Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Paradigma pembangunan dewasa ini telah berubah dari paradigma yang hanya berorientasi kepada pertumbuhan kearah pembangunan yang berpusat pada rakyat. Pembangunan berpusat pada rakyat tidak hanya menempatkan masyarakat sebagai obyek pembangunan melainkan lebih cenderung kepada subyek pembangunan. Sebagai bentuk pelaksanaan pembangunan berpusat pada rakyat yang menempatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan adalah pelaksanaan perencanaan pembangunan secara partisipatif melalui Sarasehan Perencanaan Pembangunan secara berjenjang dari Sarenbang tingkat kelurahan, kecamatan dan kota sebagai wadah penjaringan aspirasi warga masyarakat dalam pembangunan diwilayah/ daerah yang bertujuan untuk rnensinergiskan dan menetapkan kebijakan / program pembangunan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan pemerintah daerah. Tesis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran pelaksanaan lmplementasi Kebijakan Sarenbang sesuai yang diharapkan baik oleh masyarakat, pemerintah daerah dan pelaku pembangunan lainnya, dengan menggunakan pendekatan Impelementasi Kebijakan baik Input, Proses ataupun Output Kebgakan Sarenbang, yang mengacu pada teori William Dunn yang tujuannya untuk perbaikan implementasi kebijakan Sarenbang itu sendiri kedepan. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian diskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengambilan sampel informan menggunakan teknik purposive sampling untuk menentukan informan yang memahami topik penelitian yaitu : Kepala Bappeda dan Kasie Evaluasi dan Pelaporan, Kepala BPMPS dan Kasie Pemberdayaan Masyarakat dan Organisasi, Camat dan 4 Lurah, FK - LPM, Rt dan RW, LPM, PKK, dan Karang Taruna yang berjumlah 36 informan. Lokasi penelitian mengambil wilayah Kecamatan Bogor Barat dengan 4 kelurahan yaitu Kelurahan Menteng, Gunung Batu, Situgede, Bubulak, , dan Kecamatan Bogor Barat dan Kota Bogor khususnya yang berkenaan denga jalannya Sarenbang masing-masing tahapan baik tahap sarenbang tingkat kelurahan, kecamatan dan tingkat kata, yang diikuti oleh delegasi dari kelurahan dan kecamatan Bogor Barat. Penelitian Sanenbang ini mengacu kepada teori Kebijakan dari William Dunn. Dari temuan dilapangan menunjukkan terdapatnya kekuarangpasan ataupun penyimpangan pelaksanaan Sarenbang pada tingkat yang berbeda /tidak sesuai apa yang telah ada dalam mekanisme Sarenbang itu sendiri, dilihat dari indikator Input,Proses dan Output kebijakan sarenbang, yang terlihat di wilayah yang menjadi lokasi penelitian. Pentingnya manfaat pelaksanaan dari kebijakan Sarenbang ini dalam peningkatan mutu perencanaan pembangunan yang partisipatif dan aspiratif yang mampu memberikan ruang publik bagi masyarakat seluas-luasnya dalam memberikan masukan-masukan yang berarti terhadap perencanaan pembangunan di wilayahnya sekaligus sebagai proses pembelajaran demokrasi baik bagi masyarakat, stakeholder maupun pemerintah daerah. Maka sangat disayangkan apabila sarenbang ini hanya sebagai media/ konsultasi saja antara masyarakat dan pemerintah daerah. Untuk itu perlu dilakukan beberapa perbaikan baik dalam mekanisme dan prosedur pelaksanaan khussusnya mengenai Input, Proses dan Output Kebijakan Sarenbang. Maka untuk itulah perlunya diadakan perbaikan implementasi kebijakan Sarenbang khususnya dalam input, proses dan output kebijakan Sarenbang dari beberapa melcanisme yang sudah ada dengan tujuan untuk perbaikan pelaksanaan Sarenbang di kemudian hari atau ke depan."

