Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Data BPS Sulawesi Selatan 2012 menunjukkan bahwa ekspor perikanan, industri bambu, kayu dan rotan di Provinsi Sulawesi Selatan memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap nilai ekspor di Sulsel, dan juga banyak menyerap tenaga kerja dengan upah yang relatif rendah dibandingkan rata-rata nasional. Penelitan ini bertujuan untuk menentukan dan menganalisis besarnya dampak ekspor perikanan, ekspor produk industri bambu, kayu dan rotan dalam menciptakan nilai tambah regional bruto, beserta komponen-komponennya dan menentukan dan menganalisis besarnya dampak ekspor sektor tersebut terhadap penyerapan tenaga kerja, dan ketahanan ekonomi daerah Sulsel. Penelitian ini didesain sebagai penelitian yang bersifat kuantitatif dan bersifat kausalitas yang didasarkan atas data sekunder, jurnal, artikel dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian dan dianalisis dengan analisis dampak dari I-O (Input-Output) dari Wassily W. Leontief melalui pendekatan pada hubungan interdependensi antar sektor dalam suatu perekonomian yang dinyatakan dengan persamaan linear.Desain penelitian ini diturunkan dari data I-O Sulawesi Selatan Atas Dasar Harga Produsen 112 sektor yang dipublikasikan oleh Balitbangda dan BPS Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2009 yang diagregasi menjadi 30 sektor, dimana memuat sektor-sektor yang menjadi obyek penelitian dan bersifat kuantitatif.Hasil analisis menunjukkan bahwa dari Nilai Tambah Regional Bruto yang dihasilkan oleh ekspor perikanan Sulsel, sebesar 76% diterima pengusaha/ eksportir dalam bentuk surplus usaha, kemudian 19% diterima oleh nelayan dalam bentuk upah/ gaji, dan sebanyak 4% sebagai penyusutan, sisanya sebesar 1% diterima pemerintah dalam bentuk pajak tak langsung. Dan ekspor sektor perikanan Sulsel mampu menciptakan kesempatan kerja rata-rata sebanyak 155.153 orang setiap tahun. Sedangkan untuk NTRB yang dihasilkan oleh ekspor sektor industri bambu, kayu dan rotan Sulsel dengan komposisi 55% diterima sebagai surplus usaha, kemudian 33% upah/ gaji, sebanyak 9% penyusutan, dan 3% pajak tak langsung. Sektor industri bambu, kayu dan rotan di Sulsel mampu menciptakan kesempatan kerja rata-rata sebanyak 6.853 orang setiap tahun. Selain peningkatan pendapatan, ekspor sektor perikanan dan sektor industri bambu, kayu dan rotan Sulsel mampu menciptakan kesempatan kerja, hal ini dapat mendorong dan memperlancar pergerakan roda perekonomian Sulsel, sehingga meningkatkan keamanan, artinya ekspor sektor tersebut mampu meningkatkan Ketahanan Ekonomi Daerah Sulsel melalui meningkatnya kesejahteraan dan keamanan Sulawesi Selatan.

---

BPS Data South Sulawesi 2012 shows that fishery exports, bamboo industries, wood and rattan in South Sulawesi has been given a great contribution to the value of exports in South Sulawesi, and also has been absorbed labor in relatively low wage compared to the national average. This research aims to identify and analyze the impact of fishery exports, exports of bamboo industry product, wood and rattan in creating regional gross value added, and their components also to determine and analyze the impact of the export sector on labor absorption and regional economic security in South Sulawesi. This study is designed as a quantitative and causality research which is based on secondary data, journals, articles and literatures related to the research problem and analyzed with analysis of the impact of IO (Input-Output) by Wassily W. Leontief through the relationship of interdependence approach among economy sectors represented by a linear equation.The design of the research was derived from the IO data of South Sulawesi based on 112 manufacturer sectors published by Balitbangda and BPS South Sulawesi on 2009 that was aggregated into 30 sectors, which was included the sectors that become the object of studies and quantitative.The analysis result showed that Regional Gross Value Added generated by Sulawesi fishery exports, 76% received by entrepreneurs / exporters in the form of business surplus, and 19% received by fishermen in the form of wages / salary, and about 4% as depreciation, the rest 1 % received by the government in the form of indirect taxes. And South Sulawesi fishery exports are able to create job opportunities on average 155,153 people every year. Whereas for the NTRB generated by South Sulawesi bamboo industry export sector, wood and rattan with a composition of 55% received as surplus business, 33% as salary / wage, 9% of depreciation and 3% indirect tax. The industrial sector of bamboo, wood and rattan in South Sulawesi are able to create job opportunities with an average of 6853 people in every year. Besides increasing revenue, fishery export sector and the industrial sector of bamboo, wood and rattan of South Sulawesi are able to create job, it also able to encourage and facilitate the movement on the wheels of the economy in South Sulawesi, strengthen security, it means that the export sector is able to strengthen regional economic security in South Sulawesi through prosperity and security."

