Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas hasil penelitian tentang pelaksanaan Manajemen Sekuriti Fisik di Mega Bekasi Hypermall. Kenyataan menunjukkan bahwa sebagai pusat perbelanjaan, Mega Bekasi Hypermall pernah mengalami beberapa tindak kejahatan dan gangguan keamanan dan mempunyai potensi terhadap terjadinya gangguan keamanan yang lebih besar dan terkini yakni ancaman terorisme. Penelitian ini dilakukan dengan metode pengamatan lapangan didukung dengan teknik pengumpulan data dan dokumen serta metode wawancara. Wawancara dilakukan kepada para petugas satpam terkait dengan pelaksanaan manajemen sekuriti fisik yang dilakukan di Mega Bekasi Hypermall.Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen Mega Bekasi Hypermall memang dalam rangka melaksanakan manajemen sekuriti fisik, telah melakukan pemasangan alat pencegahan kebakaran, pemasangan kamera CCTV, pemakaian alat metal detector, penggunaan alat borgol dan penggunaan alat komunikasi Handy Talkie (HT). Namun demikian dalam pelaksanaannya kegiatan manajemen sekuriti fisik yang dilakukan tersebut belum berjalan secara maksimal, hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah: (1) Kamera CCTV yang dipasang belum menjangkau seluruh ruangan yang ada; (2) Tenaga Satpam yang masih mengandalkan tenaga outsourcing; (3) Jumlah personil Satpam masih terbatas; (4) Penggunaan alat metal detector tidak dilakukan sebagaimana mestinya; (5) Kualitas dan pendidikan Chief Sekuriti masih rendah; (6) Belum tersedianya ruangan server data; dan (7) Lokasi bangunan Mega Bekasi Hypermall yang berdekatan dengan Kali Bekasi, sehingga rentan terhadap bencana banjir.

---

This thesis describes the results of research on the implementation of the Physical Security Management at Mega Bekasi Hypermall. The fact is that as a shopping mall, Mega Bekasi Hypermall has experienced some crime and security threats and has the potential for a greater security threats, such as current threat of terrorism. This research was conducted by field observation supported by data and document collection techniques as well as interview method. Interviews were conducted to the guards associated with the implementation of physical security management at Mega Bekasi Hypermall.The results showed that Mega Bekasi Hypermall management physical security management, has improved the installation of fire prevention tools, installation of CCTV cameras, the use of metal detectors, the use of handcuffs and the use of communication tools Handy Talkie (HT). However, actual physical security management activities are not optimally carried out, it is influenced by several factors, including: (1) CCTV cameras installed not yet reached all the existing space; (2) Personnel security unit (guard) still relies on the Outsourced stafs; (3) Number of safety personnel are limited; (4) The equipment metal detector is not done properly; (5) The low quality and education of the Chief of Security; (6) Not available data server room; and (7) Location of Mega Bekasi Hypermall building is adjacent to the river Bekasi, making it vulnerable to flooding."

"Wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat memiliki 60% tempat hiburan malam di DKI Jakarta yang sangat potensial akan maraknya peredaran narkoba. Tindak pidana narkoba sendiri sudah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang dilakukan dengan menggunakan modus yang semakin berkembang dalam mengelabuhi petugas kepolisian. Ditambah lagi dengan perkembangan teknologi yang semakin cepat juga menjadi akselerator peredaran narkoba terutama di Jakarta Barat. Hal tersebut tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Polres Metro Jakarta Barat untuk menangani dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba, terutama dalam menggunakan diskresi bagi pengguna.Polisi dalam menjalankan tugasnya di lapangan memiliki aturan-aturan khusus untuk melakukan tindakan hukum. Ketentuan tersebut tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, di samping itu juga memiliki aturan moral yang menjadi pedoman dan harus ditaati. Pedoman-pedoman kerja polisi tersebut memiliki keluwesan bertindak, kewenangan yang bersifat diskresioner, yakni kewenangan atau otoritas yang dimiliki polisi untuk melakukan tindakan yang menyimpang sesuai dengan situasi dan pertimbangan hati nuraninya. Penggunaan diskresi merupakan kekuatan polisi untuk menyelesaikan persoalan masyarakat secara cepat dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban umum.Penggunaan diskresi dalam penyidikan pada tindak pidana narkoba merupakan salah upaya untuk menangani dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Polres Metro Jakarta Barat menggunakan diskresi untuk mengungkap jaringan peredaran narkoba dan dalam bentuk rehabilitasi. Dalam pengungkapan jaringan peredaran narkoba, teknik controlled delivery dan undercover buy yang digunakan lebih efektif jika didukung oleh penggunaan teknologi informasi. Sedangkan penggunaan diskresi dalam bentuk rehabilitasi diberikan kepada pengguna yang terbukti positif menggunakan narkoba tanpa barang bukti atau terdapat barang bukti namun dibawah ketentuan dalam SE MA Nomor 4 Tahun 2009.

