Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang upaya penerapan Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Pnnsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia Peraturan ini mengandung muatan norma HAM yang lengkap dan alat yang berguna bagi pembudayaan HAM di internal Penelitian ini adalah penelitian kualitatif bertujuan untuk menggali informasi tentang sejauh mana peratuan ini diterapkan di internal POLRI Semua data diperoleh penulis melalui proses pengamatan wawancara mendalam diskusi terfokus dan interaksi intensif dengan polisi selama dalam tugas Hasil penelitian menunjukkan bahwa POLRI memperoleh dukungan kuat dan berbagai pihak termasuk lembaga mtemasional untuk menginternalisasi Peraturan Kapolri tentang HAM secara berjenjang, mulai dan Perwira Tinggi Kepala Polisi Daerah dan peserta didik di Pusdik Kapolri juga telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mendukung implementasi HAM Namun demikian dalam konteks penerapan Perkap POLRI terkendala oleh masalah kelembagaan yang selalu membelit organisasi seperti masalah struktur organisasi sistem pengawasan yang lemah tradisi kekerasan yang sudah lama terjadi biaya operasional terbatas sistem remunerasi yang belum layak, sistem rekrutmen dan promosi jabatan yang tidak transparan, sistem pengembangan kapasitas SDM di POLRI dll Sosialisasi Perkap HAM yang selama ini dilakukan oleh POLRI belum bisa menjamin bahwa HAM bisa diimplementasikan Keteladanan dari pimpinan POLRI dalam penerapan HAM memiliki peran yang sangat penting dalam upaya penerapan HAM di institusi POLRI"

"Tesis ini tentang penyelenggaraan manajemen pengamanan markas yang dilaksanakan oleh Pelayanan Markas (Yanma) Kepolisian Daerah Metro Jaya dalam rangka menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas kepolisian di Polda Metro Jaya, Pelayanan Markas (Yanma) Kepolisian Daerah Metro Jaya telah melaksanakan manajemen pengamanan di Polda Metro Jaya untuk menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas kepolisian di Kepolisian Daerah Metro Jaya namun masih terjadi kerawanan berupa ancaman terhadap keamanan, dan ketertiban berupa terjadinya pencurian kendaraan di dalam markas Kepolisian Daerah Metro Jaya, kasus penipuan dan banyaknya calo dalam pengurusan surat surat kendaraan bermotor, dan kasus unjuk rasa, sehingga peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana penyelenggaraan manajemen pengamanan yang diterapkan oleh Pelayanan Markas (Yanma) Kepolisian Daerah Metro Jaya, mengapa masih terdapat kelemahan pengamanan yang dilakukan oleh Pelayanan Markas (Yanma) tehadap Markas Kepolisian Daerah Metro Jaya dan bagaimana alternatif solusi terhadap manajemen pengamanan di Kepolisian Daerah Metro Jaya, yang akan dibahas menggunakan teori manajemen, konsep manajemen pengamanan, konsep organisasi, teori pencegahan kejahatan situasional, teori crime prevention through environmental design (CPTED) untuk membahas dan menganalisanya. Dengan harapan dapat menggambarkan penyelenggaraan yang terjadi, mengetahui kelemahan dalam pelaksanaan menajemen pengamanan dan memberikan masukan berupa alternatif solusi bagi perbaikan penyelenggaraan manajemen pengamanan di Kepolisian Daerah Metro Jaya.

---

The thesis talks about the implementation of security management of the headquarters conducted by the Headquarters Service Division of Jakarta Metropolitan Police Region. The division has implemented the security management of the headquarters of Jakarta Metropolitan Police Region in order to secure public order, security and the smoothness of the implementation of responsibilities and duties of its personnel around the heaquarters. However, security disturbances still occur such as vehicle theft, fraud, matchmakers in extending vehicle registration papers, and demonstrations. These interest the author to examine how security management runs and why weaknesses still exist and what the solution alternatives are. The author employs management theories, security management concepts, organisation concepts, theory of situational crime prevention, theory of crime prevention through environmental design in order to examine and analyse the problems. It is expected that by examining and analyzing the problem, the author knows the obstacles and weaknesses of the implementation of security management in the headquarters of Jakarta Metropolitan Regional Police. It is also highly expected that author then can recommends solution alternatives in improving and revising the implementation of security management of the headquarters of Jakarta Metropolitan Regional Police."