"Tesis ini berupaya mendalami pola-pola adaptasi yang dikembangkan penduduk Pesisir Krui menanggapi tantangan/dilema dalam mempertahankan keserasian dengan lingkungan hidupnya dari perspektif ketahanan nasional. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola-pola adaptasi yang dikembangkan masyarakat dalam merespon keterbatasan lahan dan sumberdaya alam, intervensi ekonomi pasar, dan intervensi politik telah melemahkan kohesi sosial dan memicu munculnya gejala-gejala sosial yang mengarah pada konflik dan tindak kekerasan yang membahayakan stabilitas keamanan sehingga mengganggu ketahanan nasional. Penelitian menyarankan agar kebijakan-kebijakan pemerintah terkait kehutanan harus memperhatikan aspek ekologi, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat setempat serta tidak bersifat represif dan diskriminatif. Selain itu, perlu upaya penguatan kelembagaan adat dan penciptaan diversifikasi lapangan pekerjaan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap sumberdaya hutan.

---

This thesis attempts to explore the patterns of adaptation developed by West Lampung Krui Coast residents, as a response to the challenge/dilemma in sustaining harmony with the environment from the perspective of national resilience. This research was conducted with qualitative descriptive method. The result showed that the patterns of adaptation developed by West Lampung Krui Coast residents as a response to the scarcity of land, the intervention of market economy, and the intervention of politic has affected weakening social cohesion and rised social phenomenon such as conflict and violence which endangering the security stabilities thus disturbed national resilience. This research suggest to the government policies interrelated of forestry must be pay attention ecology aspect, economy, social and culture of local society as well as not repressive and discriminate. Besides that, necessary effort strengthened the indigenous institution and creating the diversification of occupation to reduce the interpendency of peoples to the forest resources."

"Tesis ini membahas kebijakan pengelolaan sampah sebagai sumber energi alternatif dalam kerangka ketahanan daerah dengan studi kasus di TPST Regional Bantargebang. Metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sesuai dengan amanat UU Nomor 18 Tahun 2008, TPST telah menggunakan teknologi tinggi dan tepat guna, dimana gas methan yang dihasilkan dapat menjadi bahan bakar pembangkit listrik. Manfaat dari kebijakan tersebut antara lain terjaminnya pengelolaan TPST yang ramah lingkungan, menggerakan perekonomian lokal, pemberdayaan masyarakat, kompensasi bantuan tunai, dan perbaikan infrastruktur yang pada akhirnya memberikan dampak positif bagi terciptanya ketahanan daerah yang kondusif.

---

The purpose of this thesis is to discussed the waste management policy as alternative energy in the frame of regional resilience on TPST Regional Bantar Gebang. In the research, the writer decides to use the qualitative method with data collection interview, observation, and documentation study. The result of this Thesis indicate that appropriate with mandate UU No 18 tahun 2008, TPST used high level technology with efficiency and effectiveness, where Methane gas able to be fuel of power station. The Policies benefit are to gives warranty management of TPST with environmental safety, Stirring up local economies and human resources, the grant in aid as a compensation and the last infrastructure aids which is give a positive effect for a secure regional resilience program."

