Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Reformasi yang digulirkan pada pertengahan tahun 1998 telah meruntuhkan dinasti Soeharroisme. Beberapa nilai orde baru-pun tumt mengalami pembaharuan Salah satunya sistem pemerintahan yang sentralistik-birokmtik-otoriteristik mendapatkan kritikan keras untuk segera dirubah. Menanggapi tuntutan tersebut, maka pemerintah kabinet reformasi di bawah pimpinan Presiden BJ. Habibie mengeluarkzm kebijakan berupa Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan Pusat-Daerah.Salah satu pasal yang signiflkan mencerminkan tuntutan reformasi tersebut adalah pasal 92 ayat I UU 22 thn 1999, yang mengharuskan keterlibatan tiga pilar kekuatan yakni pemerintah, swasta dan masyarakat sipil (yang sexing dikenal sebagai pilar good governance) untuk bersinergi melaksanakan pembangunan di berbagai bidang.Salah satu pilar yang mendapatkan perhatian besar saat ini adalah masyarakat sipil. Masyarakat sipil yang selama orde baru dikekang perkembangannya mengalami suatu sindrom demokrasi yang mengakibatkan mereka canggung untuk membiasakan diri mengeluarkan aspirasinya. Namun tidak semua civil sosiety organisazation (CSO) mengalami sindrom tersebut. LSM (NGO) sebagai CSO, lebih mempunyai peluang untuk mengkondisikan CSO lainnya agar mempu dan kuat menempatkan diri sebagai penyeimbang kekuatan sraze dan market dalam penerapan good governance.Tesis ini berusaha mendeskripsikan peran LSM memberdayakan masyarak sepenuhnya terjadi dari komitmen yang mereka jalin bersama Namun lebih terlihat pada fakior aji mumpung atau situasi dan kondisi masyarakan Bahkan ada yang menjalankan perannya berdasarkan kepentingan pemerintah ataupxm tergantung dan kondisi Enansial.Penerapan good governance di Kota Sawahlunto, Propinsi Sumatera Barat, merupakan hasil inisiatif dari pemedntah dan dukungan dari masyarakat untuk saling bahu membahu dalam proses pembangunan di daerah. Sehingga tergabunglah Kota Sawahlunto bersama delapan kota lainnya kedalam proyek BUILD (Breakthrough Urban Initiative for Local Development) hasil kerjasama Pemerinlah Indonesia c/q Deparlemen dalam Negeri den gan UNDP (United Nation Developmem' Program).Penelitian ini dilaksanakan terhadap keseluruhan LSM yang berada di Kota Sawahlunto yakni total sebanyak delapan buah LSM. Jenis penelitian adalah deskriptif sedangkan pendekatan yang digunakan adalah kualitatii Penelitian lapangan dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara secara mendalam, observasi, Penelidan dokumen serta penelitian kepustakaan. Tiga permasalahan dalam tesis ini, yaitu; bagaimana peran LSM di Kota Sawahlunto untuk membangun dan mengembangkan struktur sosial yang dapat memperkuat rakyat menjadi civil society ?, bagaimana pola hubungan yang terjadi antara LSM di tingkat Lokal dengan Pemerintah Kota Sawahlunto ?, LSM manakah yang dapat membentuk civil society dalam rangka penerapan good governance di Kota Sawahlunto ? dianalisis berdasarkan tiga komponen analisis yaitu reduksi data, sajian data dan penaxikan kesimpulan.Dari analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran LSM yang beragam tidak terlepas dan kondisi intemal organisasi maupun extemal organisasi. Hal tersebut mempengaruhi peran LSM dalam mernalankan kegiaianllya sebagai CSO yang memberdayakan masyamkat. Semangat para anggola LSM dalam pernberdayaan masyarakat sipil tetap harus didukung, terlepas dari semua tanggapan sinis berbagai pihak mengenai peran mereka.Untuk itu perlu kesungguhan berbagai pihak, baik pemerintah maupun lembaga donor, untuk tidak memaksakan kepentingan mereka yang sebenarnya bertentangan dengan komitmen awal LSM tersebut. Bila hal ini tetap diteruskan, maka dikhawatirkan yang akan terjadi adalah sebuah anarchy governance, yakni sebuah keadaan yang kacau dimana pilar-pilar dajam good governance saling memaksakan kepentingan mereka agar dimainkan oleh pilar yang lainnya."

"Kajian tentang identitas orang Betawi merupakan kajian tentang posisi orang Betawi yang merupakan hasil dari terjalinnya interaksi antara orang Betawi dan orang pendatang , yang kemudian membentuk suatu jaringan dalam masyarakat Kampung Baru. Keberadaan identitas orang Betawi merupakan suatu fenomena dimana orang Betawi melihat posisinya di Kampung Baru yang berkaitan dengan perkembangan yang telah terjadi di Kampung Baru. Dengan kondisi Jakarta yang tengah mengalami perubahan menyebabkan identitas orang Betawi yang ada dipengaruhi oleh semakin intensifnya keterlibatan pendatang dalam kehidupan orang Betawi serta perkembangan yang terjadi dimasyarakat dimana globalisasi yang melanda Jakarta mengakibatkan adanya kebangkitan lokalitas dari orang Betawi sendiri. Sehingga identitas orang Betawi itu tetap ada dan bertahan karena upaya yang dilakukan oleh orang Betawi sendiri dalam rangka untuk mempertahankan keberadaan etniknya dalam arus perubahan di Jakarta.Beranjak dari asumsi tersebut maka kajian ini berusaha menggambarkan bagaimana bertahannya identitas orang Betawi Kampung Baru ditengah arus perubahan di Jakarta. Pertanyaan tersebut diatas akan dijawab melalui beberapa pertanyaan kecil yaitu : apa identitas orang Betawi Kampung Baru era 2000-an , bagaimana kondisi yang memunculkan identitas orang Betawi, bagaimana upaya mempertahankan identitas serta bagaimana identitas orang Betawi dapat bertahan dalam perubahan yang terjadi di Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sedangkan tehnik pengumpulan data dengan cara wawancara mendalam dengan informan kunci seperti aparat desa dan tokoh masyarakat.Dalam menjelaskan tentang identitas penjeiasan teoritis yang dipakai adalah teori dari Peter Berger yang melihat bahwa identitas terbentuk melalui suatu proses yang disebut dengan proses konstruksi sosial yang didalamnya melibatkan proses ekternalisasi, objektifikasi dan internalisasi. Pengertian tentang identitas mengacu pada suatu pemahaman yang keluar dari dalam diri individu yang berkaitan dengan interaksinya dengan Iingkungan diluar kelompoknya.Pengkajian terhadap identitas orang Betawi memberikan informasi bahwa identitas orang Betawi Kampung Baru era 2000-an telah mengalami pergeseran dari pada waktu Kampung Baru masih merupakan wilayah orang Betawi dan sesudah Kampung Baru menjadi suatu komunitas yang heterogen. Identitas orang Betawi Kampung Baru adalah penguasa wilayah Kampung Baru. beragama Islam dan pe-reproduksi adat kebiasaan Betawi. Penanaman nilai-nilai betawi adalah melalui proses sosialisasi dan membentuk suatu jaringan sosial antara lain dengan cara memanfaatkan keluarga besar Betawi serta mewujudkan suatu kerjasama ekonomi antar orang Berawi yang sudah berhasil. Dengan dimilikinya identitas tersebut tujuannya adalah mengintegrasikan orang Betawi serta adanya penguasaan wilayah Jakarta oleh orang Betawi.Tetap bertahannya identitas orang Betawi Kampung Baru ditengah arus perubahan di Jakarta pada satu sisi dikarenakan adanya tindakan rasional yang dilakukan oleh orang Belawi sendiri. Tindakan rasional tersebut mengacu pada digunakannya pertimbangan ekonomi oleh orang Betawi dalam setiap tindakannya dalam mencapai tujuannya. Pada sisi yang lain identitas orang Betawi dapat bertahan karena di gunakannya identitas tersebut sebagai perlawanan terhadap dominasi pendatang.Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya identitas orang Betawi dari segi sosial telah mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan yang dialami oleh kota Jakarta, Artinya bahwa identitas tersebut tetap memiliki makna yang sama bagi orang Betawi tetapi cara yang digunakan untuk terbentuknya identitas tersebut berbeda, dalam hal ini orang Betawi lebih menggunakan pertimbangan ekonomi sebagai landasan dalam bertindak. Dalam penelitian ini saran yang dikemukakan bahwa identitas dapat berperan negatif maupun positif tergantung bagaimana orang Betawi menggunakan identitas tersebut dalam kehidupan mereka."

