Ditemukan 120 dokumen yang sesuai dengan query
Sri Laksmi Anindita
"
Usaha meringankan penderitaan lahir dan batin bagi keluarga korban akibat perbuatan melawan hukum yang berakibat pada kematian atau hilangnya nyawa manusia, sangatlah pantas untuk terus diperjuangkan. Peraturan perundang-undangan yang ada saat ini dirasakan belum memberikan definisi yang cukup jelas terhadap istilah kerugian, batasan-batasan kerugian apa saja yang dapat diklasifikasikan sebagai kerugian materil dan kerugian immateril, termasuk metode valuasi kerugian yang timbul dalam perkara perdata, khususnya akibat hilangnya nyawa manusia. Adanya pedoman yang jelas terkait jenis ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
D2782
UI - Disertasi Membership Universitas Indonesia Library
Gunawan Widjaja
"
Secara historis trusts adalah produk dari sistem equity, yang berada di luar sistem common law, yang hanya dikenal dalam tradisi hukum Anglo Saxon. Dengan konsepsi yang demikian, berani trusts tidak akan pernah ditemukan padanannya dalam tradisi hukum Eropa Kontinental, yang hanya mengenal satu sistem saja, yaitu sistem peradilan yang berdasarkan hukum. Namun demikian penelilian menunjukkan bahwa meskipun tradisi hukum Eropa Kontinental tidak mengenai sistem equity, prinsip-prinsip equity telah dikenal luas dan dapat ditemukan dalam kitab ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2007
D1068
UI - Disertasi Membership Universitas Indonesia Library
Andari Yurikosari
"
Disertasi ini membahas bagaimana campur tangan negara dalam pemutusan hubungan kerja yang mengalami berbagai kebijakan yang berbeda-beda dari suatu kurun waktu tertentu ke kurun waktu yang lain. Penelitian ini menggunakan teori negara kesejahteraan. Tujuan negara kesejahteraan adalah melindungi kaum pekerja dalam rangka mencapai kesejahteraan hidupnya. Baik Undang-undang Dasar Sementara 1950 maupun Undang-undang Dasar 1945 mencantumkan hak para pekerja untuk mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Bagaimana Peraturan Perundang-undangan, putusan P4D, P4P dan Pengadilan menerapkan prinsip ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2010
D1509
UI - Disertasi Membership Universitas Indonesia Library
Siti Sundari Arie
"
Disertasi ini secara khusus akan menelaah bagaimana peranan hukum dalam pengembangan usaha kecil melalui penyaluran dana oleh lembaga perbankan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang tentang Perbankan, oleh karena perangkat hukum merupakan prasyarat dan prakondisi yang akan mendukung pemberdayaan pengusaha golongan usaha kecil. Penelaahan tersebut mencakup dasar kewenangan pemerintah untuk menetapkan kebijaksanaan khusus bagi usaha kecil, peraturan perundang-undangan yang mengatur penyaluran Kredit Usaha Kecil termasuk jenis-jenis Kredit Usaha Kecil dan kendala yang ada dalam penyalurannya, lembaga jaminan ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2000
D510
UI - Disertasi Membership Universitas Indonesia Library
Gunawan Widjaja
"
Secara historis trusts adalah produk dari sistem equity, yang berada di luar sistem common law, yang hanya dikenal dalam tradisi hukum Anglo Saxon. Dengan konsepsi yang demikian, berani trusts tidak akan pernah ditemukan padanannya dalam tradisi hukum Eropa Kontinental, yang hanya mengenal satu sistem saja, yaitu sistem peradilan yang berdasarkan hukum. Namun demikian penelilian menunjukkan bahwa meskipun tradisi hukum Eropa Kontinental tidak mengenai sistem equity, prinsip-prinsip equity telah dikenal luas dan dapat ditemukan dalam kitab ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2007
D733
UI - Disertasi Membership Universitas Indonesia Library
Toto Sugiatno Samingan
"
Berkembangnya perdagangan yang melewati batas-batas negara dan adanya perdagangan bebas mengakibatkan semakin terasa kebutuhan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual yang sifatnya tidak lagi timbal balik, tetapi sudah menjadi urusan masyarakat internasional. Organisasi Perdagangan Dunia WTO mengatur dan mewajibkan negara-negara anggotanya untuk memberikan perlindungan yang ketat terhadap hak kekayaan intelektual. Indonesia sebagai anggota WTO telah mengeluarkan undang-undang yang mengatur tentang hak kekayaan intelektual, selain itu negara-negara anggota WTO harus menetapkan otoritas kepabeanan untuk menegakkan hukum hak ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
D2341
UI - Disertasi Membership Universitas Indonesia Library
Yayah Yarotul Salamah
"
ABSTRACT
Integrating mediation into the process of civil procedure in court can be one of effective instruments to overcome cases backlog problems in the court and to strengthen and maximise the function of the court in setting disputes in addition to the court process which is of adjudicatory nature. However, the implementation of the Supreme Court Regulation Number 02 of the year 2003 and also under the Supreme Court Regulation Number 01 of the year 2008 ...
"
Depok:
2009
D1077
UI - Disertasi Open Universitas Indonesia Library
Syamsuhadi Irsyad
"
Disertasi ini mengkaji Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam [NAD] dan relevansinya dengan Sistem Peradilan Nasional. Fokus kajian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif-analitis. Analisis penelitian dengan paradigma kombinasi empat teori utama: Living law Ehrlich, Maslahah Mursalah Al-Syafi'i, Taqnin lbnu Muqaffa, Desentralisasi dan Distribution of Power sebelum perubahan dan Separation of Power dengan titik berat check and balances pasca perubahan UUD 1945.
Hasil penelitian ini menyarankan agar eksistensi Mahkamah Syar'iyah yang pernah berjaya ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
D1010
UI - Disertasi Open Universitas Indonesia Library
Fatmawati
"
Berdasarkan sejarah ketatanegaraan RI, Struktur parlemen pada Konstitusi RIS dan padaUUD 1945 (sesudah perubahan) memiliki kamar tersendiri bagi wakil rakyat yang mewakili rakyat dalam konteks kedaerahan. Struktur parlemen menurut UUD |945 jika dianalisis berdasarkan kewenangan formal yang dimiliki, termasuk fungsi legislasi dalam arti luas (membentuk UUD), menggunakan sistem trikameral yang terdiri dari DPR, DPD, dan MPR; sedangkan jika dianalisis hanya berdasarkan fungsi legislasi dalam arti sempit (membentuk UU), menggunakan sistem bikameral yang terdiri dari DPR ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
D965
UI - Disertasi Open Universitas Indonesia Library
Judiantoro
"
Latar Belakang Pembahasan kebebasan berkontrak dalam perjanjian kerja dari segi yuridis menjadi penting, mengingat hal tersebut merupakan masalah yang kontroversial. Di satu sisi terdapat perjanjian kerja yang didasarkan pada kebebasan berkontrak melalui proses tawar menawar (negosiasi) antara pekerja dan pengusaha. Di sisi Iain, terdapat perjanjian kerja yang sudah ditentukan pengusaha (Take it or ieave it) atau tanpa melalui proses tawar menawar (negosiasi). Perundingan tawar menawar terhadap jasa pekerjaan yang dihasiikan oleh pekerja dan pihak pengusaha/pemberi ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010
D1014
UI - Disertasi Open Universitas Indonesia Library
