Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perlunya mengontrol kebutuhan perjalanan penumpang antar kota/daerah di wilayah Jabodetabek yang diakibatkan oleh faktor sosia-ekonomi, berubahnya tata guna lahan dan kondisi sistem transport yang aria. Sehingga kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan dalam rangka menyediakan sistem baik sarana maupun prasarana transportasi dengan kualitas seminimal mungkin tapi anenghasilkan pelayanan dengan bark. Oleh karena itu perlu dibuat model sederhana yang dapat dipakai sebagai alai bantu oleh para pengambil keputusan dalam memformulasikan kebijakan transport untuk menentukan kebijakan yang akan diambil.Melalui penelitian ini penulis mengusulkan suatu model yang dapat dipakai dengan relatif fleksibel dan sederhana, yaitu dengan pendekatan model kebutuhan simultan atau model kebutuhan langsung dengan melakukan estimasi parameter dan proses kalibrasi hanya dilakukan dalam satu tahap. Untuk mendapatkan model yang sepal, model dikembangkan menjadi dua tipe, yaitu model moda abstrak dan model moda spesifik Sedangkan untuk menyesuaikan dengan karakteristik perjalanan, pengembangan model juga dilakukan dengan menganalisis kebutuhan perjalanan penumpang berdasarkan maksud perjalanan.Hasil model dapat digunakan untuk menghitung atau memprediksi kebutuhan perjalanan penumpang antar daerah/kota di wilayah Jabodetabek dan menghasilkan variasi ketersediaan moda antar pasangan daerah dan persaingan antar moda."

"Kendala keterbatasan pembiayaan dari Pemerintah untuk meningkatkan fasilitas publik dapat diselesaikan melalui pola kerjasama yang bersifat Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS), yang membawa manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi alokasi resiko dan hubungan klausal kontrak pada Pembangunan Terminal Kapal Pesiar di Indonesia (Studi Kasus Terminal Kapal Pesiar Tanah Ampo Bali) sedangkan pengolahan data dari Pilihan Alokasi Resiko sampai dengan penanggung jawab resikonya menggunakan Analytical Hierarchy Process (AHP) dengan bantuan software Expert Choice 11.1. Hasil dari penelitian ini 51,3% dari seluruh risiko di tanggung oleh Pemerintah, dan 48,7% di tanggung oleh pihak Swasta. Bentuk pengelolaan seharusnya berdasarkan aset yang ada adalah melalui O&M Contract.

---

Constraints of financing limitedness from the Government to increase public facilities can be resolved through a pattern of cooperation that are Public-Private Partnership (PPP), which brings benefits to the parties involved. This study aimed to identify risk allocation and relations of contract clauses on Cruise Ship Terminal Development in Indonesia (Case Study Cruise Ship Terminal Bali Land Ampo) whereas processing data from the Risk Allocation up to risk responsible parties using the Analytical Hierarchy Process (AHP) with the help of software Expert Choice 11.1. The results of this study 51.3% of entire the risk borne the Government, and 48.7% on the responsibility by private parties. Form of management based on existing assets is through the O & M Contract."

"Kabupaten Maros terletak persis di samping Kota Makassar, ibukota Provinsi Sulawesi Selatan. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Maros sebesar 1,3 persen per tahun, luas daerahnya sebesar 1.619,09 km2 dan populasi sebanyak 299.662 orang. Apabila tingkat pertumbuhan 1,3 persen per tahun dipertahankan, maka jumlah populasi penduduk akan mencapai sebanyak 325.150 orang pada tahun 2013. PDAM Kabupaten Maros saat ini hanya beroperasi dengan kapasitas produksi 130 lps dari dua permukaan air utama yaitu sungai dan terowongan irigasi yang berfungsi sebagai sumber air. Sumber daya air yang utama adalah sungai Bantimurung, air tersebut dikelola oleh WTP Bantimurung yang terletak 2 km dari sungai yang menghasilkan 80 lps air bersih atau 61,5 persen dari total produksi. Kendala yang dihadapi pada pemanfaatan air baku di Kabupaten Maros sebagai air bersih adalah investasi yang tinggi, sementara potensi sumber air baku di wilayah ini cukup banyak dan belum dimanfaatkan, sebagaimana pada sumber air Panttontongan yang juga berlokasi di Kecamatan Bantimurung. Dalam proyek Kerjasama Pemerintah dan Swasta, untuk penyediaan air bersih di Kabupaten Maros memerlukan investasi dana sebesar Rp.115 milliar, dengan pembiayaan konsultan untuk melakukan pra studi kelayakan sebesar USD 215.960 dan akan didanai melalui Infrastructure Reform Sector Development Project (IRSDP) dibawah item Project Development Facility (PDF) kategori 1B. Adanya proyek Kerjasama Pemerintah dan Swasta untuk penyediaan air bersih di Kabupaten Maros, penulis menyadari bahwa adanya risiko dalam pembangunan proyek tersebut. Sehingga, diperlukan studi analisis risiko yaitu kuantitas air dan tarif air dengan menggunakan kondisi risiko terburuk dan terbaik yang nantinya diolah dengan scenario anaysis."