"Polri mengharapkan masyarakat meningkatkan kerja sama dengan Polri agar dapat meningkatkan keberhasilan pelaksanaan tugas Polri. Upaya yang dilakukan Polri yaitu menerapkan program Polmas dengan Babinkamtibmas sebagai ujung tombak. Kepuasan menyeluruh pelanggan/konsumen terhadap kualitas jasa oleh penyedia jasa mempengaruhi loyalitas, sikap, dan perilaku konsumen terhadap penyedia jasa. Untuk itu peneliti melakukan penelitian yang bertujuan untuk menguji pengaruh kualitas layanan Babinkamtibmas terhadap kepuasan masyarakat. Penelitian dilakukan di Semarang karena kerja sama masyarakat dengan Babinkamtibmas belum maksimal dan berdasarkan tugas pokok serta komposisi personil Unit Binmas Polsek Pedurungan Semarang, kinerja jasa (service performance) Unit Binmas cenderung merupakan kinerja yang dicapai oleh para Babinkamtibmas. Sampel penelitian 142 responden ditentukan secara acak dari populasi yang terdiri atas 240 orang warga yang telah beberapa kali bekerja sama dengan Babinkamtibmas. Alat analisis yang digunakan yaitu regresi. Hasil penelitian menunjukan bahwa interaksi antara dimensi tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy dapat lebih menjelaskan variasi kepuasan nasabah daripada masing-masing dimensi.

---

Indonesian National Police (INP) hopes that the community keep increasing their cooperation with INP so that INP will be able to keep increasing the success of doing INP's duties. The effort that's been done is to implement community policing program with Babinkamtibmas as the community officer. Consumer's overall satisfaction toward service quality that provide by service provider influent consumer's loyality, attitude, and behavior toward service provider. Therefore researcher held research that aim to examine the influence of service performance of Babinkamtibmas toward overall community's satisfaction. The research taken place in Semarang due to the cooporation between community and Babinkamtibmas not optimized yet and based on the main job also the personnel composition of Community Development Unit (Binmas) tend to become performance that achieved by all Babinkamtibmas. 142 respondent sample determined randomly from population that consist on 240 members of community that often cooperate with Babinkamtibmas. Regression use as analisys tool. The result of the research indicates that the interaction among tangible, reliability, responsiveness, assurance, and empathy dimension will explain more of the variance in customer's satisfaction than the direct influences of each dimension."

"Tindak pidana narkoba dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa atau extra ordinary crime karena dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang luar biasa. Peredaran gelap narkoba di Indonesia khususnya di DKI Jakarta sudah pada tahap yang sangat mengkhawatirkan, hal ini disebabkan dampak yang ditimbulkan dari peredaran gelap tersebut berupa penyalahgunaan narkoba telah banyak memakan korban di masyarakat. Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya telah melakukan upayaupaya untuk menekan peredaran narkoba di daerah Jakarta. Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis ditemukan bahwa banyak pelaku tindak pidana narkoba yang masuk kategori pengedar maupun pembuat narkoba adalah orang-orang yang tadinya merupakan pemakai narkoba. Mereka naik status nya menjadi seorang pengedar/bandar ataupun pembuat narkoba berawal dari pengalaman selama didalam tahanan. Ketika sipemakai narkoba ditangkap oleh penyidik, mereka ditempatkan satu sel dirumah tahanan dengan para tersangka pengedar maupun pembuat narkoba dimana penempatan secara bersama-sama dalam ruangan tahanan akan memberi peluang kepada tersangka pengedar/bandar untuk mempengaruhi dan mengajak tersangka pemakai tersebut untuk mau bekerjasama menjalankan bisnis peredaran narkoba tersebut kelak setelah keluar dari lembaga permasyarakatan. Melihat kenyataan diatas, maka penulis mencoba membuat tulisan ini dimana didalamnya berisi anjuran agar pemakai narkoba dikategorikan sebagai korban penyalahgunaan narkoba dan agar kepada para tersangka pemakai tersebut dapat diberikan rehabilitasi medis atas ketergantungan narkoba. Anjuran untuk memberikan rehabilitasi kepada tersangka pemakai narkoba juga sesuai dengan amanat UU No. 35 tahun 2009 tentang narkoba dan SEMA No. 4 tahun 2010 dan terakhir ditegaskan dalam PP No. 25 tahun 2011.

