Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas manajemen risiko dalam pengembangan proyek keretaapi dengan skema kerjasama pemerintah dan swasta di Kalimantan Tengah.Dengan tujuan untuk mengidentifikasi risiko yang potensial dari tiap tahapanproyek yang terbagi ke dalam lima tahapan, mulai dari tahap FS (FeasibilityStudy) / studi kelayakan, tahap transaksi kerjasama (pengadaan), tahap DED(Detil Engineering Design), tahap konstruksi serta tahap operasional dan pemeliharaan kemudian akan coba dilihat pengaruh dampak risiko dan penyebabnya dengan metode penelitian AHP (analytical Hierarchi Process) makadidapatkan hasil bahwa yang paling bepengaruh terhadap investasi dan waktu proyek adalah pada tahap konstruksi yaitu Proyek terlambat terkait dengan pembebasan lahan dengan mitigasi bahwa pembebasan lahan perlu dilakukan dengan baik sebelum proyek dilaksanakan dengan mengacu kepada peraturan peraturan yang berlaku.

---

The content of this study is about risk management in the development of PPP (Public Private Partnership) schemes railway project in Central Kalimantan. The purpose of this study is to identify potential risks of each stage of the project, which is divided into five phases, beginning from the FS (Feasibility Study) / Feasibility Study, Phase transactions cooperation (procurement), phase DED (Detailed Engineering Design), and construction phase and operations and maintenance phase will then try to see the effect caused by the impact of risk and return on investment, with the research method the AHP (analytical Hierarchi Process) analysis showed that the most risk to investment and the time the project is the construction phase of projects related to land acquisition delayed with the assesment that land acquisition should do before the project time with base the regulation."

"Penelitian ini membahas mengenai model kerjasama pemerintah-swasta (PPP) dalam peningkatan kapasitas jalur KA Jabodetabek untuk meningkatkan jasa pelayanan transportasi darat khususnya kereta api atau KRL sebagai sarana transportasi massal untuk mengurangi kemacetan. Hasil penulisan ini untuk mengetahui model kerjasama yang cocok untuk kereta api khususnya untuk peningkatan kapasitas jalur KA Jabodetabek (lintas Jakarta-Bogor) serta menunjukkan bahwa pentingnya kerjasama pemerintah-swasta dalam pendanaan dibidang kereta api. Peningkatan kapasitas jalur KA Jabotabek akan berakibat pada penambahan jumlah penumpang, pengurangan kemacetan, mobilitas perekonomian, dan pengurangan dampak lingkungan.

---

This study discusses model of public private partnership in Jabodetabek Railways Capacity Enhancement to improve service land transportation especially rail (KRL) as a means of mass transportation to reduce congestion. The results of this paper to find a suitable model of public private partnership in railways specifically to increase the capacity of railway lines (Jakarta-Bogor line) and suggests that the importance of public private partnership in the field of railways. Increased capacity of railway lines Jabotabek will result in increasing the number of passengers, reduced congestion, economic mobility, and reduction of environmental impacts."

"Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) sebagai alur akses menuju Pelabuhan Tanjung Perak berada dalam kondisi yang kurang menunjang untuk melayani kapal-kapal internasional berukuran besar. Hal ini disebabkan kedalaman dan lebar alur yang kurang memadai. Undang-undang nomor 17 tahun 2008, memungkinkan Badan Usaha (Swasta) untuk dapat berpartisipasi dalam pengelolaan pelabuhan dan juga sarana penunjang lainnya termasuk pengelolaan alur pelayaran. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi risiko-risiko beserta mitigasi dan alokasinya, mengidentifikasi peran dan kewenangan stakeholder serta menentukan skema Kemitraan Pemerintah dan Swasta yang memungkinkan dan ideal untuk dilakukan dalam pengelolaan APBS. Metode yang digunakan melalui kuisioner serta data diolah menggunakan AHP. Dari hasil penelitian ini didapatkan skema Kemitraan Pemerintah dan Swasta model BOT yang paling ideal.

---

The Western Surabaya Access Channel (APBS) as the navigation channel to get to the Port of Tanjung Perak is in the limited support to serving large international vessels. This is due to the depth and width of channel that are less adequate. Law number 17 of 2008, allows the Bussines Entity (Private) to be able to participate in the management of ports and other support facilities including the management of access channel.

