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945."

"makalah ini didasarkan pada masalah makalah-makalah penulis yang disampaikan di Lemhanas dengan judul menyempurnakan penetapan batas wilayah NKRI guna memantapkan kesatuan wilayah dalam menjalin kepentingan nasional."

"ABSTRAKPeraturan perundang-undangan K3 ditetapkan untuk melindungi pekerja dari bahaya-bahaya di tempat kerja. Perkembangan teknologi dan modernisasi yang mempengaruhi ketenagakerjaan berdampak pada pelaksanaan K3 di Indonesia. Tesis ini mengkaji bagaimana peraturan perundang-undangan K3 di Indonesia dalam perkembangan zaman sekarang. Penelitian ini merupakan studi kualitatif dengan pendekatan telaah dokumen peraturan perundang-undangan dan wawancara dengan para pemangku kepentingan terkait K3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan pokok K3 butuh diperbaharui baik dari sisi terminologi dan sanksi. Pengembangan aturan tentang bahaya psikososial juga masih perlu dilakukan. Permasalahan tumpang tindih pengaturan K3 juga ditemukan.

---

ABSTRACTOccupational Safety and Health Legislation is established to protect workers from hazards in the workplace. Technological developments and modernization affecting employment has impact on OSH in Indonesia. This thesis examines how OSH legislation in Indonesia is in today 39 s development. This study is a qualitative study with a lieterature review of legal documents and interviews with related OSH stakeholders. The results showed that the basic rules of OSH need to be updated both in terms of terminology and sanctions. Development of rules on psychosocial hazards is also necessary. Overlapping issues of OSH setting are also found."

"ABSTRAKHukum saat ini berada pada taraf yang memprihatinkan, yaitu ketika hukum bukan saja tidak menjalankan fungsinya secara efektif, tetapi juga sering menimbulkan masalah dan memperkeruh masalah. Dilihat dari segi pembentukan hukum, Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah hal yang menarik untuk dikaji dari perspektif Ilmu Peraturan perundang-undangan yang memberikan tata cara formil dari proses, metode dan teknik perundang-undangan yang jauh dari ketentuan format dari undang-undang pada umumnya.Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini menggunakan Teori Transformasi Hukum untuk mengupas harmonisasi antara Pasal 52 ayat 2 dan ayat 4 UU Nomor 12 Tahun 2011 dengan Pasal 22 ayat 2 UUD 1945 demi tercapainya tujuan Negara. Sedangkan pengkritisan mengenai konsep ideal dari Undang-Udnang tentang Penetapan Perppu menjadi Undang-Undang dikupas dengan menggunakan Teori Critical Legal Study dan Teori Hirearki Norma. Metode penelitian yang dipilih penulis berupa penelitian yuridis normatif doctrinary approach dengan pendekatan utama yaitu pendekatan statuta statute approach dan pendekatan konseptual conseptual approach . Hasil dari penelitian ini; pertama, terjadi perbedaan dalam hal dasar, tatacara dan proses pembentukan perppu, undang-undang, dan undang-undang tentang penetapan perppu menjadi undang-undang; kedua, keberadaan pasal 52 ayat 2 dan ayat 4 UU Nomor 12 Tahun 2011 bukan merupakan pengaturan lebih lanjut dari Pasal 22 ayat 2 UUD 1945; ketiga konsep ideal dapat menggunakan konsistensi nomenklatur perppu dan pengaturan atribusi kewenangan antara Presiden, DPR dan Mahkamah Konstitusi.