---

Jurisdiction in Polres Metro Jakarta Barat have a 60% nightclubs in Jakarta potential of the extent of drug trafficking. The criminal act of drug itself has been categorized as an extraordinary crime committed by using a mode that is growing in a fool police officers. Coupled with increasingly rapid technological development has also become an accelerator drug trafficking, especially in West Jakarta. It is certainly a challenge for Polres Metro Jakarta Barat to handle and cope with drug abuse, especially in the use of discretion for the user.Police in carrying out their duties in the field has specific rules to take legal action. The provisions contained in the Code of Criminal Procedure (KUHAP), in addition, it also has the moral rules that guide and must be obeyed. The guidelines of the police work with the flexibility to act, the authority is discretionary, the authority or the authority of the police to carry out actions that deviate according to the situation and consideration of conscience. The use of discretion is a police force to solve community problems quickly in order to create security and public order.The use of discretion in the investigation on the crime of drug is one attempt to address and combat drug abuse. West Jakarta Metro Police use discretion to uncover the drug trafficking network and in the form of rehabilitation. In the disclosure of drug distribution network, controlled delivery and undercover techniques buy used more effectively if they are supported by the use of information technology. While the use of discretion in the form of rehabilitation is given to the user who tested positive for using drugs without evidence or there is evidence but under the provisions of the SEMA No. 4 tahun 2009."

"Tesis ini membahas hasil penelitian mengenai fungsi Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat untuk menghukum, membina dan merehabilitasi seseorang yang telah melakukan tindak pidana, dengan harapan tidak akan mengulanginya lagi, namun kenyataannya kejahatan dan pelanggaran justru terjadi di lapas, terjadinya kejahatan ataupun pelanggaran di lapas tidak terlepas dari sistem pengamanan, dengan pengamanan yang baik tentunya proses pemasyarakatan akan berlangsung dengan baik, dan untuk mencapai tujuan yang di inginkan maka di dalam pelaksanaannya Lapas Klas IIA Salemba menyelenggarakan sekuriti melalui prinsip-prinsip manajemen. Metode penelitian yang di gunakan oleh peneliti adalah metode kualitatif dan metode penulisan menggunakan diskriptif analisis. Lapas Klas IIA Salemba telah menyelenggarakan manajemen sekuriti fisik melalui adanya KPLP, peralatan sekuriti fisik, tetapi kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh orang dalam maupun orang luar masih terjadi, hal ini dikarenakan penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik belum optimal, yaitu: terbatasnya atau minimnya jumlah anggota pengamanan yang belum seluruhnya ditunjang oleh kompetensi yang ada pada anggota KPLP; kurangnya sarana dan prasarana yang memadai; banyaknya pelanggaran yang dilakukan baik oleh narapidana maupun petugas tidak mendapatkan tindakan tegas sehingga terkesan terjadi suatu pembiaran terhadap berbagai pelanggaran yang terjadi; lemahnya sistem pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh para pejabat Lapas dilingkungan lembaga pemasyarakatan karena tidak berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada dasarnya pengamanan mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk menciptakan rasa aman, namun pengamanan yang dilakukan di lapas sedikit berbeda, karena pengamanan di ditujukan terhadap orang-orang yang menjalani hukuman dan pembinaan sehingga diterapkan desain lingkungan untuk mencegah terjadinya kejahatan dan pelanggaran (crime prevention through environmental design) dan membuat situasi menjadi tidak menguntungkan bagi pelaku kejahatan (situational crime prevention), dengan langkah-langkah tersebut diharapkan dapat mencegah timbulnya kejahatan atau pelanggaran di lingkungan Lapas Klas IIA Salemba.

