Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu sarana atau lembaga dalam hubungan industrial di Indonesia adalah Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional. Dalam lembaga ini terdapat tiga pihak yaitu, Pemerintah, Pengusaha, dan Serikat Pekerja. Tugas fungsional lembaga ini sangat penting, terutama membangun dan menjaga hubungan industrial yang baik, khususnya diantara pihak pekerja dan pengusaha. Namun lembaga ini belum optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengelolaan LKS Tripartit Nasional dengan hambatan-hambatan yang dihadapinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif; dengan menggunakan teori dan konsep manajemen dalam hubungan industrial sebagai dasar untuk menganalisis. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan key informants dari LKS Tripartit Nasional; dan data sekunder dari berbagai dokumen Kementerian Ketenagakerjaan; dan berbagai bacaan lainnya. Hasil dari penelitian, menunjukan bahwa belum optimalnya pengelolaan LKS Tripartit Nasional ini disebabkan karena belum adanya political will yang kuat dari pemerintah, pengadaan sumber daya manusia (staffing) yang terhambat, pengkoordinasian (coordinating) yang masih terbatas, serta penganggaran (bugeting) yang relatif sangat minim

---

The National Tripartite Cooperation Institution (LKS Tripartit Nasional), is one of the institutions in industrial relations in Indonesia. Within the institution, there are three parties namely, the Government, the Employers and Trade Unions. The functional task of this institution is very important, especially building and maintaining good industrial relations, specifically between workers and employers. However, this institution has not been optimal in carrying out its duties and functions. This study aims to analyse how the management of this institution, with the obstacles that it faces. This research uses a qualitative approach; by using theories of management and the concepts of industrial relations as a basis for analysis. Primary data were obtained through in-depth interviews with key informants from the institution; and secondary data from various Ministry of Manpower documents; and various other readings. Results of the study, shows that management of the institution was not yet optimal due to the absence of a strong political will from the government, hampered procurement of human resources (staffing), coordinating is still limited, and budgeting is relatively very minimal"

"Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi mengelola berbagai strategi dalam mengurangi tingkat pengangguran akibat pandemi Covid-19. Salah satunya melalui pelatihan tenaga kerja. Dinas dalam hal ini menghadapi berbagai tantangan berupa dampak pandemi Covid-19 menurunnya kegiatan bisnis, kurangnya keterlibatan perusahaan swasta, tingginya jumlah angkatan kerja akibat pendatang dari luar daerah, dan rendahnya kualitas tenaga kerja lokal. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis mengenai manajemen strategis Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi dalam mengurangi pengangguran akibat pandemi Covid-19 melalui pelatihan tenaga kerja. Peneliti menggunakan konsep manajemen strategis (David, 2011) untuk menilai gambaran strategi dalam aspek pelatihan tenaga kerja oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi, sebagai salah satu bentuk pengentasan pengangguran. Peneliti menggunakan pendekatan post-positivistdan menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mandalam dan studi pustaka. Analisis hasil penelitian disajikan secara deskriptif. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa, pelatihan tenaga kerja sudah menyesuaikan dengan kebutuhan bagi perusahaan sektor industri, namun masih terdapat hambatan dan tantangan dalam pelaksanaannya. Pelatihan tidak bisa maksimal akibat realokasi anggaran ke penanganan covid. Hasil dari Indikator Kinerja Utama juga menunjukan target kinerja yaitu tingkat pengangguran terbuka yang tidak tercapai.

---

In reducing unemployment due to the Covid-19 pandemic, the Bekasi District Manpower Office manages its strategy. One of them is through workforce training. The agency in this case faces various challenges in the form of the impact of the Covid-19 pandemic, reduced industrial and business activities, lack of involvement of private companies, high number of workforce due to migrants from outside the region, and low quality of local workforce. This thesis aims to analyse the management strategy of the Bekasi District Manpower Office in reducing unemployment due to the Covid-19 pandemic through workforce training. Researchers use the concept of strategic management (David, 2011). to assess the description of the strategy in the aspect of workforce training by the Bekasi District Employment Office, as a form of alleviating unemployment. Researchers used a post-positivist approach and used qualitative data collection techniques through man-in-depth interviews and literature study. Analysis of research results is presented descriptively. This research resulted in the finding that workforce training has adapted to the needs of industrial sector companies, but there are still obstacles and challenges in its implementation. Training cannot be maximized due to budget reallocation to handling Covid. The results of the Key Performance Indicators also show that the open unemployment rate target as a performance indicator was not achieved."

