Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 169 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Linny Firdaus
Abstrak :
Skripsi ini membahas penerapan upah layak untuk awak kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta dalam konteks perlindungan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan upah awak kapal perikanan belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai akibat dari ketidakserasian dan kekosongan hukum, sistem upah yang eksploitatif, penerapan perjanjian kerja laut sebagai “formalitas belaka”, rendahnya kesadaran dan pengetahuan hukum, tumpang-tindih kewenangan dalam pemerintah, serta rendahnya pengawasan dan penegakan hukum. Penulis menyarankan adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan, evaluasi kerja pada pemerintah, dan revolusi mental awak kapal perikanan......This thesis focuses on the implementation of decent wage for fishers at Nizam Zachman Jakarta Fishing Port as regulated in Indonesian legal framework. This research is qualitative research with a descriptive design. This research shows that the wage for fishers has not been implemented as regulated in the legal framework as the result of a disharmonious and unregulated law, an exploitative wage system, “mere formality” work agreements, poor legal awareness and knowledge, overlapping authorities in government, and inadequate law supervision and enforcement. The author suggests a harmonization in legal framework, a work evaluation in government, and a mental revolution in fishers.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Radestra Nora Triodolita
Abstrak :
Upah Minimum Provinsi (UMP) merupakan standar upah bagi pekerja yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai jaring pengaman untuk melindungi pekerja dari sistem pengupahan yang rendah di setiap daerah/provinsi. Dalam proses penetapannya, besaran UMP direkomendasikan oleh Dewan Pengupahan Provinsi (Depeprov) untuk ditetapkan oleh Gubernur. DKI Jakarta yang merupakan Ibu Kota Negara Indonesia memiliki keunikan tersendiri yang berbeda dari daerah lainmya dalam penetapan UMP tahun 2016. Tugas Karya Akhir ini membahas pertimbangan baru dan pertimbangan yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya dalam mengambil sebuah keputusan pada penetapan UMP DKI Jakarta Tahun 2016. Penelitian ini adalah penelitian desk research dengan desain deskriptif. Hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam Depeprov dan intervensi oleh pemerintah pada penetapan UMP DKI Jakarta tahun 2016 cukup mengakomodir kepentingan pengusaha dan pekerja walaupun terdapat pertimbangan-pertimbangan yang dapat dikatakan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. ......Provincial Minimum Wage (UMP) is a standard wage for labour that government decree issued as a safety net to protect labour from low wage system in each region / province. In the process of the establishment,the amount recommended by the Provincial Wage Council to be determined by the Governor. DKI Jakarta is the Capital City of Indonesia has unique characteristics that are different from other areas in the process of establishing Provincial Minimum Wage of Jakarta in 2014. This thesis discusses the new considerations and different considerations from past years in decision making in the process of establishing Provincial Minimum Wage of Jakarta in 2016. The results of this study describes that the considerations in Depeprov and intervention by the government in the process of establishing Provincial Minimum Wage of Jakarta in 2016 is sufficient to accommodate entrepreneurs and labour interests although there are considerations can be said inappropriate with applicable regulations.
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2016
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Saimul
Abstrak :
Salah satu masalah kependudukan di Propinsi Lampung khususnya, bahkan Indonesia pada umumnya, adalah pengangguran. Penyebab utama pengangguran adalah akibat dari peningkatan jumlah penduduk usia kerja. Sehingga kebutuhan untuk bekerja terus meningkat, sedangkan penyediaan kesempatan kerja dilain pihak sangat terbatas. Dari gap kedua sisi itu muncul pengangguran. Akibat pengangguran yang semakin meningkat dari waktu ke waktu akan menimbulkan masalah social dan ekonomi yang pada akhirnya akan mempunyai dampak luas terhadap pembangunan. Misalnya tingkat upah riel yang diterima para pekerja menjadi semakin rendah. Kondisi ini memberikan indikasi bahwa, jumlah penawaran tenaga kerja jumlahnya sangat besar jika dibandingkan dengan permintaan, sehingga terjadilah excess supply dan akan menyebabkan upah menjadi rendah. Akan tetapi karena faktor kebutuhan untuk hidup, para angkatan kerja bersedia menerimanya. Pemberian upah rendah yang berlangsung cukup lama, dapat mengurangi gairah kerja mereka. Hal ini tercermin pada penurunan