"Walaupun nilai-nilai dalam kesenian-kesenian daerah lazimnya bersifat sakral namun pada prakteknya mengalami perubahan dengan adanya arus globalisasi dan logika pasar. Hal ini mendorong para pelaku seni berupaya menghadapi masa transisi dengan melakukan strategi-strategi adaptasi untuk bisa bertahan hidup.Studi ini tentang Tingkilan. Beberapa pertanyaan pokok yang hendak dijawab Pertama, bagaimana para pelaku musik Tingkilan memaknai karya-karya musik mereka sepanjang perkembangan Tingkilan? Kedua, bagaimana kaitan antara adat, logika pasar dan kekerasan simbolik? Ketiga, kekerasan simbolik yang bagaimanakah yang membuat para pelaku musik Tingkilan berstrategi dalam menjaga kontinuitas musiknya?Konsep-konsep yang digunakan dan muncul dalam temuan lapangan serta berkaitan adalah secara teoritis : adat, logika pasar, dan kekerasan simboIik. Sedangkan istilah "modern", "tradisional" dan sindiran bagi masyarakat Kutai tidaklah sama dengan istilah yang sebelumnya ada. Penelitian ini dimaksudkan melakukan tinjauan analisis konseptual teori yang digunakan oleh Bourdieu dan logika pasar. Walaupun konsep teori Bourdieu banyak dikritik mengenai keberadaannya di tengah dikotomi subyektivisme dan objektivisme, namun dalam konteks Tingkilan konsep teori ini relevan dan tidak secara keseluruhan serta disesuaikan dengan temuan lapangan.Kutai Kartanegara merupakan lokasi penelitian di mana Tingkilan terbagi atas tiga wilayah dan jenis kebudayaan. Waktu penelitian selama 5 bulan : Juni-November 2004 dan menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif. Peneliti mempunyai peran utama sebagai instrumen kunci dalam penelitian, akan tetapi untuk menghindari kesewenang-wenangan dalam melakukan pembahasan dan analisis, peneliti dikontrol oleh batasan landasan teori, dan memperhatikan hasil-hasil penelitian sejenis. Pengumpulan data dengan melakukan wawancara mendalam, diskusi interaktif dengan informan dan melakukan pengamatan secara langsung terhadap obyek yang diteliti. Analisis data dilakukan dimulai dengan membaca, menelaah dan menganalisis data yang diperoleh, dari berbagai sumber atau informasi baik melalui wawancara, dialog interaktif, observasi maupun dokumen/rekaman hingga pada tahap triangulasi. Mengingat budaya tradisi Iisan maka analisis struktur musik menggunakan pendekatan analisis musik Barat.Kekerasan simbolik yang dilihat scbagai kesadaran palsu bagi kognitif individu-individu karena meluasnya kekuasaan simbolik yang berjalan dengan halusnya dan melihatnya sebagai sesuatu yang wajar. Inilah yang dinamakan doxa, "kebenaran" yang diterima akal sehat inilah yang menjadi hal yang lumrah menuju mekanisme budaya bersama. Tradisi yang menjadi bagian kebudayaan, Tingkilan menjadi bagian kebudayaan Kutai Kartanegara memiliki 3 jenis Tingkilan mengikuti 3 jenis kebudayaan di Kutai Kartanegara. Social claim, pemberian mama atas "tradisional" dan "modern" tersebut dilakukan setelah adanya keberadaan kelompok "modern".Cara pandang para pelaku musik Tingkilan adalah berpijak pada kekinian terlebih dahulu barulah membandingkan dengan masa lalu, dengan berkaca pada modern memunculkan tradisional. Kekuatan bertahannya para pelaku musik Tingkilan adalah legitimasi adat yang menjadi legitimasi kekuasaan untuk menunjukkan kekuasaan simbolik. Walaupun Tingkilan "tradisional" dan "modern" bersisian namun sehenarnya terjadi pertarungan secara simbolik. Pada pelaksanaannya dikenal dengan kekerasan simbolik. "Tradisional" memiliki legitimasi adat dan pantun spontanitasnya, "modern" menciptakan legitimasi adat baru dengan kekuatan bahasa Kutai dalam liriknya. Kaitan antara adat, logika pasar dan kekerasan simbolik adalah adat merupakan kebudayaan masyarakat di Indonesia termasuk Kutai yang masih dipegang teguh. Adanya globalisasi dengan strategi kaum kapitalis (neoliberalisme) menjanjikan kesejahteraan sosial terhadap negara-negara dunia ketiga dan menanamkan kekuasaan simboliknya yaitu kekuatan pasar di benak masyarakat sehingga membudaya. Jadi, dalam menghadapi globalisasi dan Iogika pasar, Tingkilan "tradisional" dan Tingkilan "modern" sama-sama telah mengalami dan melakukan kekerasan simbolik di dalam mempertahankan keberadaan musik Tingkilan."