"Salah satu pembiayaan infrastruktur yang cukup menarik, di luar APBN dan APBD adalah Obligasi Daerah. Tesis ini akan meneliti kelayakan Obligasi Daerah sebagai instrumen pembiayaan proyek, faktor ? faktor penghambat dan pendukung penerbitan dan pemanfaatannya, dan komparasinya sebagai instrumen pembiayaan dengan dana perbankan. Analisis SWOT, ANP (Analytic Network Process), dan Analisis Kelayakan Finansial menjadi metode penelitian masing - masing tujuan penelitian. Studi Kasus yang diambil adalah Pembangunan Terminal Terpadu Kota Depok. Analisis SWOT menunjukkan Obligasi Daerah merupakan instrumen pembiayaan yang layak dan analisis ANP menunjukkan faktor kelembagaan adalah faktor paling berpengaruh, Pemerintah Daerah adalah penanggung jawab terhadap faktor tersebut, dan solusi yang paling berpengaruh adalah peraturan perundang - undangan. Analisis Kelayakan Finansial menunjukkan Pembangunan Terminal Terpadu Kota Depok Tahap 1 dapat dibiayai dengan Obligasi Daerah.

---

One of interesting project financing, outside State's Budget and Local Government's Budget, is Municipal Bond. The thesis will research feasibility of Municipal Bond as infrastructure project financing instrument, constraint and supporting factors of its issuance and use, and its comparison with banking funds as financing instrument. SWOT analysis, ANP (Analytic Network Process), and Financial Feasibility Analysis will be research methodes for each research purposes. The case study is the development of Depok City's integrated terminal.

SWOT analysis shows that Municipal Bond is a worth financing instrument and ANP proves that institutional factor is the most influence factor, local government is the charge of this factor, and the most influential solution is regulation. Financial Feasibility Analysis shows that the development of Depok City's integrated terminal first stage can be financed by Municipal Bond."

"Kondisi dilematis Infrastruktur Indonesia akibat keterbatasan kemampuan keuangan negara. Salah satu upaya Pemerintah adalah pembiayaan proyek infrastuktur melalui SBSN. Tesis ini bertujuan mengidentifikasi kendala pembiayaan proyek infrastruktur melalui SBSN dengan Analytic Network Process dan menganalisa kelayakan finansialnya. Berdasarkan ANP, kendala pembiayaan proyek infrastruktur melalui SBSN yaitu kendala aspek penunjang (0,471; W=0,36). Kendala yang paling dominan pada masing-masing aspek adalah: 1) aspek produk, Batas maksimal nilai (0,271; W=0,55); 2) aspek penunjang, kriteria kesiapan (0,33; W=0,37); 3) aspek pasar, pengetahuan pelaku pasar (0,343; W=0,28). Kendala tanggung jawab adalah DJPU-Bapepam (0,44; W=0,19) dan Kendala aturan adalah Peraturan lainnya (0,553; W=0,86). Berdasarkan analisis kelayakan finansial, NPV lebih besar adalah metode pembiayaan konvensional, IRR lebih besar dan Payback Period lebih baik adalah SBSN akhir periode. Sedangkan imbal hasil lebih besar adalah metode pembiayaan SBSN.

---

Condition of the infrastructure dilemma Indonesia due to limited financial capacity of the state. One of the efforts of the government is financing infrastructure projects through SBSN. This thesis aims at identifying the constraints of financing infrastructure projects through SBSN by Analytic Network Process and analyze the financial feasibility. According to ANP, the constraints of financing infrastructure projects through SBSN such as aspect support constraints (0,471; W=0.36).