---

Criminal drugs categorized as exceptional crimes or extra ordinary crime because it is done by using the modus operandi. Illicit drugs in Indonesia especially in Jakarta already at the stage that is very worrying, this is due to the impact arising from illicit drug abuse form has many take toll on society. Directorate of drug Polda Metro Jaya by has made efforts to suppress the circulation of drugs in the area of Jakarta. Criminal drugs categorized as exceptional crimes or extra ordinary crime because it is done by using the modus operandi. Illicit drugs in Indonesia especially in Jakarta already at the stage that is very worrying, this is due to the impact arising from illicit drug abuse form has many take toll on society. Directorate of drug polda metro jaya by has made efforts to suppress the circulation of drugs in the area of Jakarta.

In research conducted by the authors found that many of the perpetrators of the crime of drugs that enter the category of drug dealers and makers are the ones who used a drug user. They boarded his status of being a hustler or maker of drugs derived from the experience over in custody. When drug users arrested by investigators, they are placed in one cell at a prisoner with the suspected drug dealers and makers where the placement of a prisoner in a room together will give opportunities to suspect dealers to influence and engage users to suspect cooperates running a business that later after the circulation of drugs out of prison.

See the fact above, then the author tried to make this article contains recommendations that specify which user drugs categorized as victims of drug abuse and to keep to the suspect user may be given the medical rehabilitation of drug dependence. The suggestion to provide rehabilitation to drug users are also suspects in accordance with the mandate of UU No. 35 tahun 2009 tentang narkoba and SEMA No.4 tahun 2010 and last reaffirmed in PP No. 25 tahun 2011."

"Tesis ini mencoba menganalisis penyidikan berkenaan dengan kerusuhan pilkada Kabupaten Mojokerto tahun 2010, oleh Polres Mojokerto Kota. Sedangkan tujuan penelitian ini menjelaskan penyebab terjadinya kerusuhan dan penyidikan yang dilakukan Polres Mojokerto Kota, serta faktor-faktor yang mempengaruhi penyidikan dan upaya-upaya dalam mengungkap aktor intelektual kerusuhan.Penelitian di dalam thesis ini menggunakan metode kualitatif dengan tehnik pengumpulan data melalui pengamatan, wawancara, dan penelitian dokumen. Sedangkan analisa data menggunakan reduksi, pengumpulan, dan penyimpulan data.Hasil penelitian menunjukkan penyebab kerusuhan akibat ketidakpuasan pasangan bakal calon Bupati - Wakil Bupati dan pendukungnya atas kegagalan mereka mengikuti pilkada karena masalah kesehatan. Adapun penyidikan yang dilakukan oleh Polres Mojokerto Kota belum optimal karena belum menyentuh aktor intelektual kerusuhan.

---

This thesis attempts to analize the investigation of riots in terms of election of Government Officer in Mojokerto in 2010 by Resort Police Unit of Mojokerto City, whereas the objective of this research is to explain the cause of riots, as well as investigation conducted by Resort Police Unit of Mojokerto City and factors influencing investigation and efforts to reveal intellectual actors of riots.

The research in this thesis uses both qualitative method and data collection technique by observation, interview and document research. Whereas data analysis uses reduction, collection and data conclusion.

Research results indicates the causer of riots is unsatisfaction of candidate of Residence Head and his Vice and their supporters as result of their failure to participate in election of Governmental Officer by health problem. As to investigation conducted by Resort Police Unit of Mojokerto City optimally, it had not touched intellectual actors of riots yet."

"Fenomena obyek penelitian adalah penerapan manajemen penyidikan tindak pidana korupsi pada Direktorat III Pidkor Bareskrim Mabes Polri. Tujuan penelitian mendeskripsikan penerapan manajemen penyidikan tindak pidana korupsi dan membahas SWOT dalam penerapan manajemen penyidikan. Penerapan Analisis SWOT pada tahapan manajemen penyidikan tindak pidana korupsi pada Direktorat III Pidkor Bareksrim belum dijadikan Standard Operating Procedure penerapan manajemen penyidikan tindak pidana korupsi. Kelemahan tersebut menyebabkan kinerja Direktorat III Pidkor Bareskrim Polri menjadi kurang efektif dalam menangani perkara korupsi. Sebab itu, penerapan Standard Operating Procedure manajemen penyidikan tindak pidana korupsi menjadi salah satu persyaratan manajerial yang dapat mengefektifkan kinerja Direktorat III Pidkor Bareskrim Polri.