"Fokus tesis ini adalah mengkritisi pemikiran Noorena Hertz tentang kapitalisme global. Pemikiran Noorena Hertz tersebut mengandung berbagai kelemahan mendasar antara lain, (1). Kapitalisme global dapat memberikan keuntungan bagi semua, baik bagi kaum yang memiliki modal maupun bagi kaum marjinal, selain itu kapitalime global juga dianggap dapat memberikan keuntungan bagi negara kapitalis sentral maupun bagi negara kapitalis pinggiran dan juga bagi lingkungan. (2). Kapitalisme global juga menyebabkan terjadinya pergeseran formasi sosial, yaitu sejak dioperasikannya lembaga-lembaga ekonomi dunia seperti WTO (world trade organization), perusahaan trans nasional seperti TNC's dan MNC's yang juga melibatkan lembaga-lembaga keuangan intemasional seperti IMF dan World Bank sebagai aktor akumulasi modal. (3). Posisi dan fungsi negara sebagai pengemban demokrasi menjadi mati karena negara yang harusnya mengemban fungsi kebijakar-publik, posisinya digantikan oleh kapitalisme global yang menguasai pasar. (4). Kapitalisme global bertujuan untuk merioiptakan konsumerisme, karena kosumerisme merupakan kekuatan modal dalam perdagangan bebas dan konsumerisme dijadikan atau disamakan dengan kepentingan ekonomi. (5). Kapitalisme dianggap oleh Noorena Hertz sebagai ideologi ekonomi yang digunakan untuk menglasikan kekayaan dan perdagangan bebas serta pasar terbuka.Serdasarkan data primer dan data sekunder serta telaah kepustakaan yang saya lakukan, mengarahkan saya pada pendapat bahwa hubungan diantara gejala kapitalisme dengan gejala sub budaya gang tidak sesederhana seperti yang dikemukakan dalam pemikiran Noorena Hertz tentang kapitalisme global tersebut. Menurut saya hubungan diantara berbagai gejala tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut, kapitalisme Indonesia yang merupakan bagian dari kapitalisme global tidak dapat disamakan dengan kapitalisme yang berkembang di negara-negara lain yang tergolong negara kapitalisme pinggiran. Dikatakan demikian karena tidak sepenuhnya kebijakan pemerintah Indonesia dipengaruhi oleh keberadaan perusahaan trans nasional ataupun perusahaan multi nasional, walaupun pemerintah Indonesia mengikuti aturan-aturan dalam perdagangan bebas seperti yang ditulis oleh Noorena Hertz, misalnya dengan privatisasi atau swastanisasi beberapa assets negara. Misalnya dalam pendidikan, pemerintah tidak sepenuhnya mengelola dengan prinsip neo liberalisme, hal ini dilihat dari adanya bantuan operasionalisasi sekolah atau SOS yang diberikan pada setiap jenjang sekolah. Walaupun negara menyerahkan urusan operasionalisasi sekolah secara mandiri, melalui otonomi sekolah, dan tidak semua pendidikan dikelola menurut keinginan dari kapitalis yang menguasai pasarKapitalisme yang berkembang di Indonesia mempengaruhi terbentuknya sub budaya gank dikalangan pelajar SMA. Dikatakan demikian karena konstruksi kapitalisme tersebut dilakukan melalui pencitraan remaja masa kini sebagai remaja yang mengikuti trend pasar remaja yang dibuat oleh pars kapitalis Indonesia maupun kapitalis asing melalui keberadaan MNC's maupun TNC's bait media maupun non media. Selain itu selain konstruksi oleh kapitalis sub budaya gang juga terbentuk oleh sistem pendidikan di Indonesia yang terlalu padat materi dan pengajaran yang terlalu mendominsasi dan menguasai peserta didik membuat mereka bosan dan akhimya membentuk sub budaya gank dikalangan pelajar SMA. Keberadaan sub budaya gang dikalangan pelajar SMA juga diakibatkan oleh adanya komodifikasi pendidikan oleh pihak sekolah melalui kapitalisme pendidikan karena sekolah diposisikan oleh negara sebagai perusahaan jasa dalam melayani jasa pendidikan kepada masyarakat. Hal tersebut menjadi kebudayaan dominan atau rnungkin ideologi dominan yang berlaku di sekolah. Kapitalisrne Indonesia berbeda dengan kapitalisme yang berkembang di negara lain karena kapitalisme Indonesia merupakan kapitalis ersatz atau kapitalisme semu yang didominasi oleh kapitalis peneari rente atau keuntungan. Hal yang saya uraikan di atas luput dalam pemikiran Noorena Hertz tentang kapitalisme.Perbedaan pemikiran saya dengan pemikiran Noorena Hertz tentang kapitalisme global yang saya kritisi dalam tesis ini terjadi karena, (1). Pemikiran Noorena Hertz terlalu berbasis pada ekonomi yang mengaburkan posisi negara sebagai pelaksana demokratisasi di suatu negara. (2). Pemikiran Noorena Hertz tidak menyinggung soal konstruksi budaya yang diakibatkan oleh kapitalisme global tersebut. (3). Pemikiran Noorena Hertz tentang kapitalisme global tidak membicarakan tentang komidifikasi pendidikan sebagai akibat dari konstruksi ideologi kapitalis. (4). Pemikiran Noorena Hertz terlalu bias negara kapitalis sentral, karena yang dideskripsikan dalam pemikirannya hanya kapitalisme yang berlaku dinegara kapitalis sentral dan tidak mendeskripsikan kapitalisme di negara kapitalisme pinggiran. Tentunya baik pemikiran saya maupun perbedaannya dengan pemikiran Noorena Hertz tentang kapitalisme global tersebut masih menghendaki dilakukannya penelitian yang lebih mendalam - dan didasarkan pada berbagai sudut pandang yang berbeda. Baik untuk memperkokoh atau meruntuhkan pemikiran saya tersebut."

