Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam rangka penyusunan skripsi ini, ada beberapa hal yang telah mendorong penulis untuk melakukan penelitian terhadap masa Jah-masalah yang dihadapi dalam rangka kegiatan pengerahan tenaga kerja Indonesia ke luar neger1, baik yang dirasakan oleh pengusaha pengerah tenaga kerja maupun tenaga kerja yang dikerahkan, yaitu 1) bahwa pengerahan tenaga kerja ke luar negeri sebagai salah satu usaha yang dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan swasta untuk memperluas kesempatan kerja 2) bahwa pengusaha pengerah tenaga kerja yang melakukan kegiatan pengerahan tenaga kerja ke luar negeri, tidak dapat sepenuhnya membantu usaha pemerintah tersebut, dikarenakan kemungkinan akan dihadapi olehnya 3) bahwa tenaga kerja yang membutuhkan lapangan pekerjaan tidak semmanya dapat dikerahkan ke luar negeri 4) bahwa ternyata masalah-masalah yang terjadi dapat menghambat kegiatan pengerahan tenaga kerja ke luar negeri yang berarti menghambat usaha pemerintah dalam memperluas lapangan kerja, oleh karena itu melalui penelitian dan pengamatan, penulis berharap dapat mengetahui sebab-sebab tinbulnya masalah tersebut, agar dapat ditemukan dan diambil langkah untuk menanggulanginya. Dengan demkian usaha pengerahan tenaga kerja ke luar negeri benar-benar dapat berfungsi sebagai usaha untuk memberi kesempatan kerja bagi yang memerlukannya. Dalam menyusun skripsi ini, penulis telah mempelajari hukum perburuhan, khususnya mengenai pengerahan dan pendayagunaan tenaga kerja, hukum perjanjian, perlindungan sosial dan hukum perdata Internasional. Data-data yang diperoleh untuk penulisan ini didapat dari bahan-bahan kepustakaan dan penelitian lapangan. Dari penelitian lapangan memperlihatkan bahwa usaha pengerahan tenaga kerja ke luar negeri mengalami berbagai hambatan, oleh karena kurangnya pengertian dan kesadaran akan hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam hubungan dengan tenaga kerja yang bekerja di luar negeri, serta kurangnya informasi dan pengetahuan tentang situasi, kondisi dan hukum yang berlaku di tempat tenaga kerja bekerja. Selain itu peraturan-peraturan yang ada belum memberikan kepastian dan jaminan perlinndungan hukum yang cukup. Dengan demikian untuk peningkatannya diperlukan kesadaran dari semua pihak serta peran pemerintah."

"ABSTRAKAkhir-akhir ini penerimaan devisa Indonesia terus berkurang. Hal ini disebabkan oleh turunnya harga minyak bumi dan gas, sehingga total ekspor migas juga rnenurun. Terutama pada tahun 1986, dimana total ekspornya jauh lebih rendah dari tahun 1985. Oleh karena itu pemerintah mulai mengarahkan perhatian secara serius pada meningkatan ekspor non migas. Seperti diketahui, ekspor non migas Indonesia masih belum dapat diandalkan sepenuhnya. Untuk itu pemerintah melakukan berbagai upaya dengan memberikan kemudahan-kemudahan agar para eksportir dapat meningkatkan kwantitas dan kwalitas ekspornya. Salah satu bentuk kemudahan yang akhir-akhir ini menjadi perhatian utama adalah kemudahan untuk mernperoleh sumber pembiayaan. Adapun institusi yang memegang peranan adalah lembaga keuangan baik bank maupun non bank. Pada skripsi ini perhatian kita diarahkan pada lembaga keuangan yang dinamakan bank. Bahkan lebih khusus lagi pada bank asing. Yaitu bagaimana peranan bank asing dalam meningkatkan ekspor non migas. Bank asing sebagai lembaga keuangan yang pusatnya ada di luar negeri, mempunyai keunikan tersendiri dibandingkan dengan bank-bank nasional. Oleh karena itu dalam mendukung ekspor non migas Indonesia peranan bank asing ini dibedakan dalam peranannya dalam kegiatan perbankan dan peranannya dalam kegiatan non perbankan. Dalam kegiatan perbankan, peranannya yang paling dominan adalah pemberian kredit ekspor. Apalagi setelah diberi kebebasan untuk memberikan kredit ekspor di luar Jakarta. Peranan ini bukanlah hal yang kecil, karena hampir separuh pembiayaan ekspor Indonesia di biayai oleh kredit ekspor. Dalam rangka meningkatkan baik kwantitas maupun kwalitas maka bank asing juga memberikan kredit investasi yang walaupun sekarang jumlahnya masih kecil, tapi pada tahun-tahun mendatang diharapkan akan meningkat. Selain itu bank asing juga sangat berperan sebagai partner usaha dari P.T. PMA karena perusahaan-perusahaan asing lebih mengenal cara kerja bank asing daripada bank nasional, lagi pula jaringan kerja bank asing yang tersebar di seluruh dunia sangat mendukung perusahaan-perusahaan asing tersebut dalam masalah financialnya. Sumber pembiayaan memang merupakan aspek yang paling penting dalam suatu produksi dan penjualan suatu barang. Oleh karena itu bank asing juga mendukung dalam pembiayaan imbal beli yang membutuhkan jaringan kerja yang luas. Selain itu kerja sama antar bank dengan bank-bank nasional juga dilakukan bank asing dalam rangka meningkatkan ekspor non migas Indonesia. Ditambah lagi dengan suatu jenis pembiayaan yang disebut forward trading. Peranan bank asing aalam kegiatan non perbankan dapat tekankan dalam pemberian informasi di bidang ekspor dan perdagangan, mencari importir dan eksportir yang potensial. Juga untuk meningkatkan prestasi perbankan nasional dilakukan alih teknologi perbankan dan peran-peran non perbankan lain-nya yang sebagian besar memanfaatkan jaringan kerja dan ,komunikasi yang luas dan canggih. Dalam prakteknya semua peranan tadi tidaklah berjalan mulus, sebab banyak juga hambatan-hambatan yang ada dan perlu diatasi. Hambatan dalam hal geografis berupa pembatasan pembukaan kantor cabang dan ruang operasinya. Selain itu perlu juga diperhatikan kepentingan bank-bank nasional yang kemampuannya dibawah bank asing dan berbagai masalah-masalah lainnya, yang semuanya itu dapat diatasi kalau pemerintah mau meninjau kembali perangkat hukum perbankan yang ada."