---

The phenomenon of object of research is the application of management investigation of corruption in the Directorate III Penal Corruption of Crime Investigation. Describe the application of management research objective investigation of corruption and discusses the application of SWOT in investigation management.

Application of SWOT analysis on the management stage of investigation of corruption at the Directorate III Penal Corruption of Crime Investigation Board in Indonesia National Police Headquarter in Standard Operating Procedures have not made the application of management corruption investigations.

The weakness is causing the performance of the Corruption Penal Investigation Management at Directorate III Penal Corruption of Crime Investigation become less effective in dealing with corruption cases. Therefore, the application of Standard Operating Procedure management corruption investigation into one of the managerial requirements that can streamline the performance of the Directorate III Penal Corruption of Crime Investigation."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan menganalisis kondisi administrasi kepolisian Polres Metro Tangerang Kota sekarang, yang berkaitan dengan manajemen operasional dan manajemen pembinaan dalam mencapai tujuan tugas pokoknya pada kondisi pembangunan kota Tangerang saat ini, sehingga bermanfaat bagi pengembangan ilmu kepolisian dan pembenahan kesatuan Polri khususnya Polres sebagai komando operasional dasar (KOD) di waktu yang akan datang. Perkembangan administrasi kepolisian dipengaruhi oleh lingkungan. Oleh karena itu dalam membahas administrasi kepolisian Polres Metro Tangerang Kota harus pula diperhatikan pula perkembangan lingkungan yang terjadi di kota Tangerang. Administrasi kepolisian Polres Metro Tangerang Kota mensyaratkan bahwa pencapaian tujuan tugas kepolisiannya ditentukan oleh manajemen operasional yang menyangkut tugas pokok, tugas-tugas dan wewenang yang di atur dalam undang-undang, yang dilaksanakan oleh unsur-unsur operasional (Sabhara, Intelkam, Polantas, Reserse, Binmas), dan didukung oleh manajemen pembinaan (sumber daya manusia, material, anggaran dan pengawasan). Paradigma Polri yang berorientasi pada perlindungan dan pelayanan, mengedepankan tugas-tugas pre-emtif dan prefentif sesuai dengan tuntutan masyarakat, dijadikan kerangka berfikir di dalam menganalisis fenomena dan praktek tugas kepolisian di Polres Metro Tangerang Kota. Penelitian ini dilakukan di Polres Metro Tangerang Kota sebagai unit analisisnya dengan metode kualitatif yang berfokus pada kedalaman mengungkap dan mengekplorasi berbagai fenomena dan praktek tugas bidang operasional dan pembinaan di Polres Metro Tangerang Kota. Oleh sebab itu teknik pengamatan terlibat (complete participant observation) dan wawancara mendalam (indepth-interview) kepada informan kunci, dengan mengandalkan peneliti sebagai instrument penelitian diharapkan mampu mengeksplorasi kedalaman data yang lebih komprehensif. Triangulasi dan pemaknaan terhadap temuan penelitian merupakan pendekatan yang dikedepankan di dalam melakukan analisis.

---

This study aims to look at and analyze the state metropolitan Tangerang police administration now, relating to the management of operational and management guidance in achieving the main task in the conditions of the current construction of Tangerang city, making it beneficial for the development of police science and the improvement of the unity of the Police, especially police station as basic operational command (cod) in the future.

The development of police administration is influenced by the environment. Therefore, in discussing the metropolitan Tangerang police administration should also be noted also that the environmental developments happening in the city of Tangerang. Metropolitan Tangerang Police Administration requires that the achievement of goals set by management duties policing operations involving the main tasks, duties and powers that be set in legislation, implemented by the operational elements (Sabhara, Intelkam, Traffic Police, Detective, Binmas), and supported by management training (human resources, materials, budget and supervision). Paradigm Police protection and service-oriented, forward tasks and preventive pre-emtif accordance with the demands of society, the framework used in analyzing the phenomenon of thinking and practice of police duties at the police station Metropolitan Tangerang.