---

This thesis discusses the results of research on the function of the Correctional Institution as a place to punish, build and rehabilitate someone who has committed a criminal act, hoping not do it again, but in fact a crime and a violation would occur in prisons, the crime or offense in prison can not be separated from security system, with good security correctional process must be going well, and to achieve the objectives desired in its implementation Klas IIA Salemba Prison organize security through management principles. The research method used a qualitative method and the method of writing using descriptive analysis. Lapas Klas IIA Salemba has held management physical security through their KPLP, equipment physical security, but crimes or offenses committed by insiders and outsiders are still going on, this is due to the implementation of management of physical security is not optimal, namely: limited or inadequate number of security members which has not been entirely supported by the existing competence in KPLP members; lack of adequate facilities and infrastructure; the number of violations committed by both inmates and officers did not get a firm action so impressed occur an omission of the various violations; weak supervision and control system carried out by officials Prison correctional environment because it does not run in accordance with applicable regulations. Basically safeguards have the same goal which is to create a sense of security, but security is conducted in prisons is slightly different, because security in the directed against persons serving sentences and coaching so that the applied design environment to prevent crime and offense (crime prevention through environmental design) and make the situation becomes unprofitable for the perpetrators of crimes (situational crime prevention), with these measures is expected to prevent a crime or offense at Klas IIA Salemba prison environment."

"Tesis ini membahas tentang penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik Gedung DPR/MPR Jakarta sebagai upaya efektif dan efisien dalam melindungi aset negara supaya terhindar dari ancaman ini dilatarbelakangi yang mengakibatkan kerugian. Penelitian tesis oleh hasil observasi peneliti terhadap penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik Gedung DPR MPR yang belum sesuai dengan beberapa literatur manajemen sekuriti fisik dan standar operasional prosedur yang berlaku. Batasan tesis ini fokus pada proses manajemen sekuriti, proses sekuriti fisik dan proses upaya taktis pengamanan di komplek gedung Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR-RI). Penelitian tesis ini menggunakan metoda kualitatif dengan pendekatan yuridis manajerial, serta penulisan deskriptis analitis melalui penggambaran dan penganalisaan. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan penelaahan beberapa dokumen. Sumber data berasal dari informan berupa data primer maupun sekunder. Tinjauan pustaka yang digunakan merupakan beberapa konsep dan dokumen yang menunjang penelitian. Saran yang diajukan merupakan upaya penanganan terhadap penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik Gedung DPR/MPR saat ini dalam mencegah terjadinya ancaman yang mengakibatkan kerugian serta sebagai masukan penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik Gedung DPR/MPR yang ideal.

---

This thesis discusses about implementation of physical security management of The House of Representatives of The Republic of Indonesia Jakarta as an effective and efficient efforts in protecting state assets in order to avoid the threat of adverse effects. Thesis research is motivated by the observation of researchers towards of the implementation of physical security management of The House of Representatives of The Republic of Indonesia Jakarta is not in accordance with some physical security management literature and standart operating procedure. Limitations of this thesis focused on the process of security management, process of physical security and process of tactical security efforts in Indonesian parliamentary building. This thesis research uses qualitative methods with a juridical approach managerial, and analytical writing deskriptis through the depiction and analysis. The technique of collecting data through observation, interviews and a review of several documents. The source data came from informants in the form of primary and secondary data. Literature review that used a number of concepts and documents that support research. Suggestions put forward is the implementation of physical security management of The House of Representatives of The Republic of Indonesia in preventing the threat that resulted in losses as well as the input for ideal implementation of physical security management of The House of Representatives of The Republic of Indonesia."