This research was conducted to identify risks and their mitigation and allocation, identifying the role and authority of the stakeholders and also determine the Public Private Partnership ideal scheme to do in management of APBS. The method used through questionnaires and data processed using the AHP. From the research results obtained Public-Private Partnership BOT scheme is the most ideal."

"Kendala keterbatasan dana pemerintah dapat diselesaikan melalui skema kerjasama pemerintah dan swasta atau Public Private Partnerships (PPP). Terminal Peti Kemas Palaran adalah proyek yang dibangun dengan skema kerjasama pemerintah dan swasta. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor penentu keberhasilan (Critical Success Factor) pada proyek pembangunan dan pengoperasian Terminal Peti Kemas Palaran. Variabel faktor penentu keberhasilan dari hasil studi literatur diklasifikasikan dalam tahap perencanaan proyek, tahap penyiapan prastudi kelayakan proyek, tahap transaksi proyek, tahap build, tahap operate dan tahap transfer. Variabel tersebut kemudian divalidasi pakar dan dimasukkan ke dalam kuisioner untuk responden yang terkait. Data hasil kuisioner yang dikumpulkan menghasilkan suatu significance index (tingkat kepentingan) dan selanjutnya dianalisa dengan analisa faktor. Hasil dari analisa faktor didapatkan untuk tahap perencanaan proyek, faktor komponen utama yang sangat berpengaruh yaitu faktor tersedianya data dan informasi (nilai keragaman 51%). Untuk tahap penyiapan prastudi kelayakan proyek, faktor komponen utama yang sangat berpengaruh yaitu faktor finansial (48%). Untuk tahap transaksi proyek, faktor komponen utama yang sangat berpengaruh yaitu faktor pengadaan barang dan jasa yang efektif (48%). Untuk tahap build, faktor komponen utama yang sangat berpengaruh yaitu faktor kondisi proyek (48%). Untuk tahap operate, faktor komponen utama yang sangat berpengaruh adalah faktor kondisi proyek (63%). Untuk tahap transfer, faktor komponen utama yang paling berpengaruh yaitu faktor kondisi proyek (55%).

---

The lack of funds from government to develop infrastructure can be solved by Public Private Partnerships (PPP) scheme. Palaran Container Terminal is a project that built using this scheme. The objectives of this research are to analyze Critical Success Factor (CSF) in public private partnerships in Palaran Container Terminal development project. CSF?s were taken from references and were classified into six phases, namely Project Planning, Preparation of Project Feasibility, Project Transaction, Build, Operate and Transfer. CSF?s were validated by the expert and filled by the respondents who get involved in this project. The analysis showed a significance index and then analyzes using factor analysis.

The analysis showed the CSF in those six phases. During the Project Planning, the most important factor is the availability of data and information (variance 51%). The most important factor in the Preparation of Project Feasibility is financial (48%). The most important factor in the Project Transaction is effective procurement (48%). While the most important factor for phases Build, Operate and Transfer is the condition of project with each variance is 48%, 63% and 55%."

"Saat ini masih Pemerintah mendanai proyek mereka dengan cara yang konvensional yaitu pembiayaan dengan APBN dan menggunakan pinjaman luar negeri atau hibah. Terdapat beberapa sumber pendanaan yang potensial dalam pembiayaan kegiatan KPS di masa mendatang selain dari perbankan. Alternatif pembiayaan lain adalah dari lembaga keuangan non-perbankan yaitu pasar modal, multifinance, asuransi, dan dana pensiun. Tantangan besar yang dihadapi dalam penggunaan pendanaan dari kelembagaan non-perbankan tersebut, antara lain adalah peraturan yang mengikat yang tidak memungkinkan adanya penggunaan dana lebih dari jumlah tertentu. Penelitian ini mengidentifikasi potensi dan kendala asuransi sebagai pembiayaan yang optimal. Penelitian ini berbasis kualitatif dengan menggunakan metode kuesioner dari populasi dan kuantitatif dengan membandingkan kebutuhan pembiayaan dengan kemampuan dana.

---

In the current the Government to fund their projects in a way of conventional financing with the state budget and use of foreign loans or grants. There are several potential sources of funding in the financing of PPP in the future other than banking. Other sources as an financing alternatives is non-banking financial institutions, namely the capital market, multi-finance, insurance, and pension funds. A major challenge in the use of funding from non-banking institutions, among other binding regulations do not allow the use of funds over a certain amount. This study identifies the potential and constraints of insurance as an optimal financing. This study uses a method based on a qualitative and quantitative questionnaire of the population by comparing the financing needs with the ability of the fund."