Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Lembaga Kepresidenan adalah salah satu lembaga yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian diberi kewenangan sebagai penentu kebijakan manajemen Pegawai Negeri Sipil. Presiden selaku kepala pemerintahan memiliki wewenang menetapkan mutasi kenaikan pangkat, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian serta mutasi jabatan PNS yang menduduki pangkat/golongan tertentu. Untuk menjalankan kewenangan tersebut, Biro Personil Sekretariat Kabinet bertugas membantu menjalankan tugas dan kewenangan Presiden di bidang administrasi kepegawaian tersebut.Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya mengungkapkan dan menganalisis kualitas pelayanan pada Biro Personil pada saat ini dan kondisi kualitas pelayanan yang diharapkan oleh para pegawai yang mengurus kenaikan pangkatnya di Biro Personil. Di samping itu, penelitian ini ingin mengungkapkan sejauh mana optimalisasi proses pelayanan telah dilakukan oleh Biro Personil dan bagaimana harapan penerima layanan terhadap upaya itu.Populasi dan sampel penelitian adalah para penerima layanan meliputi para PNS yang mengurus kenaikan pangkatnya dan petugas penghubung, ditambah pegawai pada Biro Personil Setkab yang menangani pemrosesan administrasi kepangkatan, pemberhentian dan pensiun. Dengan metoda sensus didapatkan 30 orang sampel internal dan 30 sampel eksternal.Ada dua teknik analisis yang digunakan, Pertama: analisis deskriptif dengan menggunakan analisis rentang kriteria untuk menentukan kriteria dari variabel yang akan diteliti. Kedua: analisis statistik untuk mengetahui koefisien korelasi, signifikansi, determinasi dan regresi untuk mengetahui sejauh mana tingkat keeratan hubungan antar variabel.Hasil penelitian dengan analisis rentang kriteria menunjukkan bahwa menurut pegawai pemberi layanan, kualitas pelayanan yang diberikan oleh Biro Personil normal, sedangkan harapan penerima layanan sangat tinggi. Hal yang sama terjadi pada hasil analisis terhadap optimalisasi proses pelayanan yang diupayakan oleh Biro Personil Setkab. Persepsi pegawai terhadap optimalisasi proses pelayanan normal, sedangkan harapan penerima layanan terhadap optimalisasi proses pelayanan sangat tinggi. Dari analisis terlihat bahwa terdapat kesenjangan antara persepsi pegawai Biro Personil dan harapan penerima layanan.Sedangkan berdasarkan hasil analisis statistik yang dilakukan menunjukkan adanya korelasi yang sangat kuat dan sangat signifikan antara variabel optimalisasi proses pelayanan (X) yang meliputi sistem, struktur, strategi, gaya kepemimpinan, penataan staf, skill dan pemilikan nilai dengan variabel kualitas pelayanan (Y). Nilai koefisien korelasi menunjukkan nilai 0,809 dan koefisien determinasi 0,654.Berdasarkan hasil penelitian ini ada beberapa saran yang perlu diperhatikan, yaitu: Pertama: Biro personil perlu memperkecil kesenjangan yang terjadi antara pihaknya dengan pihak penerima layanan, Kedua: perlu dibangun visi dan komitmen bersama di antara anggota organisasi Biro Personil untuk meningkatkan kualitas pelayanan, dengan secara terus menerus mengupayakan optimalisasi proses pelayanan melalui implementasi The Seven 'S Mc Kinsey secara konsisten."

"Dalam upaya meningkatkan kinerja organisasi dan dalam mendukung kesinambungan usaha jangka panjang, Manajemen Perusahaan telah menetapkan perubahan visi dan misi jangka pendek maupun jangka panjang, yaitu menjadi Operational Excellent Enteprise dan Infratructure Solution Enterprise. Hal ini menuntut adanya perubahan pada berbagai seluruh kegiatan organisasi, khususnya perubahan pengelolaan SDM yang memiliki posisi strategis dalam mendukung pencapaian sasaran perusahaan tersebut. Salah satu masalah pengelolaan SDM yang paling panting dalam hal ini adalah sistem penggajian. Untuk itu perusahaan telah melakukan penyempurnaan terhadap sistem penggajian yang selama ini diberlakukan. Namun dalam penyempurnaan yang dilakukan Perusahaan belum melakukan kajian secara analitis baik terhadap sistem penggajian lama maupun sistem penggajian baru berdasarkan teori-teori kompensasi. Berdasarkan hal-hal tersebut Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemenuhan kriteria konsistensi internal dalam sistem penggajian berdasarkan nilai realtif suatu jabatan dalam organisasi, mengkaji pemenuhan kriteria konsistensi internal dalam sistem penggajian berdasarkan kontribusi individu serta mengkaji daya saing sistem penggajian PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk pada pasar tenaga kerja berdasarkan teori kompensasi.Metode dan pendekatan serta pengambilan populasi/sampel yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yang besifat kuantitatif dan kualitatif. Untuk mengkaji kriteria konsistensi internal terhadap nilai relatif jabatan dilakukan tahapan-tahapan analisis sebagai berikut : pelaksanaan evaluasi jabatan dengan menggunakan metode point system, penetapan struktur penggajian tanpa dan dengan penggolongan dengan menggunakan konsep Hay : Y = ax + b (dimana Y = besaran gaji, X = nilai jabatan dan a,b = konstanta) pengkajian , penetapan nilai gaji (mid point, minimum dan maksimum) dan penyebaran gaji. Sedangkan pengambilan sampel yang digunakan adalah dengan menggunakan seluruh populasi (sampel jenuh). Pengkajian kriteria konsistensi internal terhadap kontribusi individu dilakukan dengan menggunakan metode analisis secara deskriptif dengan membandingkan sistem penggajian lama dengan sistem penggajian baru. Sedangkan pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan purposive sampel (sampel yang dipilih dengan sengaja). Pengkajian terhadap daya saing pada pasar tenaga kerja dilakukan metode analisis secara deskriptif dengan membandingkan tingkat penggajian yang ada dengan hasil survey penggajian. Sedangkan pengambilan sampel yang dilakukan dengan menggunakan metode multiple stage sampling berdasarkan jabatan.Dari analisis data penelitian diperoleh hasil bahwa pada kondisi awal struktur penggajian lama yang ditetapkan perusahaan tidak ditetapkan melalui evaluasi jabatan dan apabila dipetakan dalam sumbu x dan y, garis strtuktur tidak membentuk garis lurus dan memiliki trendline yang memotong pada sumbu x > 0 (pada nilai x tertentu memiliki nilai Y < 0). Kondisi ini tidak sesuai dengan konsep kompensasi. Sedangkan struktur penggajian baru yang ditetapkan Perusahaan melalui hasil evaluasi jabatan baru merupakan Struktur Penggajian untuk Gaji Dasar (hasil perkalian Indeks dengan nilai jabatan), dimana untuk jabatan yang sama akan memperoleh Gaji Dasar yang sama .Dalam sistem penggajian baru Gaji Dasar merupakan salah satu komponen dari Gaji Pokok, disamping Tunjangan Prestasi dan Tunjangan Masa Kerja. Kondisi ini tidak dapat membantu Perusahaan untuk melakukan monitoring terhadap sistem penggajian yang sebenarnya dalam menjaga keseimbangan internal. Dengan kedua kondisi tersebut, sulit untuk membandingkan apakan sistem penggajian baru lebih baik dari sistem penggajian lama, terlebih lagi untuk melihat konsistensi internal terhadap nilai relatif jabatan. Dengan menggunakan pendekatan konsep Hay diperoleh persamaan garis kedua struktur penggajian tersebut. Hasil yang diperoleh adalah struktur penggajian baru memiliki nilai slope (a) yang lebih besar dari struktur penggajian lama (persamaan garis lebih vertikal). Dimana perubahan terbesar terjadi pada tahun 2000 ke tahun 2001 pada saat dilakukan perubahan struktur gaji pokok dari satu komponen menjadi tiga komponen. Kondisi penyebaran gaji menunjukan adanya perubahan kearah yang lebih baik, khususnya semakin meningkatnya kondisi gaji yang berada dalam struktur dan berkurangnya kondisi underpaid Namun dalam struktur penggajian tanpa penggolongan maupun dengan penggolongan kondisi gaji yang overpaid masih menunjukan adanya peningkatan. Dikaitkan dengan pertanyaan penelitian, dengan menggunakan penetapan struktur penggajian yang dibuat berdasarkan teori kompensasi, sistem penggajan baru yang ditetapkan perusahaan sudah memenuhi konsistensi internal terhadap nilai reiatif jabatan. Hal ini ditunjukan oleh persamaan garis gaji yang berada diatas sumbu x. Pemenuhan konsistensi internal terhadap kontribusi individu sudah dipenuhi dengan dimunculkannya tunjangan prestasi dan tunjangan masa kerja dalam komponen gaji pokok. Demikian pula dengan posisi sistem penggajian yang ditetapkan perusahaan dalam pasar tenaga kerja sudah memiliki daya saing yang cukup tinggi dan secara keseluruhan berada pada nilai median dan kuartil atas.Dari hasil yang analisis data yang diperoleh, saran dari hasil penelitian ini adalah pertama, mengingat bahwa struktur penggajian yang ditetapkan baru struktur Gaji Dasar, perusahaan perlu membuat struktur penggajian berdasarkan gaji pokok agar mampu melakukan monitoring sistem penggajian yang ditetapkan untuk menjaga keseimbangan internal. Kedua, mengingat bahwa masih adanya kondisi penyebaran gaji pokok yang overpaid dan adanya kecenderungan persamaan garis struktur penggajian yang lebih vertika, perusahaan perlu melakukan monitoring terhadap kebijakan penyesuaian gaji tahunan pada tahun-tahun mendatang dengan memperhatikan rasio antara gaji tertinggi dan terendah. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan konsep "compa ratio". Untuk lebih melengkapi referensi dalam penyempurnaan sistem penggajian yang akan datang, sebaiknya dilakukan pula pengkajian yang lebih komprehensif terhadap total kompensasi dan benefit untuk seluruh eselon/golongan. Pada tahapan yang lebih strategis, hasil ini dapat digunakan untuk mengkaji efektivitas sistem kompensasi dan benefit yang diberikan dikaitkan dengan revenue, produktivitas ataupun kinerja perusahaan dari perspektif lainnya."

