Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara aspek kecerdasan emosional dan kepuasan kerja terhadap kinerja personil penyidik pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Aspek kecerdasan emosional sebagai variabel bebas yang pertama terdiri dari indikator kesadaran diri, pengaturan diri, motivasi, empati dan ketrampilan sosial. Sedangkan untuk aspek kepuasan kerja sebagai variabel bebas kedua terdiri dari indikator pekerjaan yang menantang, reward yang sesuai, kondisi kerja yang mendukung dan dukungan rekan kerja.Penelitian ini dilakukan terhadap 74 responden yang menjadi sampel dari populasi 230 personil penyidik pada Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya. Pemilihan sampel dilakukan dengan tehnik simple random sampling. Sedangkan untuk penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pengumpulan data melalui tehnik survey menggunakan kuesioner tertutup. Tehnik analisa data menggunakan analisis regresi dan regresi ganda. Hasil analisis regresi digunakan mengetahui hubungan antara masing-masing variabel bebas dan variabel terikat, sedangkan analisis regresi ganda untuk mengetahui hubungan secara bersama-sama antara variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat.Dari hasil penelitian diketahui bahwa (1) terdapat hubungan yang signifikan dan positif antara aspek kecerdasan emosional dan kinerja personil penyidik pada Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya, (2) terdapat hubungan yang signifikan dan positif antara aspek kepuasan kerja dan kinerja personil penyidik pada Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya, (3) terdapat hubungan yang sigifikan dan positif antara aspek kecerdasan emosional dan kepuasan kerja secara bersama-sama terhadap kinerja personil penyidik pada Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya.

---

This research aims to determine the relationship between aspects of emotional intelligence and job satisfaction on the performance of the investigators personnel in the Directorate of Specials Criminal Investigation at Jakarta Police. Aspects of emotional intelligence as the first independent variable consisted of indicators of selfawareness, self-regulation, motivation, empathy and social skills. As for the aspect of job satisfaction as a second independent variable consisted of indicators is challenging work, rewards are appropriate, supportive working conditions and support colleagues.

This research was conducted on a sample of 74 respondents from the population of 230 investigator personnel in the Directorate of Specials Criminal Investigation at Jakarta Police. The sample selection is done by simple random sampling technique. Whereas for this study using quantitative methods of data collection through a survey technique using the enclosed questionnaire. Techniques of data analysis using regression and multiple regression analysis. Regression analysis is used to know the relationship between each independent variable and the dependent variable, while multiple regression analysis to determine the relationship jointly between the independent variables on the dependent variable.

The survey results revealed that (1) there is a significant and positive relationship between emotional intelligence and performance aspects of the investigators personnel in the Directorate of Specials Criminal Investigation at Jakarta Police, (2) there is a significant and positive relationship between job satisfaction and performance aspects of the investigators personnel in the Directorate of Specials Criminal Investigation at Jakarta Police., (3) there is a positive relationship between aspects sigifikan and emotional intelligence and job satisfaction together on performance of the investigators personnel in the Directorate of Specials Criminal Investigation at Jakarta Police."

"Dalam kenyataan sekarang ini, Indonesia dilanda sebuah krisis, krisis ini bukan dilahirkan dari perhitungan keuangan negara ataupun pengaruh naik turunnya nilai rupiah terhadap dollar, tetapi diakibatkan oleh sebuah fenomena krisis yang dihadapi oleh pemerintah yang mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap upaya yang dilakukan pemerintah. ketidakpastian politik nasional yang selalu digoncang dengan berbagai isu kejahatan para pejabat pemerintah. Kondisi politik ini sangat berpengaruh terhadap stabilitas negara baik secara politik, ekonomi, sosial, dan budaya sangat dipengaruhi oleh suhu politik yang ada di negeri ini. Selama perpolitikan tidak stabil, negara ini tidak bisa melakukan langkah pembangunan secara maksimal karena para elit bergulat dengan masalahnya sendiri-sendiri. yaitu ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah dapat dilihat juga dari lahirnya ormas-ormas yang sering melakukan main hakim sendiri. Ormas ini merupakan wujud ketidakpercayaan masyarakat akan pemerintah. Pemerintah dianggap tidak bisa mengakomodasi kepentingan atau keamanan mereka sehingga mereka membentuk organisasi yang dianggap dapat menyalurkan aspirasi mereka. Organisasi seperti Forum Pembela Islam (FPI), Pemuda Pancasila (PP), Forum Betawi Rempug (FBR), dan Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI) adalah usaha mereka mempertahankan kepentingan golongan mereka. Keberadaan organisasi ini juga dapat dianggap sebagai "negara dalam negara", karena mereka melakukan tindakan yang sering tidak sesuai dengan prosedur hukum di Indonesia. Karena hal tersebutlah Polri diwajibkan untuk berperan dalam hal penegakan hukum dan pengenaan sanksi pidana menurut KUHP bagi pelaku-pelaku yang terlibat dalam kekerasan antar Ormas.

