Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sejak program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sejahtera (P2WKSS) diimplementasikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, Dinas Sosial Kabupaten Bogor turut berpartisipasi dalam menyelenggarakan pemberdayaan ekonomi perempuan melalui program WRSE yang menyasar perempuan pencari nafkah utama dan/atau pembantu pencari nafkah dalam rumah tangga miskin. Namun, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Bogor di tahun 2019 berada di posisi terendah kedua di Provinsi Jawa Barat, yang salah satunya menunjukan masih terdapat ketimpangan distribusi pendapatan antara perempuan dan laki-laki. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hasil pelaksanaan program WRSE di Desa Bangunjaya, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor dengan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product). Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data gabungan atau mixed methods. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari wawancara mendalam, studi kepustakaan, dan survei. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program belum mampu menyelesaikan permasalahan kemiskinan perempuan di Kabupaten Bogor karena tidak memenuhi kebutuhan strategis gender. Faktor lainnya ialah pada saat pelaksanaan program tidak menyediakan Tempat Penitipan Anak (TPA), keterbatasan pemberian modal awal untuk usaha, jangka waktu pelatihan keterampilan terlalu pendek, dan tidak dilakukan monitoring lanjutan.

---

Ever since the Bogor Regency Department of Women Empowerment, Child Protection, Human Population Control, and Family Planning (DP3AP2KB) implement the Increasing Role of Women Towards a Prosperous Family (P2WKSS) program, the Bogor Regency Department of Social Service has participated in organizing women's economic empowerment through the Socio-Economic Vulnerable Women (WRSE) program. The program targets women who classified as the primary breadwinners and assistant breadwinners in poor households. However, Bogor Regency's Gender Empowerment Index (IDG) in 2019 was at the second-lowest in West Java Province, showing inequality in income distribution between women and men. Therefore, this study analyzes the implementation results of the Socio-Economic Vulnerable Women (WRSE) program in the Bangunjaya Village, Cigudeg District, Bogor Regency using the Context, Input, Process, Product (CIPP) evaluation model. This research conducted post-positivist approach which combined qualitative and quantitative data collection techniques. This research collects data through semi-structured in-depth interviews, document studies, and surveys. The result shows that the program has not reduced women's poverty in Bogor Regency because the program design does not meet gender strategic need. Also, during the program implementation, it did not provide a Child Care Center (TPA), has limited initial capital for businesses, the period of skills training was too short, and further monitoring was not carried out."

"Bencana banjir di DKI Jakarta merupakan bencana yang harus lebih diperhatikan lebih dalam. Solusi dalam mengatasi bencana banjir dapat dilakukan atau diselesaikan melalui penanggulangan bencana banjir. Penanggulangan bencana banjir bisa dengan melakukan dan melaksanakan mitigasi bencana banjir untuk mengurangi risiko bencana banjir tersebut. Untuk memaksimalkan penanganan banjir pada sektor mitigasi bencana banjir diterapkan konsep triple helix. Konsep triple helix adalah sebuah kerjasama tiga stakeholder yaitu pemerintah, akademisi, dan lembaga usaha. Tujuan dari penelitian ini adalah menggambarkan kerjasama ketiga stakeholder dalam upayanya untuk menghasilkan mitigasi banjir yang baik dengan mengeluarkan sebuah inovasi tepat guna melalui forum diskusi kebencanaan. Jumlah informan dalam penelitian ini berjumlah lima orang yang berasal dari lembaga BNPB, BPBD DKI Jakarta, PPGT UI, dan HOT Indonesia. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan post positivist dan teknik pengumpulan datanya dengan menggunakan studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Pada penelitian ini menggunakan konsep triple helix dalam mengatasi mitigasi bencana banjir pada bencana banjir di DKI Jakarta melalui tiga dimensi, yaitu: Knowledge Space, Consensus Space, dan Innovation Space. Melalui penerapan dimensi triple helix pada kerjasama pemerintah, akademisi, dan lembaga usaha dalam mitigasi bencana banjir akan menjelaskan upaya mitigasi bencana banjir melalui tiga dimensi Knowledge Space yang mana sudah terdapat forum diskusi kebencanaan terkait bencana banjir sebelum banjir 2020 melanda; Consensus Space yang mana ketiga pihak memiliki komitmennya dalam upaya mitigasi bencana, dan Innovation Space yang mana terdapat hasil inovasi tepat guna yang berasal dari kerjasama tiga pihak.