The research was conducted at the metropolitan Tangerang police station as the unit of analysis with qualitative methods that focused at a depth of reveal and explore the various phenomena and practices of operational and field coaching duties at the metropolitan Tangerang police station. Therefore, the observation techniques involved complete participant observation and in-depth interviews to key informants, by relying on the researcher as research instrument should be able to explore the depths of the more comprehensive data. Triangulation and interpretation of research findings are put forward approach in conducting the analysis."

"Tesis ini diangkat dari sebuah penelitian kualitatif tentang pengimplementasian Sistem Manajemen Kinerja Polri pada Polres Metro Jakarta Barat. Sebagai sebuah hasil penelitian tesis ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang terbentuknya tindakan tidak prosedural personel Polri dalam mengimplementasikan suatu kebijakan yang dipengaruhi oleh kemampuan interpretasinya sebagai individu yang dapat mempengaruhi struktur. Polres Metro Jakarta Barat sebagai salah satu ujung tombak pelaksana kebijakan Polri pada jajaran Polda Metro Jaya, telah mengimplementasikan Sistem Manajemen Kinerja Polri sebagai kelengkapan administrasi serta syarat formal penilaian kinerja personel Polri. Namun demikian, berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa implementasi Sistem Manajemen Kinerja Pada Polres Metro Jakarta Barat belum berjalan secara optimal. Masih terjadi penyimpangan-penyimpangan di antara prosedur normatif dan praktik sesungguhnya di lapangan oleh para personel Polri. Penyimpangan itu terbentuk sebagai hasil interpretasi subjektif mereka atas kontradiksi struktural yang terjadi. Sebagai konsekwensinya pemaknaan itu menghasilkan tindakan-tindakan yang berbeda dari prosedur normatif yang telah ditentukan yang terbentuk sebagai sebuah struktur baru tentang Sistem Manajemen Kinerja Polri. Tindakan tidak prosedural ini akan sangat mempengaruhi bahkan menghambat tercapainya tujuan dari di tetapkannya kebijakan tersebut, yaitu mewujudkan perbaikan dan peningkatan kualitas kinerja personel Polri. Tesis ini, mengaplikasikan berbagai teori yang berkenaan dengan tindakantindakan individu. Teori utama berasal dari perspektif interpretif interaksi simbolik oleh George Herbert Mead, Blumer, dan Goffman. Serta beberapa teori dan konsep lain yang di anggap relevan untuk mengkaji permasalahan yang di teliti, yaitu : teori strukturasi oleh Anthony Gidden, teori implementasi kebijakan oleh George C. Edwards, konsep birokrasi Weber, dan konsep pembentukan kebijakan oleh Frank T.Paine. Oleh sebab itu, guna meningkatkan pemahaman dan komitmen para personel Polri untuk dapat melaksanakan Sistem Manajemen Kinerja Polri sesuai dengan prosedur normatifnya, optimalisasi sosialisasi, pelatihan dan pengawasan adalah sangat penting. Selain itu dalam rangka efektifitas dan efesiensi, maka perlu adanya penyempurnaan terhadap metode Sistem Manajemen Kinerja Polri melalui pengaplikasian sistem informasi teknologi sebagai data base, yang dapat diakses langsung oleh para personel Polri. Dengan demikian, kinerja personel Polri dapat di kelola dengan lebih professional, transparan, dan akuntabel.

---

This thesis is based on a qualitative study on the implementation of the Police Performance Management System in West Jakarta Metro Police. As a result of this thesis research is intended to provide an overview of the formation of police personnel procedural acts in implementing a policy that is influenced by the ability of its interpretation as an individual who can affect the structure.

West Jakarta Metro Police as one end of tombaj implementers at national police ranks Jakarta Police have implemented a performance management system as the completeness of the national police administration and the terms of formal performance appraisals national police personnel. However, based on the results of the study concluded that the implementation of performance management systems in jakarta metro west district police has not run optimally. There are still deviations between normative procedures and actual practices in the field by the national police personnel.

The deviation was formed as a result of their subjective interpretation of the structural contradictions that occurred. As a consequence of meaning that result in actions that are different from normative procedure that has been determined that formed as a new structure of the Police Performance Management System. No procedural actions will greatly affect even hinder attainment of the objectives of the enactment of the policy, namely to realize performance improvements and improved quality national police personnel. This thesis applies the various theories concerning the actions of individuals.