---

Today, Indonesia was hit by a crisis, the crisis is not born out of the country or the financial calculations influence the rise and fall of the rupiah against the dollar, but due to a phenomenon of the crisis faced by the government which resulted in public mistrust of the government's efforts. National political uncertainty that always shaken with crime issues government officials. The political conditions greatly affect the stability of both countries political, economic, social, and cultural strongly influenced by the political climate in this country. During the unstable politics, this country can not perform optimally development step because the elite grappling with the problem on their own. public distrust in government can be seen also from the birth of mass organizations often perform vigilante. This is a form of mass organizations would distrust the government. The Government considered can not accommodate their interests or security so that they form an organization that is considered to channel their aspirations.Organizations such as Forum Pembela Islam (FPI), Pemuda Pancasila (PP), Forum Betawi Rempug (FBR), and Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI) is the effort they defend their class interests. The existence of these organizations can also be considered as a "state within a state", because they often do not act in accordance with legal procedures in Indonesia. This is where the Police Officers of Indonesian Republic step forward to enforce the laws and imposition of criminal sanctions under the Criminal Code for the actors involved in the violence between mass organization."

"Pencapaian tujuan pembangunan nasional berdasarkan pancasila dan UUD 1945, dihadapkan dengan berbagai masalah, dan salah satunya adalah korupsi. Tindak pidana korupsi terjadi di semua bidang dan sektor pembangunan yang semakin meningkat, mengakibatkan tumbangnya rezim orde baru pada tahun 1998 karena gerakan reformasi. Selain supremasi hukum, salah satu tuntutan reformasi adalah penerapan desentralisasi kewenangan pemerintahan kepada daerah. Tapi pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia, yang semula diharapkan dapat memangkas tindak pidana korupsi tapi dalam kenyataannya justru menimbulkan penyebaran tindak pidana korupsi ke daerah. Hal tersebut ditandai dengan banyaknya para Kepala Daerah yang ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi di daerah mengakibatkan gangguan iklim investasi di berbagai daerah di Indonesia. Ruang lingkup penelitian dibatasi hanya pada penguatan fungsi Polda Banten dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Oleh karena itu penelitian ini akan menjawab efektifitas kebijakan penegakan hukum tindak pidana korupsi, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana korupsi; dan konsep strategi Polda Banten dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi untuk mendukung iklim investasi yang kondusif. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yang diperluas yaitu untuk mengumpulkan, mengkaji dan mensistematiskan kaidah- kaidah hukum yang berlaku berkaitan dengan asas, konsep tentang penguatan fungsi kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi yang didukung dengan penelitian lapangan sebagai penunjang. Hasil penelitian bahwa prosentase pencapaian penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh Polda Banten telah melampaui target yang telah ditentukan akan tetapi belum efektif untuk mencegah potensi tindak pidana korupsi yang dapat mengganggu iklim investasi yang kondusif. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai macam faktor diantaranya yaitu: subtansi hukum; sumber daya manusia; sarana dan prasarana; anggaran; pengawasan, dan koordinasi lintas sektoral penegakan hukum tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, Strategi Polda Banten dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi untuk mendukung iklim investasi yang kondusif merupakan konsepsi pemecahan masalah yang dianalisis dengan menggunakan berbagai pendekatan yang kemudian ditransformasikan ke dalam analisa sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana, dan metode, sesuai urutan prioritas melalui implementasi Jangka Pendek, Menengah dan Panjang.