"Kawasan perbatasan seharusnya menjadi wilayah terdepan karena merupakan beranda depan NKRI, wilayah perbatasan hendaknya diperlakukan khusus oleh pemerintah, karena beranda depanlah yang dipandang sebagai sampel kondisi negara seutuhnya namun pada kenyataannya beranda depan tersebut menjadi terpencil dan terisolasi mengingat infrastruktur dan fasilitas yang terbatas terutama akses untuk menuju kawasan tersebut sehingga menimbulkan ketimpangan. Salah satu Provinsi yang berbatasan langsung negara tetangga adalah Kalimantan Barat. Kalimantan Barat merupakan provinsi yang berbatasan langsung dengan negara bagian Sarawak Malaysia dimana struktur geografisnya dipenuhi dengan beberapa sungai besar yang menjadi urat nadi dan jalur utama untuk angkutan daerah pedalaman.Selain berlatar-belakang ketimpangan tersebut penelitian dilakukan dikarenakan adanya isu keinginan kepala desa di salah satu kawasan di perbatasan untuk mengibarkan bendera negara tetangga. Berangkat dari problematika tersebut penelitian mengambil lokasi untuk dilakukannya studi kasus di salah satu desa di Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Malaysia yaitu Desa Jasa, desa dengan 255 kepala keluarga ini tertinggal dari segi infrastruktur terutama akses jalan dan listrik, namun dengan segala keterbatasan dan ketimpangan tersebut dan perolehan hasil wawancara tokoh masyarakat, warga dan dinas terkait serta hasil analisa data dengan menyebarkan kuesioner, masyarakat Desa Jasa ternyata memiliki tingkat nasionalisme dan kecintaan terhadap tanah air yang cukup tinggi, hal ini harus menjadi perhatian pemerintah untuk menjaga dan bisa memperhatikan, membangun dan mengembangkan kawasan perbatasan lebih baik lagi sehingga masyarakat di perbatasan khususnya desa Jasa dapat menikmati pembangunan layaknya masyarakat lain di Indonesia.

---

Border region should be leading as teritory because it is the front porch of the Republic and the border region should be treated specially by the government, because the front porch seen as the whole sample condition of the country, but in fact the front porch is a remote and isolated given the limited infrastructure and facilities, especially access to leading this region giving rise to inequality and disparities. One of the Province that borders the neighboring states are West Kalimantan. West Kalimantan is a province that borders the East Malaysian state of Sarawak where the geographic structure is filled with some great river which the artery and the main route for inland transport.

In addition to the background and back disparities research conducted due to the issue of the village chief desire in one region at the border to neighboring countries flag. Departing from the problems in the research took place to undertake a case study in one village in West Kalimantan Malaysia directly adjacent to the Village of Jasa, a village with 255 heads of family left behind in terms of infrastructure, especially roads and electricity access, but with all the limitations and lameness and obtaining interviews community leaders, residents and relevant agencies as well as the analysis of data by distributing questionnaires, the residents of the village of Jasa appeared to have nationalism and love of country is quite high, it should be the government's concern to maintain and get noticed, build and develop better border areas so that people at the border villages especially enjoy services like community development in Indonesia."

"Penelitian ini berjudul fungsi Pengawasan DPD RI Terhadap daerah pemekaran: Studi Kasus Pemekaran Kota Tangerang Selatan Tahun 2005-2008. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini meliputi: (1) bagaimana DPD RI periode 2004-2009 menjalankan fungsi pengawasan terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam mengawal proses pemekaran Kabupaten Tangerang pada pembentukan Kota Tangerang Selatan, (2) bagaimana keterlibatan DPD RI periode 2004-2009 dalam menjalankan fungsi legislasi pada pembahasan RUU Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten, (3) bagaimana syarat tehnis pemekaran Kabupaten Tangerang mendukung Ketahanan Wilayah yang mendukung Ketahanan Nasional. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan wewenang DPD RI periode 2004-2009 dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap daerah pemekaran berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan fungsi legislasi DPD pada pembahasan RUU Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten serta untuk mengetahui syarat tehnis pemekaran Kabupaten Tangerang yang mendukung Ketahanan Nasional. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan sifat penelitian deskriptif analitik.Sebagai pijakan teoritis, penelitian ini menggunakan teori Pengawasan, Demokrasi Perwakilan, Lembaga Perwakilan, Negara Kesatuan, Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah, Otonomi Daerah, Pemekaran Wilayah dan Ketahanan Nasional.