"Salah satu provinsi dengan jumlah penduduk yang besar di Indonesia adalah DKI Jakarta. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap tingginya permintaan pelayanan kependudukan. Pelayanan administrasi kependudukan diselenggarakan untuk mengetahui kebutuhan masyarakat serta sebagai dasar pembuatan kebijakan. Salah satu inovasi yang dilakukan oleh Kantor Dinas Dukcapil Pemprov DKI Jakarta untuk mempermudah masyarakat dalam menjangkau layanan administrasi kependudukan adalah “Alpukat Betawi’. Alpukat Betawi adalah singkatan dari Akses Langsung Pelayanan Dokumen Kependudukan Cepat dan Akurat; yaitu penerapan one stop network service yang mengintegrasikan 17 layanan administrasi kependudukan. Penelitian dari skripsi ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan dan penggunaan sistem informasi pada aplikasi Alpukat Betawi berdasarkan teori gabungan antara Technology Acceptance Model (TAM) dan Delone & Mclean Model. Pendekatan kuantitatif digunakan dalam skripsi ini; dengan metode pengumpulan data menggunakan kuesioner, dan pengolahannya dengan SmartPLS; serta menggunakan metode wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa delapan hipotesis diterima dan dua hipotesis ditolak. Hipotesis yang diterima adalah Information Quality berpengaruh terhadap Perceived Ease of Use, Information Quality berpengaruh terhadap Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use berpengaruh terhadap Perceived Usefulnes, Perceived Ease of Use berpengaruh terhadap User Satisfaction, Perceived Usefulness berpengaruh terhadap User Satisfaction, System Quality berpengaruh terhadap Perceived Ease of Use, Service Quality berpengaruh terhadap Perceived Ease of Use, dan User Satisfaction berpengaruh terhadap Net Impact. Mayoritas responden merasa aplikasi ini membantu dalam pengurusan dokumen kependudukan karena proses yang lebih mudah, menghemat waktu, dan menghemat biaya yang dikeluarkan. 

---

One of the provinces with the largest population in Indonesia is DKI Jakarta. These conditions affect the high demand for population services. Population administration services are organized to find out the needs of the community and as a basis for policy making. One of the innovations made by the DKI Jakarta Provincial Government's Population and Civil Registry Service Office to make it easier for the public to reach population administration services is "Alpukat Betawi”. Alpukat Betawi stands for Direct Access to Fast and Accurate Population Document Services; namely the application of a one stop network service that integrates 17 population administration services. The research of this thesis aims to determine the factors that influence the acceptance and use of information systems in the Alpukat Betawi application based on the combined theory of the Technology Acceptance Model (TAM) and the Delone & McLean Model. Quantitative approach is used in this thesis; with the data collection method using a questionnaire, and processing it with SmartPLS; and using interview and observation methods to collect data. The results showed that eight hypotheses were accepted and two hypotheses were rejected. The accepted hypothesis is that Information Quality influences Perceived Ease of Use, Information Quality influences Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use influences Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use influences User Satisfaction, Perceived Usefulness influences User Satisfaction, System Quality influences Perceived Ease of Use, Service Quality has an effect on Perceived Ease of Use, and User Satisfaction has an effect on Net Impact. The majority of respondents feel that this application helps in managing population documents because the process is easier, saves time, and saves costs."