---

The achievement of national development goal which is based on Pancasila and the Constitution of the state of the Republic of Indonesia year 1945, challenged by many constraints and of that is corruption. Corruption crimes exists many aspects of development process. Corruption crimes that rapidly increase caused the falling of New Era regime in 1998 by reformation movement. Beside law supremacy, one of reformation demanding is decentralization. But the implication of decentralization and autonomy, which was expected to be able to cut corruption, in fact, causing the spreading corruption indeed in to local area. That can be seen from many local leaders were charged by corruption. The increasing of corruption in local area is causing inconvenience for investment in many local areas of Indonesia.

This research is limited in empowering the function of Banten Regional Police as a part of Indonesia Police in the context of law enforcement of corruption crimes. This research try to answer the effectiveness of Law Enforcement policy against corruption crimes, the factors that influence law enforcement against corruption; the strategy concept of Banten Regional Police to make better and conducive investment condition. The research method is empirical judiciary which is much more in collecting, studying and systematizing the law principles that concerns to the principle and concept of strengthening the police function in the law enforcement of corruption crimes which is supported by the field studies.

The result of this research is that the percentage of corruption crime cases that handled by Banten regional Police is over the target but has not effective yet to prevent the potency of corruption acts that might disturb the conductivity of investment. That condition was infected by many factors, namely: law substantial, human resource, infrastructure, budget, supervision, and intra- coordination among law enforcement institutions against corruption. Because of that, Banten Regional Police strategies in law enforcement against corruption crime to make better and much more conducive investment condition are problem solving concepts that has been analyzed using many approaching aspect which transformed into analyzing human resource, budget, infrastructure, and method, that sequent according theirs priority through implementing short term, middle term and long term plan strategy."

"Pembahasan dalam tesis ini adalah bahwa aksi cyberterorism yang dilakukan oleh suatu kelompok orang dengan memanfaatkan dunia maya merupakan salah satu bentuk teror erhadap masyarakat atau pemerintah sehingga dilakukan upaya penegakan hukumnya. Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif eksploratif dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan partisipasi, wawancara mendalam dan analisis/telaah dokumen.Hasil penelitian menunjukan:1) Penyebab penyebaran masuknya kelompok ISIS di Indonesia tidak terlepas dari jumlah penduduk muslim di Indonesia yang terbagi ke dalam beberapa aliran/faham, sehingga menyebabkan masyarakat Indonesia mudah disusupi oleh faham beraliran radikal;2) Bentuk cyberterorism yang dilakukan oleh M. Fachry adalah propaganda melalui media internet dengan menggunakan website www.almustaqbal. net, yakni penyebaran ajaran ISIS dan tindak pidana Penyebaran video yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA dan atau tindak pidana Perlindungan Anak;3) Hasil penegakan hukum terhadap pelaku cyberterorism M. Fachry, diperoleh fakta bahwa M. Fahcry telah melanggar Pasal 15 jo pasal 7, Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang ditetapkan menjadi UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;4) Upaya penanggulangan terhadap aksi Cyberterorism, khususnya yang berkaitan dengan aksi teroris kelompok ISIS, dapat dilakukan dengan berbagai upaya: Pemerintah berikut dengan peraturan perundangan dan aparaturnya, Korporasi atau industri jasa internet, Peranan orang tua, pemuda dan sekolah, Kerjasama polisi dengan masyarakat, Peralatan Penangkal Cyberterorism, Peran aktif masyarakat, dan upaya deradikalisasi.Implikasi dari kajian tesis ini adalah: (a) Pemerintah dan negara perlu melakukan upaya penyadaran publik terhadap pengaruh negatif ISIS; (b) Diperlukan peran aktif dari Keminfo untuk aktif melakukan pemblokiran terhadap website yang diduga sebagai penyebar faham radikalisme; (c) Perlu segera melakukan revisi terhadap undang-undang No. 15 Tahun 2003; (d) Perlu peningkatan kemampuan para penyidik Polri dalam bidang teknologi informasi; dan (e) Perlu dimasukan kewenangan Polri untuk melakukan penyadapan dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

---

This thesis discussed about cyberterorism action carried out by a group of people to take advantage of the virtual world is one form of terror erhadap community or the government so that law enforcement efforts. The research is exploratory qualitative research with data collection with through participation observation, in-depth interviews and analysis/review documents.