---

The flood disaster in DKI Jakarta is a disaster that must be paid more attention to. Solutions in overcoming flood disasters can be done or resolved through flood disaster management. Flood disaster management can do and implement flood disaster mitigation to reduce the risk of flood disasters. To maximize flood management in the flood disaster mitigation sector, the triple helix concept is applied. The triple helix concept is a collaboration of three stakeholders, namely government, academia, and business institutions. The purpose of this study is to describe the cooperation of the three stakeholders in their efforts to produce good flood mitigation by issuing an effective innovation through a disaster discussion forum. The number of informants in this study amounted to five people from BNPB, BPBD DKI Jakarta, PPGT UI, and HOT Indonesia. This research was conducted through a post-positivist approach and data collection techniques using literature study and in-depth interviews. This research uses the triple helix concept in overcoming flood disaster mitigation in flood disasters in DKI Jakarta through three dimensions, namely: Knowledge Space, Consensus Space, and Innovation Space. Through the application of the triple helix dimension to the collaboration of government, academia, and business institutions in flood disaster mitigation, it will explain flood disaster mitigation efforts through three dimensions of Knowledge Space, which has a disaster discussion forum related to floods before the 2020 floods hit; Consensus Space, where the three parties are committed to mitigating disasters, and the Innovation Space, where there are appropriate innovation results from the cooperation of three parties."

"Penelitian ini memiliki latar belakang situasi pandemi yang sedang terjadi di Indonesia yang membuat DPMPTSP Kota Depok melakukan beberapa perubahan pada proses pemberian layanan khususnya pelayanan IMB. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kualitas pelayanan IMB pada DPMPTSP Kota Depok saat Pandemi. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori The Flower of Services. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positivist. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah survey kuesioner dengan skala likert, wawancara singkat dengan beberapa responden dan observasi. Hasil survei dan wawancara singkat menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan kualitas pelayanan IMB pada DPMPTSP Kota Depok, termasuk dalam kategori baik. Namun, berdasarkan hasil observasi ditemukan bahwa DPMPTSP Kota Depok tidak menerapkan protokol kesehatan secara menyeluruh pada proses pelaksanaan pelayanannya. Saran yang dapat diberikan untuk DPMPTSP Kota Depok adalah memperketat pelaksanaan protokol kesehatan dalam proses pemberian layanan dan memberikan informasi tentang protokol kesehatan kepada pengguna layanan agar penerapan protokol kesehatan seacara menyeluruh dapat diterapkan.

---

This study has a background in the current pandemic situation in Indonesia which has made DPMPTSP Depok City make several changes to the service delivery process, especially IMB services. The purpose of this study was to analyze the quality of IMB services at DPMPTSP Depok City during the Pandemic. The theory used in this research is The Flower of Services theory. The data collection technique used in this study was post-positivist. The research instrument used in this study was a questionnaire survey with a Likert scale, short interviews with several respondents and observation. The results of the survey and short interviews indicate that the majority of respondents stated that the quality of IMB services at DPMPTSP Depok City was in the good category. However, based on the observations it was found that DPMPTSP Depok City did not implement a comprehensive health protocol in its service delivery process. Suggestions that can be given to DPMPTSP Depok City are to tighten the implementation of health protocols in the service delivery process and provide information about health protocols to service users so that the implementation of health protocols can be implemented as a whole."