The main theory comes from the interpretive perspective of symbolic interaction by George Herbert Mead, Blumer, and Goffman, as well as some teory and other concepts that are considered relevant to assessing the problems under study, namely: the theory of structuration by Anthony gidden, the theory of policy implementation by george c. Edwards, weber concept of bureaucracy, and the concept of policy formation by frank t. Paine.

Therefore, in order to enhance understanding and commitment of the national police personnel to be able to implement the national police's performance management system in accordance with the normative procedures, optimization of socialization, training and supervision is very important. In addition, in order to effectiveness and efficiency, it is necessary improvements to the method of performance management systems through the application of national police information system technology as a database, which can be accessed directly by the national police personnel. Thus, the performance of national police personnel can be managed with a more professional, transparent and accountable. Key words: interpretation, procedures, national police performance management systems, personel of metropolitan distric police west jakarta."

"Tesis ini mencoba mendeskripsikan dan menganalisis penyelenggaraan manajemen sekuriti di PT. Lafarge Cement Indonesia Lhok Nga Aceh Besar yang dilakukan oleh PT. Security Phisik Dinamika. Permasalahannya adalah bahwa Penyelenggaraan manajemen sekuriti di PT. Lafarge Cement Indoesia telah dilaksanakan namun, pelanggaran dan kriminalitas tetap terjadi sehingga perusahaan mengalam kerugian dan ketidak nyamanan. Tujuan dan kegunaan tesis ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis proses penyelenggaraan manajemen sekuriti yang dilakukan oleh PT. Security Phisik Dinamika dan untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi PT. Security Phisik Dinamika dalam mengamankan PT. Lafarge Cement Indonesia serta untuk mendapatkan upaya-upaya perbaikan sehingga pengamanan PT. Lafarge Cement Indonesia menjadi Ideal sehingga tercipta rasa aman, dan tertib. Metode penulisan tesis ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis manajerial, teknik pengumpulan data adalah dengan melakukan wawancara, pengamatan, pengamatan terlibat dan studi dokumen. Data yang diperoleh melalui wawancara diperdalam dan diperkuat lewat kajian dokumen untuk menjamin akurasi dan objektivitas data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kerugian terjadi karena kurangnya perhatian PT. Security Phisik Dinamika terhadap sumber daya satpam sehingga satpam tidak mampu melaksanakan manajemen sekuriti dengan baik dan tidak mampu melaksanakan Standar Operasional Prosedur yang dibuat oleh PT. Security Phisik Dinamika Sendiri. Dari hasil penelitian ini maka disarankan agar PT. Security Phisik Dinamika memperbaiki kinerja satpam dengan melakukan perbaikan terhadap sumber daya satpam.

---

This thesis attempts to describe and analyze the implementation of security management at PT. Lafarge Cement Indonesia Lhok Nga Aceh Besar by PT. Security Phisik Dinamika. The problem is that the implementation of security management at PT. Lafarge Cement Indonesia has been implemented yet, violations and crime continue to occur so that the company suffered loss and inconvenience.

The purpose and usefulness of this thesis is to investigate and analyze the process of security management is done by. Security Phisik Dinamika and to identify and analyze the constraints faced by PT. Security Phisik Dinamika in securing PT. Lafarge Cement Indonesia as well as for improvement measures so that the security of PT. Lafarge Cement Indonesia became the Ideal to create a sense of security, and orderly.

The method of writing in this thesis uses a qualitative method with a managerialjuridical approach, technical data collection is to conduct interviews, observation, observation and study of documents involved. Data obtained through interviews deepened and strengthened through the study of documents to ensure accuracy and data objectivity.

The results showed that losses occurred due to the lack of attention PT. Security Phisik Dinamika on security resource so that security guards could not perform security properly and unable to implement Standard Operating Procedure made by PT. Security Phisik Dinamika itself. From these results it is suggested that PT. Security Phisik Dinamika improve security performance by improving the security resources."

