Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Hubungan Industrial tidak dapat dipisahkan dari perselisihan yang terjadi antara pekerja dan pengusaha. Dalam perselisihan tersebut menimbulkan permasalahan mogok kerja yang dilakukan oleh pekerja atau serikat pekerja. Permasalahan mogok kerja membutuhkan peran pemerintah sebagai mediator dimana salah satu tugasnya adalah menjaga hubungan industrial berjalan dengan harmonis. Penyelesaian mogok kerja di wilayah kota administratif Jakarta Utara dilakukan oleh suku Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara dengan melalui cara mediasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi literatur. Hasil dari penelitian ini menunjukan adanya mediasi yang dilakukan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara sebagai penyelesaian permasalahan mogok kerja. Mediasi tersebut melalui empat tahapan yaitu pemberitahuan mogok kerja, pemanggilan para pihak, peundingan mogok kerja, pembuatan keputusan. Pada pelaksanaan proses mediasi untuk menyelesaikan mogok kerja tersebut juga menemui hambatan diantaranya dari segi sumber daya manusia, lemahnya pengawasan, dan perbedaan pandangan antara pihak dalam permasalahan mogok kerja.

---

Industrial relations can not be separated from disputes between workers and employers. In such disputes a problem arises of a strike by a worker or a union. The problem of strikes requires the role of the government as a mediator in which one of its duties is to keep the industrial relations going harmoniously. The completion of a strike in the administrative municipality of North Jakarta is carried out by the North Jakarta Sub-dept. Of Manpower and Transmigration tribe by means of mediation. This research used a qualitative approach with data collection techniques through interviews and literature studies. The results of this study indicate the existence of mediation conducted by the Sub-Office of Manpower and Transmigration of North Jakarta as a solution to the problem of strike. Mediation is through four stages of notification of strikes, calling parties, negotiating strikes, decision-making. In the implementation of the mediation process to resolve the strike also encountered obstacles such as in terms of human resources, lack of supervision, and differences of views between parties in the problem of strikes."

"Penelitian ini akan membahas pengaruh pemberian tunjangan kinerja terhadap kinerja PNS di Biro Hukum dan Informasi Publik Kementerian Pertanian. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang berdasarkan teori. Teori yang digunakan merupakan teori kinerja dari Wibowo, yang terdiri dari 6 (enam) indikator, yaitu produktivitas, kualitas, ketepatan waktu, cycle time, pemanfaatan sumber daya, dan biaya, sedangkan teori kompensasi (tunjangan kinerja) menggunakan teori dari Edy Sutrisno, dimana melihat tunjangan berdasarkan atas asas keadilan dan kelayakan. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan penelitian survey ke dalam suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai pengumpulan data pokok. Pada penelitian ini terdapat 68 responden dan menggunakan total sampling. Setelah pengumpulan data maka selanjutnya mengguakan alat bantu analisis dengan menggunakan penghitungan SPSS (Statistical Product and Service Solution) 20.0 dan hasil analisis akan didistribusikan ke dalam sebuah grafik dan tabel. Hasil dari penelitian ini adalah tunjangan kinerja memiliki pengaruh terhadap kinerja PNS dengan pengaruh sebesar 0,548, yang berarti memiliki kekuatan sedang.

---

This research will discuss the influence of performance benefit against civil servants performances at law firms and public information of Agriculture Ministry on 2012-2013. In this study using quantitative approach based on theory. The performance theory used is from Wibowo consisting of six indicators, that is productivity, quality, punctuality, cycle time, resource utilization, and expense. The performance benefit theory used is from Edy Sutrisno consisting of two indicators, that is fairness and expedience. In this study, there were 68 total respondents and use total sampling. After collecting the data it will use the tools of analysis using SPSS calculation (Statitical Product and Service Solutions) 20.0 and analytical results will be distributed into a table. The result is performance benefit affect civil servants performances at law firms and public information of Agriculture Ministry on 2012-2013."

"Penelitian ini membahas perubahan fungsi lahan yang terjadi di daerah Kemang dan Cipete Raya. Kemang dan Cipete Raya seharusnya diperuntukan sebagai kawasan perumahan, namun saat ini berubah peruntukkannya menjadi kawasan bisnis. Penelitian ini menggunakan beberapa teori yaitu teori ruang dan tata ruang, manajemen tata ruang, penggunaan lahan, perubahan penggunaan lahan dan dampak perubahan penggunaan lahan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan paradigma kualitatif, melalui wawancara mendalam dan studi dokumen. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti memperoleh hasil bahwa perubahan fungsi lahan di Kemang dan Cipete Raya sudah terjadi sejak lama dan disebabkan karena faktor sejarah, faktor ekonomi dan letak yang strategis, faktor aglomerasi atau lingkungan, lemahnya tata ruang dan pengawasan pemerintah yang rendah. Lalu proses perizinan juga bermasalah karena meskipun tidak memiliki izin tempat-tempat usaha di Kemang dan Cipete Raya tetap berdiri dan tidak adanya tindakan dari pemerintah. Kemudian dengan terjadinya perubahan fungsi lahan maka menimbulkan dampak positif dan negatif.

---

This research discusses change of land function which occurred in Kemang and Cipete Raya areas. Kemang and Cipete Raya should be designated as a residential area, but currently changed its designation into a business area. Researcher uses space and spatial theory, spatial management theory, land use theory, land use change theory, and impact of land use change theory. By using qualitative paradigm and in depth interview as well as literature study, researcher find that land function changing in Kemang dand Cipete Raya has been going on for a long time and caused by historical factor, economic factors and strategic location, agglomeration and neighbourhood factors, spatial weakness and low government oversight. The licensing process is also problematic because many business premises are standing even if they do not have permission and the government did not take any action. And then, The occurrence of changes in land function has an positive impact and negative impact."

"Kawasan Kota Tua Jakarta merupakan satuan ruang geografis yang telah ditetapkanmenjadi heritage kota Jakarta. Penelitian ini membahas penerapan manajemen heritagekota pada kawasan Kota Tua Jakarta. Hal ini mengingat kawasan Kota Tua Jakartadimanfaatkan untuk banyak kegiatan, termasuk kegiatan pelestarian sebagai kawasanheritage sehingga pengelolaannya menjadi suatu hal yang penting. Penelitian inimenggunakan pendekatan post-positivist di mana teori manajemen heritage kotamenjadi dasar analisis temuan penelitian. Data diperoleh dari wawancara, observasidan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen heritage dikawasan Kota Tua Jakarta belum optimal karena sistem regulasi, keterlibatanmasyarakat, teknis pengelolaan dan finansial pengelolaan belum sejalan dan memilikipersoalan di masing-masing dimensi.

---

The Jakarta Old City Area is a geographical space unit that has been appointed asurban heritage of Jakarta. This study discusses the application of urban heritagemanagement in the Jakarta Old City Area. This matter related to the fact that theJakarta Old City Area is used for many activities, including conservation activities asa heritage area, so its management becomes an important thing to be noticed. Thisstudy uses a post positivist approach in which the theory of urban heritagemanagement becomes the basis of analysis of research findings. Data obtained frominterviews, observation and literature study. The result of the study shows that heritagemanagement in Jakarta Old City Area has not been optimal yet because the regulationsystem, community engagement, technical and financial of the management are notaligned and have problems in each dimensions."