Ditemukan 120 dokumen yang sesuai dengan query
Ahmad Redi
"
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur mengenai kewajiban divestasi saham pemegang izin usaha pertambangan asing, namun pada kenyataannya peraturan perundang-undangan tersebut masih memiliki ketidaklengkapan dan ketidakjelasan pengaturan, diantaranya mengenai mekanisme dan tata cara divestasi saham; prosedur penawaran; pilihan tata cara, kriteria penilaian, dan penetapan harga saham. Selain ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
D1416
UI - Disertasi Membership Universitas Indonesia Library
Mudzakkir
"
Korban kejahatan, setelah menjadi korban kejahatan, harus menghadapi suatu problem hukum yang krusiai yang menyebabkan dirinya mengalami viktlmlsasi sekunder (secondary victimization) karena adanya penolakan secara sistematis oleh sistem peradilan pidana. Sebagal pihak yang menderita dan dirugikan akibat pelanggaran hukum pidana yang sedang diperiksa, korban kejahatan tidak dillbatkan dalam proses peradilan pidana (atau out sidet), keouali hanya sebagai saksi, dan semua reaksi terhadap pelanggar dimonopoli oleh negara (polisi dan jaksa). Hubungan hukum antara korban kejahatan di ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001
D1783
UI - Disertasi Membership Universitas Indonesia Library
Sri Utari
"
Kemerdekaan merupakan salah satu derivasi atau yang diturunkan dan hak asasi manusia, dan salah satu kemerdekaan itu adalah kemerdekaan berserikat dan berkumpul, sebagaimana ditegaskan, dalam Pasal 28 UUD 1945. Ditinjau dari gerak pelaksanaannya, UUD 1945 dapat dibedakan dalam empat periode, yaitu : 1) Masa Demokrasi Liberal; 2) Masa Demokrasi Terpimpin; 3) Masa Demokrasi Pancasila; dan 4) Masa Refonnasi, serta terselang kurun waktu berlakunya Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950. Efektivitas implementasi kemerdekaan berserikat dan berkumpul ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2004
D566
UI - Disertasi Membership Universitas Indonesia Library
Agus Sardjono
"
ABSTRAK
Penelitian dan pembahasan mengenai perlindungan pengetahuan tradisional Indonesia, khususnya di bidang obat-obatan menjadi penting, setidak-tidaknya karena tiga alasan. Pertama, keuntungan ekonomi, Kedua, keadilan dalam sistem perdagangan dunia, dan Ketiga, perlunya perlindungan hak-hak masyarakat lokal. Indonesia yang memiliki potensi sumber daya hayati dan pengetahuan tradisional yang terkait dengannya temyata belum menikmati secara ekonomi atas hasil dari pemanfaatan sumber daya tersebut. Dari berbagai data yang ada menunjukkan bahwa yang menikmati keuntungan ekonomis dari pemanfaatan pengetahuan tradisional adalah ...
"
2004
D567
UI - Disertasi Membership Universitas Indonesia Library
Zainal Arifin Hoesein
"
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis pembatasan objek pengujian peraturan perundang-undangan hanya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang sebagai mekanisme kontrol normatif agar terjadi konsistensi dan harmonisasi normatif secara vertikal, sebagai upaya untuk mewujudkan tertib hukum dan kepastian hukum. Penelitian ini juga hendak menjelaskan dan menganalisis perkembangan pengaturan, pelaksanaan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang oleh Mahkamah Agung RI kurun waktu 1970 - 2003. Selanjutnya, penelitian ini juga ...
"
2006
D608
UI - Disertasi Membership Universitas Indonesia Library
Idrus Abdullah
"
Berdasarkan asumsi bahwa pranata-pranata lokal masih banyak digunakan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa hukum sejalan dengan budaya masing-masing masyarakat, maka secara kritis dapat dikemukakan permasalahan pokok penelitian dengan rumusan: "Mengapa warga masyarakat Peresak Timur dan desa Bayan menggunakan mekanisme pranata lokal untuk penyelesaian sengketa mereka?. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu menemukan dan menganalisis pranata-pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan formal pada masyarakat sasaran penelitian dan faktor-faktor yang berpengaruh dalam sejarah perkembangannya; menemukan dan menganalisis ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002
D692
UI - Disertasi Membership Universitas Indonesia Library
Bambang Prabowo Soedarso
"
Secara umum tujuan penelitian yang dilaksanakan adalah untuk mencari jawaban mengapa hukum lingkungan (terutama hukum mengenai Amdal) tidak efektif dalam pelaksanaannya, dan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan hal itu. Sebagai suatu studi hukum negara maka penelitian hukum ini adalah dalam rangka mencari jawaban terhadap pertanyaan how to bring the law into efective implementation dengan menggunakan kajian normatif. Hal-hal tesebut di atas kemudian dirumuskan dalam berbagai pertanyaan-pertanyaan di bawah ini:
a. Apakah terdapat sinkronisasi dan harmonisasi ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003
D693
UI - Disertasi Membership Universitas Indonesia Library
Muhammad Afandhi Nawawi
"
ABSTRAK
Disertasi ini berjudul ?Pergeseran Fungsi lnstitusi Militer di Indonesia Dalam
Perspektif Perubahan Undang-Undang Dasar 1945?, yang ditinjau secara sosiologis,
dengan menggunakan Pendekatan Sejarah sesuai dengan perspektif yang telah dipilih
yakni perubahan Undang-Undang Dasar 1945, baik yang menggunakan cara inter-
pretasi maupun cara amandemen, kemudian atas perubahan tersebut dianalisis faktor
yang mempengaruhi dan bagaimana tenjadinya, memakai suatu optik, yaitu Faham
Kedaulatan.
Penelitian ini ingin menjelaskan suatu thesis yang berbunyi ?Faham Kedau-
latan yang dianut pada suatu era pemerintahan, menentukan fungsi Institusi Militernya". ...
"
2004
D694
UI - Disertasi Membership Universitas Indonesia Library
Tjip Ismail
"
Sejalan dengan perkembangan ekonorni saat ini, peran penerimaan dalam negeri bagi APBN dalam rangka pembiayaan kegiatan pemerintah maupun kaitannya dangan pelaksanaan kebijakan fiskal semakin penting. Sementara itu, sumber utama penerimaan dalam negri masih didominasi oleh penerimaan perpajakan yang dari tahun ke tahun peranannya menunjukkan kenaikan.
Sistem pemerintahan di Indonesia berubah sejak diundangkannya UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 yang efektif berlaku pada tanggal 1 Januari 2001 yang kemudian diubah dengan UU ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2005
D695
UI - Disertasi Membership Universitas Indonesia Library
Siti Hajati Hoesin
"
ABSTRAK
Sejak reformasi di Indonesia pada tahun 1998, bermunculan serikat pekerja. Di perusahaan milik negara, misalnya PTPN VIII pun dibentuk Serikat Pekerja, yang sebelumnya tidak pernah ada. Penelitian ini akan mencoba melihat bagaimana peranan Serikat Pekerja tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja, sebagaimana salah satu tujuan pendiriannya.
Penelitian yang diadakan bertujuan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan pembagian kerja antara pekerja laki-laki dan pekerja perempuan di Perkebunan teh Gunung Mas, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya sistem pekerja tetap dan pekerja ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2006
D696
UI - Disertasi Membership Universitas Indonesia Library