"Industri Jasa Konstruksi Nasional lahir bersamaan dengan tindakan pemerintah Indonesia melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda menjadi Badan Usaha Miliki Negara (BUMN) pada tahun 1961. Akibat keterbatasan dana bagi pemerintah maupun swasta untuk membiayai proyek-proyek dengan anggaran dari dalam negeri, mengakibatkan hampir semua proyek-proyek besar didanai oleh pinjaman luar negeri. Oleh karena itu investor asing mulai masuk bersamaan dengan pinjaman luar negeri yang mengalir masuk ke dalam negeri. Berkat kerja keras dan usaha selama ini banyak kontraktor-kontraktor dalam negeri yang sudah mulai bersaing secara langsung dengan pesaingnya dari luar negeri.Banyak proyek-proyek besar baik dalam pembangunan gedung, sipil, maupun industri dengan kualitas yang tidak kalah baik dengan kontraktor asing yang sudah dihasilkan oleh kontraktor-kontraktor lokal. Bahkan mereka sudah berhasil meraih sertifikasi sistem mutu ISO 9000 series, yang dapat menjadi bekal dalam persaingan dimasa mendatang.Menghadapi era perdagangan bebas atau Free Trade Area (AFTA) PT. Tarindo Utama dihadapkan oleh berbagai permasalahan diantaranya adalah apakah strategi yang diterapkan oleh PT. Tarindo Utama dapat memberikan dampak terhadap kinerja keuangan, pelanggan, proses bisnis internal dan pertumbuhan dan pembelajaranTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak dari strategi yang diterapkan oleh PT. Tarindo Utama terhadap empat aspek yaitu keuangan, pelanggan, proses bisnis internal dan pertumbuhan dan pembelajaran. Sehubungan dengan hal tersebut, perusahaan perlu melakukan pengukuran kinerja PT. Tarindo Utama dengan basis Balanced Scorecard meliputi pengukuran kinerja dari empat perspektif yaitu perspektif keuangan, pelanggan, proses bisnis internal dan pertumbuhan dan pembelajaran. Penelitian ini menggunakan model Survei Kepuasan Karyawan Minnesota (Wexley & Yuki, 1984:54). Populasi penelitian adalah seluruh karyawan PT. Tarindo Utama dari divisi sipil/perawatan gedung, waterproofing, dan interior yang berjumlah 31 orang dan seluruh pelanggan berjumlah 85 pelanggan. Pengambilan sample secara sensus sampling. Pengumpulan data menggunakan kuesioner tertutup terhadap pelanggan. yang terdiri dari 5 aspek yaitu Tangibility, Realibility, Responsiveness, Assurance, Emphaty dan terhadap kepuasan karyawan yang terdiri dari 20 pertanyaan. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan SPSS versi 11.5. Untuk memperkuat hasil uji deskriptif-statistik dilakukan wawancara terhadap 6 key informants. Selain menggunakan pendekatan Balanced Scorecard, penelitian ini juga menggunakan teori Porter yaitu Lima Kekuatan Pasar (Five Forces) untuk memberikan informasi tambahan dengan menganalisis tingkat persaingan yang terjadi dalam industri tersebut. Hasil dari pengukuran dari Balanced Scorecard ini digunakan untuk merumuskan sasaran strategik serta menetapkan target dan inisiatif strategik yang akan diambil sehingga perusahaan mampu membuat perencanaan strategik yang tepat untuk melihat tantangan persaingan dalam industri jasa konstruksi sesuai dengan kondisi saat ini dan rasa depan.Hasil Pengukuran kinerja dengan Balanced Scorecard diketahui bahwa perusahaan dilihat dari aspek pembelajaran dan pertumbuhan menunjukkan cukup baik, aspek proses bisnis internal cukup balk, aspek pelanggan baik, dan aspek keuangan baik. Namun demikian masih banyak usaha yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan kinerja perusahaan dengan merumuskan strategi yang tepat dengan lingkungan bisnis yang dihadapi di masa depan.Untuk mengetahui dampak implementasi, perencanaan strategi untuk suatu perusahaan dalam menghadapi persaingan bisnis dapat menggunakan Balanced Scorecard. Metode ini dapat menggambarkan kinerja perusahaan saat ini sehingga perusahaan dapat membuat perencanaan strategik yang tepat."