"Penelitian ini difokuskan pads pengkajian dua varian kapitalisme yang berkembang di Indonesia. Adapun dua varian kapitalisme adalah kapitalisme neoliberal dan kapitalisme rente. Kapitalisme neoliberal rnasuk ke Indonesia di masa pemerintahan Orde Baru dimulai yang ditandai adanya kebijakan Penanaman Modal Asing, dan kemudian diikuti dengan kebijakan deregulasi ekonomi inti gagasan neoliberalisme adalah percaya pada mekanisme pasar bebas. Gagasan tersebut, paradoks dengan realitas Indonesia dimana dinamika perekonomian Indonesia tidak Iepas dari peran dan campur tangan Negara. Adanya dua varian kapitalisme di Indonesia banyak membawa persoalan yang merugikan rakyat sebaliknya menguntungkan segelintir investor dan pejabat. Ketika Indonesia mempraktekan liberalisasi politik dengan menerapkan kebijakan otonomi daerah dan pilkada langsung mendorong kelahiran "raja-raja" kecil di daerah Implikasinya pilkada langsung yang diorientasikan untuk penguatan demokrasi tingkat lokal justru menjadi arena kontestasi dua varian kapitalisme.Penelitian ini bertolak dari pemikiran Yoshihara Kunio; dalam bukunya "Kapitalisme Semu Asia Tenggara" (Kunio,1990 : 1) yang menjelaskan ada dua bentuk kapitalisme. Pertama kapitalisme semu atau ersatz yang berkembang di Asia Tenggara dan kedua kapitalisme murni yang berkembang di eropa.Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu sebuah pendekatan yang dirasa relevan untuk meneliti fenomena yang terjadi pads suatu masyarakat. Pengamatan yang diarahkan pada latar belakang dan individu secara holistic (utuh) dan memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan. Untuk itu, dalam pengumpulan data menggunakan tiga cara: wawancara mendalam, pengamatan dan studi dokumenter.Adapun hasil penelitian adalah pertama dua kapitalisme telah lama ada di Cilegon, di mana kelahirannya ditopang oleh Negara melalui perusahaan yang didirikan Negara. Kedua Keterlibatan kapitalisme dalam pilkada tercermin dari adanya kandidat yang merepresentasikan dua varian kapitalisme, kuatnya pengaruh partai yang dipicu oleh ketentuan tentang rekrutmen calon hares melalui partai atau gabungan partai yang mendapat minimal 15%dari total suara. Adanya ketentuan tersebut memberi peluang pada partai dan calon untuk melakukan transaksi. Bentuk lain dari kapitalisasi pilkada bukan hanya dari partai dan kandidat akan tetapi dari si pemilih yang pragrnatis. Ketiga temuan panting lainnya adalah isu yang diusung untuk mempengaruhi pemilih adalah: Demokratisasi, Pemerintahan yang bersih dan isu seperti agama dan primordial (putra daerah).Kesimpulan dari penelitian ini adalah dua varian kapitalisme scat ini berkembang di Cilegon. Kapitalisme neoliberal di tandai dengan swastanisasi yang tergabung dalam perusahaan kawasan industri dimana didalamnya banyak perusahaan-perusahan multinasional (MNC). Sedangkan kapitalisme rente ditandai dengan intervensinya pemerintah daerah dalam ekonomi daerah. Sentuk kongkritnya pemerintah daerah terlibat dalam akumulasi modal dengan mendirikan berbagai perusahan atas nama pemerintah seperti PT. Cilegon Mandiri yang mengelola 21 pelabuhan yng dulunya dikelola oleh Pelindo untuk melegalisasi perusahaan ini diterbitkan Perch No.1 tahun 2001 tentang kepelabuhanan. Keterlibatan pemerintah dalam ekonomi dibuktikan dengan terbitnya regulasi-dan retibusi untuk pemasukan pada kas daerah. Adanya pilkada langsung oleh dua varian kapitalisme dijadikan arena kontestasi untuk pemenuhan kepentingan ekonomi dan politiknya. Untuk itu pilkada di Cilegon tidak lebih sebagai praktek pembelajaran demokrasi bukan sebuah keberhasilan penguatan demokrasi di daerah. Karena dalam perjalannya pilkada langsung di Cilegon masih terdapat persoalan yang memerlukan perenungan dan pengkajian lebih dalam agar urgensi pilkada langsung benar-benar terwujud sebagaimana yang diharapkan semua masyarakat.Implikasi teoritik adalah dengan diberlakukannya undang-undang otonomi daerah, kapitalisme menjadi mainstream dalam pilkada langsung. Maka tak heran jika kontestasi dalam pilkada pemenangnya adalah logika kapitalisme Asia Tenggara. Pilkada di Cilegon cukup unik bila dibanding dengan daerah lainnya. Keunikan itu menjadi karakteristik dari pads perkembangan kapitalisme didaerah itu sendiri. Di mana dalam pilkada langsung di Cilegon pengaruh agama dan budaya cukup kuat. Sehingga keduanya menjadi dinamika dalam lingkungannya sendiri Dalam pilkada langsung agamadan budaya ditempatkan oleh penguasa dalam relasi pusat-pusat kekuasaan. Implikasinya agama diterapkan sebagai alat legitimasi, justifkasi dan hegemoni pusat-pusat kekuasaan. Jadi agama bukan lagi sebagai langit suci, (Berger), bukan lagi kesadaran kolektif (Durkheim) dan bukan lagi sebagai human salvation (Weber) Dengan demildan moralitas kekuasaan telah menggantikan bentuk-bentuk pemaknaan atas agama."

"Salah satu wujud dorongan untuk membangun kekuatan masyarakat sipil dan mempraktekkan proses demokratisasi di tingkat lokal adalah terbentuknya wadah yang kemudian disebut dengan forum warga. Kelahiran Forum warga mengundang perdebatan wacana tersendiri. Pada satu sisi, kelahiran forum warga dimaknai sebagai terbangunnya dan proses penguatan masyarakat sipil di tingkat lokal. Kalangan yang setuju dengan pendapat ini percaya bahwa demokrasi merupakan sesuatu yang dibutuhkan dan bermanfaat bagi masyarakat lokal. Keterlibatan masyarakat dalam forum warga dapat membuka peluang terjadinya perubahan-perubahan kebijakan di tingkat lokal lebih partisipatif; dan memenuhi prinsip-prinsip demokrasi yang lain sehingga berbagai perubahan kebijakan akan berpihak pada kepentingan masyarakat lokal. Pandangan ini lebih menekankan pada keuntungan yang diperoleh dari proses partisipasi sebagai salah satu prinsip demokrasi yang dijalankan forum warga.Pandangan ini dikritik karena melupakan sentralitas `aturan main politik' yang mendefinisikan demokrasi independen dan gerakan-gerakan rakyat atau pasar-pasar kapitalis. Pandangan ini menekankan tidak hanya pada arti pentingnya proses maupun dampak dari satu program demokratisasi yang berjalan. Namun juga harus melihat secara lebih kritis tentang demokrasi dari proses masuk dan diterimanya issu ini, pihak-pihak yang terlibat, dan melihat lebih dalam arti panting demokrasi dari perspektifmasyarakat lokal sendiri.Pandangan ini juga mencoba mengkritisi konteks makro isu demokrasi masuk ke Indonesia dan juga negara-negara dunia ketiga lainnya. Dengan kata lain, bahwa keberadaan forum warga dalam pandangan ini, tidak dapat dibaca secara sederhana hanya sebagai sebuah proses yang independen. Pandangan ini menekankan bahwa perubahan (ekonomi, politik) yang terjadi di Indonesia -sebagai konteks yang mendorong kemunculan forum warga- merupakan dampak dari situasi dunia yang sedang berjalan. Proses itu tidak lain adalah proses hegemonisasi, dimana demokrasi menjadi piranti ideologi