"Identitas mutlak merupakan suatu pilihan personal yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun bahkan oleh negara di mana personal itu tinggal dan menjadi warga suatu negara. Pilihan tersebut bukanlah hal yang mudah karena masing-masing memiliki ingatan-ingatan personal masa lalu yang tidak bisa dibuang begitu saja. Bahwa suatu tradisi bisa membuat seseorang untuk tetap bertahan di wilayah sejarah masa lampau mungkin tidak merupakan pilihannya sendiri. Demikian pula halnya terjadi pada mayoritas senior kelompok etnis Cina di mana mereka menjadi guard atau penjaga tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun. Pada masa modern seperti saat ini ketika globalisasi masuk ke seluruh sendi-sendi kehidupan manusia tentunya memberi kemudahan bagi aktor atau pelaku yang aktif untuk menentukan atau merepresentasi dirinya seperti apa yang mereka inginkan. Seperti yang dikatakan Stuart Hall bahwa identitas merupakan sebuah produk sosial dan Iayaknya sebuah produk maka identitas dapat dibentuk sesuai dengan dinamika sosial yang terjadi. Bahkan sangat mungkin aktor dapat menjadi inovator bagi identitasnya sendiri. Dalam penelitian saya mengenai kelompok etnis Cina Pasar Baru, saya ingin menemukan sesuatu yang baru yaitu seseorang dapat menentukan pilihan identitas tanpa terbelenggu oleh sejarah masa lampau maupun tradisi yang terus mengikatnya. Seperti Wang Gungwu jelaskan bahwa orang Cina dapat meramu sejarahnya sendiri yaitu menggunakan masa lalu untuk memahami dengan lebih baik masa kini dan menentukan masa depan mereka sendiri.MasaIah identitas seringkali melihat pelaku hanya sebagai obyek penelitian, peneliti cenderung menempatkan dirinya sebagai seseorang yang mempunyai ?otoritas penuh? untuk menterjemahkan fenomena sosial. Sementara jika kita berbicara mengenai identitas maka yang paling tersentuh adalah sesuatu yang hakiki dalam diri manusia dalam menterjemahkan ?Siapakah Aku? yang mana dilihat sebagai ?Subyek Lagi? pula identitas memberinya rasa ?belonging?. Adalah suatu kenyataan bahwa isu identitas komunitas Cina telah diabaikan dan disudutkan pada masa pemerintahan Orde Baru. Terjadinya peristiwa tragis Mei 1998 adalah karena masalah ke-identitas-an yang selalu menjadi kambing hitam dan tidak adanya usaha yang keras dari pemerintah untuk menyelesaikan masalah tersebut, membuat adanya persepsi yang salah dari warganya. Bahwa identitas suatu kelompok etnis apapun tidak mungkin terus tetap atau statis seperti yang mereka bayangkan sendiri. Tanpa wawasan dan pengetahuan yang benar maka masalah ke-identitas-an tidak pemah akan berakhir. Dalam tesis ini saya menggunakan sudut pandang Stuart Hall di mana dalam konsep Cultural identity-nya menghasilkan analisis yang berhubungan dengan dinamika identitas orang Cina Pasar Baru. Bahwa munculnya pembentukan identitas kultural masyarakat dalam sebuah konteks dunia yang terus berubah. Selain itu Hall juga menjelaskan identitas kultural suatu masyarakat tidak dapat ditampilkan secara murni karena terjadinya tidak mungkin tanpa pengaruh dari kebudayaan lain. ldentitas akan selalu bergerak atau dinamis dan terus berlangsung tanpa henti. Dalam penelitian ini saya mencoba untuk tidak terjebak ke dalam wilayah politik dan bentuk-bentuk konflik yang selalu ada jika kita berbicara mengenai suatu kelompok etnis tertentu. Saya berusaha untuk melihat identitas kelompok etnis Cina Pasar Baru sebagai dinamika dan konstruksi sosial sesuai perkembangan dan fenomena sosial yang terjadi dewasa ini."