"Tesis ini menggambarkan dan menganalisa Efektivitas Kerjasama Polri Dengan SKK Migas Guna Memantapkan Pengamanan Objek Vital Nasional PT. Pertamina (Persero). Karena kerjasama polri dengan SKK migas selama ini dirasakan masih belum maksimal.Penelitian ini secara khusus menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kerjasama polri dengan SKK migas serta untuk menjelaskan solusi yang bisa digunakan dalam pelaksanaan kerjasama polri dengan SKK migas guna memantapkan pengamanan objek vital nasional PT. Pertamina (Persero).Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data adalah dengan pengamatan terlibat, wawancara mendalam dengan berbagai informan dan studi dokumen. Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri sehingga bisa merasakan gejala-gejala yang terjadi pada obyek penelitian.Hasil penelitian menunjukan beberapa kelemahan dalam penyelenggaraan kerjasama polri dengan SKK migas dalam memantapkan pengamanan objek vital nasional PT. Pertamina (Persero). Sumber daya pengamanan belum sesuai dengan kebutuhan. Desain lingkungan di area pengamanan belum tertata dengan baik sehingga menimbulkan berbagai potensi ancaman.Sebab itu disarankan agar Polri dan PT. Pertamina (Persero) memaksimalkan penyelenggaraan kerjasama polri dengan SKK migas dengan membenahi langkahlangkah manajemen, meningkatkan pergelaran kegiatan kepolisian, membenahi sekuriti fisik, membenahi sumberdaya pengamanan, membenahi desain lingkungan yang dapat mendukung pengamanan di area PT. Pertamina (Persero), dan meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait.

---

This thesis describes and analyzes the effectiveness of the Police Cooperation SKK Migas To Strengthen Security National Vital Objects PT. Pertamina (Persero). Due to the cooperation of the national police to SKK oil and gas during the time felt was not maximized.This study specifically analyzed the constraints faced in the implementation of the national police cooperation with SKK Migas and to explain the solutions that can be used in the implementation of cooperation with the national police in order to strengthen the security of oil and gas SKK national vital objects PT. Pertamina (Persero).The method used is a qualitative method with descriptive approach. The data collection technique is participant observation, in-depth interviews with various informants and study documents. Instrument is the researcher 's own research so they can feel the symptoms that occur in the object of research.The results showed some weaknesses in the implementation of the cooperation of the national police to strengthen security in the oil and gas SKK national vital objects PT. Pertamina (Persero). Resource security is not in accordance with the needs. Design security environment in areas not well ordered, giving rise to a variety of potential threats.It is therefore recommended that the Police and PT. Pertamina (Persero) to maximize the implementation of the national police cooperation with SKK oil and gas by improving the management measures, improving the performance of police activities, reorganize physical security, resource security fix, fix design environment that can support security in the area of PT. Pertamina (Persero), and improve cooperation with the relevant agencies."

"Pembahasan dalam tesis ini adalah bagaimana penerapan investigative interviewing dapat diterapkan dalam pemeriksaan saksi yang dilakukan oleh penyidik Dit Tipikor Bareskrim Polri. Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, pengamatan dan kajian dokumen. Hasil penelitian menunjukan: 1 Pada saat ini, pemeriksaan saksi yang dilakukan oleh penyidik Dit Tipikor Bareskrim Polri dilakukan secara limitatif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun dalam prakteknya, para penyidik melakukan kegiatan pemeriksaan terhadap saksi tersebut memiliki teknik pemeriksaan sendiri-sendiri; 2 Secara umum kegiatan pemeriksaan saksi dengan metode Investigative Interviewing terdiri dari tahapan yang disebut dengan PEACE model. Saat ini, kegiatan pemeriksaan saksi yang dilakukan penyidik pada DitTipikor Bareskrim Polri telah sesuai dengan model tersebut, namun dalam pelaksanaannya pemeriksaan yang dilakukan tersebut tidak mengikuti tahapan kegiatan yang sesuai dengan metode investigative interviewing; 3 Penerapan teknik pemeriksaan saksi dengan metode Investigative Interviewing di Dit Tipikor Bareskrim Polri sulit diwujudkan karena terkendala beberapa faktor, diantaranya: faktor peraturan, faktor Penyidik, dan faktor sarana dan prasarana. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka perlu adanya peraturan khusus dari Kapolri maupun Kabareskrim Polri terkait pemeriksaan saksi dengan metode investigative interviewing, perlunya memperbanyak kegiatan pendidikan dan latihan dalam bidang penyidikan dengan menggunakan metode Investigative Interviewing bagi para penyidik yang berada di Dit Tipikor Bareskrim Polri dan perlunya penambahan sarana dan prasarana yang berbasis teknologi informasi termasuk ruangan pemeriksaan khusus, sehingga dapat memberikan kemudahan bagi para penyidik dalam tugasnya melakukan upaya penegakan hukum.