yang disosialisasikan di dalamnya. Demokratisasi lokal adalah produk dari gerakan-gerakan cakyat dan bagian dari bentuk perjuangan kelas, dan merupakan elemen integral dari ekspansi hubungan-hubungan pasar. Pandangan ini memperkuat argumentasi bahwa proses demokrasi berkaitan dengan kapitalisme sebagai bagian dari neoliberal. Liberalisasi ekonomi yang membebaskan kekuatan¬kekuatan perkembangan ekonomi untuk menciptakan kondisi-kondisi bagi demokrasi atau sebaliknya. Liberalisasi politik dan demokrasi yang menciptakan kondisi-kondisi bagi pembangunan ekonomi. Menurut alur pemikiran ini, pasar-pasar babas memperbanyak pilihan, menumbuhkembangkan individualisme dan memajukan pluralisme sosial, semua hal yang dianggap panting bagi demokrasi.Dalam penelitian ini, saya menemukan bahwa keberadaan forum warga muncul sebagai wujud perpaduan faktor internal dan eksternal di atas. Faktor internal sebagai respon terhadap situasi untuk melakukan praktek-praktek demokrasi dan membentuk institusi demokrasi yang barn di luar institusi maupun organisasi yang dibentuk pada masa orde barn. Dorongan internal ini diperkuat dengan dorongan eksternal yang distimulasi oleh berbagai program yang difasilitasi oleh pihak-pihak diantaranya LSM, intemasional donor dan aktivis jaringan. LSM, internasional donor dan aktivis jaringan dalam konteks ini memfungsikan diri sebagai intelektual organik hegemon yang mereproduksi dan mensosialisasikan gagasan tersebut kepada masyarakat lokal. Melalui fasilitasi yang dilakukannya dalam berbagai bentuk, masyarakat menerima gagasan demokrasi secara sukarela dan rnenganggap bahwa gagasan tersebut benar-benar sebagai kebutuhan dan milik masyarakat lokal. Dalam konteks ini terbangun kesepakatan konsensual dari masyarakat terhadap demokrasi sebagai ideologi. Dengan demikian legitimasi kelompok dominan tidak ditentang karena ideologi, kultur,nilai-nilai dan norma politiknya sudah diintemalisasi sebagai milik sendiri. Begitu konsensus diperoleh, ideologi, kultur, nilai-nilai, norma dan politik semakin terlihat wajar dan legitimate. Dalam kondisi ini masyarakat cenderung tidak lagi kritis terhadap makna demokrasi bagi kepentingan dan kebutuhan di tingkat mereka.Praktek demokrasi yang dijalankan di tingkat forum warga yang berorientasi untuk melibatkan seluruh komponen masyarakat mengalami perubhan ke arah dominasi elite lokal. Komponen-komponen masyarakat miskin dan marjinal yang pada awal teriibat melalui prosedur demokrasi pada akhirnya `terlempar' dari forum. Keberadaan forum warga pada akhirnya cenderung menjadi media dan legitimasi kelompok elite lokal. Meskipun memang harus diakui bahwa keberadaan forum secara positif di tingkat lokal telah membuka peluang bertemunya komponen¬komponen masyarakat untuk duduk dan menyepakati prioritas persoalan di tingkat mereka. Dimana kesempatan tersebut sulit terjadi sebelumnya. Situasi tidak akomodatifnya forum terhadap kepentingan kelompok marjinal telah mendorong dibentuknya forum warga 'tandingan'.Reaksi ini merupakan wujud kesadaran dan kelompok masyarakat terhadap demokratisasi yang distimulasi oleh munculnya intelektual organik kelompok ini dalam proses menumbuhkan dan menyebarkan kesadaran pada anggota kelompok lain. Bentuk forum warga tandingan masih awal, belum memiliki kekuatan yang secara dengan FM2S. Masih sulit untuk mengkategorikan reaksi yang muncul sebagai counter hegemony karena kelompok tandingan belum mampu mengabstraksikan pengalaman-pengalaman praktisnya menjadi dasar dari terbangunnya kesadaran, ideologi altematif. Perjuangan rakyat dalam konteks ini harus mempunyai karakter revolusi anti pasif yang dibangun dengan memperiuas perjuangan kelas dan perjuangan demokrasi kerakyatan dengan tujuan memobilisasi lapisan masyarakat yang lebih luas dalam memperjuangkan reformasi demokrasi ke arah perjuangan yang menguntungkan masyarakat lokal secara keseluruhan."

"Fokus tesis ini adalah mengkaji relevansi pemikiran Imamanuel Wallerstein tentang kapitalisme dalam Teori Sistem Dunia, dengan fenomena kebangkitan politik identitas, partai agama dan negara dalam kapitalisme semi pheripheri Indonesia pasta rezim otoriter. Konsep pemikiran Wallersetein merupakan bagian dari teori-teori ketergantungan dalam melihat relasi negara dunia ketiga terhadap negara maju. Gagasan besar dalam pemikiran ini bahwa sebuah negara tidak bisa melepaskan dari interaksi global. Dinamika global akan mempengaruhi dinamika lokali. Sejauhmana negara pinggiran (dinamika lokal) bisa merespon secara lebih cerdas terhadap dinamika global dan menggunakannya untuk menaikkan statusnya menjadi negara semi pinggiran. Kesalahan dalam merespon dinamika global, hanya akan menyebabkan negara pinggiran terjebak dalam jurang keterbelakangan dan kemiskinan.Studi kasus yang dirnunculkan adalah fenomena Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Damai Sejahtera (PDS) dalam kasus Blok Cepu. Dipilihnya PKS dan PDS diharapkan bisa menjadi representasi dua identitas politik yang berbeda. Selain itu kedua partai tersebut memiliki relasi politik kekuasaan tidak sama. PKS berada dalam lingkup lingkar kekuasaan atau partai pendukung pemerintahan (inner cycle). Sedangkan PDS adalah partai yang diluar kekuasaan (outsider)- Aspek kapitalisme tidak semata-mata dilihat sebagai konteks sosial kemunculan kasus tersebut, tapi juga menjadi isi (conten) dalam menganalisa dari tesis ini. Sedangkan kasus Blok Cepu merupakan arena terjadinya kontestasi antara negara yang lebih mewakili kepentingan multinational corporal (Exxon Mobile Oil Indonesia l EMOI) dengan kapitalisme lokal (Pertamina) yang disuarakan oleh keiompok partai agama.Hasil temuan tesis saya ini menunjukkan bahwa politik identitas, yang salah satunya direpresentasikan melalui kebangkitan partai agama, baik diluar maupun didalam struktur kekuasaan negara, terjebak kepada sikap ambivalensi dalam berhadapan dengan kekuatan kapitalisme. Bagi partai yang masuk dalam lingkar kekuasaan (PKS), yang terjadi adalah kooptasi kekuatan kapitalisme melalui negara terhadap kekuatan partai agama. Demikian juga dengan partai yang diluar kekuasaan (PDS). Semuanya terjebak dalam kooptasi dan pragmatisme kekuasaan.Data primer, data sekunder dan telah kepustakaan yang dilakukan mengarahkan pada pendapat bahwa hubungan di antara gejala perkembangan partai agama, bagaimana respon negara terhadap konteks global, sehingga memuncullkan kapitalisme, tidaklah sesederhana seperti yang dikemukakan dalam pemikiran Immanuel Wallerstein dengan Sistem Dunia. Menurut saya, hubungan diantara berbagai gejala tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut; (1) Kapitalisme Indonesia memiliki karakteristik tersendiri, berbeda dengan kapitalisme Eropa. Ada faktor-faktor lokal (primordialisme, kultur feodalis dan psikologi bekas negara terjajah) dalam mempengaruhi dinamika kapitalisme. (2) konteks global