---

This study titled Monitoring function DPD Against autonomous regions: Case Studies regional expanses South Tangerang City Year 2005-2008. Issues raised in the study include: (1) how the DPD period 2004-2009 oversight of the Law No. 32 Year 2004 on Regional Governance in guarding the process of expansion of Tangerang Regency on the formation of the Autonomous Region New South Tangerang city, (2) how DPD involvement in running the 2004-2009 legislative function to the discussion of the bill on the establishment of South Tangerang Banten, (3) how the requisite technical support division of Tangerang regency in favor of Regional Security National Resilience.As for the purpose of this study was to determine the duties and authority of DPD RI in 2004-2009 in implementing and monitoring functions based on Law Number 32 Year 2004 on Regional Governance and the legislative function of the expansion of Tangerang regency bill Formation South Tangerang in Banten and to determine the technical requirements to support the expansion of the National Defense Tangerang regency. The research was conducted using qualitative research methods to the nature of descriptive analytic study.As a theoretical basis, this study uses the theory of Supervision, representative democracy, representative institutions, Unitary State, National and Local Relations Authority, Autonomy, Proliferation of Regional and National Security."

"Tesis ini membahas mengenai upaya diversifikasi pangan Kota Tangerang Selatan dalam menunjang ketahanan pangan. Permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Pemerintah Kota Tangerang selatan melakukan upaya diversifikasi pangan dalam menunjang ketahanan pangan; 2) Bagaimana masyarakat Kota Tangerang Selatan menanggapi diversifikasi pangan yang dilakukan Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam menunjang ketahanan pangan. Tujan dari penelitian ini adalah: 1) mendeskripsikan dan menganalisis upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Tangerang Selatan terkait diversifikasi pangan dalam menunjang ketahanan pangan; 2) mengetahui dan menganalisis tanggapan dari masyarakat Kota Tangerang Selatan terkait diversifikasi pangan. Melalui penelitian ini diketahui bahwa Kota Tangerang Selatan memiliki beragam pangan lokal yang berpotensi untuk meningkatkan ketahanan pangan, namun dalam pemanfaatannya masih belum dilakukan secara optimal.

---

The focus of this thesis is about food diversification of South Tangerang City in supporting food security. The points of this research are: 1) How food diversification efforts undertaken by the government of South Tangerang City in supporting food security; 2) What is the response of community related to food diversification in supporting food security. The purposes of the research due to the points in above are: 1) to describe and analyze the effort of South Tangerang City related to food diversification in supporting food security; 2) to find out and analyze the community responses related to food diversification in supporting food security. Through this research we know that The City of South Tangerang has a variety of local food that potential to improved food security, but its utilization is still not optimal."

"Tesis ini membahas pelaksanaan fungsi anggaran DPRD Kota Bekasi dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi Tahun 2012. Permasalahan dalam penelitian adalah belum optimalnya pelaksanaan fungsi anggaran DPRD Kota Bekasi dalam penyusunan APBD Kota Bekasi Tahun 2012 serta kaitannya dengan ketahanan daerah. Tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan dan menganalisis serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi anggaran DPRD Kota Bekasi dalam penyusunan APBD Kota Bekasi serta kaitannya dengan ketahanan daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi anggaran oleh DPRD Kota Bekasi dalam penyusunan APBD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2012 telah dilaksanakan tahapannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, namun ditinjau dari segi pembelanjaan dan pembiayaan dalam APBD, DPRD dalam melaksanakan fungsi anggarannya belum optimal dalam menentukan skala prioritas berbagai program/kegiatan dalam penyusunan APBD. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan perlu diberikan pelatihan, komunikasi yang intensif, serta penegakan aturan dalam pelaksanaan fungsi anggaran DPRD, khususnya dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

---

This thesis discusses the implementation of the budget function Bekasi City Council in the preparation of Revenue and Expenditure (Budget) Bekasi 2012. Problems in the study is not optimal implementation of Bekasi City Council budget function in the budget Bekasi Year 2012 and its relation to resistance area. The purpose of research is to describe and analyze as well as the factors that affect the implementation of Bekasi City Council budget function in the budget Bekasi and its relation to regional security. This study used qualitative research methods.

The results showed that the implementation of the budget by the legislature functions Bekasi in Bekasi budget process for Fiscal Year 2012 has been implemented in accordance with the stages of Law Number 32 Year 2004 on Regional Governance and Government Regulation No. 58 Year 2005 on Regional Financial Management, but in terms of expenditure and financing in the budget, the council in carrying out the functions of the budget has not been optimal in determining priority programs / activities in the preparation of budgets.

Based on these results, it is suggested should be given training, intensive communication and enforcement functions in the implementation of the budget of Parliament, particularly in the preparation of Revenue and Expenditure (Budget)."