The most dominant constraint in each aspect is: Produk aspect, maximal limit value (0,271; W=0,55); 2) Support aspect, readiness criteria (0,33; W=0,37); 3) Market aspect, knowledge of market participants (0,343; W=0,28). Liability constraint is DJPU-Bappepam (0,44; W=0,19) and constraint rules is another regulations (0,553; W=0,86). Based on the financial feasibility analysis, the biggest NPV is conventional financing, the biggest value of IRR and Payback Period that show a better return is maturity of the SBSN period. Whereas the value for greater results is financing metode sovereign syariah securities."

"Dalam kondisi ketidakpastian serta resiko yang dihadapi, keputusan untuk melakukan investasi proyek infrastruktur membutuhkan suatu evaluasi mendalam. Pembangunan proyek membutuhkan identifikasi risiko yang tepat karena dapat mempengaruhi tingkat kelayakan investasinya. Salah satu risiko proyek infrastruktur adalah lamanya waktu penyelesaian proyek dan berisiko menurunkan kelayakan investasi. Tesis ini membahas tentang pengaruh ketidakpastian waktu penyelesaian proyek berbasis life cycle costing terhadap tingkat kelayakan investasi dengan mengambil studi kasus bandar udara Samarinda Baru. Pendekatan yang digunakan menggunakan stokastik probabilistik sebagai upaya mengakomodasi ketidakpastian dari variabel - variabel yang digunakan pada kajian kelayakan. Metode yang digunakan dalam analisis finansialnya adalah metode NPV-at-Risk, sehingga diharapkan tercipta gambaran output (NPV) sehingga menimbulkan opsi terhadap pengambilan keputusan investasi dalam hal ini minat swasta dalam skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta dalam pengembangan bandara Samarinda baru.

---

Under conditions of risk and uncertainty the decision to invest in infrastructure projects requires careful consideration. Development projects require proper identification of risk because it can affect the level of investment feasibility. One of the risks of infrastructure projects is the period of the project completion time and lower the risk of investment feasibility.

This thesis discusses the influence of the uncertainty of the completion of the project based on life cycle costing to the feasibility of investment by taking a case study of the New Samarinda Airport. Using the stochastic approach used in an attempt to accommodate the probabilistic uncertainty of variables used in the feasibility study.

The method used in financial analysis is a method of NPV-at-Risk, which is expected to create the output image (NPV), giving rise to the option of making an investment decision, so that private sector interest joint to Public Private Partnership in the development of Samarinda Baru airport."

"Pelaksanaan Kerjasama konsesi air minum DKI Jakarta antara PAM Jaya dan PT. PALYJA dan PT. AETRA, sejalan dengan adanya amandemen Perjanjian Kerjasama pada tahun 2001 Kerjasama sudah diupayakan oleh para pihak untuk lebih transparan melalui mekanisme rebasing untuk program lima tahunan (saat ini sudah dalam pembahasan Rebasing periode 5 tahun ke tiga, 2008-2012). Secara ekonomis, investasi yang ditanamkan oleh konsesioner masih menguntungkan karena adanya mekanisme watercharge/imbalan air yang dibayarkan oleh pihak pertama kepada konsesioner. Dukungan Pemerintah, utamanya adalah untuk pemenuhan air baku dengan menjaga kualitas air baku, sudah diupayakan pembangunan jaringan (shypon) untuk meningkatkan kehandalan pasokan air baku, serta pengadaan genset di pompa air baku, yang dilakukan oleh PJT II. Tarif air minum kepada masyarakat sesuai dengan formula indeksasi yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama sudah mengakomodir tingkat inflasi. Cakupan pelayanan baru mencapai 49%, berdasarkan Badan Regulator PAM DKI Jakarta tahun 2009. Dari fakta yang ada di lapangan, memang sudah terjadi penurunan kualitas air baku yang berasal dari saluran Tarum Barat karena adanya pencemaran oleh limbah domestik dan industri di beberapa titik di daerah Cibeet dan bekasi serta fluktuasi pasokan air baku terutama menurunnya debit air baku pada saat musim kemarau yang disebabkan karena adanya pendangkalan di beberapa titik sepanjang saluran tarum barat. Terdapat beberapa isu penting yang dihadapi, khususnya wilayah DKI Jakarta, dalam hal pengadaan air bersih untuk masyarakat. Diantara isu penting tersebut adalah pelayanan yang rendah, kebocoran tingkat tinggi, kualitas dan kuantitas air curah yang tidak memenuhi standar, penurunan kualitas lingkungan dan tarif air yang tinggi. Dari isu penting di atas terdapat beberapa solusi yang ditawarkan, yaitu penambahan air baku, peningkatan efisiensi, peningkatan kualitas lingkungan dan penambahan air minum curah dari Jatiluhur. Berdasarkan perhitungan revenue dan biaya yang telah dilakukan di bab 4 diketahui bahwa harga jual dengan kondisi pendanaan tanpa government support lebih mahal jika dibandingkan dengan harga jual dengan kondisi pendanaan government support. Jika dilihat dari sisi kelayakan proyek dengan parameter IRR, kondisi pendanaan dengan government support lebih kecil dibandingkan dengan kondisi tanpa pendanaan government support. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa IRR dengan government support telah memenuhi asumsi dasar keuangan yang menetapkan target IRR sebesar 16%-18%, artinya proyek ini layak untuk dilanjutkan.