"

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Pengembangan Karir di lingkungan Satuan Kerja KPU Provinsi DKI Jakarta, menjelaskan faktor penghambat berkembangnya karir PNS di lingkungan Satuan Kerja KPU Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan Pengembangan karir di KPU Provinsi DKI Jakarta tetap dilakukan walaupun KPU RI tidak memiliki Badan Diklat dengan cara melakukan workshop pada event-event yang akan berlangsung seperti Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur yang akan datang di Provinsi DKI Jakarta para peawai yang bertindak sebagai kelompok kerja mengikuti workshop yang dilakukan untuk kelancaran tahapan pemilu dalam menguasai atruran aplikasi yang digunakan serta ketetan waktu penyelesaian pekerjaanFaktor penyebab terjadinya hambatan pengembangan tidak terlalu signifikan karena faktor tersebut hanya karena adanya miskomunikasi saat pegawai yang diperbantukan berada di KPU Provinsi DKI Jakarta setelah keryakan yang diperbantukan di tarik kembali akses tentang informasi maupun pelayanan SDM berjalan dengan baik selain itu juga tergantung kepada pangkat dan golongan yang PNS miliki.

---

This study aims to explain the Career Development Unit within the KPU Jakarta, explained the factors inhibiting the development of career civil servants in the Unit KPU Jakarta. This study used a qualitative approach, with data collection through interviews. The results showed Career development in KPU Jakarta is still being done even though the Commission RI does not have a Training Agency by conducting workshops on the events that will take place as the General Election of Governor and Vice Governor forthcoming in Jakarta the peawai acting as a group work attended a workshop conducted for the smooth election stages in mastering atruran applications used and ketetan time of completion of work factors that cause the occurrence of resistance development is not very significant because these factors only due to miscommunication when an employee seconded is in KPU Jakarta after keryakan seconded in pull back the access of information and human resources services running properly but it also depends on the rank and class that civil servants have.

"

"Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menyelesaikan permasalahan kemacetan yaitu menghadirkan Transjakarta sebagai salah satu moda transportasi publik. Dalam perkembangannya, Transjakarta mengusung konsep smart mobility yang ditandai dengan adanya pengintegrasian teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai bagian dari upaya dari untuk menyelesaikan masalah kemacetan lalu lintas, dan sekaligus menciptakan kota cerdas atau smart city untuk wilayah DKI Jakarta, khususnya pada sektor transportasi. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi smart mobility pada moda transportasi Transjakarta. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan teknik pengumpulan data mix methods. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi smart mobility pada moda transportasi Transjakarta di Provinsi DKI Jakarta menurut persepsi 425 responden sudah termasuk ke dalam kategori baik dengan jumlah penilaian baik yang diberikan responden sebanyak 362 responden (85,2%). Dalam segi aksesibilitas, Transjakarta telah menyediakan akses bagi para penggunanya secara luas, mudah, aman, nyaman dan juga terjangkau. Transjakarta menyediakan infrastruktur TIK untuk memudahkan penggunanya dalam memperoleh informasi layanan, melakukan sistem pembayaran, dan mengakses internet. Transjakarta telah menerapkan sistem transportasi publik yang berkelanjutan dengan adanya penggunaan bus listrik. Transjakarta berkembang sistem transportasi publik yang inovatif karena terus berupaya meningkatkan dan mengembangkan kualitas layanannya. Transjakarta juga menjadi sistem transportasi yang aman dengan menyediakan petugas, fasilitas, maupun kebijakan terkait dengan keamanan dalam layanan transportasi. Dalam aspek keadilan, Transjakarta memberikan perlakuan adil, tarif yang terjangkau, dan penyediaan fasilitas khusus sehingga para pengguna mendapatkan akses yang sama atau setara pada saat menggunakan layanan Transjakarta.

---

One of the efforts made by the DKI Jakarta Provincial Government to solve the problem of congestion is to introduce Transjakarta as a mode of public transportation. In its development, Transjakarta carries the concept of smart mobility which is characterized by the integration of information and communication technology (ICT) as part of efforts to solve the problem of traffic congestion, and at the same time create a smart city for the DKI Jakarta area, especially in the transportation sector. The aim of this research is to analyze the implementation of smart mobility in the Transjakarta transportation mode. The research approach used is quantitative with mixed methods data collection techniques. The results of this research indicate that the implementation of smart mobility in the Transjakarta transportation mode in DKI Jakarta Province, according to the perception of 425 respondents, is included in the good category with the number of good ratings given by respondents being 362 respondents (85.2%). In terms of accessibility, Transjakarta has provided access for its users in a broad, easy, safe, comfortable and affordable manner. Transjakarta provides ICT infrastructure to make it easier for users to obtain service information, carry out payment systems and access the internet. Transjakarta has implemented a sustainable public transportation system with the use of electric buses. Transjakarta is developing an innovative public transportation system because it continues to strive to improve and develop the quality of its services. Transjakarta is also a safe transportation system by providing officers, facilities and policies related to security in transportation services. In the aspect of justice, Transjakarta provides fair treatment, affordable rates, and provides special facilities so that users get equal or equal access when using Transjakarta services."

"Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) merupakan kebijakan yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang bertujuan untuk memberikan hak belajar kepada mahasiswa di luar program studi selama tiga semester untuk menambah pengalaman serta wawasan untuk dapat beradaptasi dengan perubahan zaman. Kebijakan MBKM lahir ditandai dengan terbitnya Permendikbudikti No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Universitas Indonesia merupakan perguruan tinggi yang telah berkomitmen untuk mengimplementasikan kebijakan MBKM. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran bagaimana implementasi kebijakan MBKM itu telah dilangsungkan pada level fakultas yaitu pada Fakultas Ilmu Administrasi di Universitas Indonesia yang merupakan fakultas baru yang berkomitmen penuh untuk mengimplementasikan kebijakan MBKM menggunakan teori implementasi kebijakan publik “ A model of the Policy Implementation Process” yang merupakan teori dari Van Meter dan Van Horn. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode post-positivist, teknik pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam serta data sekunder dengan menggunakan studi pustaka, serta analisis yang bersifat kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan MBKM di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia sudah sangat baik karena setiap agen pelaksana kebijakan sangat aktif dan berpartisipasi aktif dalam mengimplementasikannya. Namun, ada beberapa hal yang menjadi catatan untuk menjadi perbaikan kedepannya yaitu untuk diarahkan pada perbaikan dalam koordinasi, komunikasi, dan evaluasi kebijakan yang belum maksimal; dan diperlukannya peraturan pelaksanaan MBKM di lingkungan Universitas Indonesia, sehingga program studi memiliki guideline dan tidak menginterpretasikan kebijakan MBKM secara sendiri-sendiri.

---

Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) Policy is a policy established by the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology (Kemendikbudristek) with the aim of granting students the right to study outside their study programs for three semesters to enhance their experience and insights, enabling them to adapt to the changing times. The MBKM policy was initiated with the issuance of MoECRT Regulation No. 3 of 2020 on National Standards for Higher Education. The University of Indonesia is a higher education institution committed to implementing the MBKM policy. Therefore, this research aims to provide an overview of how the implementation of the MBKM policy has taken place at the faculty level, specifically at the Faculty of Public Administration at the University of Indonesia, which is a newly established faculty fully committed to implementing the MBKM policy. The study utilizes the public policy implementation theory, "A Model of the Policy Implementation Process," by Van Meter and Van Horn. The research adopts a post-positivist approach, employing primary data collection through in-depth interviews and secondary data collection through literature reviews, with qualitative analysis. The results of this research indicate that the implementation of MBKM at the Faculty of Public Administration at the University of Indonesia has been quite effective, as each policy executor is actively involved in its implementation. However, there are certain aspects that need improvement in terms of coordination, communication, and policy evaluation. Additionally, there should be regulations governing the implementation of MBKM within the University of Indonesia to provide guidelines for study programs and prevent individual interpretations of the MBKM policy."

"JakSehat adalah aplikasi milik Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta yang berfungsi sebagai media bagi masyarakat untuk mendapatkan akses layanan kesehatan secara mudah dan nyaman. Dalam rangka mengembangkan pelayanan kesehatan di DKI Jakarta menggunakan aplikasi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kualitas aplikasi JakSehat dari sudut pandang pengguna. Analisis dalam skripsi ini menggunakan empat dimensi kualitas e-government dari teori E-Government Quality (E-GovQual) yang dikemukakan oleh Papadomichelaki & Mentzas (2012). Terdapat dua teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik pengumpulan data secara kuantitatif, yakni melalui survei, dan tenik pengumpulan data secara kualitatif, yakni melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Survei dilaksanakan secara online melalui platform Google Form dengan menjaring 140 responden. Wawancara mendalam dilakukan dengan beberapa pihak, yaitu Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, akademisi, dan masyarakat selaku pengguna aplikasi JakSehat. Studi kepustakaan dilakukan dengan menggali informasi yang tersedia di jurnal, buku, media sosial, serta laporan suatu lembaga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden yaitu sebesar 75,7 persen memandang kualitas aplikasi JakSehat berada pada kategori baik dan hasil tersebut selaras dengan temuan peneliti di level dimensi yang menyatakan keempat dimensi penelitian juga dipandang pengguna berada pada kategori baik. Penelitian ini juga memuat beberapa saran berupa upaya perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas aplikasi.