"Kemampuan dan Motivasi peranannya sangat penting dalam melaksanakan suatu penelitian, karena untuk melaksanakan suatu penelitian disamping harus memiliki mental dan fisik yang memadai, harus juga memiliki kemampuan teknis atau metodologi penelitian, kemampuan manajerial, kemampuan berperilaku atau berkomunikasi, kemampuan konseptual atau kemampuan menvisualisasikan hari depan dan visi organisasi, sehingga dapat menciptakan ketekunan bekerja [application ] dan efektivitas [effectiveness] dalam bekerja atau dengan memiliki kemampuan dan motivasi yang diciptakan maka pegawai akan berusaha dan bekerja sekeras-sekerasnya untuk memenuhi tercapainya sasaran dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan.Penelitian ini berupaya mengungkapkan korelasi antara kemampuan dan motivasi dengan kinerja pegawai Pusat Penelitian dan Pengembangan Departemen Kehakiman Rl, dengan menggunakan metode diskriptis analisis dan mengambil populasi sebagai sampel atau non probalita sampling dengan sampling jenuh/sensus. Instrumen yang digunakan adalah pernyataan menurut skala Liked dengan skor 4,3, 2, 1.Untuk mempermudah pembahasan, maka pengolahan data menggunakan rumus Spearman rho dan bantuan program SPSS 11.00 for Windows, sehingga penghitungan matematis dalam narasi statistik yang general.Adapun hasil korelasi yang didapat dalam penelitian ini adalah :- Hubungan antara variabel kemampuan dengan kinerja terdapat arah hubungn positif [tidak berlawanan arah], dengan tingkat hubungan sangat rendah yaitu 0,087 jauh dibawah angka 0,5%, sedangkan hubungan tersebut tidak signifikan karena probalitas adalah 0,870 [Sig.2 -tailed ] yang di atas angka 005. Oleh karena itu, hubungan tersebut tidak menolak Ho.- Hubungan antara variabel motivasi dengan kinerja terdapat arah hubungan positif, dengan tingkat hubungan sangat rendah yaitu 0,087 jauh dibawah angka 0,5%, sedangkan hubungan tersebut tidak signifikan karena probalitas adalah 0,870 [Sig. 2-tailed ] yang diatas angka 0,05. Oleh karena itu, hubungan tersebut tidak menolak Ho.- Hubungan antara variabel Kemampuan dengan Motivasi terdapat arah hubungan positif, dengan tingkat hubungan sangat tinggi yaitu 0,834 jauh diatas angka 0,5%, sedangkan hubungan tersebut signifikan karena probalitas adalah 0,000 [Sig. 2 -tailed ] yang jauh dibawah angka 0,05. 0,003 [Sig. 2-tailed j, sehingga hubungan tersebut menolak Ho.- Hubungan antara Kemampuan dan Motivasi dengan kinerja pegawai terdapat arah hubungn positif, dengan tingkat hubungan sangat rendah yaitu 0, 118 yang jauh dibawah 0,5% [ 0,000 -0,1999 ], sedangkan hubungan tersebut tidak signifikan, karena probalitas [ sig, 2 tailed] adalah 0,824 yang berada diatas 0,05, sehingga hubungan tersebut tidak dapat menolak Ho. [ tidak terdapat hubungan antara kemampuan dan motivasi dengan kinerja]Dan jawaban responden dan data sekunder diketahui tingkat kemampuan dan motivasi pegawai sedang dan menghasilkan kinerja yang sedang, Namun, jumlah pegawai harus ditambah dengan kualifikasi pendidikan [ bukan dari lulusan Fakultas Hukum ] yang sesuai dengan bentuk pekerjaan penelitian yang dilakukan dan perlu pengklasifikasian jabatan fungsional peneliti sesuai dengan bidang yang diteliti atau melakukan promosi terhadap pegawai yang selesai mengikuti pendidikan S2, terutama tulusan S2 [ FISIP-Ul - Depkeh dan HAM RI ] pada jabatan yang ada di Puslitbang, terutama jabatan Fungsionaris untuk mendukung pelaksanaan tugas penelitian."

"Struktur gaji karyawan Bank Indonesia yang terutama ditentukan berdasarkan golongan jabatan dan masa dinas jabatan tidak dapat senantiasa menjamin terdapatnya reward yang sama bagi jabatan dengan nilai jabatan yang sama. Hal tersebut menyebabkan besarnya potensi untuk timbulnya gangguan atas keadilan internal dari struktur gaji. Terjadinya hal tersebut terutama dikarenakan kurang optimalnya pemanfaatan nilai jabatan dalam menentukan struktur gaji, sementara masa dinas jabatan dijadikan faktor penentu struktur gaji tanpa dikaitkan dengan kinerja.Analisis hubungan antara nilai jabatan dengan gaji bertujuan untuk melihat peranan variabel nilai jabatan di dalam penentuan struktur gaji karyawan Bank Indonesia. Dengan melihat signifikansi peranan nilai jabatan tersebut, dapat dievaluasi keadilan internal dari struktur gaji. Sehubungan dengan hal tersebut, suatu struktur gaji akan memiliki keadilan internal apabila struktur gaji tersebut mampu memberikan reward yang sama bagi jabatan dengan nilai jabatan yang sama.Berdasarkan pendekatan korelasi, dapat disimpulkan bahwa nilai jabatan memiliki hubungan yang erat dengan gaji sebagaimana tampak pada angka koefisien korelasi yang mencapai 0,92. Sementara itu, berdasarkan pendekatan regresi multivariate, tampak bahwa variabel nilai jabatan memiliki peranan yang cukup nyata dalam menentukan struktur gaji. Berdasarkan kedua pendekatan tersebut dapat disimpulkan bahwa penetapan struktur gaji karyawan Bank Indonesia yang ditetapkan berdasarkan golongan jabatan telah memperhatikan nilai jabatan dari masing-masing golongan jabatan.Adapun potensi timbulnya gangguan atas keadilan internal terindikasi pada adanya kemungkinan terjadinya hal-hal sebagai berikut : (1) terdapatnya reward yang berbeda bagi golongan jabatan yang sama; atau (2) reward