Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 48 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Camilla Elysia
Analisis akrilamida dalam dried blood spot pasien kanker paru secara kromatografi cair kinerja ultra tinggi tandem spektrometri massa = Analysis of acrylamida in dried blood spots lung cancer patient by ultra hugh performance liquid chromatography tandem mass spectrometry
" Skripsi ini membahas pelaksanaan pengetatan remisi narapidana korupsi di Lapas Sukamiskin Bandung pasca uji materiil Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan di Mahkamah Agung dan uji materiil Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan di Mahkamah Konstitusi yang diajukan narapidana korupsi. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis pelaksanaan pengetatan remisi narapidana ... "
Depok: Fakultas Farmasi Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rakha Naufal Saputra
Unsur Kesopanan Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Untuk Memperingan Hukuman Pidana di Indonesia = The Element of Politeness as a Basis for Judges Consideration to Commute Criminal Punishment in Indonesia
" Hakim merupakan profesi yang berperan penting dalam proses peradilan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam Pasal 1 angka 8 menerangkan bahwa “Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili”. Tugas hakim adalah melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan suatu perkara. Dalam membuat putusan, hakim dapat mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman. Permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana ... "
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Syukron Akbar
Kapasitas Tersangka sebagai Pelaku Tindak Pidana Korporasi dalam Pengajuan Permohonan Praperadilan mengenai Sah atau Tidaknya Penetapan Status Tersangka (Studi terhadap Putusan No. 16/Pid.Prap/ 2020/PN.Bdg) = Capacity of Suspects as a Subject of Corporate Crimes in Submitting a Pre-Trial Application Regarding the Validity of Determination Suspects Status (Case Study Decision Number: 16/Pid.Prap/2020/PN.Bdg)
" Dewasa ini, tindak pidana juga seringkali dilakukan oleh korporasi. Pada tahun 2021, tercatat sebanyak 6.701 perkara yang melibatkan korporasi telah didaftarkan ke pengadilan negeri di seluruh Indonesia.  Kendati demikian, suatu korporasi pasti akan berusaha untuk mencari cara guna dapat melepaskan kewajibannya untuk memper-tanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan mengajukan permohonan praperadilan sebagaimana diatur dalam KUHAP. Belakangan, praperadilan mengalami perluasan objek berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014. Hal ini dianggap menjadi ... "
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Bella Audina
Dampak eksekusi putusan perkara pidana dengan pertimbangan hakim aset dirampas untuk negara sedangkan aset tersebut bukan merupakan ruang lingkup keuangan negara: Studi kasus first travel = The Impact of Execution of criminal case decision with judge’s consideration that assets are confiscated for the state whereas the assets are not within the scope of state finances: A case Study of the first travel
" Permasalahan dalam penelitian ini adalah putusan hakim dalam perkara pidana yang memerintahkan aset dirampas untuk negara. Tujuan dari penelitian ini adalah pertama, memahami peraturan eksekusi terhadap putusan pidana yang amarnya dirampas untuk negara. Kedua, memahami dampak dari putusan hakim yang memerintahkan aset dirampas untuk negara sedangkan aset tersebut bukan merupakan ruang lingkup keuangan negara. Ketiga memahami perlindungan hukum bagi korban yang asetnya dirampas untuk negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dan penelitian kepustakaan. Hasil pembahasan dalam tulisan ini adalah eksekusi terhadap ... "
Depok: Fakultas Hukum, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Siska Trisia
Perluasan objek praperadilan berupa sah atau tidaknya penetapan tersangka sebelum dan sesudah putusan mk nomor 21 puu xii 2014 = The expansion of pretrial object validity of suspect determination pre and post constitutional court decision number 21 puu xii 2014 / Siska Trisia
" [Praperadilan merupakan sarana yang disediakan hukum acara pidana sebagai sarana pengawasan terhadap penyidik dan penuntut umum dalam menjalankan tugasnya khususnya pada tahap pra ajudikasi (pra persidangan). Adapun objek dari praperadilan tersebut menurut pasal 1 angka 10 Jo pasal 77 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan. Objek tersebut kemudian diperluas oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dengan putusanya Nomor 21/PUU-XII/2014 dengan menambahkan penggeledahan, penyitaan dan penetapan tersangka. ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
S60528
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yoga Baskara Y.