"Tesis ini membahas Kegiatan Anggota DPD RI Provinsi DKI Selama Masa Sidang 2011-2012 Dalam Menjaring Aspirasi Masyarakat Daerah. Salah satu kewajiban Anggota DPD menurut Pasal 233 huruf h UU No. 27 Tahun 2009, adalah menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan pengaduan masyarakat. Agar tindak lanjut aspirasi masyarakat dan daerah oleh Anggota DPD menjadi lebih efektif, maka berdasarkan Pasal 227 UU No. 27 Tahun 2009, Anggota DPD dalam menjalankan tugasnya berdomisili di daerah pemilihannya dan mempunyai kantor di ibukota provinsi daerah pemilihannya.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriftif; Penelitian ini merupakan penilitian normatif yang mendasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder, yang berupa peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang relevan dengan objek penelitian. Bahan hukum primer dan sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif Masalah yang diteliti, pertama, Mengetahui sejauh mana Kegiatan yang dilakukan Anggota DPD RI Provinsi DKI selama masa sidang 2011-2012 dalam menjalankan kewajibannya menjaring aspirasi masyarakat,kedua, Mengetahui sejauh mana persepsi Anggota DPD-RI mengenai kelembagaan DPD RI dalam struktur ketatanegaraan yang masih belum memiliki kewenangan(peran) setara dengan DPR RI, ketiga, Menggali secara lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang berpengaruh signifikan terhadap upaya optimalisasi peran Anggota DPD-RI dalam menyerap, mengelola dan mengartikulasikan aspirasi masyarakat.keempat, Menemukan pola atau model yang tepat dalam mengoptimalkan peran dan fungsi Anggota DPD-RI, sesuai tuntutan masyarakat daerah dan usulan amandemen ke lima UUD 1945.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Kegiatan yang dilakukan Anggota DPD RI Provinsi DKI selama masa sidang 2011-2012 dalam menjalankan kewajibannya menjaring aspirasi masyarakat telah berjalan sesuai tugas komite masing-masing Anggota, adapun masalah yang mengemuka selama masa sidang 2011-2012 di Provinsi DKI diantaranya meliputi; Masalah Pendidikan; Masalah Lingkungan Hidup; Masalah Transportasi; Masalah Sampah; Masalah Sumber Daya Air; Masalah PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial); Masalah e-KTP; Masalah Tata Ruang;dan Fungsi Jakarta Sebagai Ibukota Negara.Persepsi Anggota DPD-RI Provinsi DKI mengenai kelembagaan DPD RI dalam struktur ketatanegaraan yang masih belum memiliki kewenangan (peran) setara dengan DPR RI ,anggota DPD RI Provinsi DKI menilai perwakilan sistem bikameral pincang; wewenang DPR harus dibatasi; harus ada perubahan konstitusi untuk perkuat DPD melalui Amandemen kelima UUD 1945.Menurut Anggota DPD-RI Provinsi DKI, Faktor-faktor yang berpengaruh signifikan terhadap upaya optimalisasi peran Anggota DPD RI dalam menyerap, mengelola dan mengartikulasikan aspirasi masyarakat adalah dengan mengintensifkan peran Anggota DPD RI di daerah; Penguatan DPD melalui Amandemen kelima UUD 1945; anggota DPD harus membuka akses komunikasi 2 arah secara intensif; antara rakyat dan anggota DPD; Anggota DPD bisa memanfaatkan situs pribadi, sosial media, dan email; DPD perlu membuka kolom sendiri pada koran lokal yang memaparkan kegiatan/rencana kegiatan, RUU yang dibahas, dan kaitannya dengan persepsi dan harapan masyarakat, dan menampilkan aspirasi-aspirasi rakyat; melakukan sinergi antara program yang diprakarsai oleh masyarakat dan program pemerintah.Pola atau model yang tepat dalam mengoptimalkan peran dan fungsi Anggota DPD RI, sesuai tuntutan masyarakat daerah Anggota DPD RI Provinsi DKI bersepakat bahwa model Pengembangan Sistem Informasi Kajian Strategis DPD RI dalam rangka Pengembangan Sistem Prosedur Penyerapan, Pengolahan dan Tindak Lanjut Aspirasi Masyarakat dan Daerah adalah model yang sangat tepat.