yang sama bagi jabatan yang memiliki nilai jabatan yang berbeda.Kondisi pertama terjadi sebagai konsekuensi dari digunakannya masa dinas jabatan dalam menentukan struktur gaji berdasarkan jenjang golongan pada suatu golongan jabatan. Kondisi kedua terjadi sebagai dampak dari semakin bervariasinya jabatan-jabatan yang tercakup di dalam suatu golongan jabatan. Adanya variasi tersebut menyebabkan semakin nyatanya perbedaan nilai jabatan dari jabatan-jabatan yang tercakup di dalam suatu golongan jabatan. Sementara itu, struktur gaji yang ada tidak mengakomodasi adanya perbedaan nilai jabatan yang cukup nyata di dalam suatu golongan jabatan. Dengan demikian, di dalam suatu golongan jabatan, dimungkinkan untuk terdapatnya reward yang sama bagi jabatan dengan nilai jabatan yang berbeda secara nyata.Dengan mendasarkan pada analisis tersebut, penyempurnaan struktur gaji diarahkan untuk menjamin terdapatnya reward yang sama bagi jabatan dengan nilai jabatan yang sama. Adapun penyempurnaan tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan struktur gaji karyawan Bank Indonesia yang mengacu pada golongan jabatan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka penyempurnaan struktur gaji yang disarankan adalah melalui penetapan struktur gaji berdasarkan jenjang golongan yang tidak hanya memperhatikan masa dinas jabatan, melainkan juga didasarkan pada terdapatnya peningkatan kinerja yang signifikan sejalan dengan semakin bertambahnya masa dinas jabatan. Adapun efektifitas dari saran tersebut sangat bergantung pada keberadaan pelatihan dan pengembangan yang berkesinambungan bagi karyawan sejalan dengan meningkatnya mass dinas jabatan.Di samping itu, disarankan pula untuk menyempurnakan penentuan nilai jabatan yang tercakup pada suatu golongan jabatan. Sehubungan dengan hal tersebut, penyempurnaan diawali dengan tahap pengidentifikasian jabatan-jabatan yang tercakup di dalam suatu golongan jabatan dan selanjutnya jabatan-jabatan tersebut dikelompokkan dalam rangka membentuk job cluster. Dengan-demikian; penentuan-nilai-jabatan-dilakukan-dengan mengacu pada job cluster tersebut, di samping tetap memperhatikan golongan jabatan."

"Dengan adanya undang-Undang No. 2 Tahun 1987 tentang Peradilan Umum, maka pegawai dijajaran Pengadilan Negeri (Peradilan Tingkat Pertama) dan Pengadilan Tinggi (Peradilan Tingkat Banding) , seolah menjadi dua bagian yang dipisahkan yaitu antara Bagian Kepaniteraan dan Sekretariat.Bagian-bagian tersebut nampak jelas dalam pelaksanaan tugas, dimana Kepaniteraan adalah yang langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat sedangkan bagian Sekretariat adalah yang membantu kelancaran tugas bagian Kepaniteraan.Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan permasalahan di seputar penempatan pegawai dan motivasi dengan Pengembangan karir di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Dengan menyoroti hubungan antara Penempatan dengan Pengembangan karir pegawai dan menyoroti hubungan antara Motivasi dengan Pengembangan karir pegawai serta hubungan antara Penempatan dan Motivasi secara bersama-sama dengan Pengembangan karir.Berbagai kajian pustaka dan literatur tentang penempatan dan motivasi serta pengembangan karir yang berkaitan dalam penulisan tesis ini banyak dikemukakan oleh para ahli. Hal ini sangat membantu dalam menjelaskan permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini. Data penelitian meliputi data primer dan data sekunder, Data sekunder meliputi dokumen kepegawaian yang diperoleh di bagian kepegawaian. Sedangkan data primer berupa pendapat pegawai Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Data tersebut dihimpun dan dijadikan bahan instrumen kuesioner. Skoring kuesioner menggunakan skala ordinal Likert.Teknik pengambilan data dilakukan dengan melakukan sensus terhadap populasi pegawai berjumiah 122. Tingkat responsi responden adalah maksimal dibuktikan dengan tingkat pengembalian kuesioner mencapai jumlah 120 responden atau mencapai 99,09%.Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan antara Penempatan dengan pengembangan karir; Motivasi dengan Pengembangan karir; Penempatan dan Motivasi dengan Pengembangan karir. Analisis statistikal menunjukkan terdapat korelasi positf dengan tingkat hubungan sedang antara Penempatan dengan Pengembangan karir (4 0,405), dan terdapat pengaruh signifikan antara penempatan terhadap pengembangan karir; terdapat korelasi positif dengan tingkat hubungan rendah antara motivasi dengan pengembangan karir (# 0,328) dan terdapat pengaruh signifikan antara motivasi terhadap pengembangan karir; secara bersama-sama terdapat pengaruh antara penempatan pegawai dan motivasi terhadap pengembangan karir pegawai dengan korelasi positif dan tingkat hubungan sedang (t 0,555) serta terdapat pengaruh yang signifikan.Dalam mewujudkan pengembangan karir pegawai, penempatan pegawai yang tepat the right man in the right place sangat diperlukan yang berdasarkan kepada bidang tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Di samping perlu adanya Motivasi dari pimpinan kepada pegawai terhadap seluruh bidang tugas pekerjaan sehingga pada akhirnya fungsi pegawai sebagai abdi masyarakat dan abdi negara dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal."

"Sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada pasal 8 disebutkan bahwa petugas Pemasyarakatan merupakan Pejabat Fungsional Penegak Hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan dan pembimbingan Narapidana. Untuk dapat melaksanakan tugas tersebut dibutuhkan petugas Pemasyarakatan yang profesional, berdaya guna, mempunyai kemampua dan kecakapan serta integritas moral yang tinggi. Salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh petugas Pemasyarakatan adalah kemampuam mentranformasikan pengetahuan, sikap dan keterampilan kepada Narapidana, mengubah perilaku mereka dari tidak atau kurang tahu dan terampil menjadi tahu dan terampil. Agar proses transformasi ini dapat berlangsung secara efektif maka petugas Pemasyarakatan harus memiliki kompetensi yang merefleksikan kualifikasi kemampuannya.Dalam konteks tersebut permasalahan yang muncul adalah sejauh mana tingkat kompetensi petugas Pemasyarakatan yang ada pada saat ini yang dapat menunjang kebijakan dimaksud. Selanjutnya seberapa jauh petugas Pemasyarakatan itu memahami akan tugas dan tanggung jawab yang harus diembannya, kemudian pendidikan serta pelatihan seperti apa yang seharusnya diberikan untuk dapat meningkatkan kompetensi petugas dimaksud sehingga dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap pelaksanaan program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan yang dapat memperbaiki hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Narapidana seperti yang menjadi tujuan dari Pemasyarakatan itu sendiri. Penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui gambaran dan kondisi yang sebenarnya ada pada saat ini di Lembaga Pemasyarakatan Klas HA Pemuda Tangerang. Keadaan ini diketahui dengan menyebarkan kuisioner kepada sebagian petugas yang dilakukan dengan acak terhadap 76 responden dari jumlah keseluruhan petugas yang ada.Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ternyata ada hubungan yang positif antara tingkat pendidikan dengan kompetensi petugas Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pemuda Tangerang sebesar 0,408 atau 40,8 % , pelatihan sebesar 0,292 atau 29,2 % serta pendidikan dan pelatihan secara bersama-sama memberikan kontribusi sebesar 0,237 atau 23,7 % terhadap kompetensi petugas Pemasyarakatan. Sisanya sebesar 76,3% adalah faktor-faktor lain yang tidak diteliti pada penulisan tesis ini.Ini artinya bahwa kompetensi petugas pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pemuda Tangerang lebih banyak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan daripada pelatihan, hal ini disebabkan karena jenis pelatihan yang didapat oleh petugas relatif lebih sedikit terutama untuk pelatihan strukturalnya."

"Pelaksanaan penilaian angka kredit Pemeriksa Paten telah dilakukan perbaikan terhadap Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Pemeriksa Paten sebagairnana tertuang dalam Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: M.1815-KP.04.12 Tahun 1993 dan Nomor: 16 Tahun 1993. Perbaikan yang dilakukan adalah dengan mengubah penilaian terhadap setiap kegiatan pemeriksaan secara terperinci menjadi dua tahap, yaitu tahap awal dan tahap akhir pemeriksaan paten. Namun demikian, sejak awal diberlakukannya petunjuk pelaksanaan tersebut hingga dilakukan perbaikan belum pernah dilakukan evaluasi apakah implementasi kebijakan tersebut telah berhasil dilaksanakan dengan baik. Oleh karena itu dengan penelitian ini diharapkan dapat mengetahui apakah implementasi Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Pemeriksa Paten telah dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan. Untuk mengetahui keberhasilan implementasi Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Pemeriksa Paten, dalam penelitian ini dipergunakan pendekatan sebagaimana yang dikemukakan oleh Edward III (1980), yaitu dengan menilai 4 (empat) faktor yang mempengaruhi pelaksanaan suatu kebijakan publik. Empat faktor tersebut adalah faktor komunikasi, faktor sumber daya, faktor sikap, dan faktor struktur birokrasi. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif dengan dukungan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan pengertian dan pemahaman tentang faktor'-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Pemeriksa Paten. Penelitian ini mengambil studi kasus para Pemeriksa Paten di Direktorat Paten dengan sampel populasi, dimana populasinya adalah semua Pemeriksa Paten aktif berjumlah 31 (tiga puluh satu) orang sebagai kelompok sasaran dan semua anggota Tim Penilai Angka Kredit yang berjumlah 9 (sembilan) orang-sebagai aparat pelaksana.Pengumpulan data primer melalui wawancara dan kuesioner. Pengumpulan data sekunder melalui studi literatur dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan jabatan fungsional Pemeriksa Paten. Alat bantu yang digunakan dalam menganalisis data keusioner adalah menggunakan nilai rata-rata tertimbang untuk mengetahui persepsi responden terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan yaitu faktor komunikasi, faktor sumber daya, faktor sikap, dan faktor struktur birokrasi. Keempat faktor tersebut juga dinilai koefisien determinasinya melalui bantuan komputer dengan program SPSS untuk mengetahui kontribusi setiap factor terhadap keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Pemeriksa Paten telah cukup dipahami dan dapat dilaksanakan dengan baik oleh aparat pelaksana maupun kelompok sasaran. Selanjutnya tidak ditemukan hambatan yang berarti yang dihadapi dalam implementasi Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Pemeriksa Paten di Direktorat Paten. Untuk meningkatkan keberhasilan implementasi Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Pemeriksa Paten disarankan meningkatan pemahaman isi lampiran petunjuk pelaksanaan tersebut. Di samping itu juga perlu meninjau kembali terhadap kegiatan pengembangan profesi dan kegiatan pendukung pemeriksaan paten yang selama ini tidak pernah dapat dilaksanakan oleh Pemeriksa Paten. Selanjutnya juga perlu segera membuat peraturan perundangan-undangan setingkat Keputusan Menteri atau yang lebih tinggi untuk mengatur perbaikan pada penilaian kegiatan pemeriksaan paten yang dapat dinilai sebagai angka kredit sehingga dalam pelaksanaannya tidak cacat hukum. Untuk dapat melaksanakan jabatan fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, maka nama dan kegiatan yang tercantum dalam rumpun jabatan fungsional yang ada perlu disesuaikan."