"Konflik negara dengan warga Negara adalah salah satu fenomena yang terjadi pasca reformasi 1998. Perubahan politik ini memberikan dampak yang signifikan pada hubungan Negara dengan warga Negara dalam mengelola relasinya, sekaligus telah mengantarkan pada kesadaran untuk memperjuangkan semua hak sosial, politik maupun ekonominya. Penelitian ini dilakukan untuk melihat konflik yang terjadi antar Negara dengan warga Negara pada kasus rencana proyek PLTN Muria yang rencana tapaknya di ujung lemah abang desa balong kecamatan kembang kabupaten jepara, Dengan mengajukan pertanyaan penelitian dimensi dan sebab apa yang terjadi pada konflik ini dan bagaimana peran kepemimpinan dalam mengatasi konflik ini. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif penelitian ini dilakukan di Desa Balong dan Kabupaten Jepara. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dokumen , pengamatan dan wawancara mendalam. Data diabstraksi, dipilah dan dianalisis kemudian dilaporkan dalam pemaparan deskriptif. Sejumlah teori yang digunakan adalah tentang konflik, relasi Negara dan warga Negara serta teori kepemimpinan. Dari penelitian memperlihatkan hubungan antar faktor dalam peristiwa-peristiwa konflik cukup kompleks. Secara subtansial, faktor utama yang perlu dilihat dalam dinamika konflik adalah intesitas konflik - yakni tingkat kekerasaan- namun terbentuknya intesitas konflik secara terbatas dipengaruhi pula faktor lain dalam dimensi dinamika, yakni eskalasi, fluktuasi, peran aktor dan lembaga, serta karateristik lokal. Pada faktor sebab yakni ketimpangan, perubahan politik, eksploitasi, dominasi, dan pemberdayaan secara subtansi faktor eksploitasi dan pemberdayaan menjadi sebab utama dari konflik. Sedangkan peran kepemimpinan baik lokal maupun pusat belum meperlihatkan tindakan kepemimpinan -yakni speed, priority, dan fleksibility untuk menyelesaikan konflik yang berlangsung. Dari gambaran penelitian nampak bahwa Dinamika dan sebab konflik merupakan gejala yang dapat di baca indikasi kemunculanya oleh sebab itu maka sebaiknya pemerintah dapat memperhatikan kemunculan indikator itu dan segera mengambil tindakan kepemimpinan untuk meredam dan mencegah kekerasan yang potensial terjadi. Dalam jangka panjang pemerintah harus memberikan Jaminan kepastian terhadap PLTN tidak hanya dalam jaminan teknologi, akan tetapi kepastian hukum dan kepercayaan secara institusional untuk mengelola proyek dengan potensi resiko besar. Dan terakhir ruang dialog agar dibuka dengan transparan dan akuntabel bagi semua stekholder."

"ABSTRACTThe fund of educations at schools, from elementary schools up to university, becomes a hot issue to be discussed from time to time. The main topic of the discussion is to talk about how far the government involvement and the society endorsement in implementing educations.The Government, in the National Middle Term Development Plan 2004-2009 claimed that the quality of education was still low and could not full filled the need of competencies of the student. Especially it because (1) The lack of quantity and quality of the teachers (2) The low of the teachers welfare (3) The lack of learningfacilities (4) The lack of education operational fundsThe fours causes above basically because of the lack of capitalization ofeducation implementation. It motivates the writer to ask about capitalization bothfrom the government involvement and society endorsement which were shown in theimplementation of education at schools.This thesis focused on the problem of capitalization of educationimplementation in the middle education (Pendidikan Menengah) by asking: How thecapitalization of education at state senior high school in Pandeglang Regency whichincludes the governments involvement and society endorsement and how the relationbetween capitalization and the GB?s welfare.Pandeglang Regency was chosen as the object of the research because ofsome reasons, among of them were: this regency was one of the two under developedRegencies in Banten Province and one of the 190 under developed Regency inIndonesia; and the location of the research was closed to the writer domicile so itmade easy the process of the research. And then, State Senior High Schools werechosen as the target of the research because these schools had not been given fundslike the elementary education, so the implementation of education were