---

This thesis Activity DPD RI DKI During the Session 2011-2012 In Local Communities Attract aspiration. One satukewajibanAnggota Council pursuant to Article 233 of Law No. letter h. 27 Year 2009, is accommodating and follow the aspirations of the community and public complaints. In order to follow the aspirations of the community and region by the DPD to be more effective, based on Article 227 of Law No.. 27 In 2009, the DPD in carrying out their duties reside in his constituency and has offices in the provincial capital constituency.This research is a qualitative descriptive design; research is a normative The studies were based on the primary and secondary legal materials, in the form of legislation and the literature relevant to the research object. Primary and secondary legal materials obtained through the study of literature. The analysis used in this study is descriptive qualitative Problems examined, first, the extent to which activities carried DPD RI city administration during the 2011-2012 session of its obligations under the public aspiration, secondly, the extent to which the DPD-RI perceptions regarding institutional DPD in the constitutional structure is still not has the authority (role) is equivalent to the House of Representatives, third, Digging more deeply about the factors that significantly influence the efforts to optimize the role of the DPD-RI to absorb, manage and articulate aspirations masyarakat.keempat, Finding the right design or model in optimizing the role and functions of the DPD-RI, as demanded by local communities and the proposed amendments to the 1945 Constitution of five.The research concludes that the activities carried DPD RI city administration during the 2011-2012 session of its obligations under the public aspiration has aligned each task committee members, while problems that surfaced during the session 2011-2012 in the city administration include, among others; problems of Education; Issues of Environmental Transport problems; Issues Waste; problems of Water Resources; problems POM (social welfare problem); issue e-ID card; Spatial problems, and Functions Jakarta as the Capital of the State.Perceptions of the DPD-RI city administration regarding the DPD institutional structure still lacks constitutional authority (role) is equivalent to the House of Representatives, members of DPD RI DKI assess representative bicameral system crippled; authority Parliament should be limited; must be constitutional changes to strengthen the DPD through the fifth amendment of the 1945 Constitution.According to the DPD RI DKI, factors that significantly influence the optimization efforts peranAnggota DPD-RI to absorb, manage and articulate the aspirations of the people is to intensify peranAnggota DPD in the area; Strengthening DPD through the fifth amendment of the 1945 Constitution; DPD should be open access an intensive 2-way communication, between the people and the DPD; DPD can utilize personal websites, social media, and email; DPD needs to open her own column in the local paper that describes the activity / action plan, the bill was discussed, and its relation to perception and expectation community, and show the people's aspirations; doing synergies between the programs initiated by the community and government programs;Pattern or the right model in optimizing the role and function of the DPD-RI, as demanded by the DPD-RI area DKI agreed that the model for Strategic Studies Information Systems Development DPD in order Absorption Systems Development Procedures, Treatment and Follow-up of Community and Regional Aspirations model is very appropriate."

"ABSTRAKDalam satu dasawarsa ke belakang, masyarakat telah menyaksikan berbagai konflik kekerasan terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Jenisnya bermacam-macam diantaranya ketidakadilan pembagian hasil sumber daya alam dan tidak adanya sosialisasi kepada masyarakat.Tujuan penelitian dalam tesis ini untuk mengambil nilai-nilai dari peristiwa konflik yang terjadi di Kabupaten Bima untuk dijadikan pembelajaran dalam penanganan konflik di Indonesia khususnya yang diakibatkan oleh kegiatan pertambangan di lahan masyarakat.Penelitian tesis ke Kabupaten Bima, Provinsi NTB ini juga untuk meninjau dan menggali permasalahan secara langsung kondisi masyarakat pasca terjadinya bentrokan berdarah. Dikeluarkannya SK penambangan di Bima melahirkan konflik yang bersifat vertikal dan horizontal yang penyelesaian permasalahannya bisa dilakukan dengan mengacu kepada UU No 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

---

ABSTRACTWithin a decade, the Community has witnessed violent conflict in several areas in Indonesia. For the example is the injustice among resource sharing and there is no socialization to the community. The purpose of this research is to take values from the conflict events that occurred in the Bima district to be learning as a conflict solutions in Indonesia. Especially those caused by mining activities.Research concentration in the thesis is Bima DistrictWest Nusa Tenggara Province and also to review and explore issues directly to the community after bloody clashes. Mining permit in Bima caused vertical and horizontal conflict between community and Government. The resolution of the problem can be made referring to the Law Number 7 / 2012 about social conflict resolution."