"Dalam rangka menentukan kebijaksanaan organisasi dalam mengelola anggotanya, salah satu hal yang menjadi pertimbangan adalah manajemen karir organisasi. Manajemen karir beberapa tahun terakhir ini memang menjadi masaiah besar dalam organisasi karena meningkatnya perhatian terhadap kualitas kehidupan kerja dan perencanaan kehidupan pribadi, peraturan mengenai kesempatan kerja yang sama meningkatnya tingkat pendidikan dan aspirasi mengenai jabatan dan pertumbuhan ekonomik yang rendah, serta mengurangi kesempatari promosi.Sumber daya manusia merupakan faktor kunci yang menentukan maju atau mundurnya suatu organisasi. Direktorat Jenderal Imigrasi menyadari akan hal ini oleh sebab itu visi Direktorat Jenderal Imigrasi adalah menjadikan insan Imigrasi yang profesional, berwibawa dan berwawasan global. Cita-cita ini diharapkan dapat terwujud melalui suatu kebijakan pengembangan sumber daya manusia yang ditata dengan baik. Salah satu unsur penting dalam pengembangan sumber daya manusia adalah pengembangan karir. Gilley dan Eggland (1989) menyatakan bahwa pengembangan karir merupakan bagian kegiatan dalam pengembangan sumber daya manusia dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Dalam pengembangan karir pegawai bertanggung jawab atas perencanaan karirnya sedangkan organisasi dalam hal ini pengelola (manajemen) bertanggung jawab alas pengelolaan karir.Pelaksanaan program manajemen karir akan meningkatkan efektivitas karyawan dan keterkaitan antara karyawan, manajerial, serta organisasi sangat mendukung keberhaslian manajemen karir. Dalam organisasi, manajemen karir menjadi panting sebab anggota organisasi lebih bahagia dan lebih puas apabila keinginan pribadi mereka sesuai dengan kehidupan kerjanya (Haywood, 1993). Selain itu manajemen karir juga merupakan proses yang terus menerus karena bekerja adalah merupakan bagian dari hidup, perubahan lingkungan, teknoiogi, dan perlunya perubahan menuju perbaikan.Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI nomor M.01-PR07.10 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman dan HAM RI, Direktorat Jenderal Imigrasi mempunyai tugas meneruskan dan melaksanakan kebijakan dan standaridisasi teknis di bidang Imigrasi. Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut Direktorat Jenderal Imigrasi menyelenggarakan beberapa fungsi salah satu diantaranya adalah pembinaan dan nengelolaan sumber daya manusia. Dapat dikatakan bahwa Direktorat Jenderal Imigrasi sangat memperhatikan pembinaan pegawai terutama pembinaan kepada para Pejabat Imigrasi karena kinerja para Pejabat Imigrasi akan mencerminkan kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi.Departemen Kehakiman dan HAM RI telah berupaya untuk menciptakan suatu aturan dan pola dalam pengembangan karir bagi pegawainya, untuk menduduki jabatan struktural. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai pedoman perencanaan pegawai. Sebagai pengelola manajemen kepegawaian biasanya dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal atau Sekretariat Direktorat Jenderal. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: Apakah ada hubungan antara perencanaan karir dengan kebijakan pengembangan karir pejabat Imigrasi; Apakah ada hubungan antara manajemen karir dengan kebijakan pengembangan karir pejabat Imigrasi? dan Apakah ada hubungan antara perencanaan karir dan manajemen karir pejabat Imigrasi dengan kebijakan pengembangan karir pejabat Imigrasi ?Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif yang bersifaf kualitatif dengan didukung data yang bersifat kuantitatif. Sedangkan desain penelitian berdasarkan tujuannya adalah mendeskripsikan karakteristik suatu obyek yang dalam hal ini akan diperoleh gambaran tentang kebijakan pengembangan karir pejabat Imigrasi.Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dalam upaya memberikan kajian secara evaluatif dan penelitian ini bertujuan untuk: Menguji hubungan antara perencanaan karir pejabat Imigrasi dengan kebijakan pengembangan karir pejabat Imigrasi; Menguji hubungan antara manajemen karir pejabat Imigrasi dengan kebijakan pengembangan karir pejabat Imigrasi; dan Menguji hubungan antara perencanaan karir dan manajemen karir pejabat Imigrasi dengan kebijakan pengembangan karir pejabat Imigrasi.Dalam pelaksanaannya hubungan antara perencanaan karir pejabat Imigrasi dengan kebijakan pengembangan karir pejabat Imigrasi dapat terlihat bahwa dalam menemukan kebijakan karir seorang pejabat Imigrasi diperlukan suatu perencanaan karir pejabat tersebut kedalam program pengembangan karir yang sesuai dengan kebutuhan dalam suatu organisasi, sehingga dengan demikian ada hubungan antara perencanaan karir dengan kebijakan pengembangan karir pejabat Imigrasi. Hubungan antara manajemen karir pejabat Imigrasi dengan kebijakan pengembangan karir pejabat Imigrasi, bahwa dalam hal ini majemen karir berupaya untuk menata karir seorang pejabat secara taratur dan terarah, sehingga nantinya