jumlah jam kerjanya. Karena kebutuhan hidup tidak mencukupi, akibatnya pekerja akan mencari tambahan penghasilan dengan menambah jumlah jam kerja di luar pekerjaan utama. Akibat lain yang muncul adalah penurunan pada produktivitas kerja. Kendatipun produktivitas yang rendah dapat pula disebabkan oleh kualitas pekerja yang rendah, misalnya tingkat pendidikan yang rendah. Kualitas pekerja yang berbeda, akan menghasilkan output yang berbeda, sehingga upah yang diterimapun akan bervariasi. Bagi tenaga kerja yang tidak/belum memperoleh pekerjaan tetap, sebagian akan menciptakan lapangan kerja sendiri di sektor informal yang memiliki jam kerja tidak tetap. Sebagian lainnya akan bekerja sebagai pekerja keluarga yang tidak menerima upah, sambil mencari pekerjaan yang sesuai dengan upah minimal yang diharapkan. Gambaran di atas menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara penghasilan upah dengan jumlah jam kerja yang dialokasikan untuk bekerja yang disebut pola penawaran tenaga kerja. Hal seperti itu pernah dikemukakan oleh Becker (1964), bahwa jumlah waktu untuk bekerja belum pernah sampai 24 jam sehari semalam. Berarti sebagian waktu digunakan untuk bekerja, dan sisanya untuk leisure. Alokasi waktu untuk bekerja dan leisure ini sangat ditentukan oleh tingkat upah yang diterima. Beranjak dari Becker inilah terjadi perkembangan yang luas dalam teori penawaran tenaga kerja baik secara matematis maupun secara grafis diantaranya oleh Henderson dan Quand, Cobb-Douglass. Untuk melihat hubungan jam kerja dan tingkat upah di atas, penulis telah mencoba meneliti kondisi yang ada di Lampung. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, ternyata antara jam kerja dan upah mempunyai hubungan yang sangat erat dan signifikan pada tingkat a = 0.01. Hubungannya berbentuk parabola yang membuka ke atas. Pola hubungan tersebut ternyata tidak berubah, walaupun telah dikontrol oleh variabel pendidikan, jenis kelamin, kotadesa, umur, dan dependensi ratio (deprat). Dari penelitian ini, diperoleh beberapa temuan diantaranya adalah : Terdapat perbedaan pola penawaran tenaga kerja antar kelompok pendidikan di Lampung. Dari hasil perhitungan memberikan informasi, bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin rendah jumlah jam kerjanya, namun antara tingkat upah dan jenjang pendidikan mempunyai hubungan yang positip. Gejala ini menunjukkan bahwa di Lampung terjadi under utilisasi pada kelompok pendidikan yang lebih tinggi, karena pada kelompok pekerja yang memiliki pendidikan lebih tingi jumlah jam kerjanya lebih rendah jika dibandingkan dengan kelompok pekerja yang berpendidikan rendah. Walaupun sudah dikontrol oleh variabel tempat tinggal pekerja (di kota atau di desa), ternyata hubungan tersebut tidak berubah. Namun secara deskripitif jumlah jam kerja dan upah yang diterima oleh pekerja di kota lebih tinggi dibandingkan dengan di desa, hanya saja pola penawaran tenaga kerja antara di kota dan di desa tidak mempunyai perbedaan yang nyata. Demikian pula setelah dikontrol dengan variabel jenis kelamin, pola hubungannya tidak mengalami perubahan, namun demikian secara deskriptif jumlah jam kerja dan tingkat upah yang diterima oleh pekerja laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan pekerja wanita, tetapi pola penawaran tenaga kerja antara pria dan wanita juga tidak memiliki perbedaan yang nyata.
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1994
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nisa Ulkaromah
Abstrak :
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari upah minimum terhadap anak bekerja di Indonesia, menggunakan SAKERNAS BPS tahun 2012. Beberapa penelitian anak bekerja sebelumnya mempercayai bahwa peningkatan upah minimum dapat mengurangi fenomena anak bekerja karena kesejahteraan rumah tangga meningkat. Namun secara teori, peningkatan upah yang disebabkan oleh kebijakan upah minimum dapat menyebabkan beberapa orang dewasa terkena pemutusan hubungan kerja, akibatnya rumah tangga tersebut mengirim anaknya untuk bekerja. Penelitian ini menggunakan model multinomial logit dan membagi dua tipe anak bekerja, yaitu pekerja keluarga dan pekerja di pasar kerja. Hasil penelitian menunjukan bahwa anak pekerja keluarga meningkat seiring dengan peningkatan upah minimum, terutama jika orang tua kehilangan pekerjaan dari sektor formal. Sedangkan dampak upah minimum terhadap anak di pasar kerja tidak ditemukan adanya signifikansi. Pada kondisi daerah, penelitian ini menemukan bahwa dampak upah minimum di daerah maju, cenderung untuk mengurangi probabilitas anak bekerja lebih besar dibandingkan daerah berkembang. Penelitian ini juga menemukan adanya hubungan antara upah minimum terhadap anak bekerja rumah tangga di luar sektor formal. Secara keseluruhan, penelitian ini berpendapat bahwa dampak upah minimum terhadap anak bekerja adalah fenomena yang kompleks.