---

JakSehat is an application belonging to Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta as a medium for public to get health services access easily and comfortably. In order to develop health services in DKI Jakarta using this application, this research aims to describe the quality of JakSehat application from user’s point of view. In carrying out this study, researchers used four dimensions of e-government quality from the E-Government Quality (E-GovQual) theory proposed by Papadomichelaki & Mentzas (2012). There are two data collection techniques used in this research, namely quantitative data collection techniques, through surveys, and qualitative data collection techniques, through in-depth interviews and literature studies. The survey was carried out online via Google Form and collecting 140 respondents. In-depth interviews were conducted with several parties, namely Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, academics, and citizens as users of JakSehat application. Literature research is carried out by exploring information available in journals, books, social media, and reports from an institution. The research results show that most of respondents, namely 75.7 percent, view the quality of JakSehat application as being in the good category and these results are in line with researchers' findings at the dimension level which states that the four research dimensions are also seen by users as being in the good category. This research also contains several suggestions in order to improve the quality of the application."

"Kualitas pelayanan memiliki peran penting terhadap pengguna layanan, termasuk juga pada pelayanan kesehatan mental. Universitas Indonesia, sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi nasional, telah menyediakan layanan konseling bagi sivitas akademika UI, dalam hal ini mahasiswa UI sebagai bagian dari generasi Z. Pelayanan konseling ini terdapat di Klinik Satelit Makara Universitas Indonesia; yaitu layanan konsultasi psikologis yang membantu mahasiswa mengatasi permasalahan kesehatan mental. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan kesehatan mental pada Klinik Satelit Makara Universitas Indonesia bagi para mahasiswa generasi Z di era pandemi Covid-19. Pendekatan kualitatif digunakan pada penelitian ini, yang juga merupakan penelitian deskriptif. Data penelitian ini didapat melalui wawancara mendalam dan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan kualitas pelayanan kesehatan mental di Klinik Satelit Makara sudah sesuai dengan terpenuhinya dimensi dari HSO & CPSI (2020), kecuali dimensi Accessible Care dikarenakan lamanya waktu tunggu dan sumber daya manusia yang belum mencukupi kebutuhan/ permintaan pengguna layanan. Meskipun demikian, Klinik Satelit Makara sudah melakukan berbagai langkah dalam menanggapi hal tersebut.

---

Service quality has an important role for service users, including mental health services. Universitas Indonesia, as one of the national higher education institutions, has provided counseling services for UI academics, in this case UI students as part of Generation Z. These counseling services are available at the Makara Satellite Clinic, University of Indonesia; namely psychological consulting services that help students overcome mental health problems. This study aims to analyze the quality of mental health services at the Makara Satellite Clinic, University of Indonesia for generation Z students in the Covid-19 pandemic era. A qualitative approach is used in this study, which is also a descriptive study. The research data were obtained through in-depth interviews and through literature study. The results showed that the quality of mental health services at the Makara Satellite Clinic was in accordance with the fulfillment of the dimensions of the HSO & CPSI (2020), except for the Accessible Care dimension due to the length of waiting time and human resources that did not meet the needs/demands of service users. However, Makara Satellite Clinic has taken various steps in response to this."