Pembatasan kewenangan Mahkamah Agung dalam penjatuhan pidana ditinjau dari kitab undang undang hukum acara pidana : studi kasus putusan no. 772K/Pid/2007 atas nama terdakwa nicolaas garnick josephus gerardus dan serge areski atlaoui dan putusan no. 1166K/Pid/2011 atas nama terdakwa H.Permadi
" Salah satu fungsi yang melekat pada Mahkamah Agung adalah melaksanakan pengadilan kasasi. Dalam prakteknya, pengadilan kasasi seakan menjadi pengadilan tingkat ketiga setelah pengadilan banding. Hal tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("KUHAP") yang baru. Para penyusun KUHAP bermaksud untuk memurnikan fungsi pengadilan kasasi sebagai judex juris dengan memberikan batasan bagi Mahkamah Agung berupa larangan untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat dibandingkan pengadilan sebelumnya. Skripsi ini membahas dan menganalisis apakah ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2015
S58968
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Arif Darmawan Wiratama
Kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh komisi pemberantasan korupsi pasca putusan praperadilan No.04/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel dengan pemohon Budi Gunawan dan putusan praperadilan No.36/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel dengan pemohon Hadi Purnomo = Investigation against the authority owned by kpk after pre trial decisions No.04/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel with the applicant Budi Gunawan and pre trial decisions No.36/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel with the applicant Hadi Purnomo
" ABSTRAK
Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK (UUKPK), KPK berwenang melakukan penyidikan yang meliputi; a.Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; b.Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; c.Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dan KPK diberikan berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan sendiri penyidiknya. Dalam kasus ini menarik karena terdapat putusan Praperadilan yang dalam ... "
2015
S61094
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rahadian Ihtisyamuddin
Penerapan uang paksa (dwangsom) sebagai bentuk upaya pemaksa dalam pelaksanaan putusan peradilan tata usaha negara: studi putusan nomor 178/G/2011/PTUN.Jkt = Implementation of dwangsom as forcement in law decision of state administrative court: case law decision no 178/G/2011/PTUN.Jkt
" ABSTRAK
Penelitian didalam skripsi ini adalah mengenai penerapan uang paksa dalam lingkungan peradilan tata `usaha negara. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan penelitian kepustakaan. Prinsip adanya peradilan TUN, untuk menempatkan kontrol yudisial dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Apabila suatu putusan TUN tidak memiliki kekuatan eksekutorial maka akan sulit untuk mengawasi jalannya pemerintahan yang dilaksanakan oleh pejabat-pejabat TUN. Maka dari itu diperlukan suatu pemaksaan seperti pengenaan uang paksa (dwangsom) terhadap pejabat yang tidak mau melaksanakan ... "
2016
S64820
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Arindo
Syarat novum sebagai dasar permohonan peninjauan kembali dalam hukum acara perdata di Indonesia = The requirements of novum as a basis to submit case review in Indonesian civil procedural law
" Skripsi ini membahas tentang syarat Novum sebagai dasar permohonan peninjauan kembali dalam hukum acara perdata di Indonesia. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengkaji dan mengetahui syarat novum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan yaitu dengan membaca dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat, ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Hasil dari penelitian ini adalah untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
S66239
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hasibuan, Ahmad Haikal
Prosedur penerbitan dan penyampaian surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 130/PUU-XIII/2015 ditinjau dari fungsi penuntutan = Issuance and submission procedure of investigation commencement notification letter (SPDP) post constitutional court verdict number 130/PUU-XIII/2015 reviewed from prosecution function
" ABSTRAK
Skripsi ini membahas prosedur penerbitan dan penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan SPDP dan mekanisme upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap SPDP yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memberikan perluasan penafsiran Pasal 109 ayat 1 KUHAP yang mengatur mengenai kewajiban penyidik untuk menyampaikan SPDP. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah kualitatif dengan bentuk penelitian yuridis normatif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah pasca ... "
2017
S68516
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5   >>