stillsupported by the government and the society. And from the interest of the society,compared to the others middle education, State Senior High School had strategic position in this region. Based on this problem, the writer was interested to analyzethe problem from the sociology view, accordingly to the study being done by thewriter. More over, the writer had been active in education for a long time but he hadnot found the answer of the problem jet.This research or study used qualitative approach to find firm answer of theresearch questions from the quantitative data from documentary study or qualitativedata from the result of depth interview with the people in charge to give informationon the government involvement and the society endorsement in the capitalization ofeducation at State Senior High School and the relationship with the teachers welfareas an important component in the process of learning at Senior High School,especially for the GB who were not nominated as government employers (PNS).To help understand this study, the writer used frame of thinking which try tosee the problem of capitalism as social economic system which now penetrate to anyaspect of life, and also to education world at school.The result of the research or the study was very amazing, because theinvolvement of the government in the capitalization at State Senior High School hadnot been enough jet. While society endorsement in capitalization of education hadbeen enough, although the society where the schools were located were poor andunder educated and most of the worked in the farming sector.The insufficiency capitalization in the implementation of education relate toteachers welfare as the important agent of education. In this case, also occurredsomething amazing that in Pandeglang Regency, the amount of the teacher of StateSenior High School who were government employer were less than a half, and therest were GB-P, GB-D (TKK) and GTT. From the three kind of those teachers, thesalary of the GB-P were very minim although they had the same task as GovernmentEmployer Teachers. But they still did their duty well and hoped that they would get abetter welfare improvement from the government policy or society endorsement"

"ABSTRAKPembangunan yang dilaksanakan pada masa semenjak 1965 telah merubah infrastruktur material dan struktur sosial yang ada sebelumnya. Keadaan ini akan memberi dampak terhadap seluruh aktifitas kehidupan masyarakat, termasuk pola pembagian kerja secara seksual. Pertanyaan penelitian ini adalah mengapa terjadi perubahan pembagian kerja secara seksual dalam industri kerajinan tanah liat? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab sebelumnya a. Perubahan apa yang terjadi pada pembagian kerja secara seksual dalam industri kerajinan tanah liat? b. Bagaimana sebab-sebab muncul pembagian kerja secara seksual dalam industri kerajinan tanah liat? c. Perubahan infrastruktur material dan struktur sosial apa yang telah terjadi selama proses pembangunan? Serta reaksi simbolik masyarakat terhadap perubahan infrastruktur material dan struktur sosial tersebut? dan apa dampaknya terhadap pembagian kerja secara seksual dalam industri kerajinan tanah liat?Penelitian ini dilakukan di Desa Galo Gandang Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat. Pengumpulan data primer dan sekunder secara intensif dilakukan pada akhir Februari sampai Juni 1992. Fokus waktu yang dilihat adalah masa Orde Baru dan memperbandingkannya dengan masa sebelum Orde Baru, ini dilakukan untuk memahami suatu proses perubahan. Dalam melakukan penelitian, pertama kali dilakukan sensus terhadap seluruh rumahtangga yang ada di Galo Gandang selanjutnya dilakukan wawancara mendalam terhadap sejumlah informan kunci.Hasil penelitian ini berkesimpulan bahwa pembangunan adalah proses perubahan sosial yang direncanakan untuk mencapai tujuan atau maksud tertentu. Ini berarti pembangunan, bagi pelaksananya, merupakan hasil interpretasi terhadap kenyataan yang ada. Pembangunan dilakukan karena ada sesuatu hal yang problematis. Hal yang problematis ini diinterpretasikan dan dicari jalan keluarnya. Pencarian jalan keluar, dengan melakukan suatu pembangunan, merupakan suatu usaha untuk mengintegrasikan hal yang problematis ke dalam hal yang non problematis.Pembangunan yang dilaksanakan di Galo Gandang telah menyebabkan perubahan atau