---

The discussion in this thesis is how the application of investigative interviewing canbe applied in the examination of witnesses conducted by investigator the Directorate of Tipikor Bareskrim Polri. The study used a qualitative research. Data collected through interviews, observation and document review. The results showed 1 Atthis time, the examination of witnesses conducted by investigators Directorate ofBareskrim Polri conducted a limited manner by the legislation in force, but inpractice, the investigators conducting the examination of the witness have the technical examination of their own 2 In general the examination of witnesses by the Investigative Interviewing method consists of the step called PEACE models. Currently, the examination of witnesses by investigators at the Directorate of Tipikor Bareskrim Polri in accordance with the that model, but in practice the examination of witnesses do not to follow the stages of activities in accordance with methods of investigative interviewing 3 Application of witness examination techniques with methods of Investigative Interviewing in Directorate of Tipikor Bareskrim Polri is hard to do, because it is constrained by several factors are regulatory factors, factor Investigator and infrastructure factors. Based on these research results, the need for specific regulation of the Chief of Police and the head of Bareskrim Poli related the examination of witnesses with the investigative interviewing methods, need to expand education and training in the field of investigation using the method of Investigative Interviewing for investigator who are in the Directorate of Tipikor Bareskrim Polri and need for infrastructure additional is based on information technology, including a special examination room, so as to make it easy for investigator in conducting law enforcement duties."

"Perkembangan penyalahgunaan narkoba sudah sangat memperihatinkan. Kalaudulu, peredaran dan pecandu narkoba hanya berkisar di wilayah perkotaan, kinitidak ada satupun kecamatan, atau bahkan desa di Indonesia yang bebas daripenyalahgunaan dan peredaran gelap obat terlarang itu. Dalam perkembangannyapengaturan tentang narkotika di Indonesia telah melalui beberapa tahap yaitu,Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika diganti dengan Undang-UndangNomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pada wilayah Indonesia bagian timur khususnya Provinsi Maluku mulai menjadi perhatian dan status waspada terkaitperedaran Narkoba, ditunjang wilayah Provinsi Maluku yang berbentuk kepulauandan banyak pelabuhan-pelabuhan kecil yang tidak terdapat aparat pemerintah, BNNRI menilai Provinsi Maluku merupakan salah satu wilayah di tanah air yang sangatrawan akan peredaran Narkoba.Ditunjang dengan hasil survey yang dilakukan BNN RI, Posisi Maluku sendiri saat ini menempati posisi ke-tujuh dengan jumlahpenyalahgunaan sebanyak 27.940 jiwa dari jumlah populasi Maluku sebanyak1.169.800 jiwa. Kemudian salah satu Kabupaten di Provinsi Maluku yaitu SeramBagian Timur yang pada awalnya bebas Narkoba kini pada tahun 2014 mulaimasuk peredaran narkoba, hal tersebut berdasarkan data Polres Seram BagianTimur. Kabupaten Seram Bagian Timur merupakan kabupaten yang masih tumbuhdikarenakan baru mekar pada tahun 2005 serta merupakan kabupaten miskin danterisolir dengan jumlah penduduk kurang lebih 124 ribu jiwa. Hal tersebutmenjadikan fenomena unik dalam peredaran Narkoba pada saat ini. Upaya Represif Penindakan telah dilakukan terhadap orang yang diduga menyalahgunakannarkotika untuk memberantas penyalahgunaan narkotika di Kabupaten SeramBagian Timur. Dalam upaya tersebut terdapat kendala-kendala yakni sarananprasarana penegak hukum, masyarakat, penegak hukum serta geografis.