ABSTRACT This study investigates the impact of minimum wage on child labor in Indonesia using SAKERNAS BPS 2012. Some previous studies about child labor believe that, rising minimum wage could reduce the incidence of child labor because household welfare get improve. However, theoretically if rise in wage is achieved by a minimum wage law, it can for instance cause some adult to be unemployed and send their children to work. This study use multinomial logit model and separate two types of child labor, within the household and labor market. The result suggests that child labor within the household may rise as the minimum wage is raised, especially if parents lost their jobs from formal sector, while there is no significant in child labor in labor market. In type of regional condition, the impact of minimum wage in a type of modern economic, can reduce the incidence of child labor in labor market much greater. This study also found an association between minimum wage and child labor in non-formal worker households. Overall the study argues that the impact of minimum wage on child labor is a complex phenomenon.

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2019
T52257
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fitriana
Abstrak :
Ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur bahwa selama belum ditetapkannya putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, maka pengusaha dan pekerja harus tetap melaksanakan segala kewajibannya. Adapun kewajiban yang dimaksud meliputi upah yang diberikan selama proses pemutusan hubungan kerja (upah proses). Namun, ketentuan ini dianggap belum memberikan kepastian hukum, sehingga Mahkamah Konstitusi RI memberikan penafsiran melalui Putusan Nomor 37/PUU-IX/2011 tanggal 19 September 2011, bahwa upah proses tetap diberikan kepada pekerja hingga adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Pasca dijatuhkannya putusan tersebut, Mahkamah Agung RI mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 pada tanggal 29 Desember 2015 yang bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi RI, karena membatasi pemberian upah proses selama 6 (enam) bulan saja. Dengan adanya ketidakharmonisan dalam ketentuan upah proses ini telah mengakibatkan penafsiran yang keliru pada hakim dalam menjatuhkan putusannya. Sebagaimana yang diputuskan dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 346/PDT.SUS-PHI.G/2018/PN.JKT.PST, Majelis Hakim telah menjatuhkan hukuman upah proses sebanyak 2 (dua) bulan upah dengan pertimbangan pekerja tidak melaksanakan pekerjaannya selama proses pemutusan hubungan kerja. Atas hal tersebut, perlu dilakukan penelitian dengan metode penelitian deskriptif yang memberikan gambaran umum mengenai penetapan upah bagi pekerja yang tidak melaksanakan pekerjaan selama proses pemutusan hubungan kerja. Berdasarkan penelitian ini, maka Negara perlu membentuk undang-undang yang jelas mengenai pemberian upah proses bagi pekerja yang tidak melaksanakan pekerjaannya, sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda bagi hakim dalam menjatuhkan putusannya, dan memberikan keadilan bagi pekerja. ......Article 155 paragraph (2) of the Law of Republic of Indonesia Number 13 of 2003 on Manpower regulates that as long as the decision of institute for the settlement of industrial relation disputes has not determined, employer and employee must keep on performing their obligations. The intended obligations include wages given during the employment termination process (process wages). However, this provision is considered not to provide legal certainty, thus the Constitutional Court provides an interpretation through the Decision Number 37/PUU-IX/2011 on 19 September 2011, that process wages is still given to employee until a decision has its permanent legal force (inkracht van gewijsde). After that, the Supreme Court then issued a Circular Letter Number 3 of 2015 on 29 December 2015 which contradicted the Decision of the Constitutional Court, because it limited the payment of process wages for 6 (six) months. With the disharmony in the regulations, it has resulted the mistaken interpretation of the judge in ruling the decision. As decided in the Industrial Relations Court Decision at the District Court of Central Jakarta Number 346/PDT.SUS-PHI.G/2018/PN.JKT. PST, the Panel of Judges has sentenced the employer to pay the process wage in the amount of 2 (two) months, with the consideration that employee does not carry out the work during the employment termination process. For this reason, research needs to be done with descriptive methods that provides an overview of the determination of wages for employee who does not carry out work during the employment termination process. Based on this research, the State needs to form a clear regulation regarding the provision of process wages for employee who does not carry out their work, thus it does not cause a different interpretation for the judge in ruling the decision, and provide a justice for employee.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Riska Rosdiana