The results showed:

1) the inclusion of the group causes the spread of ISIS in Indonesia can not be separated from the Muslim population in Indonesia is divided into multiple streams, causing the Indonesian people to understand easily infiltrated by the radical concepts;

2) Cyberterorism conducted by M. Fachry propaganda via the Internet by using the website www.al-mustaqbal.net, the spread of crime and ISIS spread video intended to engender hatred or hostility of individuals and/or groups of people based on racial or crime and child protection;

3) Results of law enforcement against offenders cyberterorism M. Fachry, obtained by the fact that M. Fahcry had violated Article 15 in conjunction with Article 7, Government Regulation No. 1 Year 2002 on Combating Terrorism established by the Act No. 15 of 2003 on the Eradication of Terrorism and Article 28 paragraph (2) in conjunction with Article 45, paragraph (2) of Law No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions;

4) Anticipation of action Cyberterorism, especially with regard to the terrorist act ISIS group, can be done with a variety of efforts: the Government with the following rules and regulations and its institutions, corporations or internet services industry, role of parents, schools and youth, cooperation with the police community, Fighting Equipment Cyberterorism, active role of the community, and the de-radicalization efforts.

Implication this thesis discussion contains: (a) the Government and the country needs to make efforts to raise public awareness on the negative effects of ISIS; (b) It takes an active role of Keminfo for active blocking of websites suspected of spreading radicalism; (c) should be immediately revised law No. 15 Year 2003; (d) Need to increase the ability of police investigators in the field of information technology; and (e) should be inserted to the authority of the police to conduct wiretaps in Law 11 Year 2008 on Information and Electronic Transactions."

"ABSTRAKTesis ini membahas hasil penelitian mengenai pengungkapan jaringan narkobainternasional bandar narkoba Fredy Budiman. Fakta yang terjadi menunjukanbahwa walaupun Fredy Budiman telah divonis mati oleh Pengadilan NegeriJakarta Barat pada bulan Juli 2013 dan saat ini berada dalam penjara, ternyatatidak menjadikan penghalang bagi Fredy Budiman dalam menjalankan danmengendalikan jaringan bisnis narkobanya. Penelitian ini dilakukan denganmetode pengamatan lapangan didukung dengan metode wawancara danmenghimpun dokumen terkait. Hasil penelitian dianalisis secara kualitatifdeskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Jejak rekam Fredy Budimandalam bisnis narkoba dikaitkan dengan teori labelling Howard S. Becker, adalahbahwa cap jahat yang diberikan kepadanya menjadikan dia berubah menjadiseorang penjahat narkoba sesungguhnya meskipun pada mulanya bukanlahseorang pelaku penjahat narkoba sebagaimana yang dicapkan masyarakatkepadanya; (2) Keterlibatan Fredy Budiman dalam kejahatan Narkobaberdasarkan Teori Pilihan Rasional Gary Becker adalah bahwa Fredy Budimandalam melakukan perbuatannya akan melakukan hitung-hitungan untung ruginya,apakah hasil yang diraih dari tindak kejahatan tersebut lebih besar untungnyaketimbang kerugiannya tertangkap polisi dan masuk penjara; (3) Dikaitkandengan teori kepribadian Gordon W. Allport, jaringan narkoba Fredy Budimanmenjelaskan sifat seseorang yang menjaga eksistensi dan ruang keterbukaannyadengan hal yang sudah ia lakukan sejak lama. Meski sudah dalam tahananpenjara, Fredy Budiman tetaplah Fredy Budiman, karena ia tidak bergantung dimana berada, dia tetap sebagai penggerak bisnis narkoba. Kepribadian FredyBudiman terbentuk karena lingkungan yang sudah dia lama alami; (4) Dikaitkandengan teori penegakan hukum Lawrence M. Friedman, keterlibatan FredyBudiman dalam kejahatan narkoba merupakan suatu hal yang menentukan bisaatau tidaknya hukum dilaksanakan dengan baik, karena faktanya walaupun beradadi balik penjara, namun Fredy Budiman dapat menjalankan bisnis narkobanya; (5)Terdapat beberapa alternatif dalam memerangi kejahatan narkoba, diantaranyamenegaskan posisi Polri sebagai penegak hukum dalam pemberantasan narkoba,kesungguhan negara dalam memberatas jaringan narkoba hingga ke akarakarnya,peran serta masyarakat dalam memerangi narkoba, hingga penegakkanhukuman mati terhadap pelaku kejahatan narkoba

