Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 422 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Ketchum, Richard M.
America: American Heritage Publishing, 1960
973 KET a
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
May, Ernest R.
New York: Time-Life Book, 1969
973 MAY w
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Mochammat Kevin Julio
"Dalam perang sipil Angola terjadi pada 11 November 1975 terdapat tiga kelompok besar dalam politik Angola yaitu MPLA, FNLA dan UNITA. Dukungan Uni Soviet terhadap MPLA merupakan sebuah kebijakan melawan kekuatan Imperialis Barat di Afrika. Penelitian ini merupakan penelitan sejarah. pendekatan teori intervensi Jean-Sebastien Rieux tentang Intervensi pihak ketiga dalam konflik Internasional digunakan untuk membahas kasus bantuan Uni Soviet dalam perang sipil Angola. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengungkap bagaimana kebijakan Uni Soviet didalam konflik tersebut. Hasil penulisan menunjukan keterlibatan Uni Soviet dalam perang sipil Angola, merupakan satu kebijakan luar negeri Uni Soviet untuk perluasan pengaruh di Afrika.

Angola's civil war occurred on November 11th 1975. There are three large Angola's politician groups: MPLA, FNLA, and UNITA. This conflict evolved into an international conflict when nations like USA, and USSR are involved. This paper is a historical research. Jean-Sebastien Rieux's Intervension theory used in this paper to discuss the USSR's aid in Angola's civil war. The objective is to reveal clearer and thoroughly. The result shows that USSR's involvement in Angola's civil war was one of USSR's foreign policies.
"
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia;;;, 2014
MK-Pdf
UI - Makalah dan Kertas Kerja  Universitas Indonesia Library
cover
R.H.A. Saleh
"Kerajaan Jepang yang sejak akhir abad ke-19 telah berkembang menjadi negara modern, sudah memperlihatkan sifat-sifat imperialismenya.
Negara itu telah mulai dengan ekspansinya untuk menguasai negara-negara tetangganya di daratan Asia, dimulai berturut-turut dari Manchuria, Korea dan China. Rupanya Jepang telah menganggap dirinya sebagai pemimpin Asia dan menghendaki agar seluruh bangsa Asia berhimpun dibawah pimpinan Jepang untuk bersama-sama menentang hegemoni bangsa Barat atas bangsa Asia.
Pada waktu pecah Perang Dunia Kedua yang dimulai di Eropa, pada tanggal 8 Desember 1941 Jepang menyerang,pangkalan angkatan laut Amerika di Pearl Harbor, untuk selanjutnya bergerak secara cepat ke selatan untuk mencaplok sejumlah negara di kawasan Asia, diantaranya nusantara Indonesia yang waktu itu bernama Hindia Belanda. Dalam peperangan yang menentukan di pulau Jawa, sejak kapitulasi Belanda pada tanggal 9 Maret 1942, Jepang berhasil menduduki dan menguasai seluruh wilayah Hindia Belanda.
Seluruh Tentara Hindia Belanda yang disebut KNIL di pulau Jawa menjadi takiukan Jepang, dan anggota-anggotanya, terutama yang berwarga Belanda, dijadikan tawanan perang. Mereka dikurung dalam sejumlah kamp khusus, tidak saja di pulau Jawa, bahkan sampai dibawa ke luar wilayah Indonesia, dimana mereka banyak dipekerjakan sebagai buruh kasar di berbagai proyek pertahanan di tempat-tempat yang mempunyai nilai strategis militer. Tidak hanya anggota militer, Jepang juga menginternir seluruh penduduk warga Belanda dan mengasingkan mereka dalam kamp-kamp tertutup yang dijaga keras oleh tentara Jepang.
Sejak dimasukkan dalam kamp-kamp tahanan itulah para penghuni kamp mulai merasakan penderitaan-penderitaan tak terhingga akibat perlakuan Jepang yang diluar perikemanusiaan selama masa pendudukan Jepang hingga akhir perang. Jepang secara terang-terangan telah menunjukkan sikapnya yang anti Barat dan ambisinya untuk menjadi Pemimpin Asia, yang dimanifestasikannya pada perlakuannya terhadap orang-orang Barat yang dapat ditaklukkannya. Pihak Sekutu menamakan para tawanan-perang dan interniran itu APWI.
Kapitulasi Jepang pada tanggal 15 Agustus 1945 ternyata belum berarti pembebasan dari penderitaan bagi para tawanan-perang dan interniran yang selama ini hidup dalam kamp-kamp tertutup, karena para penghuni kamp kini terpaksa menghadapi situasi baru yang sama sekali tidak terperkirakan sebelumnya.
