Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini didasarkan pada pemberlakuan pemberian upah dibawah ketentuan upah minimum bagi usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro dan usaha kecil. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa ketentuan upah minimum kabupaten dan kota adalah sebagai bentuk jaring pengaman bagi kehidupan ekonomis pekerja Indonesia. Namun seringkali menjadi permasalahan umum bagi usaha mikro dan usaha kecil adalah bahwa mereka tidak bisa memenuhi ketentuan upah minimum tersebut dikarenakan memang dari kemampuan finansial usaha mereka sendiri yang memang berbeda dengan usaha-usaha besar. Melalui Undang Undang Cipta Kerja pemerintah akhirnya membuat aturan perubahan dalam klaster ketenagakerjaan dengan memberikan aturan pengkhususan bagi usaha mikro dan usaha kecil dalam hal pemberian upah dibawah ketentuan upah minimum. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai persyaratan untuk dapat memberikan upah dibawah ketentuan upah minimum dan bagaimana pemberian upah dibawah ketentuan upah minimum. Metode yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Adapun hasil penelitian adalah mengenai penjelasan syarat usaha yang dapat membayar upah pekerjanya dibawah ketentuan upah minimum, bagaimana tata cara pembuatan Kesepakatan Bersama agar dapat membayar upah dibawah ketentuan upah minimum

---

This research is based on the application of wages below the minimum wage for businesses that meet the criteria for micro and small businesses. As it is known that the provisions of the district and city minimum wages are a form of safety net for the economic life of Indonesian workers. However, often a common problem for micro and small businesses is that they cannot meet the minimum wage requirements because the economic capacity of their own businesses is different from that of large businesses. Through the Employment Creation Act, the government finally made changes to the labor cluster by providing special rules for micro and small businesses in terms of providing wages below the minimum wage. The problems that will be studied in this research are regarding the requirements to be able to provide wages below the minimum wage provisions and how to provide wages under the minimum wage provisions. The method used by the author in this study is a normative juridical research. The results of the research are an explanation of the conditions for businesses that can pay their workers' wages below the minimum wage, how to make a Collective Agreement so that they can pay wages below the minimum wage."

"ABSTRAKTesis ini membahas perlindungan upah bagi pekerja di Indonesia pasca berlakunya Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015. Kondisi pasar kerja yang timpang di Indonesia menyebabkan lemahnya posisi pekerja dalam perundingan upah. Untuk itu pemerintah berperan memberikan perlindungan melalui kebijakan pengupahan. Selanjutnya dibahas mengenai penerapan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015, yang dikhususkan pada penetapan upah minimum dan struktur skala upah di perusahaan. Penelitian menggunakan metode penelitian normatif-empiris dengan mengkaji aspek perlindungan upah dalam pasal-pasal pada Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 dan penerapan ketentuan formula penetapan upah minimum dan struktur skala upah. Jenis data yang digunakan bersifat sekunder dari bahan hukum yang sifatnya perimer, sekunder dan tertier. Hasil dari penelitian memperlihatkan bahwa Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 belum sempurna memenuhi aspek perlindungan upah pekerja dan dalam penerapannya belum secara maksimal dapat dilaksanakan.

---

ABSTRACTThis thesis discusses wage protection for workers in Indonesia after the enactment of Government Regulation number 78 year 2015. The unfair labor market conditions in Indonesia lead to weaker workers 39 position in wage negotiations. The government has a role in providing protection through wage policy. Further discussed of its implementation devoted to the determination of the minimum wage and structure and scale of wages. This Thesis used normative empiric research method in examining the aspects of wage protection in the articles on Government Regulation no. 78 of 2015 and the application of the provisions of the formula of minimum wage determination and wage scale structure. The result of the research showed that Government Regulation number 78 Year 2015 has not been perfectly fulfilling the wage protection aspect of the workers and in its implementation has not been maximally implemented."

"This article explain that mainstream economists explain the current crisis as the bursting of the housing bubble that had inflated to unprecedented levelssince 201."

"Artikel ini mendiskripsikan mengenai dampak kebijakan Pemerintah dalam mengatasi kisis finansial global terhadap upah dan pemutusan hubungan kerja (PHK) antara Desember 2008 -Februari 2009...."

"ABSTRAKDalam tesis ini yang berjudul ?Tinjauan Yuridis Pengaturan Upah Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dihubungkan dengan Peran Federasi Perjuangan Buruh Jabodetabek (FPBJ)? digambarkan mengenai permasalahan upah dan pengaturannya dalam UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, mulai dari pengertian upah, fungsi upah dalam hubungan kerja, sistem pengupahan, dan proses penentuannya sampai dengan implikasi pengaturan upah dalam UU Ketenagakerjaan tadi terhadap peran dan fungsi Federasi Perjuangan Buruh Jabodetabek (FPBJ) sebagai salah satu organisasi pekerja/buruh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana pengaturan upah dalam UU Ketenagakerjaan dan apakah pengaturan tersebut telah memberikan perlindungan yang cukup bagi buruh mendapatkan kehidupan yang layak bagi diri dan keluarganya, dan bagaimana peran dan fungsi FPBJ sebagai organisasi buruh dalam proses pengupahan. Adapun pemikiran yang melandasi dilakukannya penelitian ini adalah karena adanya kekhawatiran terhadap fenomena perseteruan yang selalu terjadi antara buruh dengan pengusaha yaitu tentang masalah uupah dan FPBJ sebagai salah satu organisasi buruh yang sering dalam kondisi/ perseteruan masalah upah dengan pengusaha seperti tersebut sebelumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskritif analistis dengan pendekatan yuridis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Pengaturan upah di dalam UU Ketenegakerjaan dan peraturan pelaksana lainnya masih memiliki beberapa kekurangan, baik dari definisi mengenai upah, penetapan upah minimum, dan waktu peninjauan upah minimum sehingga organisasi buruh FPBJ dituntut untuk berperan aktif dalam mewujudkan pengupahan yang dapat memberikan perlindungan yang cukup bagi buruh dan keluarganya khususnya kepada anggota yang tergabung dalam FPBJ."