"Sebagai salah satu upaya untuk mengurangi lahan kritis didalam kawasan hutan sekaligus meningkatkan pelibatan masyarakat sekitar kawasan hutan dalam pengelolaan hutan Negara. Maka pada tahun 2007 pemerintah khususnya Kementerian Kehutanan mencanangkan kebijakan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) yaitu pengelolaan hutan berbasis masyarakat dengan membuka akses yang lebih besar kepada masyarakat sekitar hutan untuk membangun dan memanfaatkan areal hutan produksi dengan pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan-Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR).Implementasi Program HTR di Kabupaten Bangka Barat baru dimulai pada tahun 2010 dengan luas areal pencadangan HTR yang telah disetujui oleh Kementerian Kehutanan seluas 4.570 Hektar, sampai dengan sekarang masih dalam tahap perencanaan.Penelitian ini membahas tentang tingkat partisipasi masyarakat dalam tahapan perencanaan program HTR dan Faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan keputusan masyarakat mengikuti program HTR. Indikator variabel yang diduga berhubungan dengan keputusan masyarakat mengikuti program HTR dianalisis dengan analisis faktor untuk mengetahui beberapa faktor yang dominan.Penelitian diadakan di Desa Air Bello, Desa Air Menduyung dan Desa Ketap. Faktor peran penyuluh dan pendamping, faktor kesejahteraan, faktor keamanan dan faktor proses perijinan, yang berhubungan dengan keputusan responden mengikuti program HTR. Tingkat partisipasi responden dalam pembentukan dan pertemuan kelompok tani di Desa Air Bello termasuk kedalam tingkat tinggi 40,6%. Tingkat partisipasi responden dalam penyusunan RKU/RKT di ketiga desa penelitian 64.7% berada pada tingkat sedang, tapi masih terlihat tingkat partisipasi rendah 24.1% berada di Desa Air Menduyung. Tingkat Partisipasi dalam penyuluhan sosialisasi HTR 33.4% masuk kedalam tingkat tinggi yaitu terdapat di desa Air Bello.Penguatan kelompok tani yang telah terbentuk harus terus ditingkatkan untuk memudahkan koordinasi, pemantapan eksistensi dan kualitas kelembagaan guna menyukseskan program HTR. Jumlah pendamping agar ditambah karena petani sangat membutuhkan pendampingan dalam hal penyusunan RKU/RKT program HTR serta untuk membantu pengelolaan administrasi. Hubungan HTR dengan ketahanan daerah menciptakan rasa aman bagi masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan dan sebagai sumber mata pencaharian masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan, sehingga program HTR diharapkan akan meningkatkan kontribusi sektor kehutanan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Bangka Barat.

---

As one of the efforts to reduce the critical land in the forest area and increase community involvement forest in State forest management. Then in 2007 government especially the Ministryof Forestry launched the policy of Forest Plantation Program. The community-based forest management by opening up greater access to the community forest to develop and utilize production forests by granting utilization of Forest?s Plantation.Forest Plantation Program Implementation in West Bangka Regency a new start in 2010 with a total area of​​ reserves Forest Plantation Program which was approved by the Ministryof Forestry covering an area of ​​4570 Hectares, up to now is still in the planning stages.This study discusses how the level of community participation in the planning stages Forest Plantation Program and what factors are as sociated with the peoples decision of the Forest Plantation Program. Indicator variables were related to the decision of the Forest Plantation Program analyzed by factor analysis to determine the dominant factors. Research conducted in the village of Air Bello, vilage of Air Menduyung and vilage of KetapThe results of the peoples discussion, the role of extension and accompanying factors, factors welfare, safety and licensing process factors, which are associated with the peoples decision of the Forest Plantation Program. The participation rate of respondents in the formation of farmer groups and meetings in vilage of Air Bello including into a high level of 40.6%. The participation rate of respondents in the preparation RKU / RKT in three villages in the study 64.7% were moderate, but still looks low participation rate of 24.1% was in the village of Air Menduyung. Participation Rate 33.4% extension Forest Plantation Program socialization into a high level that is found in the village of Air Bello.Strengthening farmer groups that have formed should be improved to facilitate coordination, institutional strengthening of the existence and quality of Forest Plantation Program to succeed. The number of forestry extension and companion to more added as farmers desperately need assistance in the preparation of work plans common in the management of Forest Plantation Program and annual work plans and to help manage the administration. Forest Plantation Program relationships with local resistance creates a sense of security to the community in the management of forests and the livelihoods that were around the forest, with the Forest Plantation Program is expected to increase the contribution of the forestry sector to the economic growth of West Bangka Regency."