bukanlah faktor tunggal yang menentukan dinamika kapitalisme negara-negara pinggiran. Dia hanyalah satu dari berbagai faktor lain yang mempengaruhi dinamika kapitalisme. (3) pola relasi agama dan negara, agama dan kapitalisme dan negara dan kapitalisme sangat mempengaruhi bentuk dan dinamika kapitalisme negara pinggiran.Penelitian saya membuktikan bahwa hanya ada dua model capitalisme yang muncul di Indonesia; kapitalisme negara (state led capitalism) dan kapitalisme pasar (market friendly capitalism). Kapitalisme negara muncul karena pengaruh kultur feodalis dan faktor eksternal berupa penetrasi kekuatan kapitalisme global. Kapitalisme negara berbentuk patron clien dengan aktor tunggalnya rezim yang berkuasa. Dalam orde lama, aktor tunggalnya Soekarno, Orde Baru aktor tunggalnya Soeharto. Keduanya sama-sama tidak bisa memunculkan kelas kapitalis domestik yang tangguh. Penyebabnya karena kapitalisme Indonesia masih bersifat rent seeking dimana negara menjadikan kelas kapitalis tidak untuk tujuan social welfare, tetapi sebagai bagian yang menopang struktur kekuasaan. Sehingga jatuh bangunnya kelas kapitalis ini sangat tergantung dengan dinamika kekuasaan negara.Persoalan identitas dengan background etnisitas, agama, suku dan ikatan primordial lainnya, atas nama stabilitas dan pembangunan, yang selama ini diharamkan oleh rezirn orde baru, kembali muncul setelah terjadinya liberalisme politik. Persepsi bahwa partai agama yang sekarang, merupakan kontinuitas dari partai agama sebelumnya, Dan kapitalisme sekarang juga sebuah kontinuitas dari kapitalisme sebelumnya, merupakan sebuah pernyataan (statemen) bukan kenyataan (reality). Karena partai agama dan kapitalisme dalam dinamika historis Indonesia memiliki ciri dan karakteristik tersendiri.Partai Agama juga merupakan bagian dari politisasi identitas dalam negara semipheripheri ketika berhadapan dengan kapitalisme. Sehingga partai agama belum bisa menjadi basis perjuangan politik yang twat. Karena a mudah dipermainkan dan direduksi oleh kepentingan-kepentingan kapitalis. Inilah sebuah refashioning partai agama pasca rezim otoriter. Refashioning adalah terjadinya komestifikasi partai agama sebagai strategi survival. Caranya dengan mengkomodifikasikan identitas agama dengan bentuk, model dan strategi yang baru. Adapun tujuan, visi dan misinya tetaplah sama."

"Realitas empirik di Indonesia, kejatuhan Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 memang mengakhiri era otoriterisme politik Soeharto, namun bukan berarti akhir dari eksistensi rejim Orde Baru. Ruang ekspresi politik menjadi relatif terbuka, namun kekuatan politik otoriterisme dan patriarkis juga masih tetap menjadi ancaman. Ruang politik yang terbuka menjadi ajang pertarungan kelompok-kelompok yang memperjuangkan demokrasi berhadapan dengan kelompok-kelompok yang berpotensi menjadi ancaman bagi demokrasi. Dalam perspektif perempuan, perubahan politik yang terjadi pada era rejim pasca Soeharto tidak membawa kemajuan yang berarti bagi perempuan Indonesia karena parameter perubahan sosial politik hanya mengedepankan perubahan di ranah publik. Dalam perspektif feminisme, perubahan sosial tidak hanya bersandar pada ranah publik, tetapi memperhitungkan transformasi yang terjadi pada tingkat individu sama pentingnya dengan perubahan kolektif. 'Masalah perempuan adalah masalah politik' sebagai ide dasar feminis poskolonial mempunyai sumbangan yang mampu menggugat ukuran-ukuran formal di ranah publik yang pada dasarnya ukuran-ukuran tersebut dirumuskan oleh semangat patriarki. Disinilah signifkansi penelitian ini, sebuah penelitian yang merespons sistem sosial politik Indonesia yang tunggal, yaitu sistem yang dikonstruksi berdasar cara Pandang patriarki dan mengakibatkan penindasan perempuan menjadi persoalan yang kasat mats tetapi belum mendapat perhatian.Pengungkapan ketertindasan penting dilakukan dengan cara membangun kesadaran bahwa perempuan dikonstruksi menjadi kelompok tertindas. Melalui kesadaran ini, masalah ketidakadilan perempuan dianggap sebagai masalah penting yang perlu disikapi secara serius dan tidak ditinggalkan dalam proses-proses demokratisasi. Kesadaran kritis dan otonomi perempuan merupakan aspek penting dalam melakukan proses-proses pembebasan perempuan dari ketertindasannya. Dalam masyarakat yang secara kultural maupun struktural mengalami ketimpangan hubungan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki, penindasan perempuan merupakan keniscayaan terjadi dalam segala aspek kehidupan. Sistem patriarki telah terintegrasi dalam kehidupan individu maupun institusi sosial menyebabkan perempuan tersubordinasi, mengalami kekerasan, perlakuan diskriminatif, dan marginalisasi. Berangkat dari situasi tersebut, rumusan masalah yang diajukan adalah "seberapa efektif Pendidikan Feminis dapat mendorong tumbuhnya kesadaran kritis dan otonomi perempuan di Indonesia?" Meskipun penelitian ini mengkaji sebuah program kerja tetapi tidak dimaksudkan untuk melakukan monitoring evaluasi. Oleh karena itu, teori yang digunakan bukan teori-teori monitoring evaluasi tetapi teori feminisme poskolonial. Adapun pendekatan penelitian ini adalah pendekatan penelitian feminis (feminist research).Temuan-temuan penelitian ini mencakup beberapa hal. Pertama, adanya hubungan positif antara kesadaran kritis dengan aksi-aksi transformatif. Hal ini tercermin pada pengaruh Pendidikan Feminis dalam memperkuat kemampuan pemimpin lokal ('PL') mencakup tiga hal yaitu: (1) semakin menguatnya kesadaran kritis terhadap ketertindasan perempuan di wilayah Sulwesi Utara. Dalam konteks masyarakat Sulaweasi Utara yang plural, kesadaran atas ketertindasan perempuan dibarengi dengan kesadaran bahwa kelas, ras, etnis, dan agama. Berbagai sumber penindasan ini saling terkait dan memperkuat satu sama lain (interlocking system). (2) Semakin menguatnya otonomi perempuan yang terwujud dalam sikap-sikap perlawanan dengan menolak sunat perempuan, poligami, jilbab, kewajiban melayani hubungan seks kepada suami dan pemaksaan untuk menggunakan alat-alat KB tertentu. (3) Tumbuhnya kemampuan melakukan aksi-aksi transformatif dengan perspektif feminisme dan pluralisme.Kedua, adanya kesadaran kritis yang dibarengi dengan tindakan transformatif merupakan satu pola aksi-refleksi dalam siklus Pendidikan Feminis. Aksi-refleksi ini dapat berlangsung jika didukung oleh support group. Salah satu contoh support group yang ditemukan dalam penelitian ini adalah berdirinya organisasi PILAR Perempuan. Melalui program-program kerja PILAR Perempuan, para 'PL' dapat melakukan aksi dan refleksi.Ketiga, adanya perbedaan fokus perhatian antara 'PL' perempuan dan laki-laki dalam melakukan aksi-aksi tranformatif. Seksualitas atau memperkuat otonomi tubuh merupakan fokus perhatian perempuan dan laki-laki lebih pada upaya mendorong partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan."