Bangkitnya bangsa Indonesia untuk merdeka sejak 17 Agustus 1945, telah menggerakkan suatu revolusi yang dahsyat untuk mengusir Jepang dari tanah airnya dan menentang penjajahan kembali oleh Belanda.
Sikap anti Belanda dan anti Jepang pada para pemuda pejuang Indonesia telah membawa mereka ke ekses-ekses revolusi, sehingga banyak orang Belanda dan Jepang menjadi sasaran keganasan revolusi. Tentara Sekutu yang datang di Jawa dengan tugas untuk melucuti tentara Jepang dan memulangkan para tawanan-perang dan interniran Sekutu, telah memicu pecahnya bentrokan-bentrokan fisik berdarah antara para pejuang Indonesia dengan tentara Sekutu yang secara kentara melindungi kembalinya kolonialis Belanda di Indonesia.
Pada tahun 1946 persengketaan antara Indonesia dengan Sekutu akhirnya dapat diredakan melalui kerjasama Indonesia dan Sekutu dalam penyelesaian bersama atas pemulangan APWI dari pulau Jawa. Dengan menggunakan aparat POPDA dan dengan segala keterbatasan sarana, pada pertengahan tahun 1946 pemerintah Indonesia berhasil dalam menangani suatu tugas kemanusiaan untuk memulangkan sebanyak 36.280 APWI, yang kebanyakan terdiri dari wanita dan anak-anak.

Allied Prisoners-Of-War And Internees (A.P.W.I.) In Java and Their Repatriation after The End Of The War
The Japanese Empire that had grown to be a modern country since the end of the 19`h century, had shown its imperialistic character. They began their expansive behavior to conquer neighboring countries in the mainland of Asia, beginning consecutively from Manchuria, Korea, and China. It seemed that Japan had viewed itself as the leader of Asia and wanted to unite the entire nations of Asia under its leadership to challenge the hegemony of the Western Nations over the Asian Nations.
At the time the World War II was raging in Europe, on the 8`h of December 1941 the Japanese attacked the United States naval base at Pearl Harbor, in order to be able to move swiftly southward to annex a number of countries in the Asian region, among which was the Indonesian archipelago that was then called the Netherlands-Indies. After a decisive battle in the island of Java, the Dutch colonial army surrendered on the 9`h of March 1942. Since then Japan managed to conquer and control the entire territory of the Netherlands-Indies.
The entire Dutch armed forces in the island of Java named KNIL, was captured by the Japanese. Members of the KNIL, especially the Dutch nationals, were made as prisoners of war. They were not only confined in several camps located in Java but also moved to other territories outside of Indonesia, where they were employed as forced labor in many defense projects which has a military strategic value. Not only military members, Japan also interned the entire Dutch citizens and exile them into closed camps, heavily guarded by Japanese soldiers.
Since the moment being placed in the prisoner's camps, the Dutch camp occupants experienced immense sufferings as the result of the Japanese inhuman conduct during the time of the Japanese occupation until the end of the war. Japan had blatantly demonstrated its anti-western attitude and ambition to become the leader of Asia, which was manifested on their conduct upon the conquered westerners. The Allies named the prisoners of war and internees as APWI.
The surrender of Japan on the 15th of August 1945 was not automatically meant freedom from persecutions for the prisoners of war and internees lived in closed camps, because these camp occupants had still to face other new unpredictable situations outside their camps. The rising spirit of independence among Indonesian people since the 17'h of August 1945, had created a massive revolution to expel Japan from their homeland and to denounce the return of Dutch colonialism.
The anti Dutch and anti-Japan attitude on the young Indonesian freedom fighters had lead them to the excess of revolution, so much that a great many Dutch people and Japanese became the target of the savage of revolution. The Allied Forces which had landed in Java with the official task of disarming the Japanese Forces and releasing the prisoners of war and internees, triggered the outbreak of bloody physical clashes with the Indonesian freedom fighters who believed that the Allied Forces were clearly protecting the return of Dutch colonialism.
