Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dewasa ini dalam daerah perkotaan untuk mengatasi masalah penyediaan lahan untuk membangun perumahan, oleh perusahaan pengembang telah dibangun rumah susun (kondominiun). Tawaran akan rumah susun ini telah mendapat sambutan yang sangat bagus dari masyarakat perkotaan sebagai konsumen, sehingga para pengusaha pengembang telah dapat melakukan transaksi dengan konsumen meskipun satuan rumah susun tersebut belum dibangunnya, dan hal ini telah menimbulkan banyak permasalahan, karena di dalam Undangundang nomor 16 tahun 1985, tentang rumah susun, diatur bahwa satuan rumah susun hanya dapat dijual jika telah mendapat izin layak huni dari pemerintah.Terhadap permasalahan ini, untuk dapat melakukan transaksi antara perusahaan pengembang dengan pembeli, maka dilakukanlah suatu terobosan hukum, yaitu dengan membuat perjanjian pengikatan jual beli, dimana para pihak mengikatkan diri untuk melakukan jual beli pada saat yang diperjanjikan.Dalam praktek banyak terjadi permasalahan ketika salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya, dan biasanya yang dirugikan adalah calon pembeli sebagai konsumen pada pihak yang lemah. Sehingga timbul permasalahan yang memerlukan suatu pembahasan yaitu, apakah perjanjian pengikatan jual beli satuan rumah susun tersebut bertentangan dengan Undang-undang Rumah Susun? dan juga sejauh manakah calon pembeli sebagai konsumen mendapat jaminan kepastian hukum dari perjanjian pengikatan jual beli tersebut? Dalam kenyataannya perjanjian pengikatan jual beli satuan rumah susun, belum dapat memberikan jaminan yang cukup terhadap konsumen.Peraturan yang ada terkesan tidak cukup memperhatikan asas-asas perlindungan konsumen yang termuat dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen. Jadi sangat disarankan agar peraturan tentang pedoman perjanjian pengikatan jual beli satuan rumah susun yaitu Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. I/KpS/1994/ diperbaharui kembali, sehingga aturan-aturannya lebih meningkatkan jaminan kepastian hukum bagi konsumen."

"Penyaluran kredit oleh bank seringkali mengalami kemacetan dalam pengembaliannya walaupun sudah berpegang pada asas-asas perkreditan yang sehat.Salah satu cara yang ditempuh oleh bank untuk menyelesaikan kredit macetnya adalah melalui lembaga eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan kekuatan eksekutorial Sertipikat Hak Tanggungan. Sebagai pemegang Hak Tanggungan kreditur cukup mengajukan permohonan kepada pengadilan tanpa perlu melalui gugatan biasa. Hal ini dalam prakteknya telah berjalan dengan baik namun ada beberapa kendala dalam pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan yang menyebabkan eksekusi Hak Tanggungan tertunda bahkan menjadi batal. Ditambah lagi lamanya proses permohonan sampai dengan penjualan lelang jaminan Hak Tanggungan. Hal ini tentu saja menyebabkan ketidakpastian bagi kreditur sebagai pemegang hak yang istimewa sehingga akan membawa dampak negatif khususnya bagi investor asing yang hendak menyalurkan kreditnya ke para usahawan lokal. Untuk itu diperlukan suatu upaya yang dapat memberikan perlindungan baik bagi kreditur, debitur dan juga pihak ketiga. Upaya tersebut tidak hanya berupa pembuatan suatu peraturan pelaksana yang baku atas eksekusi Hak Tanggungan namun juga diperlukan suatu koordinasi dan itikad baik berdasarkan asas kepatutan dan keadilan dari berbagai kalangan dimulai dari aparat pemerintah maupun para pihak yang berkepentingan untuk menunjang terlaksananya penyelesaian kredit macet."

"ABSTRAKDalam hukum tanah nasional hak penguasaan tanahtermaktub pada Pasal 2 ayat (2) UUPA, Negara sebagaiorganisasi kekuasaan seluruh rakyat bertindak selaku badanpenguasa. Hak atas tanah adalah hak memberikan kewenangankepada pemegang hak untuk berbuat sesuatu atas tanah yangdikuasainya, hak yang dimaksud tertera pada Pasal 16 UUPA,salah satunya adalah hak pakai yaitu hak untuk menggunakantanah yang langsung dikuasai oleh Negara atau tanah milikorang lain yang memberi wewenang dan kewa j iban yangditentukan dalam keputusan pemberiannya atau dalamperjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjiansewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah.(Pasal 41UUPA). Analisis Penyelesaian Permasalahan Hukum Atas TanahHak Pakai Nomor 7/Kapuk antara CV. Kaputeta Jaya dan PT.Pertamina di Jakarta Barat, menarik untuk dilakukanpenelitian. Metode yang digunakan adalah yuridisnormatif dengan tipologi penelitian eksplanatoris,permasalahan yang diteliti berkisar pada PeraturanPerundang-undangan tentang Hukum Pertanahan Yaitu: UndangundangPokok-pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960, PP. Nomor 2 4tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah. Kemudian pengumpulandata dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancaradengan informan yaitu menggunakan pertanyaan yang terbuka.Analisis terhadap data yang diperoleh disusun secarasistematis, untuk selanjutnya menghasilkan data yangberbentuk evaluatif-analitis. Hasil penelitianmengungkapkan peralihan Hak Pakai nomor 7/Kapuk antara CV.Kaputeta Jaya dan PT. Pertamina berdasarkan ketentuan HukumPertanahan, penyelesaian hukum dengan para penghuni danpenggarap tanpa hak dilakukan dengan musyawarah mufakat,PT. Pertamina menggunakan kebijakannya memberikan gantirugi sebagai pergantian tanaman dan bangunan berupa uangkerohiman kepada para penghuni dan penggarap tanpa hak.Dengan terselesaikannya permasalahan hukum yang terjadimaka PT. Pertamina dapat memperpanjang hak pakainya denganditerbitkannya sertipikat Hak Guna Bangunan nomor2339/Kapuk."

"ABSTRAKThe National Land Law stipulates that land procurement for the interest of the public as outlined in the principles of land procurement must be conducted through deliberation to reach settlement, whether in terms of land hand over or the compensation, and duress in any form and by whomever to the right holder is not allowed, including duress in using the institution of "payment offer followed by contingency at District Court". The implementation of land acquittal by PT. Jasa Marga (Persero) at Sub-district of Pesanggrahan, District of Pesanggrahan, South Jakarta, is deemed necessary to be examined since it has arisen a question whether it is conducted based on the applicable laws and regulations and how the protection is for the land right holder whose land is still on dispute. The research makes use empirical normative method and constitutes a fact finding research with explanatory research typology since it is aimed to find the fact on the problem that arises, and then the problem is explained and described in more detail. This research is expected to give solution to the existing problem by providing several suggestions to the stakeholders, so from the viewpoint of its form, it is also a prescriptive research. Data collecting is conducted through literature study and interview using judgmental sampling method. Following examination against the problem that arises, the data obtained are then analyzed using qualitative. analysis method. The outcome of the research reveals that the land acquittal conducted by PT. Jasa Marga (Persero) is in accordance with the prevailing laws and regulations, and the right holders of land that is still on dispute are given protection in the form of guarantee that compensation will be given to the right holders and in sufficient amount. It is recommended that the government determine land price in an objective and actual manner, not only when conducting land procurement for public interest, and give compensation by considering social, economic, and cultural factors of the community whose land is acquitted."