"Dengan tingginya risiko sistem keamanan yang ditimbulkan perusahaan financial technology membuat diperlukannya proses manajemen risiko dari pihak regulator untuk mengurangi mengurangi potensi fallibility/kerawanan sistem keamanan pada perusahaan financial technology bidang peer to peer lending di Indonesia. Dalam proses pelaksanaannya diperlukan kerjasama antara Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informasi serta Asosiasi Fintech Pendanaan bersama Indonesia (AFPI). Penelitian ini mengacu pada teori risk management in public sector dan dalam menganalisis digunakan framework COSO ERM. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan post- positivist dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan beberapa aktor yang terlibat dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen risiko yang dilakukan pemerintah yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) terbukti dapat mengurangi potensi fallibility security system pada perusahaan fintech peer to peer lending karena sudah memenuhi enam dari tujuh indikator, yakni pengawasan dan tata kelola risiko, struktur operasional, identifikasi risiko, tingkat keparahan risiko, prioritas riisiko, dan respons risiko. Namun terdapat satu indikator yang tidak terpeuhi yaitu komitmen dalam nilai inti entitas. Selain itu, penyebab dari kerawanan sistem keamanan perusahaan fintech peer to peer lending dapat dipengaruhi oleh faktor internal yaitu penerapan standar pengamanan data perusahaan, sumber daya perusahaan, serta ketersediaan roadmap manajemen risiko. Sedangkan, faktor eksternal yang mempengaruhi adalah ketidakpastian peraturan pemerintah, dalam kasus ini peraturan pemerintah sangat penting dalam melakukan proses pelaksanaan manajemen risiko.

---

The high risk of the security system posed by financial technology companies requires a risk management process from the regulator to reduce the potential fallibility of security systems in financial technology companies in the peer to peer lending sector in Indonesia. In the implementation process, cooperation between the Financial Services Authority, the Ministry of Communication and Information and the Indonesian Joint Funding Fintech Association (AFPI) is required. This research refers to the theory of risk management in the public sector and in analyzing the COSO ERM framework is used. The approach in this study uses a post-positivist approach with data collection techniques through in-depth interviews with several actors involved and literature study. The results of this study indicate that risk management carried out by the government, namely the Financial Services Authority (OJK) and the Ministry of Communication and Information (Kominfo), is proven to reduce the potential fallibility of the security system in peer to peer lending fintech companies because it fulfills six of the seven indicators, namely supervision. and risk governance, operational structure, risk identification, risk severity, risk priority, and risk response. However, there is one indicator that is not fulfilled, namely commitment in the core values of the entity. In addition, the cause of the security system vulnerabilities of peer to peer lending fintech companies can be influenced by internal factors, namely the implementation of standards for securing company data, company resources, and the availability of risk management roadmaps. Meanwhile, the external factor that affects is the uncertainty of government regulations, in this case government regulations are very important in carrying out the process of implementing risk management."

"

Pemerintah terus berupaya untuk dapat meningkatkan keakuratan data kependudukan yang dimiliki. Upaya peningkatan data kependudukan bagi anak  salah satunya dengan memudahkan proses pengurusan dokumen kependudukan melalui program Sistem Terintegrasi Dokumen Kependudukan Tiga Instansi (Si Dukun 3 in). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja penerapan program Si Dukun 3 in 1 di Jakarta Timur. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan positivisme dengan melalui penyebaran kuisioner, wawancara, dan juga studi kepustakaan. Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teori Balanced e-Government Scorcard yang dikembangkan oleh Booz, Allen, dan Hamilton (2002) yang didalamnya terdapat 5 dimensi yaitu Benefit, Efficiency, Participacy, Transparency, dan Change Management. Hasil dari penelitian ini yaitu diketahui bahwa dilihat dari perspektif masyarakat dapat diketahui bahwa masyarakat merasa puas dengan adanya program Si Dukun 3 in 1 di Jakarta Timur, meskipun dilihat dari sistemnya Si Dukun 3 in 1 ini masih belum bagus.

 

Kata Kunci: Dokumen Kependudukan, Pelayanana Publik, e-Government, Integrasi Data, Balanced-e-Government Scorecard

 

---

---

The government continues to improve the accuracy of population data owned. One of the efforts to increase population data for children is through simplifying document civil registration by using Sistem Terintegrasi Dokumen Kependudukan Tiga Instansi (Si Dukun 3 in 1)  at East Jakarta. This study is aims to see the performance of implementation Si Dukun 3 in 1 program at East Jakarta. The Study using positivism methods through surveys, interviews, and library study. This study will analyzed by using Balanced e-Government Scordcard by Booz, Allen, and Hamilton. It consist five dimensions which is Benefits, Efficiency, Participation, Transparency, and Change Management. The results of the study are known to the citizens perception that the citizen is satisfied with Si Dukun 3 in 1 at East Jakarta, although the system is not well enough

 

Keyword: Civil document registration, Public Service, e-Government, Data Integrated, Balanced-e-Government Scorecard

 

"