"Penelitian dilakukan di Markas Komando Polda Metro Jaya Jakarta Raya mengenai pelaksanaan manajemen sekuriti fisik di tempat obyek vital milik negara tersebut, termasuk perlindungan aset-asetnya. Salah satu faktor panting dalam penyelenggaraan pengamanan kawasan tersebut adalah menganaliksa kejahatan Setiap perusahaan maupun instansi pemerintah seperti Polda Metro Jaya selalu berupaya untuk memelihara keamanan lingkungannya. Tidak ada perusahaan tidak menghadapi risiko bahaya dan kerugian besar. Maka dengan melakukan analisis fungsi-fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pada Markas Komando Polda Metro Jaya, kesimpulan yang di dapat bahwa beberapa kelemahan penyelenggaraan manajemen keamanan fisik perusahaan dan kesalahan pada Markas Komando Polda Metro Jaya sendiri. Hal ini dapat mengakibatkan timbulnya potensi ancaman dari internal dan eksternal perusahaan. Seperti, terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor maupun tindak pidana lainny yang dilakukan oleh anggota kepolisian ataupun petugas Satuan Pengamanan outsounrching Polda Metro Jaya. Sistem keamanan oleh manajemen sekuriti Markas Komando Polda Metro Jaya dengan menggunakan tenaga Sekuriti inhouse dari Petugas Kepolisian Detasemen Markas dan Satuan Pengamanan Outsourcing Polda Metro Jaya termasuk obyek vital nasional,dan sebab itu seharusnya menggunakan ?inhouse security guards" sesuai dengan SKEP. KAPOLRI Nomor 738/X/2005. Pelaksanaan pengaman sekuriti pada obyek vital nasional seperti Polda Metro Jaya, hurus dapat mempedulikan potensi sumber-sumber ancaman yang ada, untuk dapat merumuskan strategi pengamanan, mempersiapkan peralatan, dan bila perlu menambah jumlah petugas keamanan Upaya tersebut dapat dilakukan dengan melihat kenyataan pada subyek pengamanan (petugas sekuriti outsourcing dan petugas sekuriti inhause); metodo yang digunakan yang dikabarkan menjadi pola pengamanaan yang dilaksanakan dari segi manejerial dan yuridisnya, pengamanan menggunakan konstruksi, pengamanan elekronik dan pengamanan yang dilakukan dengan memberdayakan peran serta masyarakat ;serta obyekyang dilakukan pengamanan dalam hal ini Markas Komando Polda Metrojaya. Upaya pengamanan area serta aset-aset milik negara sudah dilakukan oleh Polda Metro Jaya, akan tetapi masih kurang maksimal. Saran-saran yang diajukan adalah instansi Polda Metro Jaya harus membenahi beberapa aspek, yaitu aspek organisasi, aspek sekuriti fisik, aspek lingkungan fisik.

---

Research was conducted on the physical security management at Polda Metro Jaya Jakarta about the implementation management physical vital objects state owned the research included the protection af state owned assets. One of the important factor in the management administration is to analyse the sources or causes of the criminal acts that can paralyse the institution. Most goverment institutions such as Polda Metro Jaya has to look after maintain environment security. Every government always face risk and threats so that the analysts was conducted manajarial approach namely planning process, organizing, actuating and controlling of security program at Polda Metro Jaya Jakarta. It was concluded that the weaknesses in government physical security management at Polda Metro Jaya Jakarta in creased potential threats coming from internal and exsternal of government. The weakness of security managementsuch as crime action of vehicle and other criminal acts by members of the police officers or outsourcing Polda Metro Jaya Jakarta. Security system at Polda Metro Jaya is conducted by ustng inhouse security personnel from detachment of police officers Polda Metro Jaya and outsourcingsecurity. Polda Metro Jaya is one among national obvits and therefore needs to use inhouse security guards as to SKEP KAPOLRI Number 738/X/2005. The Implementation of security management at Polda Metro Jaya should oversee and anticipate the sources of thereats and thereby formulate security management strategy need assestment for security means and if necessary additional of security guard. The efforts can its conducted using the facts of security subject (offcer of outsourcing and inhouse security) method which is formulated become security pattern based on its legal aspects security construction, electronic security means, enpowerment of society and the object of security management which in this case Polda Metro Jaya. Efforts to safe guard the area as well as state owned assets already done by Polda Metro Jaya but still less than the maximum. Suggestions put forwards is clear that some aspects, such as aspect organization, physic security, and aspect enviroment physic."