---

ABSTRACTThe law today is at an alarming level, when the law not only does not perform its functions effectively, but also often causes problems and complicates matters. In terms of legal formation, the Law on Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law is interesting to be studied from the perspective of Science of Legislation which provides formal procedures of legal processes, methods and techniques that are far from the provisions of the format of the law in general. The theory used as a knife of analysis in this study uses Legal Transformation Theory to explore the harmonization between Article 52 paragraph 2 and paragraph 4 of Law Number 12 Year 2011 with Article 22 paragraph 2 of the 1945 Constitution for the achievement destination Country. While the criticism of the ideal concept of the Law on the Stipulation of the Perpu into Law is pared by using the Theory ofHierarchy Norma. The research method chosen by writer in the form of normative juridical research doctrinal approach with main approach is statute approach and conceptual approach. The results of this study firstly, there are differences in the basis, procedure and process of forming the Perpu, the law, and the law on the establishment of the legislation into law second, the existence of Article 52 paragraph 2 and paragraph 4 of Law Number 12 Year 2011 is not a further regulation of Article 22 paragraph 2 of the 1945 Constitution the three ideal concepts can use the consistency of the nomenclature of the Perpu and the arrangement of attribution of authority between the President, the Parliament and the Constitutional Court. "

"Pelaksanaan kegiatan harmonisasi, juga pemantauan dan peninjauan undang-undang, seharusnya menjadi instrumen vital dalam melakukan penyempurnaan undang-undang eksisting sebelumnya atau menjadi rujukan dalam menyusun rancangan undang-undang atau aturan baru yang memiliki sangkutan erat. Hal tersebut dikarenakan dalam memproduksi peraturan perundang-undangan yang baik harus harmonis dan berciri efektif juga efisien. Melalui pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang yang telah ada di sektor energi yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (UU Energi), pembentukan rancangan undang-undang (RUU) seperti RUU tentang Energi Baru Terbarukan (EBT) dapat disusun dengan harmonis serta mempedomani elemen penting guna mencapai kualitas legislasi. Dalam penulisan tesis ini, terdapat dua rumusan masalah yakni 1) bagaimana perkembangan kebijakan harmonisasi, pemantauan dan peninjauan terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan; dan 2) bagaimana harmonisasi, pemantauan dan peninjauan pengaturan di sektor energi untuk menuju pengelolaan energi yang optimal di masa depan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif. Dari hasil penelitian, diperoleh simpulan berupa: 1) perkembangan kebijakan harmonisasi, pemantauan dan peninjauan peraturan walaupun masih terdapat kekurangan namun bergerak maju dengan keberadaannya yang strategis; 2) harmonisasi, pemantauan dan peninjauan peraturan perundang-undangan pada sektor energi belum diaplikasikan dengan optimal. Penulis menyarankan mulai dari penyatuan aturan harmonisasi, pemantauan dan peninjauan peraturan serta mendorong agar dibentuk lembaga khusus sebagai leading sector dalam membentuk peraturan. Saran terhadap studi kasus di sektor energi, sedianya RUU tentang EBET dan RUU tentang Perubahan Atas UU Energi diharmonisasi kembali secara bersama tanpa menghilangkan tujuan awal untuk memaksimalkan pemanfaatan EBT di Indonesia.

---

The implementation of harmonization activities, as well as monitoring and reviewing laws, should be a vital instrument in making improvement to previous existing laws or being a reference in drafting new laws or regulations that have a close bearing. This is because in producing good laws and regulations it must be harmonious and have effective as well as efficient characteristics. Through monitoring and reviewing the existing laws in the energy sector, namely Law Number 30 of 2007 concerning Energy (Energy Law), the formation of draft laws such as the Bill on New Renewable Energy can be drafted in harmony as well as guide the important elements in order to achieve the quality of legislation. In writing this thesis, there are two formulations of the problem namely 1) how is the development of harmonization policies, monitoring and review of the formation of laws and regulations; 2) how to harmonization, monitoring and review of regulations in the energy sector towards optimal energy management in the future. Research using qualitative methods with the type of normative juridical research. From the results of the research, conclusion are drawn in the form of: 1) the development of policy harmonization, monitoring and review of regulations is moving forward with a strategic existence even though there are still deficiencies; 2) harmonization, monitoring and review of laws and regulations in the energy sector have not been applied optimally. The author suggests starting from the unification of harmonization rules, monitoring and reviewing regulations and encouraging the formation of a special institution as the leading sector in forming regulations. Suggestions for case studies in the energy sector, that the Bill on Renewable Energy and the Bill on Amendments to the Energy Law should be re-harmonized together without eliminating the initial goal of maximizing the use of renewable energy in Indonesia.

"