"Implementasi kebijakan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan Universitas Indonesia dilaksanakan dengan merujuk kepada Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021. Implementasi kebijakan tersebut dilakukan karena adanya kekhawatiran terhadap kasus kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi. Dalam hal ini, perguruan tinggi harus bebas dari kekerasan seksual agar hak-hak sivitas akademika dapat terpenuhi dan proses pendidikan dapat berjalan secara maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan Universitas Indonesia dengan menggunakan teori model implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Charles O. Jones (1984). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam sebagai data primer dan studi pustaka sebagai data sekunder, serta teknik analisis yang digunakan bersifat kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan Universitas Indonesia dengan merujuk kepada Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 telah terlaksana dengan cukup baik karena memenuhi dimensi organisasi yang terdiri dari sub dimensi sumber daya manusia, pembagian wewenang, dan fasilitas. Selain itu, implementasi kebijakan tersebut juga telah cukup memenuhi dimensi interpretasi yang terdiri dari sub dimensi transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Dimensi terakhir yang terpenuhi dalam implementasi kebijakan pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi Universitas Indonesia, yaitu dimensi aplikasi yang terdiri dari sub dimensi pedoman dan pembuatan strategi.

---

The implementation of the policy on preventing sexual violence at University of Indonesia is carried out by referring to Permendikbudristek 30 of 2021. The implementation of this policy was carried out because of concerns about cases of sexual violence that occurred in universities. In this case, universities must be free from sexual violence so the rights of the academic community can be fulfilled and the educational process can run optimally. This study aims to analyze the implementation of sexual violence prevention policies at University of Indonesia by using the theory of public policy implementation model proposed by Charles O. Jones (1984). The research approach used is post-positivist with qualitative data collection techniques through in-depth interviews as primary data and literature study as secondary data, and the analysis technique used is qualitative. The results of this study indicate that the implementation of the policy of preventing sexual violence at University of Indonesia by referring to Permendikbudristek No. 30 of 2021 has been carried out quite well because it fulfills the organizational dimensions which consist of the sub-dimensions of human resources, division of authority, and facilities. In addition, the implementation of the policy has also fulfilled enough the interpretation dimension, which consists of the sub-dimensions of transmission, clarity, and consistency. The last dimension that is fulfilled in the implementation of the policy on preventing sexual violence at universities at the University of Indonesia, namely the application dimension consists of the sub-dimension of guidelines and strategy making."

"PT. MRT Jakarta sebagai moda transportasi publik dengan risiko kerja tinggi perlu dengan detail memperhatikan arahan kebijakan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan SMK3 pada PT. MRT Jakarta menggunakan teori model implementasi kebijakan (communication, resources, disposition, dan bureaucratic structure). Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dengan 17 narasumber, observasi, serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terpenuhinya 16 indikator membuat PT. MRT Jakarta dinilai berhasil dalam mengimplementasikan kebijakan SMK3. Berdasarkan hasil analisis, hambatan terkait pergantian kerja pegawai nyatanya tidak terlalu berpengaruh pada implementasi SMK3 karena adanya komunikasi proaktif dengan pekerja. Tantangan atas penurunan penjualan tiket pada PT. MRT Jakarta pun dapat diatasi melalui penerapan crisis management dan mampu mengidentifikasi dengan tepat kebutuhan terkait K3 yang menjadi prioritas untuk dilakukan. Adapun konsistensi kebijakan SMK3 melalui kebijakan terintegrasi perlu diperhatikan implementasi dari pekerjanya.

---

PT. MRT Jakarta as a public transportation with high work risk needs to pay close attention to the policy directions for the Occupational Safety and Health Management System (OSHMS). Therefore, this study aims to analyze the implementation of OSHMS policies at PT. MRT Jakarta uses the theory of policy implementation models (communication, resources, disposition, and bureaucratic structure). This study uses a post-positivist with qualitative data collection techniques through in-depth interviews with 17 sources, observations, and literature study. The results showed that the fulfillment of 16 indicators made PT. MRT Jakarta is considered successful in implementing the SMK3 policy. Based on the results of the analysis, obstacles related to employee job turnover do not really affect the implementation of SMK3 because of proactive communication with workers. Challenges over the decline in ticket sales at PT. MRT Jakarta can also be overcome through the implementation of crisis management and being able to correctly identify the needs related to K3 which are priorities to be carried out. As for the consistency of the SMK3 policy through integrated policies, it is necessary to pay attention to the implementation of the workers.

 

"