Ditemukan 65 dokumen yang sesuai dengan query
Hengki Purwowidagdo, author
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1992
S21947
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
R. Iman Tauchid, author
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1983
S21644
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Agus Sukamso, author
Menyadari peranan transportasi dalam pembangunan nasional sangat penting, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dalam satu sistim transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, nyaman, cepat, tepat, teratur, lancar dan dengan biaya yang...
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2000
T7900
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Damanik, Mochamad Yakinsyah, author
Depok: Universitas Indonesia, 1986
S21609
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Mutmainah, author
1986
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Raden Soetyadji Kertodipoetro, author
1986
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Ali Zahri, author
Depok: Universitas Indonesia, 1991
S21760
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Sinulingga, Budiman, author
Depok: Universitas Indonesia, 1994
S21898
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Hibnu Nugroho, author
ABSTRAK
Indonesia sebagai negara yang sedang giat membangun
membutuhkan biaya yang sangat besar, tetapi di sisi lain terjadi
kebocoran dana yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi. Tindak
pidana korupsi menimbulkan kerugian yang sangat besar sehingga sejak
lama Pemerintah berupaya memeranginya. Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1971 merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk mencegah
terjadinya korupsi yang makin merajalela....
1997
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Maha, T.S., author
Di lingkungan Peradilan Militer dikenal adanya Perwira penyerah Perkara (PAPERA), yaitu perwira ABRI yang ditunjuk dan diberi wewenang menyerahkan perkara pidana anggotanya kepada Mahkamah/Pengadilan yang berwenang. Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Pangab) adalah Papera Tertinggi terhadap tersangka anggota ABRI dan atau mereka yang dipersamakan menurut ketentuan undang-undang.
Sebelum lahirnya Undang-undang Nomor...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1992
T36437
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