Abstrak :
[ABSTRAK
Tesis ini secara spesifik dimaksudkan untuk mengetahui formulasi pembagian bagi hasil, mengurai dan menganalisis pola bagi hasil ditinjau dari konsep islam dan mengukur kepuasan pekerja yang menerima upah dengan pola bagi hasil di Restoran Sederhana. Ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian ini yaitu dikarenakan melihat fenomena aksi buruh yang tiada henti atas tuntutan kenaikan upah minimum setiap tahunnya, sehingga harapannya penelitian ini dapat menjadi referensi untuk mencari solusi alternatif menyelesaikan masalah tersebut secara islam yaitu penerapan upah bagi hasil. Dalam penelitian ini dipergunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, yaitu dengan menggunakan uji korelasi antara variabel dependent dan independent. Adapun yang menjadi variabel independent adalah kepuasan kerja dan yang menjadi variabel dependen adalah bagi hasil. Responden berjumlah 50 orang pekerja Restoran sederhana. Hasil dari penelitian ini adalah Pembagian hasil usaha yang dilaksanakan Restoran sederhana adalah setiap 100 hari sekali. Adapun formulasi pembagian nisbah bagi pekerja Restoran Sederhana yaitu dengan penentuan poin oleh manajer menggajian. Setelah diperoleh jumlah poin per pekerja, selanjutnya dihitung jumlah pendapatan per 100 hari yang diperoleh dari nilai nominal per poin dikalikan dengan jumlah poin. Setelah diketahui total pendapatan kemudian dibagi 100 untuk mengetahui pendapatan per hari. Karena pendapatan per hari akan dijadikan nominal pengurangan atas ketidakhadiran pekerja per hari. Selain potongan ketidakhadiran, ada potongan lain yang akan mempengaruhi pengurangan total pendapatan, diantaranya sebagai berikut: Pinjaman untuk kebutuhan sehari-hari, ?Dayo? Pekerja dan Hari Ferai (absen). Sistem dan mekanisme bagi hasil yang diterapkan Restoran sederhana dalam ekonomi Islam dikenal dengan al-musyarakah, persentase bagi hasil yang diperoleh pekerja Restoran Sederhana sebesar 50% dari total profit bersih perusahaan. Selain itu, upah yang diperoleh pekerja sudah memenuhi kriteria upah secara Islam, yaitu adil dan layak. Berdasarkan hasil statistik menunjukkan bahwa bagi hasil memberi pengaruh secara signifikan terhadap kepuasan kerja sebesar nilai R square = 0.764 (pada Tabel 4.7). Hal ini menunjukkan bahwa 76.4% dari varians Kepuasan Kerja dapat dijelaskan oleh perubahan dalam bagi hasil. Sedangkan 23.6% sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar bagi hasil.
ABSTRACT
This thesis specifically intended to formulate wage payment based on profit sharing, differentiate and analyze profit sharing pattern reviewed from Islamic concept, and measure worker?s satisfaction level as the receiving end from profit sharing pattern in Restoran Sederhana. Writer?s interest towards this topic is based on relentless laborer strike demanding higher minimum wage every single year, hoping this research can be a reference to find alternative solution to this problem in Islamic way, by implementing profit sharing wage. Descriptive method with quantitative approach is used in this research, by using correlation test between dependent and independent variable. Work satisfaction level is defined as independent variable and the profit sharing as dependent variable. A total of 50 respondent are workers in Restoran Sederhana. This research shows profit sharing executed in Restoran Sederhana is once per 100 days. While formulation of division ratio for Restoran Sederhana workers based on point by salary manager. After every worker?s points are acquired, then counts the total profit per 100 days which is nominal value per point times total points. After total profit value is known, divide by 100 to acquire the sum of daily profit. Daily profit will be a reduction nominal in case of workers absence per day. Besides absence reduction, other reduction will impact total profit reduction, for instance: Loans for daily needs, worker?s ?Dayo? and Ferai Day (absence) Profit sharing system and mechanism implemented by Restoran Sederhana in Islamic economy is known as al-musyarakah, profit sharing percentage for workers is 50% from company?s total net profit. Moreover, wage for workers has satisfied wage criteria in Islam, which has to be fair and adequate. Based on statistic, it shows that profit sharing has significant impact on workers satisfaction level with R squared = 0.764 (Table 4.7). It shows that 76.4% of Work Satisfaction is explained on changes in profit sharing. While the rest (23.6%) explained by another factors outside profit sharing., This thesis specifically intended to formulate wage payment based on profit sharing, differentiate and analyze profit sharing pattern reviewed from Islamic concept, and measure worker’s satisfaction level as the receiving end from profit sharing pattern in Restoran Sederhana. Writer’s interest