---

ABSTRACTThis thesis discusses the results of research regarding the disclosure of aninternational drug network dealer, Fredy Budiman. The fact shows, although hasbeen sentenced to death by the West Jakarta District Court in July 2013 and iscurrently in prison, Fredy Budiman did not stop running and controlling his drugbusiness networks. This research was conducted using field observations method,complemented with interviews and related documents. The outcome of theresearch is analyzed descriptively and qualitatively. The research outcome showsthat : (1) associating Howard S. Becker labeling theory with Fredy Budiman?strack records in narcotic business : the villain image that had attached to Fredy hasimpacted in turning him into the real drug crimes doer, despite the fact that Fredywas not initially really a drug criminal like how he is always labelled as; (2) FredyBudiman involvement in drug crimes according to Gary Becker Rational ChoiceTheory shows that Fredy Budiman would first consider both gain and loss towardhis criminal act, whether the result achieved from these crimes would be greaterthan the risk of getting caught by the police and being imprisoned; (3) Associatedwith Gordon W. Allport?s theory of personality, Fredy Budiman?s drug networkexplains human nature of a person trying to maintain his own existence and openspace with his old habit. Though his physical is in custody, Fredy Budimanremains the way how Fredy Budiman has always been. No matter where he lives,he remained the wheel of his own illegal business. Fredy?s past environment hasformed his personality; (4) In Lawrence M. Friedman?s law enforcement theory,|Fredy Budiman?s involvement in drug-related crimes illustrates whether or notthe law is properly enforced, given the fact that despite his physical presencebehind the bars, Fredy Budiman still managed to run his drug business; (5) Thereare several alternatives in combating drug crimes, including emphasizing police?spositioning as the law enforcer in combating drugs, confirming the state?seagerness in combating drug network to its roots, improving society?sparticipation in the fight against drugs, to enforcing the death penalty against drugoffenders."

"Tesis ini bertujuan untuk mengeksplorasi fenomena Strategi Pemolisian dalam Pencegahan Kejahatan Narkoba dengan mengambil kasus di Lapas Klas I Cipinang Wilayah Polres Metro Jakarta Timur. Penelitian ini berfokus kepada pemolisian dalam pencegahan kejahatan sesuai dengan paradigma baru kepolisian yang telah bergeser dari reaktif menuju proaktif policing. Pemolisian yang proaktif sangat sejalan dengan pemikiran pencegahan kejahatan. Kejahatan narkoba telah menjadi perhatian seluruh dunia dan terdapat korelasi antara kejahatan dan narkoba di seluruh dunia (International Centre for the Prevention of Crime,2015). Pendekatan "rational choice theory" digunakan dalam penelitian ini terkait dengan perilaku manusia dalam melakukan kejahatan khususnya narkoba. Perpsektif Pemolisian merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menjaga keamanan masyarakat dan keteraturan sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi fenomena kejahatan narkoba di lingkungan Lapas Klas I Cipinang dan strategi pemolisian Polres Metro Jakarta Timur. Wawancara mendalam dengan stakeholder terkait dengan penelitian ini dan pengamatan terlibat terhadap kegiatan di Lapas menjadi instrument dalam pengumpulan data. Analisis penelitian dilakukan dengan mengkategorisasi dan triangulasi terhadap berbagai informasi yang dikumpulkan melalui wawancara, pengamatan dan kajian dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lapas memiliki jumlah tahanan dan narapidana yang jauh melebihi kapasitas fasilitas yang ada sehingga interaksi antara bandar, pengedar dan pemakai menjadi satu yang dapat dengan mudah membangkitkan penggunaan narkoba di dalam Lapas. Jumlah petugas yang terbatas, berkualitas rendah dan kurang berintegritas menjadi faktor penting yang menyebabkan berkembangnya kejahatan narkoba. Keterbatasan sarana prasarana terutama penggunaan teknologi informasi belum mampu melakukan pengawasan dan pengamanan secara efektif. Strategi pemolisian oleh Polres Metro Jakarta Timur masih belum optimal untuk bersinergi dengan stakeholder terkait. Strategi pemolisian dalam pencegahan kejahatan harus dilakukan dengan menempatkan polisi sebagai ?leading sector? dengan pembentukan Satgas pencegahan kejahatan dengan melibatkan berbagai stakeholder terkait seperti Pemda, Kementerian Hukum dan HAM khususnya Dirjen Pemasyarakatan, Kepala Lapas, tokoh agama dan masyarakat. Pemisahan kelompok tahanan dan terpidana, bandar, dan pengedar sehingga menghindari terjadinya peredaran narkoba dan interaksi diantara mereka