---

The Development of drug abuse already highly concern. Formerly, distribution anddrug addicts was only in urban areas, but nowdays there is no sub districts orvillages which released from distribution and drug abuse. On its progress theregulation of narcotics in Indonesia has passed through several phases, that isUndang undang No 9 Tahun 1976, was replaced to Undang undang No 22 tahun1977, was replaced to Undang undang No 35 tahun 2009. In the areas of easternIndonesia, especially Provinsi Maluku, began to attract attention and alert status ofdrug trafficking, because Maluku is an archipelago and there are no governmentofficer in small ports.According to BNN RI, Maluku is one of the area in Indonesiawhich vulrerable to drug distribution. BNN RI survey shows that Maluku currentlyoccupies the seventh position with 27.940 drug addict of the 1.169800 inhabitants.Based on data from Polres Seram Bagian Timur, there is no narcotics distributionbefore 2014 in district of Seram Bagian Timur, but recently has spread, where asthis district newly formed on 2005, also poor and isolated with populationapproximately 124.000 inhabitants. It has become a unique phenomenom onnarcotics distribution. Repressive effort action towart people suspected abusingnarcotics have been made to eradicate drug abuse in district of Seram BagianTimur. Contraints in these effort include facilities and infrastructures lawenforcement, society and geography."

"Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan upaya yang dapat dilakukan oleh Polres Kepulauan Seribu dalam menanggulangi peredaran gelap narkotika di wilayahnya. Hal tersebut merupakan salah satu program prioritas Polres Kepulauan Seribu mengingat wilayahnya terdiri dari pulau-pulau sehingga rawan menjadi sasaran penyelundupan Narkotika. Pada awal tahun 2015 terjadi penangkapan bandar Narkotika bernama Wong Chi Ping beserta anggotanya oleh Badan Narkotika Nasional BNN. Dari penangkapan tersebut BNN menyita 862 kilogram Narkotika jenis sabu yang siap diedarkan di Jakarta dan sekitarnya. Sabu dimaksud berasal dari Guang Zhou yang dibawa menggunakan kapal laut melalui Kepulauan Seribu. Selain itu dalam kurun waktu satu bulan petugas berhasil mengungkap 12 kasus dari 16 laporan polisi yang 3 orang diantaranya merupakan Target Operasi TO Polres Kepulauan Seribu. Polres Kepulauan Seribu dalam menanggulangi peredaran gelap narkotika melakukan upaya preemtif, preventif, dan represif melalui analisa Rational Choice, SARA, SWOT, dan NKK yang bertujuan untuk menekan tingkat kejahatan narkotika di wilayah Kepulauan Seribu. Melalui metode analisa tersebut diharapkan upaya penanggulangan dapat dilakukan secara menyeluruh, baik melalui pengurangan kesempatan untuk melakukan kejahatan, pemberian pendidikan kesehatan dan bahaya penyalahgunaan narkotika kepada masyarakat di berbagai usia, pencegahan peredaran gelap narkotika, serta kegiatan patroli, razia, sidak baik di kapal,wilayah pesisir maupun darat, yang dilakukan secara rutin maupun acak. Kendala yang dihadapi Polres Kepulauan Seribu dalam menanggulangi peredaran gelap narkotika umumnya berada pada permasalahan teknis internal. Kendala ini juga ditambah dengan keunikan kondisi Kepulauan Seribu yang meliputi pulau-pulau tidak berpenghuni sehingga para penjahat mudah untuk berpindah-pindah dan melarikan diri. Berkembangnya jenis dan macam narkotika serta kemajuan teknologi dan arus globalisasi mengakibatkan kejahatan narkotika sering diikuti kejahatan trans nasional lainnya seperti pencucian uang dan perdagangan manusia, sementara posisi Kepulauan Seribu merupakan transit masuknya barang dari luar negeri ke wilayah lain di Indonesia. Karenanya, dalam menanggulangi peredaran gelap narkotika di masa mendatang, Polres Kepulauan Seribu dapat lebih meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak, baik instansi pemerintah, masyarakat umum, lembaga swadaya masyarakat dan swasta baik dalam lingkup nasional maupun internasional.