towards this topic is based on relentless laborer strike demanding higher minimum wage every single year, hoping this research can be a reference to find alternative solution to this problem in Islamic way, by implementing profit sharing wage. Descriptive method with quantitative approach is used in this research, by using correlation test between dependent and independent variable. Work satisfaction level is defined as independent variable and the profit sharing as dependent variable. A total of 50 respondent are workers in Restoran Sederhana. This research shows profit sharing executed in Restoran Sederhana is once per 100 days. While formulation of division ratio for Restoran Sederhana workers based on point by salary manager. After every worker’s points are acquired, then counts the total profit per 100 days which is nominal value per point times total points. After total profit value is known, divide by 100 to acquire the sum of daily profit. Daily profit will be a reduction nominal in case of workers absence per day. Besides absence reduction, other reduction will impact total profit reduction, for instance: Loans for daily needs, worker’s “Dayo” and Ferai Day (absence) Profit sharing system and mechanism implemented by Restoran Sederhana in Islamic economy is known as al-musyarakah, profit sharing percentage for workers is 50% from company’s total net profit. Moreover, wage for workers has satisfied wage criteria in Islam, which has to be fair and adequate. Based on statistic, it shows that profit sharing has significant impact on workers satisfaction level with R squared = 0.764 (Table 4.7). It shows that 76.4% of Work Satisfaction is explained on changes in profit sharing. While the rest (23.6%) explained by another factors outside profit sharing.]
2015
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Adi Suroso
Abstrak :
Pembangunan ketenagakerjaan maupun pembangunan pada bidang bidang lainnya selalu melibatkan sumber daya manusia sebagai salah satu pelaku pembangunan oleh karena itu jumlah penduduk di dalam suatu negara adalah unsur utama dalam pembangunan Tujuan penelitian ini adalah menganalisa pengaruh upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja muda bekerja sektor formal Estimasi dilakukkan dengan menggunakan data panel Sakernas tahun 2007 2013 dengan metode regresi random effect Variabel dependen pada penelitian ini adalah penyerapan tenaga kerja muda di Indonesia.
Manpower development as well as development on other areas always involve human resources as one of the actors of development therefore the number of people in a country is a key element in the development The purpose of this study was to analyze the effect of minimum wages on youth employment formal work sector Estimation using data from the 2007 2013 Sakernas panel with random effects regression method The dependent variable in this study is a youth employment in Indonesia.
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2015
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Simamora, Leonardo Alexius
Abstrak :
Kesenjangan upah antar gender telah menjadi polemik di seluruh negara di dunia, terutama negara berkembang. Upah minimum hadir sebagai kebijakan tentang sistem pengupahan yang bertujuan untuk menjadi safety net bagi para pekerja. Meskipun kebijakan ini bukannlah kebijakan yang berorientasi pada gender, namun jika jumlah wanita dan jarak upah aktual terhadap upah minimum yang diterima oleh wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka upah minimum dapat memperbaki gender wage gap. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak dari kenaikan upah minimum terhadap kesenjangan upah antar gender di seluruh provinsi di Indonesia dengan menggunakan metode kontrafaktual pada distribusi upah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak upah minimum di Indonesia justru memperlebar gap upah antar gender terutama pada pekerja di distribusi upah rendah. Dampak upah minium di level regional bervariasi antar provinsi. ......Wage gap disparities have become polemic in almost all countries in the world, especially in developing countries. Minimum wage is present as a policy on wage system that aims to be a safety net for workers. Although this policy is not a gender oriented policy, if the number of women and the actual wage distance of women 39 s minimum wage is lower than that of men, then the minimum wage may raise the wage gap. This study aims to examine the impact of minimum wage increases on wage gap across all provinces in Indonesia by using counterfactual methods on wage distribution. The results of this study indicate that the impact of minimum wages in Indonesia actually widen the wage gap between the gender especially on workers in the distribution of low wages. The impact of regional minium wages varies across provinces.
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2018
T49905
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>