---

This study is to explore the phenomenon of Policing Strategy to Prevent the drug related crime at Cipinang Prison Class I within the Police Department Region in East Jakarta. The study is focusing on policing to prevent crime as s new paradigm shift from reactive to proactive policing. The proactive policing is in line with the idea and approach of crime prevention. The drug related crime has became the international issue and there is a correlation between crime and drug (International Centre for the Prevention of Crime,2015). The rational choice theory has been used in this study related to the human behavior involve crime particularly drug related crime (Serdar Kenan Gul,2009). Policing perspective is a set of activities which aims to maintain the community safety and social order. This study used qualitative approach to explore the drug related crime within the Cipinang Prison and the policing strategy developed by Police Department at East Jakarta. Indepth interview with relevan stakeholders to this study and participation observation to prison activities became the instrument to data collection. Analysis was conducted by categorizing and triangulate to some informations collected through interview, observation dan document review.

The study indicated that Cipinang Prison has the number of prisoner far beyond the capacity the prison so that the interaction among dealer, distributor and user of drug became intensively united so that enable them to get access to the drug at prison. The limited number of prison personnel, the lack of quality and integrity became the critical factor for the circulation of drug at the Cipinang prison. The lack of facilities especially the use information technology were hindered the implementation of supervision dan security effectively. Policing strategy conducted by Police Department at East Jakarta was not optimally synergized with the related stakeholders. Policing strategy to crime prevention must be conducted by police department as the leading sector by establishing the working group to implement the drug related crime and engaging the relevance stakeholders such as Regional Government, the Ministry of Law and Human Right especially Directorate General of Prison, Head of Prison institution, religious leader dan community. The separation of prisoner, drug dealer, distributor and user to avoid the circulation of drug and the interaction among them."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kepemimpinan, budaya organisasi, dan kepuasan kerja terhadap kinerja penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Kinerja bersifat penting karena menjadi penentu keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan Kepemimpinan merupakan indikator yang strategis karena menentukan kinerja terutama bagi organisasi yang memiliki sistem hierarki dan bersifat struktural seperti organisasi kepolisian. Demikian pula dengan budaya organisasi yang merupakan nilai-nilai yang terdapat dalam organisasi dan membentuk perilaku individu serta berimplikasi pada kinerja individu tersebut dalam organisasi. Disamping itu, kepuasan kerja merupakan faktor pendorong penyidik Satreskrim yang berkontribusi pada pelaksanaan kerja. Hipotesis awal yang diuji dalam penelitian ini menyebutkan bahwa terdapat pengaruh positif dari ketiga variabel bebas terhadap kinerja. Penelitian ini menjadi penting untuk melihat pengaruh tiga aspek vital tersebut dalam dinamika kinerja penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Mix method digunakan dalam penelitian ini. Kuesioner digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan data dari 59 penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan sebagai responden yang kemudian ditunjang dengan wawancara. Variabel multivarian yang diteliti dianalisis dengan Structural Equation Modeling SEM dan software Partial Least Square PLS untuk menentukan dan menganalisis model pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan, budaya organisasi, dan kepuasan kerja berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan dengan variabel kepemimpinan sebagai variabel paling berpengaruh.