"ABSTRAKUsaha pemerintah untuk mendorong ekspor produk industri tekstil adalah dengan mengeliminir biaya tinggi yang terkandung dalam sistem tata niaga impor bahan baku .Disamping itu pemerintah juga memberikan fasilitas pengembalian bea masuk atas pengimporan bahan baku industri tekstil, dengan maksud untuk meningkatkan daya saing produk tekstil dipasaran internasional. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu diketahui kelemahan-kelemahan yang ada dalarn prosedur yang mengatur tata cara dan persyaratan untuk rnemperoleh kedua fasilitas tersebut dan faktor lain yang mempengaruhinya. Prosedur yang mudah akan sangat membantu dalam usaha peningkatan ekspor tekstil. Demikian juga dengan melihat pengaturan dan praktek perdagangan tekstil internasional dan kepentingan negara pengimpor, akan dapat dipikirkan bagaimana cara untuk meningkatkan ekspor tekstil secara maksimal."

"ABSTRAKSikap mental positip sesuai Pancasila sangat diperlukan untuk mensukseskan pembangunan masih terdapat perbuatan ekonomi yang bertentangan dengan Pancasila seperti praktek riba dan rentenir. Untuk menangkal perbuatan merugikan ini dapat dengan cara lebih mendayagunakan dan menghasilgunakan Pegadaian. Pegadaian adalah Perusahaan Jawatan yang memegang hak monopoli usaha di bidang gadai. Telah berdiri sejak tahun 1901. Mempunyai tugas menyalurkan kredit dengan jaminan barang bergerak atas dasar hukum gadai, mencegah pegadaian gelap, ijon dan praktek riba serta membina pola perkreditan yang bersifat produktif. Tugas dan fungsinya berkaitan dengan kesejahteraan umum. Dalam perkembangannya mengalami pasang naik dan pasang surut. Kendala yang dihadapi meliputi kelemahan yang berkenaan dengan citra, dana, penilaian barang gadai dan bunga pinjaman tantangan dari kegiatan ekonomi pihak lain problem yang bersumber pada mutu personalia, sikap pengelola, perundang-undangan, tolok ukur keberhasilan usaha, kerjasama antar instansi. Strategi yang dipenlukan agar perkembangan dan prospeknya lebih baik adalah : peningkatan fungsi, penyehatan birokrasi dan administrasi, pemberian kewenangan yang lebih besar dan pelaksanaan hukum fidusia."

"ABSTRAKPenulisan yang berjudul "Mengefektifkan Alih Teknolagi Komputer di Indonesia" memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai konsepsi teknologi komputer serta peranannya bagi suatu negara berkembang. Dalam penulisan ini kita mendapatkan gambaran yang lebih luas mengenai konsepsi dari pelaksanaan alih teknologi khususnya di bidang komputer. Hal itu menyangkut setiap tahapan dalam proses alih teknolagi, saluran masuk alih tekhalogi dan saluran cara alih teknologi. Penulisan ini juga memberikan gambaran atas sikap pemerintah Indonesia terhadap teknalogi komputer dan juga mengemukakan sikap yang seyogyanya ditempuh oleh pemerintah Indonesia. Hal tersebut menyangkut kebijaksanaan dasar, teknologi tepat guna, kebijaksanaan tata niaga, sikap masyarakat Indonesia, penataan organisasi pelaksana alih teknolagi dan perlindungan hukum dalam alih teknologi."