---

This study aims to formulate efforts to be made by Kepulauan Seribu Police Resort in counter measure narcotics illicit distribution that occurred in Kepulauan Seribu region. Narcotics counter measure is one of the priority programs of Kepulauan Seribu Police Resort considering Kepulauan Seribu region consist of islands which targeted for drugs smuggling. In early 2015 a drug dealer namedWong Chi Ping and their members arrested by the National Narcotics Agency BNN. From the arrest BNN seized 862 kilograms of the illicit drug, methamphetamine sabu ready to be circulated in Jakarta and surrounding areas. Methamphetamine sabu which derived from Guang Zhou brought by ship through Kepulauan Seribu. Additionally within one month officers uncovered 12 cases of 16 police reports where 3 of them are Target Operations TO of Kepulauan Seribu Police Resort. Kepulauan Seribu Police Resort in counter measuring narcotics illicit distribution is done its preemptive, preventive and repressive effort through Rational Choice analysis, SARA, SWOT, and NKK which aims to reduce the level of drug crime in Kepulauan Seribu region. Through the analysis method it is expected the counter measure may be carried out thoroughly, either by reducing the opportunity to commit the crime, provision of health education and the dangers of drug abuse to the society in varieties age level, prevention on narcotics illicit, aswell as patrol, raid, spot inspection on board, coastal and land area, is carried outroutinely and randomly. Obstacles faced by Kepulauan Seribu Police Resort in counter measuring illicit narcotics generally are on technical issues internal. This constraint is also coupled with the unique conditions of Kepulauan Seribu which includes the uninhabited islands so the criminals easy to move around and escape. Expanding the types and kinds of narcotics as well as technological progress and globalization lead to narcotics crime which is often followed by other trans national crimes such as money laundering and human trafficking, while the position of Kepulauan Seribu is as transit entry of goods from abroad to other regions in Indonesia. Therefore, in counter measuring illicit narcotics in the future, Kepulauan Seribu Police Resort can further improve cooperation with various parties, including government agencies, civil society, non governmental organizations andthe private sector both nationally and internationally."

"Penelitian ini dilakukan dengan latar belakang meningkatnya kasus tindak pidana dan penyalahgunaan narkotika yang di lapas. Lapas sebagai tempat pemidanaan berfungsi untuk melaksanakan program pembinaan terhadap para narapidana, dimana melalui program yang dijalankan diharapkan narapidana yang bersangkutan setelah kembali ke masyarakat dapat menjadi warga yang berguna di masyarakat. Pada penelitian ini, peneliti mengamati proses pelaksanaan rehabilitasi dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan rehabilitasi di Lapas Khusus Narkotika Klas IIA Jakarta. Selanjutnya dalam upaya menggali informasi yang lengkap tentang topik penelitian ini, maka peneliti melakukan wawancara kepada pihak informan yang dilakukan metode snow ball sampling. Informan yang dijadikan narasumber antara lain narapidana, petugas lapas dan DirjenPas. Dari hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa Lapas Khusus Narkotika Kelas IIA Jakarta tidak ada bedanya dengan lapas umum. Lapas Khusus Narkotika Kelas IIA Jakarta hanya melaksanakan rehabilitasi sosial terhadap narapidana, karena keterbatasan sarana prasarana, petugas, program layanan dan biaya. Rehabilitasi narkotika harus dilaksanakaan secara komprehensif melalui beberapa tahapan yaitu rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial dan pascarehabilitasi. Sebagai lapas yang memiliki kekhususan, Lapas Khusus Narkotika Kelas IIA Jakarta belum mempersiapkan perencanaan untuk ruang perawatan detoksifikasi, asesmen, konseling ,vokasional dan SDM. Hal ini tentunya menghambat proses pemulihan napi dari ketergantungan narkotika, karena dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam pembinaan napi narkotika, sarana prasarana dan petugas tidak memiliki kompetensi dibidang tersebut. Dalam penelitian ini diharapkan agar lapas dapat bekerjasama dengan instansi terkait dalam perencanaan mulai dari persiapan sarana prasarana, program, anggaran dan SDM dalam pelaksanaan rehabilitasi narkotika terhadap narapidana.