"Ikatan-ikatan pada struktur sosial dan budaya masyarakat Saniangbaka yang berdasarkan kepercayaan anggotanya telah mampu menciptakan kekuatan sosial-ekonomi pada masyarakat Saniangbak secara keseluruhan. Pembahasan dalam penelitian ini difokuskan pada Kapital Sosial yang tertambat pada struktur sosial masyarakat Minangkabau, yaitu dalam bentuk organisasi warga Saniangbaka di Jakarta. Dalam membahas hal tersebut diteliti a). Apakah struktur sosial dan budaya Minangkabau berpengaruh terhadap struktur dan organisasi IWS di Jakarta, b). Apakah dari struktur sosial dan budaya Minangkabau dan struktur organisasi IWS di Jakarta itu muncul kapital-kapital sosial yang fungsional, c). Apakah dari struktur budaya itu muncul kapital-kapital budaya.Adapun tujuan penelitian pada tesis ini adalah sebagai berikut: a). Untuk mengidentifikasi kapital sosial yang tertambat pada struktur sosial Minang dan organisasi IWS, b). Untuk mengidentifikasi kapital budaya Minang dan organisasi IWS, c). Untuk mengidentitikasi fungsi kapital sosial bersama kapital-kapital lainnya dalam mencapai tujuan-tujuan orang Saniangbaka di Jakarta.Kajian ini di teliti dengan menggunakan kerangka berfikir tentang ikatan struktur sosial-budaya masyarakat Saniangbaka mengenai kapital sosial sebagai suatu nilai Mutual Trust (kepercayaan) antara anggota masyarakat terhadap pemimpinnya. Kapital sosial didefinisikan sebagai institusi sosial yang melibatkan jaringan (networks), norrna-norma (norms), dan kepercayaan sosial (social trust) yang mendorong pada sebuah kolaborasi sosial (koordinasi dan kooperasi) untuk kepentingan bersama. (Putnam: 1993) Putnam ( l993B: 3) juga melihat bahwa struktur sosial dalam bentuk jaringan "Civic Engagement" dapat mernfasilitasi koordinasi dan komunikasi, serta komunitas. Jaringan Civic Engagement seperti: relasi-relasi ketetanggaan, koperasi-koperasi, perkumpulan massa partai, kelompok-kelompok olahraga, dan assosiasi-assosiasi yang Iain, menggambarkan interaksi horizontal yang intensif. Sebab itu, secara hipotetik Putnam (1993a: 173) menyatakan semakin padatjaringan-jaringan di dalam komunitas, semakin mungkin warga warga bekerja sama untuk memperoleh manfaat secara bersama-sama (mutual benefit).Pendekatan penelitian kali ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Lokasi dan Waktu Penelitian ini dilakukan pada warga Saniangbakar di Jakarta yang berasal dari Saniangbaka Kabupaten Solok-Sumatera Barat. Penggalian data dan informasi dilakukan pada organisasi masyarakat Saniangbaka di Jakarta yaitu dalam organisasi Ikatan Warga Saniangbakar (IWS). Kelompok-kelompok yang berada dalam organisasi tersebut dijadikan subjek penelitian karena mereka tergabung dalarn Ikatan Warga Saniangbakar yang telah lama menjalani semua aktifitas masyarakat Saniangbakar di Jakarta.Dalam penelitian ini, dipilah yang menjadi informan dalam melengkapi informasi tentang Warga Saniangbakar di Jakarta Adapaun Informan yang dituju terbagi atas dua yaitu informan kunci (key informan) dan informan biasa. Informan Kunci dilakukan dengan metode wawancara mendalam (indepth inrerview) Pengumpulan data penelitian yang dilalcukan pada metode kualitatif. Pertama, data atau informasi yang di dapat melalui wawancara mendalam (indepth Interview). Kedua. peneliti juga melakukan pengarnatan lapangan atau observasi untuk menambah informasi. Untuk menambah informasi dilakukan wawancara dengan melakukan kuisioner dan pengamatan yang mana peneliti ikut berperan serta. Dengan didapatkannya data lapangan, maka kemudian dilakukan analisa data hasii penelitian mulai dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Huberman dan Miles, 1994: 428-429). Data yang ada dipilah-pilah, hasil penelitian kemudian dikelompokkan kedalam pola-pola, kategori-kategori, atau tema-tema tertentu (Creswell, 1994: 154).Hasil penelitian didapat bahwa struktur sosial-budaya yang melekat kuat pada individu-individu dalam masyarakat Saniangbaka, memunculkan kapital-kapital yang berfungsi sebagai pemersatu dan pendorong kesejahteraan masyarakat Saningbakar. Jadi masih ada struktur sosial-budaya pada masyarakat Saniangbaka di perantauan. Jaringan-jaringan yang terbentuk, berbentuk jaringan kerjasama anggota-anggota Ikatan Warga Saniangbaka, baik dengan anggotanya sendiri maupun dengan anggota organisasi dan masyarakat lain secara informal ataupun formal, seperti: Perdagangan dan organisasi yang berperan rneningkatkan kesejahteraan anggota Ikatan warga Saniangbaka. Kapital sosial masyarakat Saniangbaka juga membentuk kapital fisik, kapital Manusia dan kapital-kapital lainnya: Agama, bahasa dan perdagangan."