On 1946 the dispute between Indonesia and the Allies was finally subdued through cooperation between Indonesia and the Allies in a joint solution on the repatriation of the APWI from Java. By utilizing the POPDA apparatus within the limitation of the means available, in the middle of 1946 the Indonesian government succeeded in achieving the task for humanity to evacuate as many as 36,280 APWI, who mostly were women and children, to their assembly points in Allied controlled areas."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2002
T9037
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Woon, Park Seung
"Hubungan antara Jepang dan Republik Korea setelah Perang Dunia kedua banyak mengalami pasang surut. Setelah nota diplomatik kedua negara ditandatangani pada tahun 1965, 35 tahun kolonisasi Korea oleh Jepang selalu menjadi isu utama dalam setiap kerja sama kedua negara. Setelah Perang dunia kedua, Jepang dan Republik Korea berada pada blok Amerika Serikat. Jepang mampu keluar dari krisis akibat tidak adanya friksi dalam negeri. Sedangkan Republik Korea, lahir akibat konflik internal, yakni Perang Korea di tahun 1950-1953. Dalam bidang ekonomi, hubungan kedua negara lebih banyak diwamai gambaran pasang. Jepang membantu Republik Korea melalui IMF, memberi ODA, membantu modemisasi Republik Korea mela1ui keijasama teknik, serta membantu dunia usaha Re_publik Korea melalui PenanamanModal Asing (PMA). Sedangkan dalam bidang politik, kcrjasarna kedua negara lebih banyak diwamai oleh gambaran surut. Berbagai isu seperti, sengketa pulau Takeshima (Dokto, dalam bahasa Korea), kunjungan petinggi Jepang ke kuil Yasukuni, dan jugun ianfu mcrupakan sumber pemicu bagi buruknya hubungan kedua negara . • Jepang dan Republik Korea adalah dua negara yang bertetangga. Karena bertetangga, hubungan kedua negara seharusnya baik. Untuk dapat menjalin hubungan baik ini, kedua negara tidak saja harus berhubungan antar pemerintah, tapi juga harus an tar rakyat kedua negara.

The relationship between Japan and the Republic of Korea after the Second World War had many ups and downs. After the diplomatic notes of both countries were signed in 1965, 35 years of Korea's colonization by Japan has always been a major issue in any cooperation between_thc two countries. After the second world war, Japan and the Republic of Korea were in block the United States. Japan was able to get out of the crisis due to the lack of domestic friction. While the Republic ofKorea, born due to internal conflict, namely the Korean War in 1950- 1953. In the economic field, the relationship between the two countries is more colored by the tide picture. Japan assisted Republic of Kor_ea. through IM,F, gave ODA, assisted modernization of Republic of Korea through technical cooperation, and assisted business world Republic of Korea through Foreign Investment. While in the political field, cooperation between the two countries is mostly colored by the receding picture. Issues such as the Takeshima islaud dispute (Dokto, in Korean), Japanese high-rar~l(ing visits to the rasukuni shrine, and jugun ianfu are a source of trigger for bad relations between the two countries. Japan and the Republic of Korea are two neighboring countries. Because neighbors, relations between the two countries should be good. To be able to establish this good relationship, the two countries must not only intergovernmental relations, but also must be between the pecple of both countries."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2018
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Singh, Bilveer, 1956-
Westport, Conn.: Greenwood Press, 2002
355.031 09 SIN d
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Kerrigan, Michael
Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2012
940.540 1 KER o
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Lee, Steven P.
"What are the ethical principles underpinning the idea of a just war and how should they be adapted to changing social and military circumstances? In this book, Steven P. Lee presents the basic principles of just war theory, showing how they evolved historically and how they are applied today in global relations. He examines the role of state sovereignty and individual human rights in the moral foundations of just war theory and discusses a wide range of topics including humanitarian intervention, preventive war, the moral status of civilians and enemy combatants, civil war and terrorism. He shows how just war theory relates to both pacifism and realism. Finally, he considers the future of war and the prospects for its obsolescence. His clear and wide-ranging discussion, richly illustrated with examples, will be invaluable for students and other readers interested in the ethical challenges posed by the changing nature of war"-- Provided by publisher."
Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2012
172.42 LEE e
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Logevall, Fredrik, 1963-
New York : Random House Trade Paperbacks, 2012
959.704 1 LOG e
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
"In Extra-Legal Power and Legitimacy: Perspectives on Prerogative, Clement Fatovic and Benjamin A. Kleinerman examine the costs and benefits associated with different ways that governments have wielded extra-legal powers in times of emergency. They survey distinct models of emergency governments anddraw diverse and conflicting approaches by joining influential thinkers into conversation with one another. Chapters by eminent scholars illustrate the earliest frameworks of prerogative, analyze American perspectives on executive discretion and extraordinary power, and explore the implications andimportance of deliberating over the limitations and proportionality of prerogative power in contemporary liberal democracy.In doing so, they re-introduce into public debate key questions surrounding executive power in contemporary politics"
New York: Oxford University Press, 2013
352.23 EXT
Buku Teks  Universitas Indonesia Library