pergeseran pada sebagian infrastruktur material dan struktur sosial yang ada sebelumnya. Faktor-faktor infrastruktur material dan struktur sosial serta perubahan yang terjadi didalanya dan faktor super struktur budaya merupakan faktor yang bermain dalam proses interpretasi para aktor terhadap hal yang problematis dalam pembagian kerja secara seksual.Proses interpretasi dilakukan lewat interaksi dan konversasi, para aktor mengeksternalisasikan diri dalam bentuk tindakan. Seiring dengan perjalanan waktu, tindakan tersebut mengalami pembiasaan dan berlanjut menjadi institusi bila terjadi tipifikasi dari tindakan pembiasaan yang dilakukan secara bersama, seperti yang terjadi pada pembagian kerja secara seksual dalam pekerjaan membuat genteng dan batu bata pada masa pembentukannya. Namun, tidak semua habitualuisasi berlanjut pada institusi, masuknya pria dalam penyediaan bahan baku berupa pasir pada pekerjaan membuat gerabah misalnya. Institusi berupa pola pembagian kerja secara seksual, seperti pria membuat batu bata wanita membuat genteng, merupakan sesuatu yang bersifat umum, eksternal, dan coersive.Melalui proses sosialisasi, pembagian kerja secara seksual, seperti pria membuat batu bata wanita membuat genteng, dialami sebagai data subyektif dalam kesadaran aktor yang terlibat di dalamnya. Dengan demikian, terlihat bahwa pembagian kerja secara seksual dikonstruksi secara sosial.Ada beberapa perubahan pembagian kerja secara seksual dalam industri kerajinan tanah liat di Galo Gandang. Dalam industri gerabah terjadi dua perubahan yang berhubungan dengan pembagian kerja secara seksual yaitu masuknya pria dalam kegiatan pemasaran dan kegiatan penyediaan bahan baku gerabah, sebelumnya hanya dilakukan wanita. Sementara itu, perubahan yang berhubungan dengan pembagian kerja secara seksual dalam industri batu bata adalah masuknya wanita dalam kegiatan membuat batu bata, semula hanya dilakukan pria.Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa tautan hubungan antara patron dan klien dimotivasi oleh klien yaitu sebanyak 3 (75%) dari 4 kasus, sisanya dimotivasi oleh patron. Juga ditemukan bahwa perekrutan pekerja didasarkan atas saling kenal.Penelitian ini merekomendasikan bahwa perlu dipertimbangkan variabel hubungan anak-bapak angkat dalam pemilihan lokasi penelitian. Temuan penelitian akan lebih kaya dan menarik apabila dilakukan di dua lokasi yang berbeda tetapi masih dalam konteks budaya yang sama. Dan akan lebih menarik, apabila dilakukan kajian lintas budaya. Di samping itu, metode penelitian ini dapat juga dipergunakan dalam penelitian yang lain."

"Gerakan Pembaharuan Karismatik Katolik merupakan gerakan yang paling cepat pertumbuhannya dalam Gereja Katolik. Tujuan utama gerakan ini adalah untuk menghidupkan kembali peranan karisma-karisma Roh Kudus dalam kehidupan Gereja. Wujud nyata dari gerakan ini adalah terbentuknya kelompok-kelompok persekutuan doa pembaharuan karismatik di Paroki. Kegiatan utama kelompok persekutuan doa adalah penyelenggaraan acara persekutuan doa secara rutin. Studi ini berusaha untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong muncul, bertahan dan berkembangnya kelompok persekutuan doa serta untuk mengetahui sejauh mana kelompok tersebut telah mencapai tahap institusionalisasi. Dengan menggunakan teori Berger-Luckmann dan metodologi penelitian kualitatif, studi ini difokuskan pada kelompok persekutuan doa Maria Bunda Perantara dan Fransiskus Asisi yang bertempat di Paroki Maria Bunda Perantara dan Paroki Hati Kudus, Keuskupan Agung Jakarta. Hasil studi menunjukkan bahwa kelompok persekutuan doa bisa muncul, bertahan dan berkembang karena kelompok ini mampu memenuhi kebutuhan individu para anggotanya akan keselamatan. Orientasi gerakan pembaharuan karismatik katolik yang tidak menolak atau mengubah dunia (tatasosial yang ada), memudarnya bentuk kehidupan komunitas dan kurangnya intensitas interaksi antara para fungsionaris Gereja Katolik dengan umatnya merupakan faktor yang bersifat konduksif bagi muncul, bertahan dan berkembangnya kelompok persekutuan doa. Hasil studi juga menunjukkan bahwa telah ada proses habitualisasi dan tipifikasi maknamakna dunia pembaharuan karismatik di antara para anggcta kelompok persekutuan doa. Namun demikian, kelompok persekutuan doa belum mencapai tahap institusionalisasi. Kelompok persekutuan doa belum menjadi institusi."

