Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini memfokuskan diri pada upaya untuk mengetahui hubungan antara komposisi anggota DPR/MPR(S) dengan penerimaan dan penolakan laporan pertanggungjawaban Presiden atau untuk menjawab tentang bagaimana pengaruh komposisi anggota DPR/MPR(S) terhadap penerimaan dan penolakan laporan pertanggungjawaban Presiden. Dengan asumsi dasar bahwa dengan komposisi anggota DPR/MPR(S) yang berbeda-beda maka akan mempengaruhi penerimaan dan penolakan laporan pertanggungjawaban Presiden. Pada dasarnya perkembangan pertanggungjawaban Presiden dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu pertanggungjawaban masa Orde Lama, pertanggungjawaban masa Orde Baru dan pertanggungjawaban masa Orde Reformasi.Dari hasil penelitian dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pada masa Orde Lama komposisi anggota DPR/MPR(S) yang membentuk format politik yang mendukung Presiden Soekarno mengakibatkan Presiden Soekarno diangkat sebagai Presiden seumur hidup. Selain dari pada itu juga bahwa komposisi anggota DPR/MPR(S) yang mem-bentuk format politik yang mendukung Soeharto mengakibatkan pertanggungjawaban Presiden Soekarno (NAWAKSARA dan pelengkapnya) ditolak, dan komposisi anggota DPR/MPR(S) yang membentuk format politik yang mendukung Soeharto mengakibatkan pertanggungjawaban Presiden Soekarno diberhentikan sebagai Presiden.Pada masa Orde Baru diperoleh kesimpulan bahwa komposisi anggota DPR/MPR(S) yang membentuk format politik yang mendukung Soeharto mengakibatkan Soeharto diangkat sebagai pejabat Presiden. Selain dari pada itu juga bahwa komposisi anggota DPR/MPR(S) yang membentuk format politik yang mendukung pejabat Presiden Soeharto mengakibatkan Soeharto diangkat sebagai Presiden. Komposisi anggota DPR/MPR(S) yang membentuk format politik yang mendukung Presiden Soeharto mengakibatkan laporan pertanggungjawaban Presiden Soeharto selalu diterima dan ia diangkat kembali sebagai Presiden.Selanjutnya pada masa Orde Reformasi diperoleh kesimpulan bahwa komposisi anggota DPR/MPR(S) yang membentuk format politik yang mendukung Presiden Soeharto mengakibatkan tidak ada pertanggungjawaban sebelum ia lengser keprabon. Selain dari itu bahwa komposisi anggota DPR/MPR(S) yang membentuk format politik yang reformis non demokratis mengakibatkan laporan pertanggungjawaban Presiden Habibie ditolak. Dengan demikian hasil penelitian dalam tesis ini mendukung hipotesisnya, yaitu bahwa ternyata memang ada pengaruh antara komposisi anggota DPR/MPR(S) terhadap penerimaan dan penolakan pertanggungjawaban Presiden di Indonesia."

"Pembentukan tipe sistem lembaga ketatanegaraan, dipilih oleh suatu negara, tergantung pada keadaan politik, sosial, ekonomi, etnik, serta faktor-faktor lainnya. Biasanya dalam suatu sitem parlemen, kamar kedua/majelistinggi dibentuk untuk menampung perwakilan lainyang berbeda dari kamarpertama/majelis rendah, yaitu untuk kepentinfan kelas sosial, ekonomi atau perbedaan teritorial..."

"Indonesian Police ( POLRI ) is one of some other institutions which is responsible for The Rule of Law. The other institutions which have the same duties as the police are Attorney Office, Court of Justice, and Prison. The four institutions are expected to cooperate to form the so-called "Integrated Criminal Justice Administration".The Implementation of national police duties, both preventive and repressive, must be done according to the strict law and regulation in order to avoid the human right violation. There are some regulations among others KUHAP ( Act. No. 8 in 1981 ), Police Act ( Act. No. 2 in 2002 ), Human Right Act ( Act. No. 39 in 1999 ) that protect human right.The rule of law carried out by the police is very risky because the people, both criminals and victims are often in a state of anarchy. The police often become the victim of a crime that results in a problematic situation. In one hand, the police have to protect the people is human right, on the other hand, they don?t get enough law protection.The writer thinks that the police can get the protection from the police Act (UU KEPOLISIAN) that includes general criminal law. This Act (UU No.2 in 2002) must be applied in the basis of "Lex Specialist Derogat Lex Generalis", but it is not fully implemented. The writer suggests to amendment it, both material and formal law."

"ABSTRAKPara ulama sepakat bahwa bentuk kekufuran yang palingburuk adalah kemurtadan{ar-riddah), kufur setelah Islamadalah lebih buruk daripada kufur yang asli. Musuh Islamakan tetap berusaha dengan sekuat tenaga untukmengembalikan kekufuran kepada pada pemeluk Islam. Allahberfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 217, yang berbunyi:"...mereka tidak henti-hentinya, memerangi kamu sampaimereka (dapat) mengembalikan kamu dari agamamu (kepadakekafiran), seandainya mereka sanggup...".Kemudian Allah menjelaskan balasan orang yang mengikutimusuh yang menyesatkan dari ajaran agama itu denganfirman-Nya dalam surat al-*Baqarah ayat 217 yang berbunyi:". . .barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya,lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yangsia-sia amalannya di dunia dan di akhirat dan merekaitulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. "Kemurtadan dianggap sebagai pengkhianatan kepada Islam,karena di dalamnya terkandung desersi, pemihakan darisatu umat kepada umat yang lain. Ia serupa denganpengkhianatan terhadap negara, karena dia menggantikankesetiaan kepada negera lain, kaum yang lain. Kemurtadanbukan sekadar terjadinya perubahan pemikiran, tetapiperubahan pemberian kesetiaan dan perlindungan, sertakeanggotaan masyarakatnya kepada masyarakat yang lainyang bertentangan dan bermusuhan dengannyaOleh karena itu Islam memenerapkan sikap yang tegas dalammenghadapi kemurtadan, khususnya dalam bidang perkawinanmurtad yang mengakibatkan putusnya perkawinan. Untuksebagai umat Islam hendaknya dapat menjaga diri dariperbuatan-perbuatan yang mengakibatkan kerugian pada dirisendiri dan kerugian pada orang lain."