---

The implementation of memorandum of understanding of drinking water concession in DKI Jakarta between PAM Jaya and PT. PALYJA and PT. AETRA, it is parallel to the amendment of Memorandum of Understanding of 2001. This agreement has been managed by parties herein to maintain more transparent rebasing mechanisms for five years program (currently it is under rebassing discussion for 5 years in third term, 2008-2012). Economically, investment by concession parties are profitable because watercharge mechanisms have been paid by first party to concession parties. Government support is very paramount in maintaining standad water in order to preserve the quality of standad water, it has been managed for shypon construction in order to enhance supply superiority on standard water, as well as to procure generators in standard water pumps that have been done by PJT II. Drinking water rate is adjusted to index formula which has been stipulated in the memorandum of understanding that has been accomodated its inflation level. Its service coverage shall reaching to 49%, this figure is based on Regulatory Agency of PAM DKI Jakarta in 2009. From existing facts in field, quality of standar water has been degraded that originated from West Tarum channel because it has been poluted by industrial and domestic wastes in several points such as Cibeet and Bekasi, as well as fluctuation of standard water supply in particular the decreasing standard water debit on dry season, and there are some point which have been shallowed along west tarum channel. There are some important issues in particular for DKI Jakarta in order to supply clean tap water for their society. For example, lesssuperior service, high-level leaking, non-standard water both on quality and quantity, degrading environment quality and higher water rate. There are some proposed solutions from issues mentioned above, such as increasing standard water, enhancing efficiency, increasing environment quality and increasing drinking tap water from Jatiluhur. Based on revenue and cost calculations which has been don on chapter 4, it affirmed that selling price without government support shall be more expensive than it provided with government support. If we look at project feasibility side with IRR parameter, funding from government is smaller than without government support. This condition shows that IRR with government support has fulfilled basic financial assumtion that stipulated its IRR target around approximately 16 to 18%, it means this project is feasible to continue."

"Saat ini kondisi lalu lintas perkotaan di Surabaya menderita kronis dan kemacetan yang parah, pembanguanan jaringan jalan tol khususnya di daerah timur Kota Surabaya sangat dibutuhkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari Skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) yang paling optimum pada jalan tol Bandara Juanda-Tanjung Perak. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini bersifat analisis deskriptif kualitatif berdasarkan data yang diperoleh. Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi atau studi kepustakaan yang bersumber dari catatan, jurnal, buku, laporan dan lain sebagainya guna mendukung dan memperkuat penelitian ini. Hasil penelitian ini didapatkan skema kerjasama pemerintah swasta yang optimum adalah BOT dengan dukungan pemerintah dalam hal pembiayaan untuk pengadaan tanah.

---

Currently urban traffic conditions in Surabaya suffering chronic and a severe jams, pembanguanan toll road network especially in the eastern city of Surabaya is necessary. The purpose of this study was to search for Public Private partnership scheme (PPP) is the most optimum at toll road Juanda Airport- Tanjung Perak. Methods to be used in this study is the analysis descriptive of qualitative based on the data obtained. The data was collected by the method of documentation or the literature study are sourced from the records, journals, books, reports and others to support and strengthen this study. Results of this study found Public Private partnership scheme the is optimum BOT with government support in terms of financing for land acquisition."