kebijakan dalam pengembangan karir pejabat tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dari manajemen karir yang telah merupakan target atau sasaran dalam karir seorang pejabat Irnigrasi. Selanjutnya hubungan antara perencanaan karir dan manajemen karir pejabat Imigrasi dengan kebijakan pengembangan karir pejabat Imigrasi, hal ini bertujuan untuk menciptakan pengembangan karir pejabat Imigrasi dengan mengedepankan tujuan dalam organisasi serta dengan melihat karakter individu dari masing-masing pejabat yang bersangkutan. Sehingga nantinya akan terbentuk seorang pejabat yang benar-benar berkualitas dan siap melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugas yang dimilikinya.Berdasarkan jawaban responden atas pertanyaan yang diberikan terungkap beberapa hal yang perlu mendapat perhatian untuk diperbaiki karena masih belum memenuhi harapan dalam pelaksanaannya yaitu :1. Pelaksanaan dari perencanaan karir Pejabat Imigrasi belum berjalan dengan baik.2. Pejabat Imigrasi merasa belum diberi kesempatan untuk mengetahui peluang promosi secara transparan.3. Pejabat Imigrasi berpendapat bahwa proses manajemen karir belum sepenuhnya melalui tahapan yang telah ditentukan.4. Pejabat Imigrasi belum merasakan bahwa prinsip yang dianut dalam Pola Karir Pegawai Departemen Kehakiman dan HAM RI telah dilaksanakan dalam rangka manajemen karir."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh profesionalitas Auditor yang memiliki pengetahuan, keahlian dan sikap/perilaku, juga untuk mengetahui seberapa besar pengaruhnya terhadap kualitas pengawasan terutama dalam melaksanakan standar profesional aparat pengawas internal pemerintah yang merupakan acuan bagi Auditor dalam bertugas untuk dapat menjamin kualitas pengawasan tersebut, khususnya pada standar pelaksanaannya dimana peran dari masing-masing Auditor sangat besar pengaruhnya.Berdasarkan hal tersebut di atas maka penulis tertarik untuk mengambil judul Pengaruh Profesionalitas Auditor terhadap Kualitas Pengawasan pada Inspektorat Jenderal Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I dengan pokok perrnasalahan apakah ada pengaruh pengetahuan, keahlian dan prilakulsikap yang dimiliki oleh auditor terhadap kualitas pengawasan pada Inspektorat Jenderal Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I.Penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan yang dimiliki oleh auditor dengan kualitas pengawasan pada Inspektorat Jenderal Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R,I; Hubungan antara keahlian yang dimiliki oleh auditor dengan kualitas pengawasan pada Inspektorat Jenderal Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI.; dan mengetahui hubungan antara sikap/prilaku yang dimiliki oleh auditor dengan kualitas pengawasan pada Inspektorat Jenderal Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I.Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan mempergunakan metode survey eksploratif yakni berusaha menggambarkan serta mengetahui berbagai data yang menyangkut masalah kualitas pengawasan pada Inspektorat Jenderal Departemen Kehakiman dan Hak Asasi ManusiaPenelitian ini dilakukan dengan mengambil sampel pejabat fungsional auditor pada Inspektorat Jenderal Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I sebanyak 35 orang terdiri dari 20 auditor ahli, dan 15 orang auditor penyelia. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik korelasi dengan menggunakan regresi sederhana, yang perhitungannya dilakukan dengan komputer yaitu menggunakan program SPSS for Window.Hasil penelitian menunjukan bahwa ada hubungan yang positif dan signifikan sebesar 0,808 antara pengetahuan yang dimiliki oleh auditor terhadap kualitas pengawasan pada Inspektorat Jenderal Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I. Berdasarkan hal tersebut di atas berarti bahwa untuk menghasilkan kualitas pengawasan pada Inspektorat Jenderal diperlukan profesional auditor yang memiliki pengetahuan sesuai dengan bidang tugasnya.Ada hubungan yang positif dan signifikan sebesar 0,828 antara keahlian yang dimiliki oleh auditor terhadap kualitas pengawasan pada Inspektorat Jenderal Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I. Berdasarkan hal tersebut di atas berarti bahwa untuk menghasilkan kualitas pengawasan pada Inspektorat Jenderal diperlukan auditor yang memiliki keahlian sesuai dengan bidang tugasnya.Ada hubungan yang positif dan signifikan sebesar 0,673 antara sikap/prilaku yang dimiliki oleh auditor terhadap kualitas pengawasan pada Inspektorat Jenderal Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I. Berdasarkan hal tersebut di atas berarti bahwa untuk menghasilkan kualitas pengawasan pada Inspektorat Jenderal diperlukan auditor yang memiliki sikap/prilaku sesuai dengan bidang tugasnya. Dalam standar umum kedua serta pendoman umum kedua, mengharuskan auditor bersikap independen, artinya tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum dan atau negara."