---

The purpose of this thesis was to examined the influence of leadership, organizational culture, job satisfaction, and job performance on Police Investigator of South Jakarta Police Department. Job performance is important to determined the success of organization to achieved their goals. Leadership is a strategic indicator which affected job performance, especially for the organization that having a hierarchical and structural system for instance Police organization. Afterwards, organizational culture is a value that embodied in the organization and configured the individual behaviour and its implication to that individual rsquo s performance in an organization. Furthermore, job satisfaction was an influencing factor on investigator rsquo s performance of South Jakarta Police Department which contributed to work implementation. The initial hypothesis stated that there was a positive influence or correlation of the three variables on the investigator rsquo s performance. Therefore, this study was needed to identified the three vital aspects and its influenced in job performance dynamics on Police Investigator of South Jakarta Police Department. This thesis used a mixed and an explanative methods by questionnaire and also interview to collect the data from 59 investigators of South Jakarta Police Department as a main research subject. More significant, the data obtained were analyzed using Structural Equation Modeling SEM and Partial Least Square PLS software to focused on multi variant variables. Both of tools was used to determined and analyzed influence model of independent variable and dependent variable. The research results were showed that leadership, organizational culture, and job satisfaction had a positive influence on investigators rsquo performance of South Jakarta Police Department while leadership had the highest influence."

"Stress kerja merupakan masalah yang paling umum dialami oleh petugas kepolisian. Polisi tidak hanya bertindak sebagai penegak hukum namun juga pelayan sosial, agen perubahan dan pelindung hak dan tugas dari masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sumber stres anggota intel dan cara mengelola stres.Manajemen stres yang digunakan oleh penulis adalah strategi coping oleh Lazarus dan Folkman yang terdiri dari problem-focused coping dan emotional-focused coping. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian gabungan dengan rancangan sekuensial eksploratoris. Peneliti menyebarkan kuesioner kepada 30 anggota intelkam untuk mendapatkan data awal terkait sumber stres anggota. Setelah itu melakukan wawancara dan observasi terhadap beberapa anggota.Observasi dilaksanakan dengan mengamati perilaku anggota selama bekerja. Hasil yang ditemukan adalah sebagian besar anggota intelkam merasa sumber stres mereka berasal dari stres kerja dan stres organisasi.Stres kerja terdiri dari beban kerja, tugas yang menantang, promosi dan kondisi keuangan. Sedangkan stres organisasi terdiri dari tidak dilibatkannya anggota dalam pembuatan keputusan, kurangnya perhatian pimpinan, struktur organisasi yang tidak sesuai dan sarana prasarana yang tidak memadai. Anggota merasa tertekan dengan perintah pimpinan yang memberikan beban kerja yang berlebihan sehingga meningkatkan stres kerja yang berdampak pada penurunan kinerja mereka. Hal tersebut dapat dilihat dari anggota menjadi malas, ketidakhadiran anggota dan pekerjaan yang terbengkalai. Sebagian besar anggota memilih untuk mengelola stres dengan cara sharing dengan orang yang dipercaya, berdoa, rekreasi, olahraga dan manajemen waktu. Peran pimpinan juga penting dalam mengelola stres anggota yaitu dengan melakukan pendekatan secara kekeluargaan.