"Studi ini menggunakan critical discourse analysis (CDA) dan menjelaskan konstruksi wacana dominan dalam Kurikulum Sosiologi SMA dan buku pelajaran sosiologi berdasarkan Kurikulum 2006 dan 1984. Wacana dominan tersebut merupakan representasi kekuasaan negara. Kedua, studi ini juga menjelaskan pertarungan simbolik antara BSNP sebagai pemegang otoritas pendidikan pasca diberlakukannya UU No. 20/2003 dan penerbit-penulis.Kesimpulan studi., bahwa wacana keteraturan sosial menjadi wacana dominan pada kurikulum sosiologi SMA khususnya Kurikulum 2006 dan 1984 sebagaimana menjadi fokus penelitian ini. Bourdieu menyebut itu dengan doxa. Kurikulum 1984 dipilih sebagai teks yang dianalisa sebagai representasi kurikulum produk Orde Baru, Kurikulum 2006 merupakan kurikulum produk pasca Orde Baru tumbang. Keteraturan sosial yang menjadi mainstream pads kurikulum 2006 merupakan upaya menciptakan harrnoni dan social order masyarakat Indonesia pasca Orde Baru tumbang. Harmonisasi ini menjadi representasi kekuasaan pada masyarakat Indonesia yang mengalami berbagai transisi dan perubahan. Keteraturan sosial yang mendorninasi Kurikulum 1984 merupakan upaya legitimasi terhadap praktek-praktek pembangunan yang scat itu sedang mengalami masa kejayaan.Demi mensukseskan pembangunan seluruh kekuatan masyarakat diharuskan tertib, teratur, harmoni. Dengan kata lain, negara berkepentingan menciptakan keteraturan sosial atas Hama pembangunan yang sedang dijalankan. Pada level ini, diskursus pembangunan menjadi mainstream dalam kurikulum sosiologi produk Orde Baru, khususnya Kurikulum 1984. BSNP menempati posisi obyektif dominan dalam ranah kekuasaan kurikulum, sedangkan penulis-penerbit pada posisi obyektif marjinai. Posisi obyektif tersebut juga mengindikasikan habitus yang berkembang diantara dua agen tersebut. Habitus BSNP adalah otoritas, intelektual dan akademik. Bourdieu percaya bahwa intelektual memiliki kekuasaan simbolik atau otoritas yang cukup di dalam pertarungan wacana. Habitus ini berkontribusi pada berbagai produk wacana yang dihasilkannya. Habitus penulis-penerbit lebih kepada idealisme dan selera pasar. Penerbit-penulis mensinergiskan artikulasi idealisme maupun basis wacana yang dimiliki penulis dengan berbagai pola penyesuaian terhadap tren dan perkembangan pasar.

---

This study used critical discourse analysis (CDA) and describe the construction of dominant discourse in the curriculum of sociology for senior high school and its references based on curriculum 2006 and 1984. Secondly, this study to explain the symbolic competition between BSNP (National Education Standardization Committee) as the authority holder of national education system after the issue of UU No. 2012003 and publisher-writer.Reffering to conclusion, that social order has became dominant discourse in the curriculum of Sociology for Senior High School, especially curriculum 2006 and 1984. Bourdieu called it as doxa. Curriculum 1984 was chosen as text to be analyzed as the representation of curriculum produced in Orde Baru era. Then, in the post Orde Baru era, it was substituted with curriculum 2006. Social order which had been the mainstream in curriculum 2006 was a kind of effort to make a harmony and social order after Orde Baru collapsed. This harmonization became a power representation to Indonesian people who were faced to many transitions and changes. Social order which had dominated curriculum 1984 was a kind of legitimating effort on development practices that was in its glory.All Indonesian people must be in order, well regulated. And kept in harmony support the development plan. At this level, developmentalism discourse becomes the mainstream in the curriculum of sociology produced in Orde Baru era, especially curriculum 1984. The analysis result on capital ownership shows that BSNP holds dominant objective position for curriculum authority and publisher-writer are in marginal position. The objective position also indicates the habitus developing among them. The habitus of BSNP are authority, intellectual, and academic. Bourdieu believed that intellectualism hold adequate symbolic power and authority in the discourse competition. This habitus gives contribution to eac discourse it has produced before. The habitus of publisher-writer is rather to idealism and market oriented. They make a synergy from their idealism or discourse base with some adaptation to trend and market development."

"Despite the enourmous differences between the colonial enterprises of various European nations, they seem to generate fairly similar stereotype of 'outsiders' -both those outsiders wo roamed far away on the edges of the world, and those who (like the Irish) lurked uncomfortably nearer home. Thus laziness, aggression, violence, greed, sexual promiscuity, bestiality, primitivism, innocence and irrationality are attributed (often contradictorily and inconsistently) by the English, French, Dutch, Spanish, and Portugese colonist to Turks, Africans, Native Americans, Jews, Indians, the Irish, and others. On the other hand, 'the East' is constructed as barbaric or degenerate1."