"Studi tentang omop dan gerakan sosiai dalam dinamika relasi masyarakat, negara dan pasar di era neoliberalisme ini panting dilakukan dengan alasan yaitu : a) dapat memperkaya studi tentang ornop dan gerakan sosial, b) memberikan sumbangan bagi pengembangan teori gerakan sosial di Indonesia, dan c) mengembangkan perspektif tentang gerakan sosial, khususnya gerakan petani dalam dinamika hubungan antara negara dan pasar atau dalam era neo-liberaiisme.Penelitian peran jaringan ornop (Jarnop) dalam gerakan petani di Jawa ini memusatkan perhatian tiga permasalahan pokok sebagai berikut : 1) Bagaimana sejarah dan proses-proses sosial yang terjadi pada masa awal terbentuknya Jarnop? apa faktor-faktor utarna yang mendorong terbentuknya Jarnop?, 2) Bagaimanakah dinamika internal Jarnop dilihat dari kaitan antara perubahan struktur organisasi, visi dan misi, pertumbuhan anggota dan kepemimpinan dengan efektilitas Jarnop dalam memperkuat organisasi petanl dl Jawa ?, dan 3) Bagaimana Jarnop merespon dinamika Iingkungan strategis seperti kebijakan pemerintah, berkembangnya Iiberalisasi di sektor pertanian dan pergerakan sosiai yang dilakukan oleh ornop auau jaringan ornop yang Iain ?.Kajian dinamika internal Jarnop dilakukan dengan mengkaji teori dari Mayer N. Zald (1977) tentang efektifitas organisasi gerakan sosial dan Charles Tilly (1975) tentang perkembangan organisasi gerakan sosial. Sedang kajian tentang Jarnop dalam era neo-Iiberalisme dilakukan dengan mengkaji teori dari Ailain Touraine (1988) tentang detemwinasi kebudayaan urnum atas gerakan sosiai dan James Petras (1997) tentang NGO dalam perangkap neo-Iiberalisme. Gerakan sosial pada dasarnya mencakup prinsip-brinsip sebagai berikut : a) Memiliki serangkaian tata aturan dan mekanisme yang mengatur tentang kewenangan, hak dan kewajiban seita pola komunikasi antar aktor yang terlibat dan dalam gerakan yang dirumuskan daiam bentuk organisasi gerakan, b) Memiliki cita-cita, tujuan serta strategi untuk mewujudkan tujuan , c) Memiliki program kerja, aktifitas dan taktik-taktik untuk memobilisasi sumberdaya, termasuk mendorong aksi kolektif clan melembagakan identitas dari para aktornya, d) Aksi gerakan sosial ditujukan untuk merespon struktur-struktur sosial yang membatasi dan tidak adil, dan e) Bekerjasama, berkoalisi dan bersaing dengan organisasi gerakan lainnya atau badan-badan pemerintah untuk mewujudkan tujuannya.Organisasi Non Pemerintah (Omop) memenuhi ciri-ciri sebagai gerakan sosial dalam bentukkekuatan sosial yang,tumbuh»sebagai respon darisituasi Iingkungan yang represif, tidak demokratis dan tidak adll. Ornop merupakan sebuan bentuk gerakan terorganisasi yang merupakan kelanjutan dari bentuk-bentuk aksi kolektif terdahulu yang terus menerus mengontrol sumberdaya. Sebagai gerakan sosial, omop dihadapkan pada lingkungan hldup di mana paham dan praktek neo-Iiberalisme meluas dan menyerobot pada seluruh aspek kehidupan manusia. Gerakan sosial muncul dalam bentuknya sebagai gerakan anti-neoliberalisme yang didorong oleh kelompok-kelornpok bebas dimasyarakat yang disebut sebagai gerakan soSia\ baru. Jaringan Ornop Pendamping Petani Se-Jawa (Jarnop) merupakan sebuah jaringan kerja yang memiliki visi dan misi serta kegiatan yang ditujukan untuk mendorong terbangunnya gerakan petani di Jawa. Mandat utama Jamop adalah memperkuat organisasi petani di jawa supaya para petani dapat memperjuangkan permasalahan yang dihadapi secara mandiri.Penelitian ini dllakukan dengan metode kualitatif menghasilkan anaiisis : a) adanya dialektika dalam perkembangan internal organisasi jarnop, strategi yang dikembangkan dalam memperkuat organisasi petani serta gerakan menentang Iiberaiisasi di sektor pertanian, dan dinamika internal organisasi petani itu sendiri.Dialektika ini dimungkinkan karena melembaganya pola pikir dan pola kegiatan dengan model 'aksi - refieksi - alsi Ianjut? dalam organisasi jarnop maupun organisasi petani, b) ada kesesuaian antara dinamika internal organisasi jarnop, strategi gerakan yang dikembangkan dan dinamika intemal organisasi petani dengan dinamika perkembangan Iiberalisasi di sektor petanian, dan c) ada interaksi dinamis antara jarnop dan organisasi petani yang merepresentasikan diri sebagai socieiy dengan negara yang dibeiakangnya terdapat kepentingan pasar yang ditunjukkan dengan dinamika kegiatan Jarnop.Kritik hasil penelitian ini atas teori Mayer N. Zald adalah pada strategi-strategi rasional yang dirurnuskan organisasi gerakan daiarn mencapai tujuannya. Strategi yang dikembangkan organisasi gerakan tidak selalu 'rasional-manajerialj penelitian ini menemukan bahwa rasionalitas strategi gerakan seialu bersifat 'kontekstual' dalam arti dipengaruhi oleh dinamika internal organisasi gerakan dan dinamika konstituennya.Beberapa temuan pendukung dari kritik atas teori Zald tersebut antara Iain : a) tentang pola kepemimpinan yang efektif pada jaringan ornop bukanlah kepemipinan manajerial yang rasional, namun justru kepemimpinan jawa yang patron-client, b) Pola hubungan antara Jarnop dan FKIP seharusnya jelas dan rasional, namun walaupun kebutuhan mernperjelas hubungan sudah muncul namun pengurus FKIP tidak dapat menyatakan secara gamblang, narnun mereka mengambil jalan Zig-Zag agar Iangkahnya tidak menyinggung 'patron' nya, clan c) aksi-aksi yang dikembangkan Jarnop masih prototipe budaya jawa dengan taktik menghidari konflik langsung.Aksi-aksi politik dalam bentuk rnobilisasi massa atau pengikut dalam jumiah besar tidak menjadi orientasi tunggal dalam gerakan jarnop, namun kebutuhan dan masalah yang dihadapi konstituen (petani) menjadi orientasi dasar bagi perumusan strategi gerakan. Strategi Jarnop memilih upaya-upaya yang lebih mengandalkan proses dialog, beltemu clan musyawarah. Aksi massa merupakan Iangkah akhir atau di tengah apabila upaya-upaya dialog terhambat untuk dilakukan. Keberhasilan Jarnop dalam mempengaruhi kbijakan tentang coorporate farming melalui serangkaian dialog, pertemuan dan kampanye merupakan peneguhan tentang masih pentingnya peran ornop dalam mengimbangi kekuatan negara dan pasar."