---

Work stress is the most common problem which experienced by police. Police work is not only to enforce the law but also to serve and protect society. The aim of this research are to know police stressors and stress management. This research use stress management especially coping mechanism from Lazarus and Folkman which is consist of problem focused coping and emotion focused coping. Mixed method with exploratory sequential design is the research method used in this study. First, researcher distributed questionnaires to the 30 intelligence police so researcher get the initial data of the stressors. Then,Some of police officers were interviewed and observed. Observation was done by observing police officers behaviour while they were working. The result shown that almost of officers experienced job related stressors and organization related stressors. Job related stressors consider of too many task to perform, challenging assignments, promotion and condition that affect workers rsquo economic well being. Organization related stressors consist of not involved in decision making,lack of leader attention,inappropriate organizational structure and inadequate infrastructure. The officers feel depressed because the leader provide a lot of work and it causes the raise of job stress which impact to the decrease of their performance. It can be seen from members who become lazy to work, absenteeism, and neglected work. Most of the officers choose to manage their stress in a way of sharing with trusted person, praying, recreation, doing exercises and time management. However, the effort of organisation to manage police stress is really important such as provide adequate facilities, attention of the leader, and sabbathical day. "

"Perkelahian antar pelajar sepertinya memang menjadi persoalan klasik, namunperkembangannya menjadi perkelahian duel gladiator yang telah memakan korbanyaitu Hillarius Christian Even raharjo menjadikan fenomena tren kenakalanremaja ini tidak bisa di sepelekan lagi, Hillarius Christian Even Raharjomerupakan salah satu di antara banyak pelajar yang menjadi korban trenaktualisasi diri dari budaya kekerasan pelajar sekarang ini, dimana adanya istilah ldquo;pentolan rdquo; pada suatu sekolah menjadikan dasar terciptanya budaya baru ini.Dalam penelitian ini penulis bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapanstrategi pemolisian dalam mencegah fenomena duel gladiator di kalangan pelajarSMA Kota Bogor; studi kasus kekerasan yang menewaskan siswa SMA BudiMulia Hillarius Christian Even Raharjo sehingga ke depannya dapat menjadiacuan dan pedoman dalam mencegah terjadinya budaya kekerasan yang terjadi dikalangan pelajar Kota Bogor. Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukanpenulis adalah melalui pendekatan kualitatif melalui pengumpulan data yangberasal dari naskah wawancara dan dokumen resmi. Teknik analisis datadilakukan dengan cara pengumpulan data, reduksi data, dan display data.Penelitian ini diketahui bahwa karakteristik dalam konflik perkelahian pelajaran ldquo;bomboman rdquo; yang dilakukan oleh SMA Budimulia dan SMA Mardiyuanatermasuk di dalam pola delikuensi sistematik yaitu di lakukan secara sistematiskarena ada norma, aturan, dan kebiasaan tertentu yang harus diikuti setiap siswayang terlibat perkelahian. Faktor-faktor penyebabnya adalah pengaruh diri sendiri,pengaruh keluarga, pengaruh sekolah, dan pengaruh lingkungan sosial. PolrestaBogor Kota dalam penerapan program Pre-emtif kepolisian, dengan melakukanpendidikan masyarakat atau pembinaan penyuluhan yang ditujukan langsungkepada sekolah ndash; sekolah yang dapat menimbulkan konflik perkelahian di luarjam pelajaran sekolah.

---

Student fights seem to be a classic problem, but its development into a gladiator fight that has been sacrificed victim is Hillarius Christian Even raharjo make thephenomenon of juvenile delinquency trends this cannot be in funny moment,Hillarius Christian Even Raharjo is one of many students who become victims thetrend of self actualization of the current student violence culture, where the term frontman in a school makes the basis for the creation of this new culture. In thisstudy the authors aim to know how the implementation of policing strategies inpreventing gladiator duel phenomenon among high school students Bogor City acase study of violence that killed high school students Budi Mulia HillariusChristian Even Raharjo so that in the future can be a reference and guidance inpreventing the occurrence of culture of violence that occurred among studentsBogor City. In this research, the writer approach is through qualitative approachby collecting data from interview script and official document. Data analysistechniques performed by data collection, data reduction, and display data. Thisresearch is known that the characteristic in conflict of bomboman battle lessonconducted by high school Budimulia and high school Mardiyuana is included inpattern of systematic deliquency that is done systematically because there arecertain norms, rules and habits to be followed by every student involved infighting. The causal factors are self influence, family influences, schoolinfluences, and the influence of the social environment. Bogor Kota Police in theimplementation of Pre emtive Police program, by conducting communityeducation or counseling counsel directed directly to schools that can lead toconflict fighting outside school hours."