---

This report is written based on increase of crime and drug abuse in prisons. The prison as a place of punishment serves to implement improving our inmates, which in the programs expected convict who concerned after returning into their community could be useful citizens in their community. In this study, the researchers observed the process of implementation of rehabilitation and the obstacles faced in the implementation of rehabilitation in Prison as Specially for Narcotic class IIA Jakarta. Furthermore, in an effort to dig up the complete information about the topic of this research, the researchers conducted interviews to the informants by snow ball sampling method. Informants who were made by the speakers were prisoners, prison officers and Director General. For the results of the research, researchers found that a Prison Specially Narcotic class IIA Jakarta it makes no difference to the common prison. The Prison for Narcotic class IIA Jakarta only carry out for social rehabilitation to convict due to limited facilities and infrastructure, officers, service programs and fees. Narcotics rehabilitation must be implemented comprehensively through several phases namely medical rehabilitation, social rehabilitation and post rehabilitation. As a specific prisons, it has not prepared the planning for treatment room detoxification, assessment, counseling, vocational and human resources rooms. This certainly impeded the process restoring process of prisoners from drug dependence, because their duty and function for developing convict narcotic, facilities and infrastructures and officials did not have competence in that field. In this study, it is expected that prisons can be cooperate with related agencies in planning from preparation of infrastructure, programs, budget and human resources in the implementation narcotic to convict."

"Kejahatan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan merupakan ancaman yangberbahaya bagi kelangsungan bisnis, institusi, dan organisasi. Ancaman ini dapatterjadi di tempat kerja manapun yang tidak memiliki manajemen sekuriti yangbaik. Tesis ini bertujuan untuk menganalisis manajemen sekuriti dalampencegahan kejahatan intenal di PT. XYZ, studi kasus pencurian barang yangdilakukan oleh karyawan subkontraktor dari mitra perusahaan. Penelitian inimenggunakan pendekatan kualitatif. Berbagai teknik wawancara dan pengamatandilakukan dalam mengumpulkan data untuk menganalisis fenomena ini. Penelitianini menemukan bahwa kejahatan pencurian internal dipengaruhi oleh lemahnyaberbagai faktor seperti, persepsi dan pemahaman sekuriti yang kurang dimilikioleh semua karyawan, komitmen dan kebijakan, perencanaan pengamanan,pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi dan perbaikan. Kesimpulan penelitianini bahwa pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh karyawan internal ataukontraktor merupakan kejahatan yang potensial dapat merugikan perusahaan baikjangka pendek maupun jangka panjang. Dengan demikian manajemen sekuritimenjadi sangat vital untuk mencegah kejahatan internal dan eksternal.

---

The Crime committed by company 39 s employees are a dangerous threat to thesustainibility of business, institutions, and organizations. This threat can exist inany workplace that is not equipped with proper security management system.This research is based on a study case that analyze the security managementsystem to prevent an internal crime in PT.XYZ, in the case of cylinder key set thatwas stoleb by subcontracted employees of the company 39 s partners. This thesisutilize a qualitative approach. Using a various interview and observationtechniques that were conducted to collect data to analyze this phenomenon. Thisstudy discovers that an internal theft crime is influenced by numerous factors suchas lack of understanding by all employees on the importance of security lack ofcommitment and policy by the company and the company 39 s lack of securityplanning, organization, implementation as well evaluation and its improvement.The conclusion of this study is that crime committed by employees or contractorscan disrupt both the company 39 s short and long term profit. Therefore, the propersecurity management system is crucial to prevent internal and external crimewithin the company."